Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
September 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Seminar



Konsep Kesejahteraan Sosial dan Penyimpangan Dana Bansos, Diskusi Internal KPK, 29 Agustus 2012
29 Agustus 2011
Memenuhi undangan diskusi internal dari Deputi Pimpinan Bidang Pencegahan di KPK, saya hadir dengan memaparkan beberapa konsep ideal tentang negara kesejahteraan, gagasan tentang kebijakan sosial serta praktik implementasi penggunaan dana Bansos (Bantuan Sosial) di Indonesia. Saya sangat senang dengan forum ini karena disamping berbicara bersama para pakar ekonomi kerakyatan Prof. Sri Edi Swasono dan Dr. Revrisond Baswir, diskusi juga diikuti secara serius oleh tiga dari lima pimpinan KPK, yaitu Busyro Muqoddas, Bambang Widjoyanto, dan Zulkarnain. Sebagaimana diketahui oleh publik, penggunaan dana Bansos oleh jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah banyak yang kurang efektif, salah sasaran, atau bahkan mengalami banyak penyimpangan. Tetapi persoalan yang sangat serius di Indonesia sebenarnya bermula dari kelemahan dalam pelaksanaan konsep negara kesejahteraan (welfare state) dan tugas negara dalam pemenuhan kesejahteraan sosial yang menyeluruh seperti terdapat di dalam amanat UUD 1945. Pelaksanaan konsep Bantuan Sosial seperti tercantum di dalam UU No.11/2009 juga rancu karena pemanfaatan dana bantuan sosial yang terdapat bukan saja di Kementerian Sosial tetapi juga di hampir semua jajaran K/L ternyata tumpang-tindih dengan Tupoksi utama dari masing-masing kementerian. Di daerah, penyimpangan dana Bansos juga sering terjadi karena alokasinya sangat tergantung kepada diskresi Kepala Daerah sehingga sering hanya sekadar menjadi dana taktis Gubernur, Bupati atau Walikota. Bagaimana mengurai benang kusut ini? Perubahan kebijakan yang radikal mungkin sangat diperlukan. Tetapi saya berharap para personil di KPK bisa memulai dengan mencegah maupun menindak penyimpangan yang sudah sering terjadi. [selengkapnya...]
 
Peran Provinsi dalam Perbaikan Sistem Pendanaan DAK, hotel Sheraton Bandung, 15-16 Agustus 2011
17 Agustus 2011
Seri ke-3 dari rangkaian diskusi yang diadakan oleh Direktorat Otda Bappenas dilaksanakan di Bandung. Kali ini tim pembuat Buku Putih Kebijakan DAK yang dibiayai oleh GIZ Jerman memaparkan hasil analisisnya di depan forum yang difasilitasi oleh proyek PGSP (Provincial Government Strengthening Project) dari UNDP. Dari berbagai paparan dan komentar pakar terkait dengan DAK, tampaknya isu kebijakan yang diungkapkan sudah mengerucut kepada beberapa hal, yaitu soal konsep dasar DAK sebagai specific-grant yang sudah mengalami pergeseran, kegagalan DAK dalam mencapai output pembangunan yang signifikan karena terbatasnya proporsi dana, sinkronisasi kebijakan pusat-daerah yang masih sangat sulit, dana pendamping yang masih menjadi kendala bagi banyak daerah, hingga masalah monitoring dan evaluasi yang belum efektif. Namun demikian, di tengah persoalan kurang efektifnya sistem pendanaan melalui DAU dan dana APBD, masih ada harapan besar bahwa DAK akan bisa membantu memecahkan persoalan pembangunan di daerah yang sesungguhnya. Untuk mengefektifkan monitoring dan evaluasi, kini ada gagasan untuk memberikan porsi peran yang lebih besar bagi pemerintah provinsi. Namun tampaknya masih banyak yang harus ditindaklanjuti dari peraturan mutakhir tentang penguatan provinsi, yaitu PP 19/2010 dan PP 23/2011, yang masih harus dibenahi dan dibuat lebih instrumental. [selengkapnya...]
 
Arah Kebijakan Pendanaan DAK, PGSP-UNDP, Hotel Parama, Bogor, 22-23 Juni 2011
23 Juni 2011
Untuk membiayai berbagai kegiatan dan proyek strategis di daerah-daerah yang memiliki kebutuhan khusus, DAK (Dana Alokasi Khusus) sangat penting peranannya. Namun setelah sistem pendanaan ini diterapkan selama hampir sepuluh tahun, efektivitasnya semakin diragukan. Sebagai skema "specific grant", DAK bahkan mulai kehilangan legitimasinya dan efektivitasnya mungkin tidak sebaik sistem Inpres yang pernah dilaksanakan selama pemerintahan Orde Baru. Mengapa demikian? Ada banyak faktor yang bersifat politis maupun bersifat teknis dalam pelaksanaan pendanaan melalui DAK. Salah satunya adalah bahwa sekarang ini terdapat kecenderungan masuknya berbagai kriteria baru bagi alokasi DAK serta semakin besarnya pengaruh variabel politik sehingga proporsi DAK tersedot menjadi Dana Penyesuaian, sebuah skema pendanaan yang sesungguhnya bahkan sudah melanggar ketentuan UU No.33/2004. Bersama para pejabat Eselon II dan Eselon III di jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, saya membedah persoalan DAK ini di Bogor dalam sebuah forum yang disponsori oleh UNDP melalui proyek PGSP (Provincial Government Strengthening Program). [selengkapnya...]
 
Lingkungan Birokrasi Yang Mempengaruhi Bisnis
01 Februari 2011
Kinerja bisnis dan ekonomi secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh lingkungan birokrasi pemerintah. Kebijakan dan birokrasi pemerintah bisa sangat menunjang jika dapat mencegah praktik bisnis yang tidak sehat seperti monopoli, oligopoli, serta pelanggaran etika bisnis. Namun sebaliknya birokrasi pemerintah justru bisa menjadi penghambat jika hanya merecoki proses produktif di dalam usaha bisnis atau menambah beban biaya bagi dunia bisnis. Lingkungan birokrasi pemerintah Indonesia yang belum kondusif inilah yang antara lain mengakibatkan mengapa daya-saing sektor swasta masih kalah jauh jika dibandingkan negara lain, bahkan jika dibanding negara-negara industri pendatang baru di kawasan Asia. Namun apakah buruknya birokrasi pemerintah itu semata-mata hanya karena konteks politik dan reformasi birokrasi yang belum dijalankan secara konsisten oleh pemerintah? Ternyata betapapun para pelaku bisnis sendiri seringkali punya andil untuk menciptakan birokrasi publik yang buruk itu. Topik penting ini saya bahas di dalam seminar Government Business Environment di program MM-UGM. [selengkapnya...]
 
Seminar Optimalisasi Penerimaan Negara, hotel Dana, Surakarta
15 Desember 2010
Sebuah seminar yang diadakan oleh BPPK (Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan) wilayah Yogyakarta mengambil tema tentang optimalisasi penerimaan negara, khususnya menyoroti persoalan pajak dan cukai. Di tengah para peserta yang kebanyakan adalah para pelaksana perpajakan di KPP, DPKAD, dosen dan para mahasiswa program Diploma perpajakan, saya memaparkan persoalan kelembagaan dan politik perpajakan di Indonesia. Tema ini sebenarnya begitu luas mengingat sudah beragamnya jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah sekarang ini. Namun persoalan pokok perpajakan di Indonesia yang menyangkut tax ratio yang masih sebesar 12% dari PDB (makalah Pak Edy Suandi Hamid menyebutnya 14%), rendahnya tax effort di berbagai daerah, serta kendala dalam upaya mendesentralisasikan pemungutan PBB dan BPHTB adalah sebagian dari masalah mendesak yang harus dipikirkan oleh semua pihak untuk menemukan cara pemecahannya. [selengkapnya...]
 
Kebijakan Pencegahan Korupsi, Kuliah Umum di Unesa Surabaya, 19 Nov 2010
23 November 2010
Memenuhi undangan seorang teman sejawat, saya mendapat kesempatan memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) untuk para mahasiswa Jurusan Administrasi Negara. Melihat antusiasme mahasiswa dan wacana yang berkembang tentang disiplin ilmu Administrasi Negara, saya melihat bahwa prospek perkembangan ilmu ini demikian bagus. Namun saya sekaligus melihat begitu banyaknya variasi minat, fokus perhatian, serta persepsi tentang lingkup ilmu administrasi negara. Rekan-rekan dosen di Unesa memberi saya topik klasik yang saya tulis dalam buku saya puluhan tahun yang lalu, yaitu tentang upaya pencegahan korupsi sebagai pokok bahasan dalam mata-kuliah Etika Administrasi Negara. Saya gembira dengan minat mahasiswa untuk mengikuti kuliah umum ini. Tetapi saya juga sekaligus khawatir bahwa mereka mungkin belum berhasil menangkap esensi dari persoalan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, sebuah persoalan yang sangat mendasar dan akan menentukan maju-mundurnya bangsa ini. Dengan pola pergaulan anak-anak muda jaman sekarang yang lebih kosmopolitan, arus informasi yang begitu pesat, dan latar-belakang sistem politik yang lebih demokratis, saya berharap bahwa para mahasiswa ini nantinya akan berhasil mengikis penyakit korupsi dari bumi Indonesia dan sekaligus menampilkan sosok perumus kebijakan dan manajer publik yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi. [selengkapnya...]
 
Merit System dalam Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah, Seminar Mahasiswa Timor Leste
08 Agustus 2010
Para mahasiswa dari Timor Leste yang tengah belajar di Jogja menyelenggarakan sebuah seminar tentang pengembangan sumberdaya manusia aparatur pemerintah. Tema ini dibahas di ruang seminar MAP-UGM. Sebagian besar mahasiswa Timor Leste, baik yang sedang menempuh program S1 maupun S2 hadir dalam seminar ini. Saya kagum dengan semangat akademik mereka di tengah keterbatasan fasilitas dari negara termuda di kawasan ini. Sesuai permintaan, saya membahas soal "merit system" dalam pengembangan sumberdaya aparatur pemerintah. Karena keterbatasan informasi mengenai SDM aparatur di Timor Leste, terpaksa contoh-contoh saya ambil dari kasus beberapa daerah di Indonesia. Ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam sistem kepegawaian di Indonesia maupun di Timor Leste. Tetapi mengingat demikian pentingnya reformasi di sektor publik bagi pembangunan bangsa, perbaikan harus tetap dilakukan secara kontinu dan konsisten. [selengkapnya...]
 
Akuntabilitas Anggaran Publik, Konferensi Administrasi Negara III, Bandung, 6-8 Juli 2010
10 Juli 2010
Sebuah pertemuan akbar diantara para dosen dan peneliti bidang ilmu administrasi negara digelar di kota Bandung, tgl 6-8 Juli 2010. Ini adalah konferensi nasional yang ketiga kalinya setelah yang pertama di UGM-Jogja, dan yang kedua di Unair-Surabaya. Saya menulis paper tentang akuntabilitas anggaran publik. Saya tidak bisa memaparkannya dalam KAN-3 ini karena sakit, tetapi saya berharap ide dalam paper saya tetap bisa memberi kontribusi. Rendahnya akuntabilitas anggaran publik, terutama jika disoroti dari proses perumusan APBD dan realisasinya, terbukti dari tiga fenomena pokok. Pertama, perumusan APBD sejauh ini masih didikte oleh kepentingan politik para elit pejabat di daerah, baik di jajaran eksekutif maupun legislatif. Akibatnya, kepentingan untuk memakmurkan rakyat seringkali terpinggirkan. Kedua, prioritas belanja daerah ternyata masih sangat dipengaruhi alokasi untuk gaji dan belanja pegawai, bukan untuk membuat program-program yang responsif bagi rakyat di daerah. Kecenderungan seperti ini sesungguhnya sudah ada sejak masa pemerintahan Orde Baru, di mana SDO (Subsidi Daerah Otonom) selalu menyedot dana publik yang proporsinya begitu besar. Ketiga, kurangnya kemampuan perencanaan dan penganggaran diantara para pegawai Pemda dan semakin ketatnya ketentuan pengadaan barang dan jasa mengakibatkan semakin besarnya SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). Akibatnya, sekali lagi semakin banyak dana APBD yang kurang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kemakmuran rakyat karena tidak bisa dibelanjakan secara efektif. [selengkapnya...]
 
Revisi UU 32/2004 Bidang Keuangan Daerah, Konsultasi Publik, hotel Sahid Raya, Solo
09 Februari 2010
Putaran konsultasi publik mengenai rencana revisi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah berlangsung seru di beberapa kota. Kali ini LSM Pattiro yang dibiayai oleh program DRSP-Usaid menggelar konsultasi publik di Surakarta untuk menyoroti aspek keuangan daerah. Narasumber yang diundang adalah Ganjar Pranowo (anggota Komisi II DPR dari PDIP), Reydonnizar Moenek (Direktur Administrasi Pendapatan Daerah, Depdagri), dan Poppy Dharsono (anggota DPD dari Jawa Tengah). Peserta yang diundang memang tidak banyak, tidak lebih dari 30 orang. Konon karena hanya mengundang para pakar dan pihak-pihak yang relevan dengan tema pokoknya. Saya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menyampaikan analisis, kritik dan juga titipan kepada para perumus kebijakan itu agar memperbaiki sistem keuangan daerah di Indonesia yang ternyata belum bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. [selengkapnya...]
 
Masukan untuk RUU Etika Penyelenggara Negara, Diskusi terbatas Fisipol & FH-UGM dengan Menpan
23 Desember 2009
Sebuah produk rancangan perundangan yang telah mengalami perubahan sebanyak 11 kali kini tengah digulirkan lagi pembahasannya oleh kantor Menpan, yaitu RUU Etika Penyelenggara Negara. Pada mulanya, draf ini disebut RUU Etika Pemerintahan dan merupakan kelanjutan dari Ketetapan MPR sejak dimulainya reformasi. Saya masih melihat bahwa tujuan dari draf RUU ini tetap tidak jelas, paradigma yang digunakan tidak terarah sedangkan naskah akademiknya pun tidak ada. Memang agak sulit untuk menerjemahkan kaidah-kaidah etika dalam bahasa produk perundangan. Apalagi jika rumusannya masih hanya mengandalkan tentang soal-soal prinsip abstrak seperti kejujuran, tanggung-jawab atau kehati-hatian. Itulah sebabnya banyak teman-teman pengajar dari Fisipol maupun FH-UGM justru menyarankan agar RUU ini tidak diteruskan. Kalau pun diteruskan, ada begitu banyak hal yang harus diperjelas, mulai dari tujuannya hingga detil pasal-pasal dan penjelasannya. Banyak yang terus-terang mengatakan, jangan-jangan RUU ini hanya sekadar proyek yang diciptakan oleh Menpan? Mudah-mudahan kecurigaan ini salah. [selengkapnya...]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.