Strategi Profesionalisme Sekwan, hotel Inna-Garuda, Jogja.
23 Mei 2009
Setelah reformasi politik mengubah secara signifikan pola hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif di daerah, peran Sekwan (Sekretariat Dewan) menjadi sangat penting. Di satu sisi, banyak orang yang menuding bahwa Sekwan menjadi semacam pintu masuk bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh para anggota dewan karena korupsi bisa terjadi karena dukungan administratif Sekwan. Tetapi di sisi lain, banyak pula orang yang prihatin bahwa Sekwan sering menjadi bulan-bulanan konflik kepentingan antara legislatif dan eksekutif di daerah. Oleh sebab itu, pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme para pegawai di jajaran Sekwan menjadi sangat penting sekarang dan di masa-masa mendatang.
Budaya Kinerja, Diskusi Terbatas LAN, hotel Sahira, Bogor.
15 Mei 2009
Meskipun sudah banyak upaya pembenahan pola-pikir (mindset) dalam manajemen pelayanan publik, persepsi khalayak tentang kualitas pelayanan publik di Indonesia masih buruk. Mengapa? Jika di negara-negara yang relatif lebih maju gonjang-ganjing politik tidak sampai berpengaruh kepada kinerja birokrasi publik dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, di Indonesia intervensi politik justru sangat mengganggu kinerja birokrasi publik. Apa yang harus dilakukan? Salah satu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini terletak pada budaya kinerja diantara para pejabat dan pegawai pemerintah di Indonesia. Oleh Deputi bidang Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, Lembaga Administrasi Negara (LAN), saya diundang sebagai narasumber dalam diskusi terbatas di Bogor. Mudah-mudahan kampanye tentang budaya kinerja yang dilakukan oleh LAN akan menunjukkan hasil
[selengkapnya...]
Reorganisasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik, Bantul, 13 Nov 2008
02 April 2008
Diantara kabupaten/kota lain di wilayah provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, kabupaten Bantul adalah yang paling awal membenahi Struktur Organisasi dan Tatalaksana (SOT), menyesuaikan dengan PP No.41 tahun 2007. Ada beberapa jenis jabatan struktural yang baru, ada beberapa perubahan nomenklatur, bahkan ada dinas yang sebenarnya tidak termasuk dalam ketentuan tentang urusan wajib dan urusan pilihan sesuai peraturan
[selengkapnya...]
Implikasi PP No.38/2007 dan PP No.41/2007 bagi Organisasi Pemda
02 September 2007
By kumoro | September 8, 2007
Dua kali saya mendapat kehormatan untuk berbicara di depan para pejabat eselon III di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di akhir bulan Agustus 2007. Yang pertama adalah forum yang diselenggarakan oleh Biro Tapem DIY di gedung Bappeda untuk membahas indikator otonomi daerah serta pembagian urusan antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot setelah terbitnya PP No.38 tahun 2007. Yang kedua adalah forum inisiasi untuk kemungkinan reorganisasi Pemda di Gandok Kiwo, Kepatihan, Jogjakarta. Forum ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti terbitnya PP No.41 tahun 2007. Tampaknya cukup banyak pejabat Pemda yang gamang dengan terbitnya peraturan baru yang kemungkinan membawa konsekuensi bagi beberapa jabatan struktural. Persoalan memaknai otonomi daerah dengan mengutamakan peningkatan kualitas tata-pemerintahan dan pelayanan publik masih merupakan wacana dan belum disadari benar oleh kebanyakan pejabat Pemda.
Sosialisasi UU Penanggulangan Bencana dan RAN-PRB, Klaten, 2 Agustus 2007
02 Agustus 2007
By kumoro | August 3, 2007
Bersama tim dari UNDP dan GTZ, saya bersama Dr. Erwan Agus Purwanto ikut serta dalam sosialisasi UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Gedung B-2, Pemda Klaten. Acara yang dibuka oleh Wakil Bupati Klaten ini diikuti oleh hampir seluruh unsur Pemda, perwakilan DPRD serta beberapa peserta dari LSM. Melalui sosialisasi ini, diharapkan pemahaman mengenai paradigma baru dalam sistem penanggulangan bencana akan lebih luas dan proses pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan berlangsung lebih sistematis dan cepat. Selain materi yang dapat diunduh di sini, liputan lengkap mengenai acaranya dapat dilihat di www.bencana.net.
Perumusan Kebijakan Publik Nasional, JFP Madya, 31 Juli 2007, MPKD-UGM
02 Agustus 2007
By kumoro | August 3, 2007
Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Tingkat Madya yang diselenggarakan oleh program MPKD (Magister Perencanaan Kota dan Daerah) UGM ini diikuti oleh peserta dengan latar belakang yang sangat bervariasi meskipun seluruhnya melibatkan unsur lembaga pemerintah. Peserta dari jajaran pemerintah pusat diwakili oleh staff perencana dari beberapa direktorat di Bappenas, BPPT, BBRVBD-Depsos, Departemen Pertanian, Depnakertrans, dan Departemen Pertahanan. Peserta dari jajaran pemerintah daerah diwakili oleh staff Bappeda dari Aceh Utara, Tapanuli Tengah, Jambi, Lampung Utara, Jogjakarta, Kalimantan Selatan dan Minahasa Utara. Agak sulit untuk menyajikan materi yang fokus dari judul Perumusan Kebijakan Publik Nasional ini. Oleh sebab itu, sesuai dengan teorinya, saya sekadar menyajikan logika proses kebijakan publik sejak inisiasi, agregasi, agenda, formulasi, implementasi hingga evaluasinya.
Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan, Ngawi, 11 Juli 2007
12 Juli 2007
By kumoro | July 12, 2007
Untuk memastikan bahwa program atau projek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemda benar-benar membawa hasil dan manfaat bagi rakyat, monitoring dan evaluasi (monev) merupakan salah satu tahap manajemen publik yang sangat penting. Karena itu komitmen Ketua Bappeda Ngawi untuk menyelenggarakan pelatihan monev bagi para pejabat dari berbagai unsur Pemda patut dihargai. Produk peraturan baru yang menegaskan tentang perlunya monev antara lain adalah PP No.39 tahun 2006 mengenai Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. PP ini terutama memberikan panduan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi program pembangunan yang menggunakan sumber anggaran dari DIPA Daerah. Tetapi sebenarnya terdapat juga berbagai sumber peraturan yang menuntut agar para pelaksana program melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai bagian integral dari proses manajemen pembangunan daerah.
Apresiasi Analisis Jabatan di Pemda Gunungkidul, Wonosari, 7 Juli 2007
02 Juli 2007
By kumoro | July 9, 2007
Berlakunya PP No.8 tahun 2003 mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah mengandung kontroversi sejak awal. PP yang bertujuan untuk menetapkan standarisasi organisasi dan mencegah proliferasi satuan-satuan perangkat Pemda ini ternyata menimbulkan banyak persoalan karena kondisi daerah di seluruh tanahair yang sangat beragam. Selain itu, ketentuan mengenai Analisis Jabatan (Anjab) di banyak daerah juga terhenti kepada formalisasi jenis-jenis jabatan dan uraian jabatan. Oleh sebab itu bisa dipahami bahwa di banyak daerah sering terjadi keterlambatan dalam pengisian jabatan, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya, isu KKN dalam masalah kepegawaian serta sejumlah persoalan lainnya. Pelatihan Apresiasi Anjab di Gunungkidul ini diharapkan dapat mengawali langkah untuk memecahkan persoalan-persoalan semacam itu.
Apresiasi Analisis Jabatan di Pemda Gunungkidul, Wonosari, 7 Juli 2007
02 Juli 2007
By kumoro | July 9, 2007
Berlakunya PP No.8 tahun 2003 mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah mengandung kontroversi sejak awal. PP yang bertujuan untuk menetapkan standarisasi organisasi dan mencegah proliferasi satuan-satuan perangkat Pemda ini ternyata menimbulkan banyak persoalan karena kondisi daerah di seluruh tanahair yang sangat beragam. Selain itu, ketentuan mengenai Analisis Jabatan (Anjab) di banyak daerah juga terhenti kepada formalisasi jenis-jenis jabatan dan uraian jabatan. Oleh sebab itu bisa dipahami bahwa di banyak daerah sering terjadi keterlambatan dalam pengisian jabatan, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya, isu KKN dalam masalah kepegawaian serta sejumlah persoalan lainnya. Pelatihan Apresiasi Anjab di Gunungkidul ini diharapkan dapat mengawali langkah untuk memecahkan persoalan-persoalan semacam itu.
Manajemen Strategis untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
02 Juni 2007
By kumoro | June 18, 2007
Bahan ini disampaikan dalam pelatihan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) tingkat pertama di Magister Administrasi Publik, UGM. Perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan visi dan misi pembangunan daerah yang jelas, tetapi pemahaman perumus kebijakan tentang manajemen strategis terkadang masih belum memadai. Untuk itu, hal-hal yang mendasar tentang visi dan misi yang strategis dan cocok dengan kondisi lokal, teknik-teknik analisis SWOT, tes Litmus, serta komponen-komponen dari manajemen strategis diberikan dalam materi ini. manajemen-strategis-untuk-perencanaan-daerah.pdf
.jpg)
