Panitia Angket DPR masih menyandera KPK dengan perpanjangan masa tugasnya. Apakah para wakil rakyat itu sudah mati-rasa dengan suasana batin rakyat di negeri ini ya?
November 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
 

Pelatihan dan Lokakarya



Sistem Pemilu dan Eksistensi Parpol, hotel Sahid, Jogja
23 Desember 2011
Inilah untuk kesekian kalinya saya berbicara di depan para anggota DPRD Nganjuk. Tampaknya "chemistry" yang saya buat dalam diskusi dengan para anggota dewan di Nganjuk sudah cocok sehingga berulang-kali saya dipanggil oleh Sekwan untuk memaparkan materi. Tetapi kali ini yang saya bahas adalah mengenai sistem Pemilu Legislatif dan konsekuensinya bagi eksistensi Parpol. Tampaknya kegelisahan para politisi terkait dengan rencana format Pemilu tahun 2014 tidak hanya terasa di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal. Itulah sebabnya, pembahasan mengenai perubahan UU No.10/2008 tentang Pemilu Legislatif, terutama mengenai apakah nanti menggunakan Sistem Proporsional Tertutup atau Sistem Proporsional Terbuka, masih menjadi sumber perdebatan sengit. Di luar kedua kemungkinan itu, tampaknya Sistem Distrik yang oleh banyak kalangan dipandang lebih bisa menjamin akuntabilitas politisi kepada publik justru semakin sayup terdengar. Ini mungkin akan mewarnai lansekap perdebatan tentang sistem elektoral di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. [selengkapnya...]
 
Peningkatan PAD dan Pembiayaan Pembangunan: Kasus Kab Kebumen, hotel Jayakarta, Jogja
25 November 2011
Banyak politisi dan pejabat daerah yang melihat bahwa peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah suatu kebijakan yang mutlak dilakukan dan harus dikejar. Saya melihat bahwa sesungguhnya persepsi tentang upaya menggenjot PAD ini untuk sebagian sudah keliru dan salah arah. Yang jauh lebih penting adalah apakah PAD itu memang benar-benar dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di daerah itu sendiri. Dari pengalaman di banyak daerah, bahkan sebenarnya PAD akan otomatis meningkat kalau rakyat sudah sejahtera sehingga surplus yang mereka miliki bisa menjadi kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan retribusi. Keharusan untuk menciptakan sistem belanja APBD yang produktif bagi daerah juga seringkali terlupakan ketika semua perumus kebijakan berusaha ingin mencapai target PAD. Inilah sebagian dari isu kebijakan yang coba saya bahas bersama para anggota DPRD kabupaten Kebumen. Saya sadar bahwa pendapat saya mungkin termasuk melawan arus dan mungkin tidak disukai oleh banyak politisi daerah. Tetapi bagaimanapun saya ingin terus menumbuhkan kesadaran bahwa demokratisasi lokal di Indonesia mestinya diisi dengan hasil yang lebih bermakna, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui kontribusi dari belanja APBD yang signifikan. Soal ini, rakyat tidak mungkin terus menunggu. [selengkapnya...]
 
Penyusunan LKPJ Kabupaten Pemekaran: Kasus Nagekeo, hotel Saphir, Jogja
12 November 2011
Hasil dari gelombang pemekaran daerah tidak terlalu memuaskan meskipun dari segi politik tetap dapat diterima oleh sebagian rakyat di daerah. Betulkah kabupaten-kabupaten baru itu lebih banyak menghabiskan DAU untuk membangun kantor bupati, gedung DPRD dan kompleks Pemda? Apakah kabupaten hasil pemekaran itu membelanjakan sebagian besar proporsi belanja tak langsung untuk gaji pegawai? Inilah sebagian dari pertanyaan yang saya bahas bersama para pegawai Pemda kabupaten Nagekeo. Sebagai sebuah kabupaten dengan volume APBD terendah kedua di Nusatenggara Timur, Nagekeo memiliki banyak keterbatasan baik dari sumberdaya keuangan maupun sumberdaya manusia. Sementara ada banyak kabupaten lain yang memiliki total pendapatan triliunan rupiah, APBD kabupaten Nagekeo hanya bermodal pendapatan total sebesar Rp 332,4 miliar yang sebagian besar berasal dari subsidi pemerintah pusat. Namun saya berharap bahwa keterbatasan itu tidak menyurutkan para pejabat dan pegawai kabupaten ini untuk melakukan tugas mulia, membangun daerah dan memakmurkan rakyatnya. Keseriusan dalam menyusun LKPJ sebagai bentuk dari akuntabilitas Pemda kepada rakyat harus tetap dijaga dan bahkan ditingkatkan. [selengkapnya...]
 
Rancangan Perda Inisiatif DPRD, Komisi A, DPRD Jawa Tengah, hotel Paragon Solo
29 Oktober 2011
Kritik yang pedas mengenai indikasi korupsi oleh para politisi sudah sering dilontarkan oleh publik. Tetapi yang acapkali dilupakan adalah kenyataan bahwa produktivitas para politisi yang menduduki kursi Dewan, baik di pusat maupun di daerah, memang masih rendah dalam soal legislasi. Betulkah bahwa kinerja legislasi yang rendah itu terjadi karena peraturan yang mengikat mengenai proses legislasi? Bagaimana dampak UU No.12 tahun 2011 tentang proses penyusunan peraturan perundangan terhadap proses legislasi di daerah? Inilah sebagian tema yang diangkat dalam kesempatan lokakarya dengan DPRD provinsi Jawa Tengah, khususnya Komisi A, di Solo. Barangkali saya tidak mungkin menawarkan solusi yang dapat memecahkan persoalan produktivitas legislasi di banyak daerah. Namun setidaknya saya berharap bahwa ada peningkatan kesadaran diantara para wakil rakyat itu bahwa kerja keras memang dituntut seandainya citra tentang para politisi di Indonesia ingin betul-betul diperbaiki. [selengkapnya...]
 
Analisis Kebijakan Publik untuk Sektor Tenagakerja dan Transmigrasi, hotel Kaisar, Jakarta, 28 Okt 2011
29 Oktober 2011
Bersama Dr. Ambar Widaningrum, saya mendapat kesempatan untuk memandu diskusi studi kasus dan Rencana Tindak (Action Plan) dalam pelatihan Analisis Kebijakan Publik bagi para pegawai di Biro Perencanaan Kementerian Tenaga-kerja dan Transmigrasi. Dengan tetap tingginya angkatan kerja yang mencari kesempatan kerja sedangkan kemampuan dan keterampilan mereka yang terbatas, masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Namun tampaknya begitu banyak rumusan kebijakan di sektor ini yang masih terkesan tambal-sulam atau kurang menukik langsung pada persoalan kebijakan yang dihadapi. Hubungan industrial yang rawan konflik, pengiriman tenaga-kerja ke luar negeri yang kurang profesional, korupsi dalam asuransi dana Jamsostek, dan kerusuhan di kawasan transmigran hanya merupakan sebagian dari belantara masalah kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dengan pembahasan studi kasus dan rencana tindak di Biro Perencanaan, saya menantang para perencana di Kemenakertrans untuk memecahkan begitu banyak persoalan ini dengan pisau analisis yang lebih tajam. Tidak semua diskusi terekam dalam paparan yang saya unggah di sini. Tetapi mudah-mudahan para peserta masih akan bisa mengembangkan perangkat analisis kebijakan yang diperoleh dalam lokakarya untuk membuat garis kebijakan yang lebih baik di masa mendatang. [selengkapnya...]
 
Indikator Kinerja dalam Organisasi Publik, MAP-UGM, 22 Oktober 2011
22 Oktober 2011
Salah satu keluhan masyarakat yang senantiasa ditujukan kepada organisasi publik adalah kinerja yang rendah. Efisiensi, efektivitas dan responsivitas senantiasa menjadi titik lemah bagi organisasi publik jika dibandingkan dengan organisasi swasta. Mengapa ini selalu terjadi dan apa yang dapat dilakukan? Persoalan tampaknya bermula dari tidak jelasnya indikator yang digunakan untuk menilai kinerja individu atau kinerja satuan dalam organisasi publik. Ketika menjadi PNS, banyak pegawai yang tidak paham apa yang sesungguhnya diharapkan oleh organisasi darinya. Sementara itu, banyak pejabat yang tidak melihat pentingnya rumusan indikator kinerja (performance indicators) yang bersifat SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-Bound). Oleh sebab itu, sangat penting bagi semua satuan di dalam organisasi publik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, untuk memahami cara-cara merumuskan indikator kinerja yang baik. Jika indikator kinerja itu sudah mapan, barulah kita bisa berharap bahwa iklim kinerja organisasi akan dapat diperbaiki. [selengkapnya...]
 
Implikasi Desentralisasi Fiskal bagi Pendanaan Pembangunan di Daerah, Transforming Leaders Indonesia, Badiklat Kemdagri, 14 Sept 2011
14 September 2011
Pemberitaan di media tentang keberangkatan 19 orang bupati dan walikota ke Harvard Kennedy School of Government sangat kritis dan kurang bersahabat. Tetapi saya yang ditunjuk oleh panitia dari HKS bersama dua teman dari UI (Prof.Dr. Eko Prasojo dan Dr. Ahmadi H. Ringoringo) berusaha untuk menempatkan masalah ini pada proporsinya. Pertama, dari segi pendanaan secara formal kegiatan pelatihan ini memang tidak dibebankan kepada APBD di masing-masing daerah. Dana untuk pelatihan ini ditanggung oleh Rajawali Foundation yang menyalurkan dananya ke HKS. Bahwa kemudian masing-masing bupati mendapatkan tambahan uang saku dari APBD, itu soal lain yang tim fasilitator tidak punya otoritas untuk mengubahnya. Kedua, dari rancangan pelatihan di Harvard, tampaknya jadwal begitu ketat. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore setiap peserta harus tetap ada di dalam kelas mengikuti pelatihan. Saya belum tahu bagaimana pelaksanaan sesungguhnya. Tapi saya masih berharap bahwa pelatihan ini akan benar-benar dilaksanakan secara serius dan tidak sekadar untuk jalan-jalan sebagaimana ditulis oleh media. Pada waktu pelatihan pendahuluan di Jakarta, saya mendapat kesempatan untuk mengupas materi yang sebagian disampaikan oleh Jay Rosengard. Di sini saya bagi pengalaman tentang penggunaan dana setelah kebijakan Desentralisasi Fiskal dengan mengambil contoh struktur APBD di beberapa daerah. [selengkapnya...]
 
"Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran, Kasus Beberapa Daerah", Pelatihan JFP Pertama, 11 Juli 2011
12 Juli 2011
Pelatihan JFP (Jabatan Fungsional Perencana) Tingkat Pertama dimulai lagi di MAP-UGM. Dalam penyampaian materi tentang sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah di Indonesia, saya sengaja mengangkat berbagai kasus daerah dengan melihat profil APBD, membuat analisis struktur pendapatan dan belanjanya, dan melihat relevansi kegiatan yang dibiayai melalui APBD dengan kebutuhan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Sebagian besar dari APBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia tampaknya belum benar-benar mampu menjawab tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas pelayanan publik di daerah. Lebih parah lagi, belakangan ini tampak benar bahwa daya serap SKPD dalam mengalokasikan anggaran masih sangat rendah. [selengkapnya...]
 
LKPJ dan Fungsi Penganggaran DPRD, hotel Mutiara, Jogja, 2 Juli 2011
05 Juli 2011
Dalam relasi antara eksekutif dan legislatif, fenomena di Kabupaten Malang adalah salah satu yang menarik dan mencerminkan contoh bagaimana mekanisme kawal dan imbang berlaku di daerah. LKPJ disusun oleh Bupati yang baru menjabat selama beberapa bulan dan sebelumnya merupakan Wakil Bupati dari Bupati yang lama. Ketika ditanya tentang substansi LKPJ, Bupati mudah saja mengelak seandainya ada laporan pertanggungjawaban yang harus dikoreksi dengan argumentasi bahwa yang termuat di dalam LKPJ adalah hasil kinerja dari Bupati sebelumnya. Di lain pihak, jajaran legislatif yang cukup banyak berasal dari PDIP merasa segan untuk mengkritik substansi dari LKPJ karena Bupati yang sedang menjabat adalah tokoh yang diajukan dari PDIP. Mengkritik Bupati secara frontal berarti "menepuk air di dulang" yang akan terpercik ke muka sendiri. Pada saat yang sama, semua mafhum bahwa dengan UU 32/2004 yang hanya memberlakukan LKPJ sebagai "progress report", tidak banyak lagi anggota DPRD yang bersemangat untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Lalu, bagaimana DPRD bisa kritis terhadap LKPJ dan bisa menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBD jika tersandera oleh begitu banyak kepentingan dan kendala prosedural seperti ini? Saya mencoba membahas persoalan ini bersama para anggota DPRD Kabupaten Malang sekaligus mengambil refleksi tentang masa depan sistem kawal dan imbang dalam sistem pemerintahan daerah di masa mendatang. [selengkapnya...]
 
Masalah Kelembagaan dalam Reformasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa, hotel Phoenix, Jogja, 31 Mei - 1 Juni 2011
03 Juni 2011
Karena sering terbenturnya upaya pemecahan masalah di bidang pengadaan karena payung hukum yang kurang kuat, beberapa pihak kini tengah menyiapkan RUU tentang pengadaan barang dan jasa. Sejauh ini peraturan tentang pengadaan memang hanya setingkat Perpres, Keppres atau Peraturan Pemerintah. Kesemuanya sering berjalan kurang harmonis dengan UU tentang Jasa Konstruksi, UU tentang Keuangan Negara, dan sebagainya. Dalam sebuah forum FGD yang difasilitasi oleh Partnership for Governance Reform, saya menyajikan sebuah kertas kerja untuk bahan diskusi tentang masalah ini dari aspek kelembagaan. Ada begitu banyak masalah strategis maupun teknis yang terungkap dalam diskusi ini. Namun semua peserta tampaknya masih belum cukup yakin dengan tujuan pokok reformasi pengadaan, yaitu bagaimana memberantas korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang menurut KPK mencapai 70% dari seluruh kasus korupsi yang ditanganinya. Jadi, pengadaan barang dan jasa bukan soal sepele. Begitu banyak penyalahgunaan kewenangan aparat pemerintah yang bermula dari sini. [selengkapnya...]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.