Presiden baru, Prabowo Subianto, sudah dilantik tgl 20 Oktober 2024 lalu. Banyak kritik terhadap kabinet yang terdiri dari 48 kementerian. Tetapi baiklah kita beri kesempatan Presiden untuk bekerja.
September 2025
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
 

Artikel



Kedaulatan Rakyat, 9 Juni 2006; Altruisme Komersial
12 April 2007

By admin | April 12, 2007

 Beberapa minggu setelah gempa yang meluluh-lantakkan kawasan Bantul dan sekitarnya pada tanggal 27 Mei 2006, begitu banyak pihak yang tampaknya bersemangat untuk membantu warga yang terkena musibah. Sangat mengharukan melihat ketulusan dari para relawan yang membantu warga secara langsung di lokasi musibah. Tetapi salah satu fenomena yang perlu dicermati ialah banyak diantara lembaga komersial yang menggunakan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan secara komersial, kendatipun dilakukan dengan embel-embel altruisme untuk membantu korban gempa. Inilah fenomena penanganan musibah di tengah gelombang konsumerisme dan kapitalisme yang merasuk ke dalam semua segi kehidupan masyarakat.
[selengkapnya...]
 
Majalah e-Indonesia, 6 Sep 2006, “Mengapa Sosialisasi TI di Kalangan PNS Berjalan Lamban?”
05 April 2007
Thursday, April 5th, 2007

Sudah begitu banyak keluhan disampaikan oleh masyarakat tentang buruknya pelayanan publik di Indonesia. Salah satu penyebab dari pelayanan publik yang kurang responsif ialah terlambatnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) diantara para PNS, sumberdaya manusia yang menjadi penggerak utama pelayanan publik. Tetapi mengapa sosialisasi TI di kalangan PNS begitu lamban?  Sebagian pendapat mengatakan lemahnya kultur birokrasi publik […]

[selengkapnya...]
 
8 Mei 2007; Konsekuensi dari Kabinet Semi-Parlementer
02 April 2007
Konsekuensi dari Kabinet Semi-Parlementer. Setelah menjadi bahan spekulasi selama berbulan-bulan, pada hari Senin, 7 Mei 2007, akhirnya presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan reshuffle kabinet yang kedua. Seperti dapat diduga, reshuffle ternyata tidak menyentuh tim ekonomi atau jajaran menteri yang terus mendapat sorotan kritik dari masyarakat. Sejak awal pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), tampak jelas bahwa sebenarnya presiden tersandera oleh sebuah sistem pembentukan kabinet yang bersifat semi-parlementer. Secara formal kabinet bersifat presidensial dan semestinya menjadi hak prerogatif presiden, tetapi dalam praktik penunjukan tokoh kabinet lebih dipengaruhi oleh kekuatan politik atau komposisi parlemen. Inilah sosok kabinet terbaik yang bisa diperoleh dari sistem gado-gado: presidensial bukan, parlementer juga bukan. Pertanyaan selanjutnya mengenai kinerja kabinet tentu tergantung kepada kepemimpinan presiden sendiri untuk masa 2,5 tahun yang akan datang. [selengkapnya...]



 
   Copyright © 2020 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.