Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
September 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Pelatihan dan Lokakarya



Penataan Kelembagaan dan Penanganan Aduan dalam Pelayanan Publik, hotel Saphir, Jogja
14 Desember 2009
Keluhan terhadap buruknya kualitas pelayanan publik sudah begitu sering kita dengar. Karena kualitas pelayanan publik sangat menentukan daya-saing ekonomi Indonesia di tengah arus global yang semakin kompetitif, pemerintah juga terus berusaha memperbaikinya. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tetapi memang soal pelayanan publik tidak bisa dipecahkan hanya dengan membuat undang-undang. Di tingkat daerah, begitu banyak agenda kebijakan tentang pelayanan publik yang harus ditindak-lanjuti. Saya memanfaatkan forum-forum lokakarya dan pelatihan untuk menggugah para pejabat di daerah mengenai pentingnya pola berpikir baru untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di daerah masing-masing. [selengkapnya...]
 
RPJMD dan Kinerja Pemda, hotel Saphir
09 November 2009

Sebuah kesempatan untuk ikut serta dalam pembinaan anggota DPRD masa jabatan 2009-2014 yang masih segar saya penuhi dalam lokakarya tentang RPJMD di hotel Saphir Jogja. Kali ini seluruh anggota DPRD kabupaten Bantul dapat mengikuti forum ini. Tampaknya pemahaman tentang RPJMD diantara para anggota dewan belum terlalu dalam, apalagi tentang soal-soal lebih teknis seperti RKPD Satuan Kerja dan RKA-SKPD yang merupakan perangkat perencanaan dan penganggaran penting di daerah. Belum banyak yang bertanya dan menyampaikan gagasan strategis untuk meningkatkan kinerja Pemda. Tetapi saya sungguh-sungguh berharap bahwa kinerja dewan di daerah tidak mengecewakan, tidak seperti di tingkat DPR yang saat ini saja sudah menunjukkan pertanda yang mengecewakan.

[selengkapnya...]
 
Peran DPRD dalam Penyusunan APBD, hotel Saphir, Jogja
12 September 2009
Selama ini terdapat persepsi umum bahwa para anggota dewan di daerah lebih banyak memprioritaskan fungsi mereka dalam bidang penganggaran dan pengawasan ketimbang fungsi legislasi. Namun dalam hal fungsi penganggaran pun sebenarnya tidak semua anggota DPRD memahami esensinya. Karena itu, pelatihan teknis yang mendalam tetap diperlukan, terutama bagi para anggota DPRD yang baru saja terpilih dan pemahaman mengenai proses penganggaran publik masih lemah. Meskipun banyak rekan di kalangan akademis yang skeptis dengan pola tindak dan sikap para anggota DPRD selama ini, saya tetap menyambut baik pelatihan semacam ini, apalagi kalau proses penyelenggaraannya memang serius. Kali ini saya diminta untuk memberikan materi penganggaran publik di depan para anggota DPRD dari kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Semoga bermanfaat. [selengkapnya...]
 
Susunan dan Kedudukan DPRD, Pembekalan Anggota DPRD Kab Kepulauan Selayar, MEP-UGM
05 September 2009
Proses pembahasan terhadap undang-undang Susduk Susunan dan Kedudukan) parlemen kita (DPR, DPD, DPRD) masih terus berlangsung walaupun para anggota dari wakil rakyat itu sebagian besar sudah ditetapkan. Tetapi kebutuhan tentang re-orientasi dan pembekalan terhadap para anggota Dewan di daerah harus segera dipenuhi. Kali ini saya mendapat tugas untuk menguraikan tentang ketentuan Susduk dalam sebuah pelatihan yang diselenggarakan oleh MEP-UGM kepada para anggota dewan dari Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. [selengkapnya...]
 
Peningkatan Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Pelayanan Publik, hotel Mutiara, Jogja
07 Agustus 2009
Setelah keluarnya PP 19/2008 tentang Kecamatan, banyak pihak yang merasa bahwa ketidakjelasan peran dan fungsi yang selama ini terjadi setelah desentralisasi dapat diatasi. Tetapi kalau melihat muatan PP ini serta apa yang terjadi di daerah, masih banyak yang sebenarnya harus ditindaklanjuti. Keinginan tokoh-tokoh daerah untuk memekarkan kecamatan masih demikian kuat, sedangkan PP ini menetapkan syarat-syarat yang lebih ketat bagi pemekaran. Sementara itu, banyak aparat di daerah yang belum mampu menerjemahkan secara baik fungsi kecamatan sebagai  perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. [selengkapnya...]
 
Pokok Pikiran untuk RPJMN 2010-2014 Bab Desentralisasi, Lokakarya GTZ, Novotel Bogor, 17 Juni 2009
17 Juni 2009
Selain disahkan pada waktu yang relatif terlambat, banyak kelemahan yang terdapat di dalam substansi RPJMN periode 2005-2009. Dapat dimaklumi karena inilah dokumen rencana jangka-menengah yang untuk pertama kalinya tidak dibuat oleh MPR seperti halnya sistem GBHN yang telah berlaku lebih dari tiga dasawarsa. Tetapi dengan semakin mapannya demokrasi dan tuntutan akan rencana pembangunan yang mampu mengakomodasi kepentingan publik, proses penyusunan RPJMN untuk periode 2010-2014 harus disiapkan dengan lebih matang. Bersama Dr.Antonius Tarigan, Kasubdit Kelembagaan Direktorat Otda Bappenas, saya menyajikan butir-butir pokok pikiran mengenai RPJMN khusus bab tentang desentralisasi dalam sebuah lokakarya GTZ yang kebanyakan melibatkan project officer dan konsultan untuk bidang desentralisasi dan governance. [selengkapnya...]
 
Strategi Profesionalisme Sekwan, hotel Inna-Garuda, Jogja.
23 Mei 2009

Setelah reformasi politik mengubah secara signifikan pola hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif di daerah, peran Sekwan (Sekretariat Dewan) menjadi sangat penting. Di satu sisi, banyak orang yang menuding bahwa Sekwan menjadi semacam pintu masuk bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh para anggota dewan karena korupsi bisa terjadi karena dukungan administratif Sekwan. Tetapi di sisi lain, banyak pula orang yang prihatin bahwa Sekwan sering menjadi bulan-bulanan konflik kepentingan antara legislatif dan eksekutif di daerah. Oleh sebab itu,  pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme para pegawai di jajaran Sekwan menjadi sangat penting sekarang dan di masa-masa mendatang.

[selengkapnya...]
 
Budaya Kinerja, Diskusi Terbatas LAN, hotel Sahira, Bogor.
15 Mei 2009
Meskipun sudah banyak upaya pembenahan pola-pikir (mindset) dalam manajemen pelayanan publik, persepsi khalayak tentang kualitas pelayanan publik di Indonesia masih buruk. Mengapa? Jika di negara-negara yang relatif lebih maju gonjang-ganjing politik tidak sampai berpengaruh kepada kinerja birokrasi publik dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, di Indonesia intervensi politik justru sangat mengganggu kinerja birokrasi publik. Apa yang harus dilakukan? Salah satu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini terletak pada budaya kinerja diantara para pejabat dan pegawai pemerintah di Indonesia. Oleh Deputi bidang Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, Lembaga Administrasi Negara (LAN), saya diundang sebagai narasumber dalam diskusi terbatas di Bogor. Mudah-mudahan kampanye tentang budaya kinerja yang dilakukan oleh LAN akan menunjukkan hasil
[selengkapnya...]
 
Reorganisasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik, Bantul, 13 Nov 2008
02 April 2008
Diantara kabupaten/kota lain di wilayah provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, kabupaten Bantul adalah yang paling awal membenahi Struktur Organisasi dan Tatalaksana (SOT), menyesuaikan dengan PP No.41 tahun 2007. Ada beberapa jenis jabatan struktural yang baru, ada beberapa perubahan nomenklatur, bahkan ada dinas yang sebenarnya tidak termasuk dalam ketentuan tentang urusan wajib dan urusan pilihan sesuai peraturan [selengkapnya...]
 
Implikasi PP No.38/2007 dan PP No.41/2007 bagi Organisasi Pemda
02 September 2007

By kumoro | September 8, 2007

 

Dua kali saya mendapat kehormatan untuk berbicara di depan para pejabat eselon III di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di akhir bulan Agustus 2007. Yang pertama adalah forum yang diselenggarakan oleh Biro Tapem DIY di gedung Bappeda untuk membahas indikator otonomi daerah serta pembagian urusan antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot setelah terbitnya PP No.38 tahun 2007. Yang kedua adalah forum inisiasi untuk kemungkinan reorganisasi Pemda di Gandok Kiwo, Kepatihan, Jogjakarta. Forum ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti terbitnya PP No.41 tahun 2007. Tampaknya cukup banyak pejabat Pemda yang gamang dengan terbitnya peraturan baru yang kemungkinan membawa konsekuensi bagi beberapa jabatan struktural. Persoalan memaknai otonomi daerah dengan mengutamakan peningkatan kualitas tata-pemerintahan dan pelayanan publik masih merupakan wacana dan belum disadari benar oleh kebanyakan pejabat Pemda.

indikator-kinerja-otonomi-daerah.pdf

kajian-kebijakan-pemerintahan-dalam-pelaksanaan-otda.pdf

[selengkapnya...]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.