Salah satu hal yang mengecewakan rakyat dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah ialah bahwa APBD belum benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara nasional, sangat memprihatinkan bahwa sebagian besar belanja APBD (rata-rata 69%) tersedot untuk menggaji pegawai negeri atau untuk belanja perjalanan dinas. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa APBD adalah anggaran publik sedangkan sebagian besar alokasinya tidak benar-benar untuk publik?

"/>
Presiden baru, Prabowo Subianto, sudah dilantik tgl 20 Oktober 2024 lalu. Banyak kritik terhadap kabinet yang terdiri dari 48 kementerian. Tetapi baiklah kita beri kesempatan Presiden untuk bekerja.
Desember 2024
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011
 

Detail Artikel
Kompas, 17 Nov 2005; Belanja Publik dalam APBD
18 April 2007

By kumoro | April 18, 2007

 

Salah satu hal yang mengecewakan rakyat dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah ialah bahwa APBD belum benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara nasional, sangat memprihatinkan bahwa sebagian besar belanja APBD (rata-rata 69%) tersedot untuk menggaji pegawai negeri atau untuk belanja perjalanan dinas. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa APBD adalah anggaran publik sedangkan sebagian besar alokasinya tidak benar-benar untuk publik?
 
 
 
Baca Komentar (0)
   Copyright © 2020 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.