|
|
| Bisnis dan Konservasi Lingkungan |
| 30 November 2010 |
| Sebagai paket terakhir dari 12 kali kuliah Etika Bisnis di program Magister Manajemen UGM, saya membicarakan soal etika lingkungan di dalam bisnis. Perhatian para pelaku bisnis di Indonesia tampaknya masih sangat rendah dalam persoalan lingkungan. Demikian pula, pemerintah juga masih cenderung melihat masalah lingkungan sebagai hal sekunder jika dibandingkan dengan kebutuhan menarik investasi dari perusahaan-perusahaan multi-nasional. Pada hal sebagai negara bahari Indonesia adalah salah satu negara yang akan sangat menderita akibat naiknya paras air laut yang disebabkan oleh pemanasan global. Banyak contoh kasus yang dapat ditunjukkan di sini. Penderitaan suku Amugme dan Comoro di Papua yang diakibatkan oleh limbah penambangan oleh Freeport, atau penyakit sejenis Minamata yang dialami oleh masyarakat sekitar teluk Buyat akibat penambangan emas oleh Newmont, adalah sebagian dari kasus besar yang dapat disebut. Bersama mahasiswa MM saya membahas persoalan ini dengan harapan bahwa perhatian para pelaku bisnis mengenai dasar falsafah konservasi lingkungan dan ide-ide seperti internalisasi external costs bagi dampak lingkungan akan dapat dipahami dan dilaksanakan secara lebih konsisten di masa mendatang.
[selengkapnya...] |
| |
| Etika Produksi dan Pemasaran |
| 15 November 2010 |
| Bagaimana caranya menjamin bahwa barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dapat memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat? Yang harus dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh produsen atau pelaku bisnis adalah Etika Produksi dan Pemasaran. Prinsip yang hendaknya diingat ialah bahwa semua orang pada dasarnya merupakan konsumen dan sekaligus produsen. Dengan demikian tanggungjawab di dalam menghasilkan suatu produk barang atau jasa yang berkualitas adalah tanggungjawab bersama. Oleh sebab itu, berbagai ekses negatif akibat pemakaian produk yang kualitasnya rendah atau bahkan berbahaya bagi masyarakat mestinya dapat dihindari jika setiap pelaku usaha memahami soal Etika Produksi dan Pemasaran serta melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. Saya membahas tema ini bersama para mahasiswa Magister Manajemen UGM, bukan hanya sekadar dengan memaparkan prinsip-prinsip dasar teorinya, tetapi juga dengan serangkaian contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia maupun di negara-negara lain.
[selengkapnya...] |
| |
| Mengembangkan Budaya Anti-Suap dalam Bisnis |
| 02 November 2010 |
| Dari berbagai fakta di lapangan maupun dari argumentasi teoretis, sudah jelas bahwa korupsi yang berbentuk suap (bribery, fraud, racketeering, embezzlement) dapat terjadi bukan hanya karena mental pejabat pemerintah yang korup tetapi juga karena pelaku usaha bisnis yang terbiasa menggunakan praktik-praktik tidak jujur. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa korupsi yang marak di Indonesia sebenarnya juga terjadi karena buruknya integritas para pelaku usaha atau bisnis. Susahnya, kebanyakan masyarakat di Indonesia juga menganggap bahwa ketika terjadi transaksi suap, kalangan bisnis adalah korban, bukan pelakunya. Terlebih lagi, banyak perusahaan di Indonesia yang menganggap bahwa menyuap untuk kepentingan memperoleh kontrak bisnis adalah hal yang biasa dan bahkan sebagian besar perusahaan memasukkan dana suap itu ke dalam overhead cost perusahaan. Untuk mencegah hal ini, pendekatan etis harus benar-benar mengubah paradigma secara radikal. Para pengusaha hendaknya sadar bahwa suap-menyuap bukanlah bagian dari "budaya" Indonesia. Akankah rakyat Indonesia berhasil menciptakan kesadaran ini? Inilah tantangan terbesar bagi para pelaku usaha sekarang ini.
[selengkapnya...] |
| |
| Suap dan Korupsi dalam Bisnis, Penjelasan Etis, Ekonomi dan Legal |
| 01 November 2010 |
| Definisi mengenai korupsi diantara orang awam di Indonesia cenderung mengesankan bahwa korupsi selalu dilakukan karena inisiatif para pejabat pemerintah, politisi atau siapa saja yang ada dalam posisi sebagai pejabat publik. Namun semestinya konsep korupsi (dari kata "com" dan "rumpere") menyangkut semua tindak kejahatan yang membelokkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam kenyataan kita lihat bahwa banyaknya pejabat yang melakukan manipulasi sebenarnya juga didorong oleh iming-iming dari para pelaku usaha. Motifnya jelas, yaitu supaya pejabat yang bersangkutan membelokkan kebijakan publik sehingga menguntungkan kegiatan bisnis mereka. Oleh sebab itu, diantara para mahasiswa yang sekaligus menjadi pelaku bisnis hendaknya terdapat pemahaman yang jelas mengenai akibat buruk dari aksi penyuapan yang banyak dilakukan. Betapapun, sebuah bangsa menjadi korup tidak hanya karena mental para pejabat pemerintahnya, tetapi juga karena kebiasaan buruk yang dilakukan oleh para pelaku usahanya.
[selengkapnya...] |
| |
| Konflik Kepentingan dan Diskriminasi dalam Bisnis |
| 12 Oktober 2010 |
| Isu etis yang harus dijawab untuk menciptakan sistem persaingan yang sehat di dalam bisnis adalah menyangkut konflik kepentingan. Begitu banyak masalah yang terdapat dalam jalinan antara pejabat pemerintah dan kalangan pengusaha yang mengakibatkan rusaknya iklim bisnis yang sehat karena adanya konflik kepentingan. Tetapi mungkin banyak diantara mereka yang sesungguhnya belum paham bagaimana konflik kepentingan itu bisa terjadi dan bagaimana cara untuk menghindarinya. Masalah lain yang harus dibahas di dalam etika bisnis adalah diskriminasi. Di banyak negara, praktik-praktik bisnis masih sering menunjukkan adanya diskriminasi sehingga prinsip persamaan diabaikan. Isu-isu inilah yang saya bahas bersama para mahasiswa Magister Manajemen UGM di Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa mendukung pemahaman yang lebih lengkap mengenai konflik kepentingan dan diskriminasi sehingga mereka bisa tergugah untuk menghindarinya.
[selengkapnya...] |
| |
| Etika Bisnis dan Globalisasi |
| 11 Oktober 2010 |
| Wacana tentang globalisasi muncul sejak tahun 1980-an,tetapi sampai sekarang globalisasi masih menjadi sumber pro dan kontra di kalangan para pengusaha maupun para perumus kebijakan ekonomi. Inti dari gagasan globalisasi adalah bahwa semua konsumen dan produsen dapat bertransaksi secara bebas tanpa dihalangi oleh sekat kebijakan, termasuk sekat kebijakan dari pemerintah. Pihak yang pro globalisasi berpendapat bahwa intervensi pemerintah menafikan hak bebas, menyebabkan alokasi barang yang tidak sehat dan menyebabkan tingkat kemakmuran kurang optimal. Sebaliknya pihak yang anti globalisasi berpendapat bahwa pasar bebas tidak mengatasi persaingan yang timpang, perburuhan yang eksploitatif, pencemaran, kemiskinan dan diskriminasi. Bagaimana meletakkan etika bisnis terkait dengan gagasan globalisasi? Ini adalah salah satu topik yang menarik dengan argumentasi yang bisa sangat panjang.
[selengkapnya...] |
| |
| Hak dan Kewajiban dalam Sistem Ekonomi |
| 23 Juni 2008 |
| Apabila diasumsikan bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan kegiatan produksi dan memenuhi kebutuhan konsumsi, mengapa selalu saja terdapat konflik mengenai pemenuhan kebutuhan di dalam masyarakat? Inilah salah satu topik filsafat ekonomi yang perlu dibahas secara tuntas dalam kuliah Etika Bisnis. Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari sekeping uang
[selengkapnya...] |
| |
| Bisnis dan Hubungan Industrial |
| 23 Juni 2008 |
| Masalah hubungan industrial selalu merupakan topik hangat dalam sistem ekonomi yang terbuka dan demokratis. Isu-isu yang berkembang dalam hal ini bermula dari upaya setiap negara untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru, keseimbangan hak dan kewajiban antara buruh dan perusahaan, pemberian upah yang manusiawi, hingga masalah-masalah lebih rumit seperti insider tradings, industrial moral
[selengkapnya...] |
| |
| Kegagalan Pasar: Argumentasi Etis bagi Peranan Organisasi Publik |
| 29 November 2007 |
| Pada paruh kedua tahun 1980-an, terdapat pergeseran wacana yang luar biasa menuju kepada pengurangan peran pemerintah atau organisasi publik pada umumnya. Gerakan pemikiran ini menuntut dikuranginya peran negara ke tingkat sangat minimal karena dianggap tidak akan kondusif bagi mekanisme pasar. Tetapi pada akhir tahun 1990-an, krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara membuktikan bahwa betapapun
[selengkapnya...] |
| |
| Pentingnya Etika Bisnis |
| 20 September 2007 |
| Jawaban atas pertanyaan mengenai pentingnya Etika Bisnis sama dengan pertanyaan tentang relevansi etika secara umum. Norma-norma yang terdapat dalam etika akan selalu relevan karena sifatnya yang universal dan menentukan peradaban dan kemajuan suatu bangsa. Kuliah pengantar ini membahas relevansi etika dalam kehidupan sosial-ekonomi dan bagaimana etika bisnis diterapkan dalam interaksi ekonomi.
[selengkapnya...] |
|
| |
.jpg)
