Kerangka Logis Perencanaan Strategis, Penyegaran untuk Staff KPPU, MAP-UGM, Jogja
13 April 2016
Saya menyambut baik pelatihan up-grading mengenai perencanaan strategis bagi staff KPPU yang kali ini digagas oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Sebagai lembaga produk reformasi yang dibentuk untuk mengatasi berbagai gangguan bagi berjalannya mekanisme persaingan yang sehat, KPPU masih sangat strategis. Namun belakangan ini tampaknya gaung peranannya kurang dirasakan oleh masyarakat sedangkan masalah persaingan bisnis sudah semakin kompleks. Saya mencoba berbagi tentang bagaimana membuat rencana strategis yang tanggap terhadap tantangan organisasi publik dan sekaligus sesuai dengan harapan masyarakat. Ketika bisnis jasa di zaman informasi sudah semakin rumit identifikasi pangsa pasarnya dan kebutuhan untuk memahami teknologi dalam produk-produk jasa semakin tinggi, tidak ada kata lain bagi staff di KPPU untuk mengembangkan diri, bekerja lebih keras, dan bersedia untuk terus mengikuti perubahan lingkungan bisnis.
[selengkapnya...]
Pembagian Urusan dan Manajemen Pelayanan Publik di Daerah, hotel Grand Wahid, Salatiga, 14 November 2015
18 November 2015
Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu undang-undang yang naskahnya sangat panjang, termasuk lampirannya ada 460 halaman. Tidak terlalu sulit untuk mengenali bahwa sebenarnya lampiran undang-undang ini adalah PP No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Dengan kritik dari berbagai pihak bahwa pembagian urusan ini masih bermasalah, terutama menyangkut urusan konkuren, saya harus menjelaskan tentang pembagian urusan ini dalam sebuah pelatihan yang melibatkan para pejabat dan pegawai Pemkab Kendal. Saya mencoba meyakinkan para birokrat itu bahwa yang utama bukan sekadar pembagian urusan dan kewenangan tetapi bagaimana supaya pelayanan publik di daerah benar-benar bisa responsif dan mampu mengatasi berbagai persoalan pembangunan. Hanya dengan begitu rakyat akan bisa menghargai kehadiran Pemerintah Daerah dalam berbagai bentuk interaksinya dengan warga.
[selengkapnya...]
Pengelolaan Keuangan DPRD dan Setwan, Bintek Optimalisasi Fungsi Setwan Kab Jepara, Solo
17 Desember 2014
Sejak reformasi politik dilakukan dalam lebih dari 15 tahun di Indonesia, biaya demokrasi menjadi salah satu yang dirasakan oleh publik karena begitu besarnya dana publik yang dihabiskan akibat menguatnya lembaga-lembaga politik. Meningkatnya dana publik yang dihabiskan untuk biaya penggajian para wakil rakyat di DPRD merupakan salah satu hal yang dirasakan oleh rakyat. Namun apakah besarnya biaya untuk menggaji anggota DPRD dan membiayai biaya operasional mereka ini bukan karena peraturan yang memang mendukungnya? Apakah itu juga bukan karena Setwan sebagai aparat eksekutif yang menunjang administrasi keuangan DPRD yang tidak memahami fungsinya sebagai pengelola keuangan DPRD? Ini adalah sebagian dari pertanyaan besar yang ingin saya bahas bersama seluruh aparat Setwan dari kabupaten Jepara dalam sebuah lokakarya di Solo. Saya sengaja tidak bicara hanya pada tingkat teknis mengenai ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundangan mengenai keuangan DPRD. Tetapi saya juga mengajak para pegawai di Setwan untuk mendorong keseimbangan antara hak dan kewajiban yang melekat pada setiap anggota DPRD. Jadi, bukan hanya soal hak-hak keuangan yang harus dipahami oleh para politisi daerah itu, melainkan juga soal kewajiban-kewajiban legislasi yang selama ini kurang banyak dibahas di dalam wacana tentang kinerja anggota DPRD. Sesuai dengan surat edaran Menpan dan RB tentang penghematan anggaran pemerintah, pelatihan ini tidak diadakan di hotel tetapi di aula STIE Santo Pignatelli, Solo.
[selengkapnya...]
Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Penyusunan APBD, Bimtek DPRD Kabupaten Berau, Hotel Horison Semarang, 28 Nov 2014
01 Desember 2014
Tantangan bagi sebuah daerah yang kaya sumberdaya alam adalah memastikan bahwa dana pembangunan yang melimpah dari DBH tidak membuat terlena untuk mengembangkan manajemen keuangan daerah yang berkelanjutan. Kabupaten Berau di provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu daerah yang memiliki belanja APBD cukup besar, sekitar Rp 2,8 triliun. Namun dari aspek pendapatan, tampak bahwa upaya pemerintah masih belum optimal karena proporsi PAD hanya 5,6% dari seluruh pendapatan Pemda. Selain itu, kendatipun proporsi belanja pegawai hanya 18,9 persen, secara nominal sudah menyedot Rp 540,7 miliar dari dana APBD. Belanja modal yang proporsinya cukup besar, yaitu 44,6% atau sebesar Rp 1,27 triliun hendaknya terus dievaluasi bagaimana kemanfaatannya bagi rakyat di daerah. Apakah sumberdaya alam akan menjadi berkah bagi peningkatan kemakmuran rakyat atau sebaliknya justru menjadi "kutukan" karena degradasi lingkungan yang parah karena hasil tambang, itulah pertanyaan penting yang saya ajukan dan menjadi bahan perdebatan dalam Bimtek di Semarang ini.
[selengkapnya...]
Penghematan dan Peningkatan Efektivitas Perjalanan Dinas, Hotel Gowongan Inn, Jogja
26 November 2014
Presiden Jokowi dan beberapa menteri dalam berbagai kesempatan telah menekankan pentingnya melakukan penghematan biaya birokrasi publik. Namun memang tidak mudah untuk melakukan penghematan itu jika tidak disertai pola manajemen yang terbuka serta perubahan cara-pikir diantara para aparat pemerintah sendiri. Salah satu yang sederhana tetapi seringkali dilupakan adalah upaya untuk melakukan penghematan perjalanan dinas di satu sisi serta peningkatan efektivitas kerja di sisi lainnya. Bersama para pegawai dari daerah (Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, dan Aceh Barat Daya) saya mendiskusikan masalah ini dalam sebuah pelatihan teknis di Jogja. Saya masih merasakan betapa pola pikir mengenai pemanfaatan perjalanan dinas untuk kepentingan individu pegawai negeri masih sangat kuat. Pertanyaan dan perdebatan masih di seputar bagaimana cara mensiasati sistem pengawasan agar pemanfaatan untuk pribadi pegawai tetap dapat diperoleh sementara ukuran manfaat bagi masyarakat masih kurang mendapat perhatian. Tidak bisa dianggap sepele, reformasi birokrasi harus dimulai dari hal-hal yang tampaknya sepele seperti akuntabilitas perjalanan dinas oleh pegawai pemerintah di daerah. Dari sinilah diharapkan penyadaran yang lebih luas dapat dimulai.
[selengkapnya...]
Analisis Kebijakan Anggaran dan Keuangan Daerah, Kab Konawe Utara, MAP-UGM, Jogja
11 Juni 2014
Untuk salah satu pelatihan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang dilaksanakan oleh MAP-UGM bagi para pejabat Eselon III dan Eselon IV Kabupaten Konawe Utara, saya diminta memberi materi tentang kebijakan anggaran dan keuangan daerah. Sebagai sebuah daerah pemekaran yang berdiri sejak tahun 2007, Konawe Utara masih menghadapi banyak tantangan dalam upaya untuk memakmurkan daerah. Meskipun proporsi belanja langsung dibanding belanja tak langsung dalam APBD kabupaten ini termasuk yang baik jika dibandingkan kecenderungan di sebagian besar daerah, tetapi pola belanjanya masih menunjukkan prioritas yang belum berpihak kepada kebutuhan rakyat. Meskipun PDRB sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian, masih terlalu sedikit belanja APBD yang difokuskan pada sektor ini. Belanja langsung juga masih lebih banyak dihabiskan untuk perjalanan dinas pegawai dan belanja infrastruktur yang terfokus pada pembangunan kantor kabupaten, prasarana pemerintah, dan jenis-jenis belanja yang sebenarnya kembali kepada aparat, bukan untuk menunjang kegiatan produktif masyarakat di daerah. Saya berusaha mendorong para perumus kebijakan di Konawe Utara, terutama di Bappeda, DPKAD, Dinas PU, dan beberapa SKPD yang mengikuti pelatihan ini untuk benar-benar memikirkan misi penganggaran yang akan bermanfaat bagi rakyat di Konawe Utara. Semoga pemikiran-pemikiran yang positif dalam pelatihan ini bisa benar-benar dilaksanakan.
[selengkapnya...]
Etika Publik, Rancangan Modul Pra-Jabatan untuk Mendukung Perwujudan Reformasi Birokrasi, LAN, Jakarta
30 Mei 2014
Dengan semangat untuk mewujudkan reformasi birokrasi di bawah beleid baru UU No.5/2014 tentang ASN, Lembaga Administrasi Negara mengundang banyak pakar dari perguruan tinggi dan para mantan pejabat negara untuk merancang modul Pra Jabatan. Rancangan Diklat baru bagi Pra Jabatan sangat penting untuk menghasilkan generasi baru PNS yang lebih kompeten, profesional dan berdedikasi tinggi di masa mendatang. Saya bersama Prof. Amir Imbaruddin dan Dr. Nana Rukmana kebagian mata Diklat Etika Publik. Seperti selalu dihadapi oleh para penulis dan perancang modul, salah satu tantangannya adalah membahas nilai-nilai filosofis dan abstrak dalam etika dengan rujukan kasus yang konkret sehingga mudah dipahami oleh para peserta Diklat.
[selengkapnya...]
Sistem Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Barang di BUMN/BUMD, Hotel Arjuna, Jogja
29 April 2014
Dalam lokakarya yang pesertanya sebagian besar adalah anggota panitia pengadaan, PPK, dan KPA ini saya menguraikan dua hal pokok: 1) Sistem penunjukan langsung dalam pengadaan, dan 2) Pengadaan oleh BUMN/BUMD. Sistem pengadaan dengan penunjukan langsung saat ini masih diliputi oleh persepsi yang buruk sebagai sistem yang rentan terhadap penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, dan korupsi. Persepsi ini tidak sepenuhnya benar mengingat bahwa kemungkinan penyimpangan selalu ada dalam sistem pengadaan, termasuk sistem lelang umum atau lelang terbatas. Selanjutnya, masalah yang saat ini masih menjadi sumber perdebatan adalah apakah pengadaan oleh BUMN/BUMD harus mengikuti ketentuan dalam Perpres No.70/2012 sebagai revisi dari Perpres No.54/2010 tentang pengadaan. Ada yang berpendapat bahwa BUMN/BUMD bisa dikecualikan dari peraturan tersebut karena sepenuhnya bisa mengikuti sistem pengadaan dalam perusahaan swasta yang lebih mengandalkan supply-chain yang profesional. Sebaliknya, karena pengadaan barang BUMN/BUMD adalah untuk kepentingan publik, prosedurnya tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam sistem pengadaan barang dan jasa publik. Mana yang betul? Saya mencoba membahas isu-isu di seputar ini dengan para pelaku yang sehari-hari memang menghadapi persoalan teknis di bidang pengadaaan.
[selengkapnya...]
Filosofi Pengawasan, Perubahan Paradigma dalam Peran Lembaga Pengawas di Daerah, Wisma MM-UGM, Jogja
15 Desember 2013
Di hadapan sekitar 40 orang auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Mojokerto, saya membahas isu-isu mendasar seputar filosofi pengawasan dan bagaimana mestinya para auditor memainkan peran mereka dalam sistem pengawasan di daerah. Fungsi pokok pengawasan adalah memberikan informasi yang akurat mengenai kinerja individual dan SKPD, melakukan pembinaan terkait dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta melakukan tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan. Tetapi fungsi pokok ini seringkali dilupakan ketika seorang auditor melaksanakan tugasnya, apalagi kalau sudah dikejar target dan iklim organisasi hanya mengutamakan agar auditor bisa memperoleh "temuan". Akibatnya, kendatipun lembaga pengawas dan pemeriksa di Indonesia sudah sedemikian banyak, penyimpangan dan korupsi tidak banyak bisa dicegah. Upaya mengatasi ini memang tidak hanya bisa diserahkan kepada para auditor, tetapi perubahan paradigma benar-benar diperlukan untuk menghasilkan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang dapat diandalkan dalam pencegahan korupsi.
[selengkapnya...]
Penataan Organisasi di Perguruan Tinggi, hotel Saphir, Jogja
27 November 2013
Mendapat undangan dari kantor Hukum dan Organisasi UGM untuk menjadi narasumber, saya terus-terang menghadapi beban berat karena harus berbicara tentang teman-teman sendiri dan isu-isu internal di UGM. Tetapi karena saya juga tidak bisa menolak, saya penuhi kewajiban untuk berbicara dalam forum yang melibatkan para Kepala Biro, Kantor, dan unit-unit operasional di UGM ini. Dengan UU No.12 tahun 2012 yang telah menetapkan UGM sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum, bukan BLU (Badan Layanan Umum), sebenarnya ada banyak peluang terbuka bagi UGM untuk meneruskan visinya sebagai universitas riset. Dalam hal ini, semestinya struktur dan unit-unit organisasi yang strategis juga bisa segera diidentifikasi berdasarkan visi tersebut. Namun memang tidak mudah untuk menciptakan struktur yang ramping, efisien dan sekaligus responsif bagi UGM yang sudah memiliki 18 fakultas dan 155 program studi. Banyak hal yang harus dibicarakan secara terbuka dan dianalisis secara objektif sebelum reorganisasi yang sistematis dilaksanakan. Semuanya tergantung kepada kesiapan jajaran pimpinan dan pejabat teknis di UGM untuk melakukan evaluasi secara objektif dan melaksanakan penataan organisasi secara konsisten.
[selengkapnya...]
.jpg)
