|
|
| PP No.8 th 2008 ttg Tahapan & Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah |
| 10 Juli 2008 |
By kumoro | July 10, 2008
Setelah dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah, mekanisme perencanaan pembangunan kini lebih banyak mengandalkan sumberdaya manusia dari daerah. Masalahnya, banyak dari rencana pembangunan itu yang tidak diawasi, dikendalikan, dan dievaluasi sebagaimana mestinya untuk masukan bagi program pembangunan berikutnya. PP ini tampaknya dimaksudkan untuk mengatasi kekosongan produk peraturan mengenai hal ini. Bagaimana pelaksanaan dari PP ini dalam praktik, tentu masih merupakan soal lain.
pp-no-8-2008-tentang-tahapan-dan-evaluasi-renbang-daerah.pdf
[selengkapnya] |
| |
| Perkembangan Sistem Informasi Modern |
| 10 Juli 2008 |
Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dasawarsa terakhir berkembang begitu cepat. Ketika pada tahun 1994 saya menerbitkan buku Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi Publik, rasanya sudah banyak yang bisa dilakukan dengan teknologi informasi. Namun ketika itu pun penggunaan TI dalam organisasi publik masih berjalan dengan sangat lambat. Sekarang ini, keterlambatan penggunaan TI dalam organisasi publik itu semakin mencolok jika dibandingkan dengan organisasi swasta. Inilah yang seharusnya sudah lama disadari oleh para manajer publik di Indonesia. Beberapa terobosan memang telah dilakukan oleh para pejabat dan pembuat keputusan dalam organisasi pemerintah, tetapi masih banyak hal lagi yang harus dilakukan.
perkembangan-sistem-informasi-modern.pdf
[selengkapnya] |
| |
| Data vs. Informasi, 3 Juli 2008 |
| 02 Juli 2008 |
Apa bedanya antara data dan informasi? Bagaimana implikasinya terhadap penciptaan Sistem Informasi Manajemen yang modern?
data-dan-informasi.pdf
[selengkapnya] |
| |
| Pengembangan E-gov: Studi ttg UPIK di Jogja dan E-Procurement di Surabaya, Konferensi Adm Negara, 28 Juni 2008 |
| 28 Juni 2008 |
By kumoro | June 28, 2008
Apakah benar bahwa pengembangan e-government menghadapi banyak kendala di daerah? Faktor apa saja yang sebenarnya dihadapi dalam upaya efisiensi pelayanan publik? Mengapa transparansi pelayanan publik tidak bisa ditingkatkan dengan strategi manajemen publik yang konvensional? Pertanyaan-pertanyaan ini hendak dijawab dengan makalah yang merangkum studi kasus pengembangan sistem UPIK di kota Jogja dan E-procurement di Surabaya yang disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara ini. Banyak hal yang sebenarnya dapat diperbaiki dengan teknologi informasi, tetapi pola-pikir dan budaya organisasi publik yang salah seringkali menjadi penghambat untuk melakukan terobosan dengan teknologi informasi.
pengembangan-e-government-dalam-peningkatan-transparansi-pelayanan-publik.pdf
[selengkapnya] |
| |
| Hak dan Kewajiban dalam Sistem Ekonomi |
| 23 Juni 2008 |
| Apabila diasumsikan bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan kegiatan produksi dan memenuhi kebutuhan konsumsi, mengapa selalu saja terdapat konflik mengenai pemenuhan kebutuhan di dalam masyarakat? Inilah salah satu topik filsafat ekonomi yang perlu dibahas secara tuntas dalam kuliah Etika Bisnis. Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari sekeping uang
[selengkapnya] |
| |
| Bisnis dan Hubungan Industrial |
| 23 Juni 2008 |
| Masalah hubungan industrial selalu merupakan topik hangat dalam sistem ekonomi yang terbuka dan demokratis. Isu-isu yang berkembang dalam hal ini bermula dari upaya setiap negara untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru, keseimbangan hak dan kewajiban antara buruh dan perusahaan, pemberian upah yang manusiawi, hingga masalah-masalah lebih rumit seperti insider tradings, industrial moral
[selengkapnya] |
| |
| “Hubungan Fiskal Antar-Jenjang Pemerintahan”, Seminar Indonesia-Malaysia |
| 26 Mei 2008 |
Sebagai dua negara serumpun yang bertetangga, Malaysia dan Indonesia sebenarnya bisa saling belajar. Kedua negara ini punya potensi yang terpendam dan tengah berubah sangat dinamis. Paper yang disajikan dalam seminar Indonesia-Malaysia Update ini menyajikan tema hubungan keuangan antar-jenjang pemerintahan, sebuah tema yang bagi kedua negara bisa saling belajar. Perumus kebijakan di Malaysia bisa belajar dari
hubungan-fiskal-antar-jenjang-pemerintahan-malaysia-dan-indonesia.pdf
[selengkapnya] |
| |
| Kendala Implementasi dalam Kebijakan Konversi Minyak Tanah |
| 09 Mei 2008 |
Kenaikan harga minyak tanah yang menggila betul-betul membuat pening kepala para perumus kebijakan publik di Indonesia. Masalahnya adalah bahwa kenaikan harga minyak yang sudah mencapai lebih dari US$ 120 per barel itu akan mengharuskan pemerintah untuk membuat pilihan-pilihan yang sulit. Sementara itu kepanikan karena dana APBN yang tersedot untuk subsidi minyak di dalam negeri menghasilkan banyak kebijakan yang dilaksanakan tanpa persiapan yang memadai. Kebijakan konversi bahan-bakar rumah tangga dari minyak tanah ke gas elpiji adalah merupakan contoh yang jelas betapa sebuah kebijakan yang dirumuskan tanpa memperhitungkan kendala implementasi akan banyak menemui kegagalan.
[selengkapnya] |
| |
| Silabus Kuliah Etika Administrasi Negara |
| 02 Mei 2008 |
By kumoro | May 29, 2008
Silabus ini disusun sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk mengikuti kuliah. Dimungkinkan bahwa muatan kuliah ada yang berbeda dari yang telah terjabar di dalam silabus. Kasus-kasus yang diangkat mungkin juga terus berkembang sesuai dengan isu-isu aktual. Karena itu diharapkan mahasiswa tetap aktif untuk mencari sumber-sumber informasi lain yang relevan dengan kuliah ini.
silabus-etika-an.pdf
[selengkapnya] |
| |
| Silabus Kebijakan Publik |
| 02 Mei 2008 |
By kumoro | May 29, 2008
Silabus ini adalah pembaruan (up-date) dari yang pernah digunakan pada semester II tahun akademik 2006-2007. Kasus-kasus baru terus akan ditambahkan sebagai bahan pembelajaran bagi para mahasiswa. Karena itu partisipasi aktif mahasiswa dalam diskusi tentang kasus dan bahan-bahan baru yang relevan dengan kuliah Kebijakan Publik sangat diharapkan.
silabus-kebijakan-publik.pdf
[selengkapnya] |
|
| |
.jpg)
