Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
September 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Pelatihan dan Lokakarya



Defisit Anggaran dan Batas Maksimal Pinjaman dalam APBD, Hotel Ibis, Jogja
14 Maret 2013
Berbagai cara ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi rendahnya peran anggaran publik bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah dengan instrumen kebijakan untuk menambah belanja modal dan mengurangi besarnya SiLPA dalam APBD. Peraturan Menkeu No.137/2012 adalah instrumen teknis untuk mengatur tentang defisit dan pemanfaatan dana publik di dalam APBD untuk tahun anggaran 2013. Namun jangankan soal misi APBD untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, soal peraturan teknisnya saja seringkali perumus kebijakan di daerah kurang gesit untuk memahami maksudnya. Kabupaten Deli Serdang provinsi Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang beruntung karena memiliki besaran anggaran yang cukup besar jika dibanding kebanyakan kabupaten/kota di Indonesia. Dengan volume APBD tahun 2013 sudah lebih dari Rp 2,3 triliun, sebenarnya perumus kebijakan daerah relatif leluasa untuk mentargetkan agar belanja daerah dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Saya membahas mengenai persoalan defisit anggaran, SiLPA, belanja modal dan hal-hal teknis terkait dengan APBD tersebut. Tetapi, lagi-lagi para anggota Komisi Anggaran DPRD itu cenderung menyalahkan kendala-kendala dari luar, mulai dari masalah ketulusan pemerintah pusat untuk melaksanakan desentralisasi fiskal, komitmen kepala daerah yang lemah, hingga sumberdaya aparat yang kurang transparan dalam pengelolaan keuangan. Saya mengajak para politisi daerah ini untuk memecahkan masalah dengan pola pikir sederhana: memulai dari diri-sendiri, bukan dengan menyalahkan pihak lain. [selengkapnya...]
 
Menemukan dan merumuskan "Research Questions", Forum Penelitian Bulanan, MKP, Fisipol UGM
28 Februari 2013
Tidak mudah untuk membuat Pertanyaan Penelitian yang tepat di dalam proposal untuk skripsi, tesis atau disertasi. Bahkan para birokrat atau dosen yang punya pengalaman praktis dan pengalaman mengajar cukup lama pun seringkali gagal untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat dan dapat digunakan untuk membuat karya ilmiah yang baik. Dalam Forum Penelitian Bulanan yang diselenggarakan oleh Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik ini saya coba membagi beberapa kiat untuk membuat pertanyaan penelitian yang tepat, sebagian besar berdasarkan pengalaman pribadi maupun membandingkan cara-cara peneliti yang sudah berpengalaman dalam menyusun tema dan rumusan pertanyaan penelitian yang tepat, lugas, menantang pemikiran akademis dan sekaligus dapat benar-benar digunakan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian. Materi saya bagi melalui website ini supaya dapat digunakan oleh para mahasiswa yang sedang menyusun proposal penelitian. [selengkapnya...]
 
Penulisan Policy Paper dan Policy Brief yang efektif, Pappiptek LIPI, Jakarta
12 Februari 2013
Selama ini kalau saya datang ke gedung bundar LIPI adalah untuk mencari data, bahan publikasi atau melakukan wawancara dengan para peneliti. Tetapi kali ini saya diundang untuk berbicara di depan para peneliti Pappiptek (Pusat Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) LIPI mengenai penyusunan Makalah Kebijakan (Policy Paper). Dari lokakarya penulisan ini, saya melihat bahwa potensi para peneliti muda di Pappiptek ini sesungguhnya sangat besar dalam mengarahkan kebijakan pembangunan nasional. Tetapi dua kelemahan sistem yang mendasar membuat potensi itu tidak tergali. Pertama, kebanyakan penelitian Pappiptek, atau mungkin di sebagian besar divisi LIPI, tergantung kepada pendanaan yang berasal dari DIPA. Ketergantungan kepada sumber dari APBN dan kebiasaan diantara peneliti untuk hanya mengandalkan dana rutin ini membuat mereka tidak tertantang untuk melakukan penelitian yang mengarah kepada inovasi kebijakan atau teknologi baru. Kedua, para peneliti kurang terbiasa berinteraksi secara langsung dengan pemangku kepentingan yang lebih luas, terutama dengan para perumus kebijakan di pemerintahan maupun peneliti asing yang merangsang perdebatan ilmiah yang kompetitif dan sehat. Akibatnya, banyak ide-ide dari hasil penelitian yang sebenarnya inovatif tidak diketahui oleh perumus kebijakan sehingga tidak ada sumbangannya terhadap perubahan kebijakan pemerintah. Saya berharap bahwa diskusi saya bersama teman-teman dari Pappiptek ini akan sedikit bisa mengatasi dua kelemahan ini. [selengkapnya...]
 
Prolegda dan Peningkatan Kualitas Legislasi Daerah, hotel Sunan, Solo
22 Januari 2013
Untuk kesekian kalinya, saya membahas tentang produktivitas dan relevansi dari pembuatan peraturan perundangan di daerah. Tetapi kali ini nuansanya sedikit berbeda karena saya berhadapan dengan peserta Bintek (Bimbingan Teknis) yang bukan hanya dari kalangan legislatif namun juga dari eksekutif. Ada sekitar 40 anggota DPRD dan 25 orang pejabat Pemda kabupaten Karanganyar yang menjadi peserta Bintek di Solo ini. Ketentuan dalam UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan menegaskan bahwa proses legislasi harus dilakukan secara terjadwal di dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah) untuk masa satu tahun. Kecuali itu, juga disyaratkan bahwa Ranperda harus diajukan dengan menyertakan Naskah Akademik dan wajib menyertakan aspirasi dari rakyat di daerah. Melihat sekilas produk-produk Perda Kabupaten Karanganyar, tampaknya sudah ada perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun apakah semua produk Perda itu telah sesuai dengan kebutuhan pembangunan masyarakat di daerah dan benar-benar bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik di Karanganyar? Inilah sebagian dari hal-hal yang saya bicarakan dengan para pejabat di kabupaten ini. [selengkapnya...]
 
Penganggaran untuk Sektor Kesehatan di Daerah, Lokakarya Dinkes Prov Jateng, hotel Artos, Magelang
19 Oktober 2012
Kali ini saya harus berbicara mengenai sektor yang selama ini kurang saya pahami dengan baik, yaitu sektor kesehatan. Tetapi undangan dari Pemprov Jawa Tengah tetap saya penuhi mengingat bahwa yang dibahas adalah sesuatu yang sudah cukup lama saya geluti, yaitu tentang perencanaan program dan penyusunan anggaran di daerah. Ada sekitar 40 peserta yang mengikuti lokakarya perencanaan pembangunan di sektor kesehatan ini dan saya melihat antusiasme yang begitu besar seperti tampak dari berbagai pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Provinsi Jawa Tengah termasuk yang memiliki komitmen yang cukup besar pada kesehatan masyarakat seperti terlihat dari alokasi dalam APBD yang mencapai hingga sekitar 15 persen. Yang jauh lebih penting sebenarnya adalah memastikan agar program-program yang disusun oleh Pemda tersebut betul-betul menyentuh kebutuhan dasar masyarakat terkait pelayanan kesehatan dasar. Ini bukan persoalan sepele karena ternyata di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang membanggakan, ternyata masih banyak warga masyarakat yang belum tersentuh oleh fasilitas imunisasi bagi anak usia dini, menyandang gizi buruk, atau kurang mendapat fasilitas pengobatan murah dari program-program pemerintah. [selengkapnya...]
 
"Manajemen Aset: Kasus Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Pelayanan Publik", DBGAD, Pemkot Jogjakarta
20 Juni 2012
Mengapa aset-aset publik di banyak daerah dibiarkan mangkrak (idle) dan kurang dimanfaatkan secara optimal? Mengapa pejabat Pemda terkesan sering takut dan ragu-ragu untuk memanfaatkan aset publik itu dengan pola kerjasama kemitraan (Public-Private Partnership, PPP)? Mengapa banyak kasus kegagalan terjadi dalam kerjasama berdasarkan skema PPP? Ini adalah sebagian yang coba saya jawab dalam sebuah kesempatan lokakarya yang diadakan oleh DBGAD (Dinas Bangunan, Gedung dan Aset Daerah) di kompleks Pemkot Jogja, Timoho. Saya menangkap kesan bahwa kebanyakan pegawai di dinas ini lebih banyak bertanggungjawab pada soal-soal teknis seperti pencatatan inventaris terhadap aset daerah, penilaian (appraisal) aset, dan belum kepada kebijakan strategis menyangkut pemanfaatan aset supaya lebih produktif. Tetapi saya berharap bahwa lokakarya ini akan bisa membuka cakrawala berpikir pada anggota dewan dan pejabat Pemda itu untuk lebih kreatif memikirkan kemungkinan dilaksanakannya skema kemitraan yang akan menguntungkan dan memberi manfaat bagi warga di daerah. Kasus di beberapa daerah dan di kota Jogja sendiri, termasuk perkembangan kasus hukum mengenai kemitraan di terminal Giwangan serta rencana investasi besar investasi di XT Square, saya coba bahas secara tuntas. [selengkapnya...]
 
Penyerapan dan Efektivitas Anggaran Daerah, hotel Garden Palace, Surabaya
17 Februari 2012
Banyak pihak telah mengeluhkan bahwa peran anggaran publik di Indonesia terhadap peningkatan kemakmuran rakyat belakangan ini sangat kecil. Sebuah sumber menyebut bahwa kontribusi anggaran publik itu hanya sekitar 9,5% (Radhy, 2011). Masalahnya adalah bahwa penyerapan APBN maupun APBD itu begitu rendah sedangkan prioritas anggaran tidak benar-benar digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Tetapi mengapa pemerintah seolah-olah kehilangan akal untuk mengatasi hal ini? Apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kebuntuan anggaran publik itu? Apakah strategi "debottlenecking" yang berulangkali disebutkan oleh Presiden itu? Bersama para anggota DPRD, saya membahas mengenai persoalan ini di Surabaya. Saya berharap para wakil rakyat itu tidak hanya menjadi penonton, apalagi hanya sekadar berkeluh-kesah namun tidak berusaha mendorong perumusan strategi kebijakan yang lebih baik. Di hadapan para anggota DPRD kabupaten Kutai Kartanegara, saya juga menunjukkan betapa besarnya anggaran untuk belanja pegawai kabupaten ini yang mencapai lebih dari Rp 1 triliun sedangkan banyak program yang belum menyentuh masalah kesejahteraan rakyat. Kebijakan radikal tampaknya harus dilakukan untuk mengubah paradigma anggaran publik selama ini. [selengkapnya...]
 
Penyusunan Rencana Kerja DPRD Kab Rembang, hotel Santika Premiere, Semarang
19 Januari 2012
Menurut Kementerian PDT, kabupaten Rembang yang dikenal sebagai daerah tertinggal kini sudah keluar dari status yang tidak mengenakkan tersebut karena berhasil menekan angka kemiskinan hingga di bawah 14 persen. Tetapi apakah benar bahwa pembangunan di kabupaten ini benar-benar telah mengangkat tingkat kesejahteraan rakyatnya? Berbeda dengan pada masa Revolusi Hijau tahun 1970-an, daerah agraris saat ini memang lebih sering identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Itulah sebabnya, banyak strategi yang dikembangkan oleh Pemda Rembang juga terkait dengan rencana investasi pabrik semen di desa Tegaldowo, pengembangan kawasan water-front city, dan berbagai kebijakan di luar sektor agraris. Dalam forum Bamus DPRD Kabupaten Rembang ini, saya berusaha meyakinkan bahwa mengingat lebih dari 45% PDRB masih berbasis agraris, kebijakan yang harus diagendakan untuk daerah ini hendaknya tetap memperhitungkan pengembangan sektor primer ini. Masalahnya adalah, seperti banyak terjadi di daerah yang lain, arah kebijakan legislatif sejauh ini masih terlalu banyak pada pembuatan Perda menyangkut pajak daerah, retribusi, dan berbagai macam pungutan lainnya. Saya berharap bahwa para anggota legislatif itu dapat memelopori perubahan kebijakan yang signifikan. Bisakah itu? [selengkapnya...]
 
Peningkatan Efektivitas Belanja Modal di Daerah, hotel d'Maleo, Mamuju, Sulawesi Barat
29 Desember 2011
Sebuah kesempatan yang langka untuk dapat mengunjungi sebuah daerah yang para aparatnya sedang bersemangat untuk mencari cara terbaik untuk membangun daerah dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Saya memenuhi undangan Bupati Mamuju, Sulawesi Barat, untuk berbicara di depan lokakarya tentang transformasi kepemimpinan untuk menunjang kegiatan pembangunan di daerah. Saya coba memahami permasalahan di daerah ini dengan melihat rencana pembangunan untuk tahun fiskal 2012 dengan mengaitkannya dengan permasalahan di tingkat nasional, yaitu masih rendahnya proporsi belanja modal di dalam APBD. Saya berharap pertemuan singkat selama dua hari ini benar-benar bermakna bagi pembaruan kebijakan di kabupaten ini. [selengkapnya...]
 
Sistem Pemilu dan Eksistensi Parpol, hotel Sahid, Jogja
23 Desember 2011
Inilah untuk kesekian kalinya saya berbicara di depan para anggota DPRD Nganjuk. Tampaknya "chemistry" yang saya buat dalam diskusi dengan para anggota dewan di Nganjuk sudah cocok sehingga berulang-kali saya dipanggil oleh Sekwan untuk memaparkan materi. Tetapi kali ini yang saya bahas adalah mengenai sistem Pemilu Legislatif dan konsekuensinya bagi eksistensi Parpol. Tampaknya kegelisahan para politisi terkait dengan rencana format Pemilu tahun 2014 tidak hanya terasa di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal. Itulah sebabnya, pembahasan mengenai perubahan UU No.10/2008 tentang Pemilu Legislatif, terutama mengenai apakah nanti menggunakan Sistem Proporsional Tertutup atau Sistem Proporsional Terbuka, masih menjadi sumber perdebatan sengit. Di luar kedua kemungkinan itu, tampaknya Sistem Distrik yang oleh banyak kalangan dipandang lebih bisa menjamin akuntabilitas politisi kepada publik justru semakin sayup terdengar. Ini mungkin akan mewarnai lansekap perdebatan tentang sistem elektoral di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. [selengkapnya...]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.