"Mengatasi Pemborosan Birokrasi", Jawa Pos, 19 Desember 2014
20 Desember 2014
Sebagian dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam organisasi pemerintah kini tidak berani lagi menyelenggarakan kegiatan pelatihan, seminar, atau lokakarya di hotel. Menteri PAN dan RB sudah mengedarkan surat yang melarang kegiatan tersebut di semua organisasi pemerintah di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Namun tampaknya masih akan selalu ada kontroversi dan plus-minus dari larangan tersebut. Sebagian pendapat mengatakan bahwa larangan untuk mengadakan rapat-rapat dinas di hotel tidak akan mampu mengurangi pemborosan di dalam birokrasi publik secara signifikan karena kemungkinan celah-celah kebijakan yang tetap dapat bisa dimanfaatkan. Sebagian yang lain mengatakan bahwa kebijakan itu mengandung masalah karena akan mengurangi manfaat dari kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) yang merugikan sektor wisata. Tetapi ada satu persoalan mendasar yang tampaknya luput dari perhatian pemerintah dalam rangka mengatasi masalah pemborosan oleh birokrasi publik, yaitu kurangnya pendekatan komprehensif untuk mengendalikan kecenderungan "budget maximizing" dan memperkuat visi pelayanan publik diantara para aparat pemerintah. Ini memang bukan pekerjaan mudah bagi pemerintah. Namun persoalan mendasar inilah yang sebenarnya mengakibatkan mengapa kontribusi pemerintah terhadap peningkatan daya-saing nasional masih rendah.
[selengkapnya...]
"Indonesia's Cabinet Line-Up: Not All the President's Men", The Conversation
28 Oktober 2014
Untuk kedua kalinya, saya diminta oleh wartawan The Conversation untuk menulis tentang susunan Kabinet Kerja yang telah diumumkan oleh presiden Jokowi pada hari Minggu sore lalu. Seperti yang sudah ditulis oleh banyak analis di media, tampaknya publik menyambut pengumuman profil kabinet ini dengan dingin. Bisnis tampaknya tidak begitu baik menyambut kepastian tentang kabinet ini. Tetapi yang jelas tampak ialah bahwa Jokowi belum berhasil melepaskan diri dari belitan oligarkhi politik yang mengelilingi dirinya. Penunjukan menteri itu masih lebih banyak dipengaruhi oleh para pimpinan Parpol yang selama ini mendukung pencalonannya sebagai presiden. Beruntung bahwa Jokowi masih bisa berkelit dengan mengutamakan sosok yang punya integritas dan rekam-jejak yang bersih dengan melibatkan PPATK dan KPK dalam menyeleksi calon-calon menteri tersebut. Banyak analis yang mengatakan bahwa penunjukan para menteri itu masih banyak yang mengabaikan kompetensi, spesialisasi dan kecakapannya. Baiklah, kita beri saja kesempatan para menteri itu untuk menunjukkan kualitas dirinya dalam mengelola negara. Selanjutnya, kita berharap presiden dapat memberikan penilaian yang objektif dan mengevaluasi terus kinerja mereka. Jangan ragu-ragu untuk mengganti sosok yang kinerjanya buruk. Kiprah pemerintahan Jokowi sangat ditunggu oleh seluruh rakyat.
[selengkapnya...]
"Jokowi sworn in to tackle Indonesian divided government", The Conversation, 20 October 2014
20 Oktober 2014
Hari ini, bangsa Indonesia menyaksikan dilantiknya presiden ke-7 yang telah terpilih secara demokratis. Ada begitu banyak warga yang secara antusias ikut menyaksikan dan mengadakan berbagai pesta untuk presiden Jokowi. Tetapi, apakah betul bahwa harapan yang begitu besar dari rakyat itu akan bisa semuanya dipenuhi? Bangsa Indonesia harus tetap membawa sikap optimis beserta dengan presiden terpilih dengan apa yang telah tercapai sebagai bangsa yang demokratis. Tetapi tantangan yang akan dihadapi oleh presiden Jokowi benar-benar sangat berat. Hadangan sistem pemerintahan yang terbelah (divided government) adalah sesuatu yang akan menjadi keseharian Jokowi. Lalu, apa saja strategi yang telah disiapkan untuk membuat kebijakan publik yang efektif? Apakah kebijakan publik itu selanjutnya akan tetap berpihak kepada rakyat? Ini baru sebagian dari pertanyaan yang harus dijawab dalam masa pemerintahan lima tahun yang akan datang.
www.theconversation.com/jokowi-sworn-in-to-tackle-a-divided-indonesian-government-33026
[selengkapnya...]
"Postur Kabinet", Kedaulatan Rakyat, 18 September 2014
18 September 2014
Dalam berbagai kesempatan, presiden terpilih Jokowi mengisyaratkan bahwa diperlukan kabinet yang ramping dan profesional untuk memastikan bahwa geraknya lebih gesit dan efisien dalam bekerja untuk mengatasi beragam masalah bangsa. Namun pengumuman mengenai postur kabinet yang kita saksikan pada petang hari kemarin lusa ternyata masih memaksimalkan sebanyak 34 kementerian. Apakah ini terjadi karena memang kebutuhan profil kabinet yang sama seperti dua kali periode pemerintahan SBY? Atau ini merupakan isyarat bahwa koalisi pendukung Jokowi-Kalla sedang menawarkan ruang negosiasi politik dengan koalisi Merah-Putih? Sebelum nama-nama menteri diumumkan secara resmi oleh Jokowi, memang masih terlalu dini untuk membuat analisis yang cermat. Tetapi melihat besarnya ancaman oposisi di parlemen, tampaknya Jokowi sedang berusaha mengakomodasi kepentingan para petinggi Parpol. Bisa ditebak bahwa ini merupakan sinyal politik negosiasi setelah manuver anggota DPR yang mengusung inisiatif Pilkada tidak langsung melalui DPRD. Kendatipun postur kabinet nanti akan menyediakan 16 posisi untuk diisi oleh para petinggi Parpol, saya masih berharap bahwa Jokowi benar-benar akan memenuhi janjinya, yaitu mewujudkan syarat bahwa menteri itu harus melepaskan jabatannya sebagai pengurus Parpol. Rakyat tentu tidak menginginkan apa yang terjadi selama ini, bahwa menteri yang berasal dari Parpol lebih mengutamakan kepentingan partai daripada bekerja profesional untuk kepentingan bangsa. Mudah-mudahan saja Jokowi benar-benar berani tampil beda.
[selengkapnya...]
"Jalan Mendaki Jokowi", Jawa Pos, 5 Agustus 2014
05 Agustus 2014
Kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 sangat mirip dengan kisah kemenangan Obama di AS tahun 2008. Kisah kemenangan keduanya didukung oleh para relawan yang bekerja melalui banyak forum terbuka maupun dunia maya. Posisi Jokowi yang akan dilantik tgl 20 Oktober nanti juga menunjukkan tantangan yang sama dengan yang dihadapi oleh Obama di Kongres AS selama ini. Apakah Jokowi-Kalla sudah siap dengan semua tantangan itu? Apakah pemerintahan baru nanti juga sudah mempersiapkan diri untuk mengambil langkah-langkah kebijakan kurang populer? Inilah yang saya coba tulis ketika banyak orang saat ini sedang mencoba menerka-nerka tentang sosok kabinet yang akan dibentuk dalam pemerintahan baru. Saya percaya, energi Jokowi masih sangat prima untuk menghadapi semua tantangan lima tahun yang akan datang. Tetapi sebagai pemimpin nasional, arena pertarungan memang tidak sesederhana sebagai gubernur atau apalagi sebagai walikota. Seperti dikemukakan oleh sebagian pengamat, "blusukan" saja mungkin tidak cukup untuk bisa membuat kebijakan yang baik di tingkat nasional. Tetapi kombinasi antara "blusukan" dengan visi kebijakan nasional yang tepat diharapkan akan menghasilkan terobosan-terobosan kebijakan yang sudah lama dirindukan di Indonesia.
[selengkapnya...]
Siapapun Presiden, Yang Penting Kabinetnya, 7 Juli 2014
10 Juli 2014
Proses dukung-mendukung Capres dan Cawapres mengakibatkan masyarakat terbelah antara dua kubu: Prabowo-Hatta dan Jokowi-Kalla. Seiring dengan kenyataan bahwa elektabilitas kedua pasangan calon yang semakin mendekat, ketegangan politik diantara kedua kubu juga semakin meningkat. Namun, apakah benar bahwa kedua calon presiden ini akan membawa perubahan jika melihat visi dan misi yang mereka usung? Saya melihat bahwa yang paling penting sebenarnya adalah sosok kabinetnya. Jika jajaran kabinet tetap diisi oleh tokoh-tokoh Parpol seperti yang selama ini terjadi pada dua kali masa pemerintahan SBY, tidak akan banyak perubahan berarti. Oleh sebab itu, pencermatan tentang prospek kabinet yang akan terbentuk mungkin lebih relevan dengan nasib bangsa Indonesia untuk periode lima tahun ke depan.
[selengkapnya...]
"Dari Rakyat untuk (Wakil) Rakyat", Analisis, Kedaulatan Rakyat
21 Maret 2014
Kinerja lembaga legislatif dalam sepuluh tahun terakhir masih sangat mengecewakan. Tidak pernah lebih dari separuh agenda yang masuk Prolegnas bisa dirampungkan oleh DPR. Untuk tahun 2013, dari 66 RUU yang diagendakan, DPR hanya mampu merampungkan 20 undang-undang. Demikian juga di tingkat daerah, banyak agenda legislasi DPRD yang tidak bisa diselesaikan sedangkan kualitas Perda yang dibuat masih rendah. Di lain pihak, dana yang terserap oleh para anggota dewan itu begitu besar, lebih dari Rp 11,8 triliun dalam periode 2009-2014. Sementara itu, berita kurang sedap mengenai banyaknya wakil rakyat yang terindikasi korupsi masih sangat banyak. Dengan begitu, pertanyaan yang harus dijawab menjelang Pemilu legislatif tanggal 9 April 2014 ini adalah: apakah benar bahwa demokrasi yang kita jalani sudah berpihak pada rakyat? Saya berani mengatakan bahwa jawabannya: Belum! Karena itu, warga pemilih sekarang harus benar-benar waspada, rasional dan cermat untuk menentukan pilihan bagi para Caleg yang sedang berlomba untuk memoles citranya di depan publik. Jangan sampai Pemilu kali ini kembali menghasilkan hadirnya para politisi busuk yang hanya mementingkan diri-sendiri, mementingkan Parpol, dan menguras uang negara dengan perilaku korup mereka.
[selengkapnya...]
"Profesionalisme Aparatur Sipil Negara", Kedaulatan Rakyat
15 Januari 2014
Setelah bertahun-tahun dibahas, dijadikan sebagai topik hangat dalam berbagai seminar, dan diperdebatkan diantara para politisi, akhirnya Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN) disahkan. Ada banyak kebijakan baru yang reformis terkait dengan sistem kepegawaian bagi PNS di Indonesia. Bagi saya, yang menarik adalah bahwa ASN semestinya diisi oleh orang-orang yang memang profesional, punya kemampuan memadai, dan punya komitmen untuk mengabdikan karirnya sebagai abdi masyarakat. Karena itu, penilaian kinerja secara objektif dan jelas bagi PNS maupun PPPK adalah sebuah langkah berani. Struktur jabatan yang hanya mengenal tiga kategori (JPT, administrasi, fungsional) dengan eselonisasi yang disederhanakan juga diharapkan akan dapat mengurangi kompleksitas dalam urusan SDM pemerintah dan sekaligus menjamin "tour of duty" yang produktif di seluruh tanah-air. Mengenai KASN, saya berharap nasibnya tidak akan menjadi banyak lembaga non-struktural lain yang selama ini kita kenal, yang hanya menambah proliferasi, menambah anggaran, tetapi tidak menyumbang pada perbaikan manajemen pemerintah. Yang paling penting, di tahun politik 2014 ini kita berharap bahwa profesionalisme para pegawai negeri dapat dipagari sehingga rekrutmennya tidak boleh dijadikan sebagai komoditas politik dan netralitas PNS selanjutnya dapat dijaga agar mereka fokus pada tugas pokok pelayanan publik.
[selengkapnya...]
Optimalisasi Fungsi Biro Tata Pemerintahan, Laporan Asistensi Pemprov DIY
23 Desember 2013
Sebagai bagian dari kegiatan asistensi di Biro Tata Pemerintahan, saya menulis sebuah laporan pendek tentang identifikasi masalah yang dihasilkan dari hasil diskusi dan serangkaian pertemuan selama 4 bulan penugasan di Pemprov DIY. Karakter biro sebagai satuan staff di dalam struktur organisasi pemerintahan seringkali sulit ditafsirkan dengan baik dan menjadi kendala bagi pelaksanaan kegiatan oleh para pegawai di Biro Tata Pemerintahan. Para pejabat dan pegawai di Biro Tapem yang profilnya semakin menua juga menjadi kendala bagi penyusunan program yang inovatif. Namun sebaliknya Biro Tapem semakin menempati posisi yang strategis di DIY yang harus mengisi dan sekaligus mendukung keistimewaan DIY seperti telah digariskan dalam UU No.13/2012. Banyak hal yang harus ditata dengan lebih baik menyangkut hubungan dengan pemerintah pusat dan mengembangkan lembaga yang dapat melaksanakan berbagai program dengan dana keistimewaan yang akan terus dialokasikan mirip seperti dana Otsus di Aceh dan Papua. Apakah status keistimewaan akan dapat menjadikan program pembangunan berbasis budaya di Prov DIY berjalan lebih efektif, responsif dan akuntabel? Inilah yang harus dibuktikan oleh jajaran pegawai di berbagai SKPD, salah satunya di Biro Tapem.
[selengkapnya...]
"Lelang Jabatan", Analisis, Kedaulatan Rakyat
02 September 2013
Banyak pihak yang cukup antusias dengan gagasan beberapa Kepala Daerah untuk melakukan lelang jabatan. Dimulai dari Jokowi di DKI Jakarta, Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, dan mungkin akan lebih banyak lagi gubernur atau bupati/walikota yang menggunakan sistem terbuka untuk memilih para pejabat pemerintah. Apakah terobosan ini akan efektif untuk menggerakkan reformasi birokrasi di daerah? Apakah ini tidak hanya akan terhenti menjadi kebijakan populer yang tanpa hasil yang bermakna? Saya tidak ingin mengambil posisi terlalu optimis, tetapi juga tidak ingin menjadi pesimis dengan langkah baru para gubernur ini. Sejalan dengan prinsip manajemen sumberdaya di sektor publik, sebenarnya persoalan menentukan orang dan menempatkannya dalam jabatan tertentu tidak hanya sekadar masalah terbuka atau tertutup sistemnya. Yang paling pokok adalah apakah rekrutmen pegawai atau pejabat itu sudah bisa mengukur kemampuan yang dibutuhkan secara objektif dan prosesnya dapat benar-benar sesuai dengan merit-system. Lelang jabatan mungkin akan bisa mengikis kecenderungan nepotisme dalam rekrutmen pejabat, tetapi tetap tidak ada jaminan bahwa sistem rekrutmen terbuka itu akan bisa menjamin kualitas pejabat jika indikator penilaiannya kurang tepat.
[selengkapnya...]
.jpg)
