Panitia Angket DPR masih menyandera KPK dengan perpanjangan masa tugasnya. Apakah para wakil rakyat itu sudah mati-rasa dengan suasana batin rakyat di negeri ini ya?
November 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
 

Artikel



"Pemerintah Harus Tahan Diri dalam Rekrutmen PNS Baru", Republika, 26 Agustus 2010
29 Agustus 2010
Pernyataan mengenai perlunya merekrut Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru secara proporsional sudah banyak dilontarkan oleh para pakar, analis dan peneliti kebijakan. Tetapi tentu nuansanya berbeda ketika yang membuat pernyataan itu adalah presiden. Tidak dapat diingkari bahwa struktur PNS dalam birokrasi publik sekarang ini sering tidak rasional sehingga menghambat produktivitas dan efisiensi pelayanan publik. Pada hal anggaran publik yang sudah terserap untuk gaji PNS sudah sangat besar, rerata nasional mencapai sekitar 70 persen. Ada kutipan wawancara saya dengan harian Republika. Mungkin tidak semua pemikiran tentang rekrutmen PNS muncul di sini. Namanya saja liputan wawancara, selalu saja ada yang tercecer. [selengkapnya...]
 
Menjual Potensi Negeri Lewat Dunia Maya, Koran Jakarta
09 Agustus 2010
Fenomena lipsync dalam video pendek "Keong Racun" yang diunggah oleh Shinta dan Jojo menunjukkan betapa cepatnya informasi beredar dan mengubah persepsi publik tentang banyak hal. Soal lipsync, saya jadi teringat lagunya Mili Vanilli pada tahun 1990-an yang mendadak terkenal tetapi belakangan menuai masalah karena digugat oleh pencipta lagu aslinya. Namun yang belum banyak disadari oleh publik ialah betapa besarnya potensi perubahan citra individu karena semakin mudah dan bervariasinya media publikasi karena TIK sekarang ini. Orang bisa mendadak terkenal dari segi positif (famous) dan mendadak terkenal dari segi negatif (notorious) karena peran TIK. Pemahaman inilah yang semestinya dikejar oleh para perumus kebijakan dalam organisasi publik sekarang ini. Jangan sampai terjadi aparat pemerintah terlambat memahami aspirasi dan keinginan publik karena kurangnya kapasitas dan kecerdasan mereka mengelola informasi dengan TIK modern. Saya kutip di sini sebagian wawancara saya mengenai topik ini dengan seorang wartawan. [selengkapnya...]
 
"Berkibarnya Para Petahana (Incumbent)", Harian Kompas, Jogja
27 Mei 2010
Hasil pengamatan secara umum terhadap hasil Pemilukada di tiga kabupaten di provinsi DIY, yaitu kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul, ternyata menghasilkan pola seperti Pemilukada di daerah-daerah lain, bahkan juga secara nasional. Ternyata peluang bagi para kontestan petahana (incumbent) untuk memenangi Pemilukada sangat besar. Tetapi apakah kecenderungan umum ini memang wajar dan dapat dibanggakan sebagai bagian dari demokratisasi di Indonesia? Saya terus-terang berpendapat lain karena ternyata ada beberapa kemungkinan hal-hal negatif yang bisa mencederai arah demokratisasi kita. Penjelasan yang saya ajukan adalah soal pemanfaatan dana publik dari APBD dan tidak adanya pemisahan yang tegas antara calon sebagai kontestan dan kedudukannya sebagai Bupati atau penyelenggara pemerintahan di daerah. Mungkin masih banyak yang tidak sependapat dengan analisis saya ini, tetapi saya berpikir bahwa bukti-bukti yang ada memang cukup objektif dan meyakinkan. [selengkapnya...]
 
RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara, Menpan
10 Mei 2010
Melihat draf RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara yang kini sedang dipersiapkan oleh kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saya semakin paham betapa rendahnya kualitas legal drafting di negara kita saat ini. RUU ini disiapkan tanpa konsep yang jelas dan aspek-aspek yang hendak diatur di dalamnya pun kurang bisa dipahami. Semestinya, sebuah undang-undang dibuat apabila ada kekosongan hukum (legal vacuum) yang hendak diisi. Tetapi RUU ini tampaknya tidak bisa menunjukkan kekosongan hukum tersebut dan apa maksud dibuatnya sistem akuntabilitas kinerja yang ingin diberlakukan. Mengenai akuntabilitas internal dalam organisasi pemerintah, sebenarnya sudah begitu banyak produk UU, PP, atau peraturan yang lebih teknis, yang bahkan satu dengan lainnya saling tumpang-tindih. Jika yang dituju adalah akuntabilitas eksternal, RUU ini juga gagal merumuskannya dengan baik. Termasuk juga bagaimana RUU ini tidak sekadar mengulang hal-hal yang diatur dalam UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP No.3/2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah. Jadi, apakah RUU ini memang layak diteruskan? Silakan Anda bisa melihat sendiri naskahnya yang sekarang mulai beredar walaupun masih untuk kalangan terbatas. [selengkapnya...]
 
"Makelar Pajak", Kedaulatan Rakyat, 4 April 2010
04 April 2010
Membaca berita tentang makelar pajak seperti Gayus Tambunan yang bisa kaya raya dengan mengkhianati kepercayaan rakyat, sangat wajar kalau masyarakat semakin dongkol, marah, dan skeptis terhadap integritas aparat pemerintah. Reformasi birokrasi di Departemen Keuangan yang hanya difokuskan pada perbaikan remunerasi ternyata telah gagal. Yang paling menyedihkan adalah bahwa lagi-lagi kasus korupsi itu justru melibatkan polisi, jaksa, dan hakim yang semestinya menjadi pilar untuk menegakkan aturan hukum. Kini, hampir semua orang mendukung pembongkaran kasus ini secara terpadu. Semua yang terlibat harus ditangkap, dikorek informasinya, dan jika terbukti bersalah harus dihukum setimpal. Tetapi, di tengah situasi masih kuatnya mafia peradilan, apakah itu dapat dilakukan? Hal lain yang mengkhawatirkan adalah bahwa dengan terungkapnya kasus makelar pajak ini akan tergerus pula kepatuhan masyarakat pembayar pajak. Anggaran publik kita sangat tergantung kepada penerimaan pajak. Maka, jika dengan berita tentang makelar pajak ini terjadi pembangkangan umum diantara pembayar pajak, posisi keuangan negara jelas akan berada dalam situasi bahaya. [selengkapnya...]
 
"Melayani Kepentingan Parpol: Masalah Fragmentasi dan Akuntabilitas Kebijakan di Daerah", Analisis CSIS, Vol. 38/2, November 2009
31 Desember 2009
Kehadiran dan peran Parpol (Partai Politik) merupakan bagian penting dari demokratisasi. Betapapun, dalam kehidupan demokratisasi yang sehat Parpol adalah wahana yang harus diperkuat untuk mengontrol kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Tetapi tampaknya Parpol di Indonesia masih belum seperti yang diharapkan dalam sistem demokratis yang sesungguhnya. Sebagian besar Parpol tidak memiliki platform dan ideologi yang jelas. Sementara itu, kebanyakan Parpol telah gagal mewakili aspirasi publik karena lebih banyak dijadikan sebagai alat bagi ambisi politik para tokoh politik di dalamnya. Di daerah, interaksi antara perumus kebijakan dengan para elit Parpol juga menunjukkan kecenderungan ini. Akibatnya, banyak kebijakan publik yang tidak berpihak kepada kepentingan publik. [selengkapnya...]
 
"Kekuatan Opini Publik", Kedaulatan Rakyat
14 Desember 2009
Citra SBY sebagai presiden yang mampu mengambil kebijakan tegas dalam pemberantasan korupsi sedang dipertaruhkan. Setelah terbitnya Perppu tentang penonaktifan Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah, publik punya alasan cukup kuat bahwa tengah terjadi pelemahan terhadap KPK yang sejauh ini cukup efektif dalam memburu para koruptor. Tetapi resistensi publik terhadap kasus ini sungguh mengagumkan. Selain wacana di dunia maya, gerakan di jalanan yang memprotes kriminalisasi KPK ternyata mampu mengubah arah kebijakan presiden. Kini, masyarakat sedang menanti akhir dari penyidikan tentang korupsi terkait dana talangan untuk Bank Century yang besarnya tidak tanggung-tanggung, yaitu Rp 6,7 triliun. Akhir dari kisah tentang Century masih belum jelas. Tetapi satu hal yang jelas ialah bahwa opini publik sangat berperan kuat di dalam sistem politik yang semakin demokratis. [selengkapnya...]
 
Mempertanyakan Komitmen Presiden dalam Pemberantasan Korupsi: Pengalaman Internasional
28 Oktober 2009
Kisruh antara Polri dan KPK tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat ini. Di tengah tekanan publik untuk membuka secara transparan semua pejabat tinggi yang terlibat dalam korupsi, presiden SBY berbicara tentang komitmennya untuk mengganyang Mafia Peradilan. Apa yang dapat ditafsirkan oleh rakyat mengenai pernyataan presiden ini? Semuanya masih menunggu karena ketegasan pernyataan presiden bisa saja berubah di dalam pelaksanaannya. Namun yang penting bagi setiap warganegara Indonesia adalah mengambil pelajaran dari upaya pemberantasan korupsi ini. Pemberantasan korupsi memang memerlukan upaya yang benar-benar luar biasa. Terkadang sangat melelahkan dan membuat frustrasi. Tetapi inilah yang harus dilakukan. Dalam hal ini, pengalaman dari beberapa negara kiranya memberi pelajaran berharga bagi kita. [selengkapnya...]
 
"Menghabisi KPK", Analisis, Kedaulatan Rakyat
14 September 2009
Salah satu lembaga yang menjadi ikon pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK, kini sedang dikepung oleh berbagai kepentingan yang bercokol (vested interest) di lembaga legislatif maupun eksekutif. Harapan masyarakat untuk adanya perbaikan yang signifikan dalam integritas dan transparansi penyelenggaran pemerintahan bisa pupus kalau kecenderungan ini dibiarkan. Di tengah konflik KPK-Kejaksaan, KPK-DPR, KPK-Polri, tampaknya Presiden justru terkesan akan mengorbankan lembaga ini. Sebagai sebuah lembaga yang dijalankan oleh manusia, tentu KPK tidak akan terlepas dari kesalahan atau bahkan pelanggaran hukum. Tetapi kalau tindakan untuk mengurung KPK sekarang ini merupakan kebijakan sistematis untuk menghentikan upaya pemberantasan korupsi, sungguh sangat disayangkan. [selengkapnya...]
 
"Survei Politik", Kedaulatan Rakyat, 10 Juni 2009
10 Juni 2009
Salah satu fenomena yang menambah gegap-gempitanya kampanye Capres di Indonesia adalah publikasi survei. Masing-masing lembaga survei mengklaim bahwa mereka adalah lembaga independen dan metode surveinya dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi kemunculan berbagai macam bentuk polling, jajak-pendapat, hitung-cepat, exit polls, dan sebagainya yang sering beriringan dengan masa-masa kampanye itu membuat khalayak curiga bahwa kesemuanya tidak lebih hanya merupakan alat untuk menarik simpati calon pemilih. Dengan kata lain, survei politik tidak ada bedanya dengan sarana kampanye. Betulkah asumsi yang apriori tersebut? [selengkapnya...]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.