|
|
| Silabus Kebijakan Publik Berbasis Evidens, 2019 |
| 22 Agustus 2019 |
| Silabus MAP, 2019
[selengkapnya...] |
| |
| Perumusan masalah kebijakan. Tugas 11 Maret 2011 |
| 11 Maret 2011 |
| Tugas mata kuliah: Kebijakan Publik. Tgl 11 Maret 2011. Salah satu hal penting yang harus dipelajari para mahasiswa peserta kuliah Kebijakan Publik adalah bahwa semua kebijakan dimulai dari rumusan masalah. Karena para perumus kebijakan adalah aktor, pelaku atau subjek yang memiliki pengalaman, informasi, dan kemampuan yang berbeda-beda, maka masalah yang secara formal mereka rumuskan itu akan berbeda-beda, bahkan seringkali bertentangan antara satu orang dengan yang lainnya. Di sinilah pentingnya membedakan antara isu kebijakan (policy issues) dengan masalah kebijakan (policy problems). Proses yang membawa sebuah isu kebijakan menjadi masalah kebijakan yang dirumuskan secara formal untuk dicarikan alternatif kebijakan untuk memecahkannya itu terkadang begitu rumit. Untuk memahami dan menerapkannya dalam praktik, mahasiswa harus belajar untuk memahami berbagai macam indikator teknis, lingkungan perumus kebijakan, latar-belakang politik, hingga cara-cara komunikasi yang efektif untuk menyampaikan masalah formal secara baik. Salah satu studi kasus yang disajikan di sini adalah indikator di bidang ketenagakerjaan.
[selengkapnya...] |
| |
| Sumberdaya Perumus Kebijakan: Kasus Kebijakan Publik No.9 ttg Kebijakan UMK di Jawa Timur |
| 07 Mei 2010 |
| Dilema yang harus dihadapi untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat tampak pada kasus kebijakan penetapan UMR (Upah Minimum Regional) atau UMK (Upah Minimum Kebupaten/Kota). Dengan mengambil contoh kasus di Jawa Timur, kendatipun peta kepentingan para pemangku kepentingan relatif mudah ditunjukkan, tetapi untuk mengambil kebijakan yang tepat ternyata begitu banyak pertimbangan yang harus diperhatikan. Pada dasarnya, hanya dua kelompok kepentingan yang harus diakomodasi, yaitu kepentingan buruh atau kepentingan pengusaha. Namun pertanyaan yang mendasar adalah, di mana seharusnya letak peran pemerintah daerah? Dengan mengambil beberapa penjelasan kasus yang sudah pernah dijelaskan di dalam kuliah Kebijakan Publik, saya berharap para mahasiswa dapat belajar untuk menganalisis kasus seperti ini secara tajam sehingga dapat memahami posisinya jika mereka ada dalam posisi sebagai perumus kebijakan yang sesungguhnya.
[selengkapnya...] |
| |
| Pemborosan Anggaran Publik, Kasus Kebijakan Publik |
| 30 April 2010 |
| Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai macam isyarat dengan tolok-ukur ekonomi makro sudah menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia telah mulai bangkit. Kurs rupiah relatif stabil, pertumbuhan PDB sekitar 5-6 persen, dan IHSG bahkan melonjak hingga hampir menyentuh 3.000. Tetapi mengapa rakyat tidak merasakan semua ini? Mengapa pemasukan ke anggaran pemerintah tetap tidak bisa dimanfaatkan untuk mengangkat kesejahteraan rakyat kecil? Salah satu jawabannya ialah karena anggaran pemerintah yang semestinya dipakai untuk merangsang peningkatan kesejahteraan rakyat itu ternyata dipakai secara serampangan. Pemborosan dalam belanja APBN maupun APBD sudah sampai tingkat di mana anggaran publik mungkin tidak relevan lagi dengan peningkatan produktivitas ekonomi rakyat. Saya menyajikan cuplikan berita mengenai hal ini untuk dapat dianalisis secara kritis oleh para mahasiswa.
[selengkapnya...] |
| |
| Ringkasan Teori tentang Perumusan Kebijakan Publik |
| 09 April 2010 |
| Penjelasan teoretis tentang jalannya proses perumusan kebijakan publik dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Ada yang sepenuhnya mengandalkan teori-teori dari disiplin ilmu politik, tetapi ada pula yang mengandalkan teori-teori pilihan rasional yang bersumber dari disiplin ilmu ekonomi. Perkembangan terakhir teori tentang kebijakan publik yang mengandaikan tatanan politik yang demokratis menghubungkan antara pentingnya mempertimbangkan legitimasi kebijakan agar prosesnya dapat benar-benar responsif terhadap kepentingan rakyat. Bagaimana memetakan semua teori itu? Inilah pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Tetapi pengelompokan paradigma barangkali akan bisa menjelaskan kategorisasi teori secara lebih sistematis. Dalam hal ini terdapat kelompok teori tentang kebijakan publik sebagai proses politik, kelompok teori pilihan rasional (rational choice), teori koalisi atau jejaring (networking), dan teori kelembagaan (institution). Para mahasiswa diharapkan mencari rujukan bukunya untuk memperoleh pendalaman teoretis lebih lengkap.
[selengkapnya...] |
| |
| Model Perumusan Kebijakan Publik |
| 07 April 2010 |
| Untuk memahami proses perumusan kebijakan publik yang seringkali begitu rumit, salah satu cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan model-model yang dibuat oleh para pakar. Sebagai sebuah model, tentu saja gambaran logisnya tidak selalu sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Tetapi setidaknya model-model yang telah dibuat melalui serangkaian riset yang panjang itu dapat digunakan untuk membantu pemahaman. Maka model perumusan kebijakan yang dibuat oleh Graham T. Allison, John Anderson, Merilee Grindle dan John Thomas, atau beberapa pakar dari Indonesia itu tetap perlu dibahas. Materi kuliah ini saya unggah untuk membantu mahasiswa S1 Jurusan Administrasi Negara yang sebentar lagi harus menempuh ujian sisipan.
[selengkapnya...] |
| |
| Agenda Kebijakan Publik |
| 22 Maret 2010 |
| Kajian ilmiah tentang perumusan agenda kebijakan (policy agenda) masih merupakan sesuatu yang baru. Bagaimana sebuah isu kebijakan publik dirumuskan menjadi masalah publik yang riil dan selanjutnya ditempatkan oleh para pemangku kepentingan sebagai agenda kebijakan untuk dipecahkan? Kapan isu kebijakan itu menemukan momentum dan kemudian sampai mengental menjadi sebuah agenda kebijakan? Kita bisa mengambil contoh kebijakan konversi energi dari minyak tanah ke gas elpiji di Indonesia yang begitu populer pada awal tahun 2008 ketika harga minyak mentah internasional melonjak sangat tajam. Banyak pejabat yang ketika itu melihat pentingnya mencari sumber energi alternatif selain minyak bumi. Tetapi, ketika harga minyak mulai turun karena adanya krisis ekonomi global, agenda kebijakan itu seolah-olah lenyap dari pembicaraan publik. Pemerintah tampaknya juga tidak terlalu tertarik lagi untuk menindaklanjuti upaya pencarian energi alternatif. Bagaimana penjelasannya dari sudut ilmu kebijakan publik secara ilmiah? John Kingdon (1984) adalah salah satu dari pakar yang mencoba merintis kajian tentang agenda kebijakan publik. Eksplorasi ilmiah lebih lanjut masih terus diperlukan dan kiranya para mahasiswa peserta kuliah kebijakan publik dapat belajar sesuatu dari wacana tentang agenda kebijakan ini.
[selengkapnya...] |
| |
| Kasus Kebijakan Publik No.3: Konversi Minyak ke Gas |
| 19 Maret 2010 |
| Kebijakan konversi energi dari minyak tanah ke gas yang menimbulkan banyak kontroversi pada tahun 2008 ternyata belakangan tidak lagi banyak diperbincangkan. Turunnya harga minyak mentah internasional karena krisis ekonomi global mengakibatkan isu kebijakannya seolah-olah menghilang begitu saja. Tetapi dari perspektif policy windows (jendela kebijakan), terlewatnya agenda kebijakan ini merupakan missing opportunity bagi upaya untuk mencari sumber energi alternatif bagi bangsa Indonesia yang jumlah penduduknya demikian besar. Indonesia jelas perlu energi alternatif yang lebih ramah lingkungan, murah, tetapi juga sekaligus efisien. Karena itu masalah energi mestinya tidak boleh terlewat begitu saja di tengah isu-isu politik yang panas seperti kasus Century atau mafia peradilan di Indonesia.
[selengkapnya...] |
| |
| Model dan Instrumen Kebijakan |
| 11 Maret 2010 |
| Untuk memahami proses perumusan kebijakan publik dengan baik, ada beberapa model yang sudah dibuat oleh para pakar. Sebagai sarana untuk menyederhanakan logika dan memudahkan pemahaman, model-model itu mungkin tidak bisa menggambarkan situasi yang sesungguhnya, apalagi proses perumusan kebijakan di negara-negara berkembang yang seringkali sulit diprediksi arahnya dan sangat tergantung pada konteks budaya. Namun setidaknya model itu tetap dapat digunakan untuk membantu membuat kategorisasi prosesnya. Selain itu, pemahaman mengenai instrumen kebijakan juga penting dalam upaya memahami proses dan mekanisme perumusan kebijakan secara utuh. Selama ini, kebanyakan orang mengasosiasikan produk kebijakan itu sebagai peraturan perundangan. Tetapi sesungguhnya ada begitu banyak instrumen yang dapat dipergunakan oleh para perumus kebijakan. Dalam sistem yang demokratis, variasi instrumen itu bahkan semakin beragam.
[selengkapnya...] |
| |
| Kasus No.8: Kepemerintahan Informal di kota Palembang |
| 10 Maret 2010 |
| Dengan mengangkat isu kebijakan di bidang infrastruktur di kota Palembang, saya mengajak kepada para mahasiswa mata kuliah Kebijakan Publik untuk memahami kompleksitas perumusan kebijakan dalam tatanan politik yang demokratis. Sebagian pakar berpendapat bahwa demokrasi mengakibatkan proses perumusan kebijakan publik menjadi kurang efisien dan harus mengakomodasi begitu banyak kepentingan. Tetapi sebagian yang lain mengatakan bahwa justru dengan menjawab tantangan demokrasi itulah dapat dijamin munculnya produk kebijakan publik yang responsif dan membawa manfaat kepada publik dalam jangka panjang. Kasus-kasus yang bersifat empiris di daerah diharapkan dapat merangsang kepekaan para mahasiswa terhadap proses perumusan kebijakan yang sesungguhnya. Betapapun, merekalah yang akan menentukan arah kebijakan publik di banyak sektor di Indonesia pada masa mendatang.
[selengkapnya...] |
|
| |
.jpg)
