Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
September 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Artikel



"Menilai Situs Jejaring Sosial Secara Adil", majalah e-Indonesia, Juni 2009
29 Mei 2009
Demam Facebook (FB) mengkhawatirkan banyak orang. Di banyak kantor, orang asyik mengakses situs jejaring sosial ini pada jam-jam kerja. Sementara itu, sudah muncul banyak kasus yang menunjukkan penyalahgunaan informasi yang diunggah di FB. Kecepatan akses dan fitur-fitur interaktifnya yang lengkap membuat peningkatan jumlah pengguna FB melesat, jauh melampaui banyak situs jejaring sosial lainnya. Tetapi apabila sekarang sebagian ulama mengharamkan akses ke FB, apakah sebenarnya yang dikhawatirkan? Betulkah situs jejaring sosial semata-mata membawa pengaruh negatif? Banyak hal yang sesungguhnya belum terungkap dari semua fitur dan kemungkinan yang didapat dari situs jejaring sosial. [selengkapnya...]
 
“Trisula Pembunuh Korupsi”
13 Maret 2009
Sebagian wacana yang berkembang tentang upaya untuk menanggulangi korupsi di Indonesia berpijak pada kebijakan kuratif, memberantas dan menghukum para koruptor. Apakah pendekatan kuratif itu akan efektif? Saya berpendapat bahwa pendekatan kuratif memang perlu terus dikembangkan, tetapi dalam jangka panjang yang sesungguhnya lebih efektif adalah pendekatan pencegahan. Ibarat menjaga kesehatan, mencegah penyakit selalu lebih baik daripada mengobatinya. Ada tiga hal penting yang dapat kita ambil pelajaran dari keberhasilan upaya pencegahan korupsi di beberapa daerah, yaitu faktor komitmen pimpinan daerah, transparansi, dan dukungan masyarakat luas. Apakah ketiga prasyarat ini sudah ada di Indonesia? Itulah soalnya.
trisula-pembunuh-korupsi.pdf [selengkapnya...]
 
“Stimulus dan Politik Anggaran Daerah”, Jawa Pos, 3 Maret 2009
03 Maret 2009

By kumoro | March 3, 2009

Ketika krisis global mulai berpengaruh langsung kepada ekonomi di Indonesia, pemerintah tergopoh-gopoh untuk membuat kebijakan dengan memberi dana stimulus yang diharapkan bisa segera dialokasikan pada bulan Maret 2009 ini. Masalahnya di Indonesia ialah bahwa pemberian stimulus ini bertepatan dengan banyak kegiatan di bidang politik. Kecuali itu, yang masih kronis di daerah ialah penyerapan anggaran yang senantiasa lebih kecil dari harapan. Bagaimana strategi untuk menembus persoalan implementasi kebijakan anggaran ini?
[selengkapnya...]
 
“Stop Pemekaran”, Kompas, 17 Feb 2009
17 Februari 2009
Sebagai akibat dari insiden di gedung DPRD Sumatera Utara, banyak orang yang semakin banyak menyerukan pemekaran. Tetapi upaya untuk menyetop pemekaran sesungguhnya sudah lama kita dengar dan sejauh ini kurang efektif. Melihat masih banyaknya dorongan dari elit politik di daerah untuk memekarkan diri, tampaknya tidak akan mudah untuk menerapkan kebijakan secara tegas untuk menghentikan pemekaran. [selengkapnya...]
 
“E-Government Tidak Kebal Korupsi”, 24 Januari 2009
24 Januari 2009
Predikat sebagai kota terbersih dari korupsi yang disematkan oleh TII tentu membuat jajaran aparat Pemda kota Jogja bangga dan gembira. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Pemda kota Jogja untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sehingga terkikis dari ekses korupsi adalah melalui e-government, terutama pada Dinas Perizinan. Tetapi saya melihat bahwa e-government tidak selamanya kebal dari korupsi. [selengkapnya...]
 
Penataan SOT di Bantul, KR, 19 Januari 2009
19 Januari 2009

By kumoro | January 20, 2009

Komentar tentang perubahan struktur organisasi dan tatalaksana (SOT) tingkat provinsi atau kabupaten tertentu kadang-kadang dimanfaatkan untuk sekadar melegitimasi perombakan untuk kepentingan yang sempit. Tetapi mudah-mudahan yang saya komentari mengenai penataan SOT di Bantul ini tidak mengarah ke situ karena saya tetap melandaskan komentar tersebut pada analisis ilmiah dan pengalaman best practice di beberapa daerah di Indonesia.

sot-di-bantul.doc

[selengkapnya...]
 
Kegagalan E-Gov & Kegiatan Tak Produktif di Internet, 12 Jan 2009
12 Januari 2009

By kumoro | January 12, 2009

Sesuai dengan permintaan dari Ketua Jurusan Administrasi Negara, Fisipol UGM, saya menulis sebuah artikel untuk kontribusi terbitan tentang Patologi Birokrasi. Topik tentang e-Gov belum banyak ditulis oleh para pakar administrasi publik di Indonesia. Kecuali itu, ada sebuah pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini: Apakah ada bentuk-bentuk patologi birokrasi di era Internet sekarang ini? Saya mengajukan pendapat bahwa justru kalau manajer organisasi publik tidak jeli dan tidak waspada terhadap kemungkinan kegiatan yang tidak produktif dengan Internet, potensi inefisiensi dan pemborosan waktu dalam organisasi akan lebih besar. Potensi kegagalan yang terjadi dalam aplikasi e-Gov dan kegiatan yang tak produktif dengan Internet bisa bersifat sistemik dan menurunkan kinerja birokrasi publik secara substansial.
kegagalan-penerapan-egov.pdf
[selengkapnya...]
 
“Liarnya Rekening Liar”, Kedaulatan Rakyat, 26 Desember 2008
26 Desember 2008

By kumoro | December 26, 2008

Soal rekening liar kembali diungkap oleh beberapa pihak. Namun penyelesaian tentang salah satu sumber korupsi ini sebenarnya membutuhkan komitmen politis yang kuat dan sekaligus pemahaman menyeluruh tentang sistem administrasi keuangan negara yang begitu banyak lika-likunya.
[selengkapnya...]
 
Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Koperasi & UMKM
09 November 2008

By kumoro | September 9, 2008

Naskah awal ini merupakan bagian dari Background Study dari kajian RPJMN bidang Koperasi dan UMKM di Bappenas.
[selengkapnya...]
 
“Ironi Kebijakan Elpiji”, Kedaulatan Rakyat, 28 Agustus 2008
30 Agustus 2008

By kumoro | August 30, 2008

Sebuah contoh lagi kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat ditunjukkan oleh pemerintah pada awal minggu ketiga bulan Agustus 2008, menyambut bulan Ramadhan tahun ini. Pemerintah membiarkan Pertamina bertindak sepihak menaikkan harga elpiji tabung 12 kg yang jelas-jelas akan mengancam program konversi dari minyak tanah ke elpiji. Kebijakan ini membuktikan bahwa pemerintah sudah tidak sensitif lagi dengan persoalan keseharian rakyat dan tidak bisa memerankan sebagai pembela kepentingan publik. Sebagai perusahaan negara, Pertamina tidak lagi bisa dikendalikan oleh pemerintah dan karena itu bukan merupakan representasi kepentingan publik. Inilah kenyataan yang oleh Francis Fukuyama atau Noam Chomsky disebut sebagai negara gagal (failed state).
[selengkapnya...]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.