|
|
| "Menghabisi KPK", Analisis, Kedaulatan Rakyat |
| 14 September 2009 |
| Salah satu lembaga yang menjadi ikon pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK, kini sedang dikepung oleh berbagai kepentingan yang bercokol (vested interest) di lembaga legislatif maupun eksekutif. Harapan masyarakat untuk adanya perbaikan yang signifikan dalam integritas dan transparansi penyelenggaran pemerintahan bisa pupus kalau kecenderungan ini dibiarkan. Di tengah konflik KPK-Kejaksaan, KPK-DPR, KPK-Polri, tampaknya Presiden justru terkesan akan mengorbankan lembaga ini. Sebagai sebuah lembaga yang dijalankan oleh manusia, tentu KPK tidak akan terlepas dari kesalahan atau bahkan pelanggaran hukum. Tetapi kalau tindakan untuk mengurung KPK sekarang ini merupakan kebijakan sistematis untuk menghentikan upaya pemberantasan korupsi, sungguh sangat disayangkan.
[selengkapnya...] |
| |
| "Survei Politik", Kedaulatan Rakyat, 10 Juni 2009 |
| 10 Juni 2009 |
| Salah satu fenomena yang menambah gegap-gempitanya kampanye Capres di Indonesia adalah publikasi survei. Masing-masing lembaga survei mengklaim bahwa mereka adalah lembaga independen dan metode surveinya dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi kemunculan berbagai macam bentuk polling, jajak-pendapat, hitung-cepat, exit polls, dan sebagainya yang sering beriringan dengan masa-masa kampanye itu membuat khalayak curiga bahwa kesemuanya tidak lebih hanya merupakan alat untuk menarik simpati calon pemilih. Dengan kata lain, survei politik tidak ada bedanya dengan sarana kampanye. Betulkah asumsi yang apriori tersebut?
[selengkapnya...] |
| |
| "Menilai Situs Jejaring Sosial Secara Adil", majalah e-Indonesia, Juni 2009 |
| 29 Mei 2009 |
| Demam Facebook (FB) mengkhawatirkan banyak orang. Di banyak kantor, orang asyik mengakses situs jejaring sosial ini pada jam-jam kerja. Sementara itu, sudah muncul banyak kasus yang menunjukkan penyalahgunaan informasi yang diunggah di FB. Kecepatan akses dan fitur-fitur interaktifnya yang lengkap membuat peningkatan jumlah pengguna FB melesat, jauh melampaui banyak situs jejaring sosial lainnya. Tetapi apabila sekarang sebagian ulama mengharamkan akses ke FB, apakah sebenarnya yang dikhawatirkan? Betulkah situs jejaring sosial semata-mata membawa pengaruh negatif? Banyak hal yang sesungguhnya belum terungkap dari semua fitur dan kemungkinan yang didapat dari situs jejaring sosial.
[selengkapnya...] |
| |
| “Trisula Pembunuh Korupsi” |
| 13 Maret 2009 |
Sebagian wacana yang berkembang tentang upaya untuk menanggulangi korupsi di Indonesia berpijak pada kebijakan kuratif, memberantas dan menghukum para koruptor. Apakah pendekatan kuratif itu akan efektif? Saya berpendapat bahwa pendekatan kuratif memang perlu terus dikembangkan, tetapi dalam jangka panjang yang sesungguhnya lebih efektif adalah pendekatan pencegahan. Ibarat menjaga kesehatan, mencegah penyakit selalu lebih baik daripada mengobatinya. Ada tiga hal penting yang dapat kita ambil pelajaran dari keberhasilan upaya pencegahan korupsi di beberapa daerah, yaitu faktor komitmen pimpinan daerah, transparansi, dan dukungan masyarakat luas. Apakah ketiga prasyarat ini sudah ada di Indonesia? Itulah soalnya.
trisula-pembunuh-korupsi.pdf
[selengkapnya...] |
| |
| “Stimulus dan Politik Anggaran Daerah”, Jawa Pos, 3 Maret 2009 |
| 03 Maret 2009 |
By kumoro | March 3, 2009
Ketika krisis global mulai berpengaruh langsung kepada ekonomi di Indonesia, pemerintah tergopoh-gopoh untuk membuat kebijakan dengan memberi dana stimulus yang diharapkan bisa segera dialokasikan pada bulan Maret 2009 ini. Masalahnya di Indonesia ialah bahwa pemberian stimulus ini bertepatan dengan banyak kegiatan di bidang politik. Kecuali itu, yang masih kronis di daerah ialah penyerapan anggaran yang senantiasa lebih kecil dari harapan. Bagaimana strategi untuk menembus persoalan implementasi kebijakan anggaran ini?
[selengkapnya...] |
| |
| “Stop Pemekaran”, Kompas, 17 Feb 2009 |
| 17 Februari 2009 |
| Sebagai akibat dari insiden di gedung DPRD Sumatera Utara, banyak orang yang semakin banyak menyerukan pemekaran. Tetapi upaya untuk menyetop pemekaran sesungguhnya sudah lama kita dengar dan sejauh ini kurang efektif. Melihat masih banyaknya dorongan dari elit politik di daerah untuk memekarkan diri, tampaknya tidak akan mudah untuk menerapkan kebijakan secara tegas untuk menghentikan pemekaran.
[selengkapnya...] |
| |
| “E-Government Tidak Kebal Korupsi”, 24 Januari 2009 |
| 24 Januari 2009 |
| Predikat sebagai kota terbersih dari korupsi yang disematkan oleh TII tentu membuat jajaran aparat Pemda kota Jogja bangga dan gembira. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Pemda kota Jogja untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sehingga terkikis dari ekses korupsi adalah melalui e-government, terutama pada Dinas Perizinan. Tetapi saya melihat bahwa e-government tidak selamanya kebal dari korupsi.
[selengkapnya...] |
| |
| Penataan SOT di Bantul, KR, 19 Januari 2009 |
| 19 Januari 2009 |
By kumoro | January 20, 2009
Komentar tentang perubahan struktur organisasi dan tatalaksana (SOT) tingkat provinsi atau kabupaten tertentu kadang-kadang dimanfaatkan untuk sekadar melegitimasi perombakan untuk kepentingan yang sempit. Tetapi mudah-mudahan yang saya komentari mengenai penataan SOT di Bantul ini tidak mengarah ke situ karena saya tetap melandaskan komentar tersebut pada analisis ilmiah dan pengalaman best practice di beberapa daerah di Indonesia.
sot-di-bantul.doc
[selengkapnya...] |
| |
| Kegagalan E-Gov & Kegiatan Tak Produktif di Internet, 12 Jan 2009 |
| 12 Januari 2009 |
By kumoro | January 12, 2009
Sesuai dengan permintaan dari Ketua Jurusan Administrasi Negara, Fisipol UGM, saya menulis sebuah artikel untuk kontribusi terbitan tentang Patologi Birokrasi. Topik tentang e-Gov belum banyak ditulis oleh para pakar administrasi publik di Indonesia. Kecuali itu, ada sebuah pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini: Apakah ada bentuk-bentuk patologi birokrasi di era Internet sekarang ini? Saya mengajukan pendapat bahwa justru kalau manajer organisasi publik tidak jeli dan tidak waspada terhadap kemungkinan kegiatan yang tidak produktif dengan Internet, potensi inefisiensi dan pemborosan waktu dalam organisasi akan lebih besar. Potensi kegagalan yang terjadi dalam aplikasi e-Gov dan kegiatan yang tak produktif dengan Internet bisa bersifat sistemik dan menurunkan kinerja birokrasi publik secara substansial.
kegagalan-penerapan-egov.pdf |
| |
| “Liarnya Rekening Liar”, Kedaulatan Rakyat, 26 Desember 2008 |
| 26 Desember 2008 |
By kumoro | December 26, 2008
Soal rekening liar kembali diungkap oleh beberapa pihak. Namun penyelesaian tentang salah satu sumber korupsi ini sebenarnya membutuhkan komitmen politis yang kuat dan sekaligus pemahaman menyeluruh tentang sistem administrasi keuangan negara yang begitu banyak lika-likunya.
[selengkapnya...] |
|
| |
.jpg)
