Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
September 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Seminar



Reformasi Birokrasi, E-Governance dan TIK dalam Pelayanan Publik, Lokakarya Gama-Techno - MAP, Jogja
02 Juli 2013
Kerjasama antara Pengelola MAP-UGM dengan Gama Techno terlaksana dalam bentuk "Sharing Session" antara para alumni MAP-UGM yang kini sudah banyak menjadi pejabat di daerah dengan para akademisi dan pelaku bisnis piranti-lunak. Sebagai sarana pemicu diskusi, saya memaparkan beberapa gagasan yang sebenarnya bukan merupakan hal baru lagi mengenai pentingnya e-governance bagi reformasi birokrasi publik. Namun hal-hal yang sebenarnya sederhana dan bukan merupakan konsep baru itu pun ternyata belum semua dipahami dan menjadi perhatian dari para perumus kebijakan di daerah. Banyak aspek pelayanan publik yang sebenarnya dapat dibuat lebih efisien dan lebih produktif dengan memanfaatkan TIK. Tetapi kembali lagi, persoalannya sering terpulang kepada komitmen kepala daerah dan para aparatnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya. [selengkapnya...]
 
Efektivitas Kelembagaan dalam Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat, Diskusi DPD, Wisma MM-UGM, Jogja
25 April 2013
Sebuah draf RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kini tengah dibahas oleh Pansus di DPR dan DPD. Sebagai sebuah draf yang ditargetkan untuk dapat diratifikasi menjadi undang-undang, saya melihat muatannya masih banyak yang mentah dan perlu reformulasi yang lebih cermat. Dengan difasilitasi oleh Pak Cholid Mochtar, anggota DPD dari DIY, dan para pemangku kepentingan di sekitar Jogja, saya membedah draf UU ini dari berbagai segi. Membuat peraturan tentang perumahan yang bisa antisisipatif terhadap permasalahan pendanaan, hak dan kewajiban kelompok Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) sebagai peserta, lembaga pengelola, serta penyediaan rumah yang terjangkau tampaknya memang tidak mudah. Tetapi saya melihat bahwa persoalan yang paling mendasar adalah keberpihakan dan komitmen pemerintah untuk menyediakan rumah murah bagi keluarga miskin serta itikad baik dari semua pihak untuk mendukung kebijakan ini. Saya sangat berharap bahwa pembahasan RUU ini bukan sekadar menjadi dagangan laris menjelang Pemilu, tetapi benar-benar menunjukkan semangat pembelaan kepada warga miskin. [selengkapnya...]
 
"Pelayanan Publik di Bidang Kominfo: FGD Mengenai PP No.82/2012 dan PP No.96/2012", Hotel Inna Garuda, Jogja
17 April 2013
Setelah disahkannya Undang-Undang No.11/2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang penuh dengan kontroversi, ada banyak kebutuhan untuk melakukan sinkronisasi dengan berbagai peraturan sektoral yang lain. Saya membuat sedikit paparan mengenai hal ini dalam forum FGD yang diselenggarakan oleh salah satu Biro Hukum di Kementerian Kominfo. Ketika peraturan teknis dari undang-undang ini diratifikasi, yaitu PP No.82/2012 tentang PSTE (Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik), aspek pelayanan umum dari peraturan ini harus disinkronkan dengan PP No.96/2012 tentang Pelaksanaan UU No.25/2009 mengenai Pelayanan Publik. Tidak mudah untuk merumuskan secara jelas aspek pelayanan di bidang Komunikasi dan Informasi karena orang harus memahami kebutuhan masyarakat akan TIK, penggunaannya yang semakin beragam, pemangku kepentingan yang posisinya berlain-lainan, sedangkan perkembangan TIK saat ini dan di masa mendatang begitu pesat. Namun saya juga melihat satu hal yang sangat menyulitkan dalam upaya sinkronisasi peraturan di Indonesia sekarang ini: bahwa semakin banyak perumus kebijakan yang berpikir sempit dan hanya sekadar mempertimbangkan sektor yang digelutinya. Diantara para pejabat di Kementerian tampaknya tidak banyak yang mempertimbangkan apa yang sedang dilakukan oleh sektor-sektor yang lain. Konsep-konsep maupun rumusan peraturan yang telah disahkan sering mengalami fragmentasi sehingga sulit digunakan untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. [selengkapnya...]
 
"Penguatan Akuntabilitas Anggaran: Tantangan Administrasi Keuangan Publik di Indonesia", Kuliah Umum Pasca-Sarjana Untag, Surabaya
14 April 2013
Akuntabilitas anggaran publik di Indonesia masih sangat rendah. Ada banyak indikator yang dapat ditunjukkan untuk membuktikan pernyataan ini. Begitu banyaknya kasus korupsi politik yang terkait alokasi APBN dan APBD, kecilnya belanja modal yang dialokasikan bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, kurang efektifnya prioritas anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah, masalah transparansi anggaran dan lemahnya sistem yang mendukung pertanggungjawaban aparat pemerintah dalam alokasi anggaran merupakan sebagian dari persoalan akuntabilitas tersebut. Saya sengaja mengambil tema ini dalam kuliah umum yang diminta oleh Program Pasca-Sarjana Universitas Tujuhbelas Agustus di Surabaya. Ada banyak pertanyaan dari para peserta yang hampir semuanya adalah para pegawai pemerintah maupun swasta yang telah memiliki karir di jenjang menengah. Saya berharap bahwa pertanyaan-pertanyaan itu akan dapat dijawab dengan tindakan nyata yang dapat menyelesaikan persoalan akuntabilitas anggaran dan dari sini saya berharap sebagian dari persoalan bangsa ini dapat dipecahkan. [selengkapnya...]
 
Agenda Kebijakan Pengembangan Aparatur, Diskusi Background Study RPJMN, Direktorat Aparatur Bappenas
22 Februari 2013
RPJMN bidang aparatur yang mengambil tema Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik untuk periode 2009-2014 hampir berakhir. Apakah semua indikator reformasi birokrasi dan pengembangan aparatur dalam tema ini telah tercapai? Bagaimana dengan periode tahun 2015-2019 yang direncanakan bertema Pengembangan Profesionalisme Aparatur? Apa saja agenda strategis yang diperlukan? Inilah sebagian pertanyaan awal yang dibahas dalam FGD untuk kajian latar-belakang (background study) RPJMN bidang aparatur bersama staff Direktorat Aparatur Bappenas di Jogja. Saya memaparkan bahwa reformasi birokrasi adalah semacam "pending agenda" yang selama ini hanya selalu diwacanakan tetapi langkah-langkah konkret yang ditempuh oleh pemerintah cenderung mandul dan tidak fokus. Saya berharap bahwa teman-teman di Bappenas benar-benar mempersiapkan naskah RPJMN mengenai aparatur untuk lima tahun ke depan nanti dengan serius dan dilandasi dengan dasar pemikiran yang kuat. [selengkapnya...]
 
Fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda, Restoran Pringsewu, Sleman
11 Desember 2012
Memenuhi undangan seorang kawan baik, Drs. Fatoni Budi Prabowo (Kabid Trantib Pol PP) dan Drs. Joko Supriyanto (Kepala Sat Pol PP Kabupaten Sleman) saya menghadiri sebuah lokakarya tentang Rancangan Perda Ketertiban Umum yang dibuat di Kabupaten Sleman. Masalah penegakan Perda tentang Ketertiban Umum menjadi isu cukup penting karena banyak kelompok pedagang kaki lima (PKL), anak jalanan, pengemis dan kelompok-kelompok kaum pinggiran lain yang sering menjadi sasaran dari operasi justisia Satpol PP. Isu tentang aparat Satpol PP yang bertindak melampaui batas pernah mencuat misalnya dalam kasus di kawasan Boulevard Surabaya ketika seorang balita tewas terguyur kuah panas dari gerobak bakso milik PKL. Apakah sebenarnya yang harus dilakukan oleh Pemda ketika menegakkan aturan dan mengupayakan ketertiban di tempat-tempat umum, terutama di banyak kawasan yang tengah mengalami transisi ke perkotaan? Bagaimana pola penertiban yang semestinya ketika semangat untuk memberantas Pekat (Penyakit Masyarakat) dan memberikan rasa nyaman bagi semua warga berhadapan dengan kepentingan usaha kaum menengah ke bawah? Melalui forum lokakarya ini saya berusaha membantu Pemda pada sebuah persoalan teknis yang ternyata tidak mudah merumuskan dan mengatasinya. [selengkapnya...]
 
Bedah RUU ASN, Komisi II DPR, hotel Sahid Jaya, Jakarta
03 Oktober 2012
Sebuah forum diskusi yang cukup panas berlangsung dalam acara Bedah RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan oleh Komisi II DPR. Dari segi konseptual, pembuatan Naskah Akademik maupun RUU yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir ini sebenarnya banyak yang bersifat progresif untuk mengatasi berbagai persoalan yang membelit birokrasi publik di Indonesia. Sebagian besar anggota DPR di Komisi II tampaknya sudah setuju dengan gagasan mengenai penyederhanaan jabatan struktural di kalangan PNS, pembentukan JES (Jabatan Eksekutif Senior), pemberian remunerasi berdasarkan kinerja, pembentukan KASN (Komite Aparatur Sipil Negara, pengenalan sistem rekrutmen pegawai berdasarkan kontrak, dan banyak lagi aspek positif perubahan yang hendak diatur di dalam undang-undang. Tetapi tampaknya resistensi justru berasal dari jajaran pemerintah sendiri karena kesalahpahaman dalam konsep, kekhawatiran akan hilangnya jabatan, berkurangnya tunjangan struktural, keharusan untuk memenuhi standar kinerja, dan sebagainya. Sebagai salah satu narasumber, saya menangkap begitu kuatnya saling curiga antara lembaga eksekutif dan legislatif di republik ini. Di tengah perdebatan yang panas ini, barangkali akan lebih baik jika diskusi dan konsultasi publik ini selanjutnya bisa digelar dengan lebih banyak melibatkan kalangan civil-society seperti LSM, akademisi, wartawan, dan masyarakat pada umumnya sehingga pertentangan pendapat tidak sekadar terjadi secara diametral seperti yang saya rasakan dalam forum ini. [selengkapnya...]
 
Konsep Kesejahteraan Sosial dan Penyimpangan Dana Bansos, Diskusi Internal KPK, 29 Agustus 2012
29 Agustus 2012
Memenuhi undangan diskusi internal dari Deputi Pimpinan Bidang Pencegahan di KPK, saya hadir dengan memaparkan beberapa konsep ideal tentang negara kesejahteraan, gagasan tentang kebijakan sosial serta praktik implementasi penggunaan dana Bansos (Bantuan Sosial) di Indonesia. Saya sangat senang dengan forum ini karena disamping berbicara bersama para pakar ekonomi kerakyatan Prof. Sri Edi Swasono dan Dr. Revrisond Baswir, diskusi juga diikuti secara serius oleh tiga dari lima pimpinan KPK, yaitu Busyro Muqoddas, Bambang Widjoyanto, dan Zulkarnain. Sebagaimana diketahui oleh publik, penggunaan dana Bansos oleh jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah banyak yang kurang efektif, salah sasaran, atau bahkan mengalami banyak penyimpangan. Tetapi persoalan yang sangat serius di Indonesia sebenarnya bermula dari kelemahan dalam pelaksanaan konsep negara kesejahteraan (welfare state) dan tugas negara dalam pemenuhan kesejahteraan sosial yang menyeluruh seperti terdapat di dalam amanat UUD 1945. Pelaksanaan konsep Bantuan Sosial seperti tercantum di dalam UU No.11/2009 juga rancu karena pemanfaatan dana bantuan sosial yang terdapat bukan saja di Kementerian Sosial tetapi juga di hampir semua jajaran K/L ternyata tumpang-tindih dengan Tupoksi utama dari masing-masing kementerian. Di daerah, penyimpangan dana Bansos juga sering terjadi karena alokasinya sangat tergantung kepada diskresi Kepala Daerah sehingga sering hanya sekadar menjadi dana taktis Gubernur, Bupati atau Walikota. Bagaimana mengurai benang kusut ini? Perubahan kebijakan yang radikal mungkin sangat diperlukan. Tetapi saya berharap para personil di KPK bisa memulai dengan mencegah maupun menindak penyimpangan yang sudah sering terjadi. [selengkapnya...]
 
Keterlibatan Multi-Stakeholders dalam Pemberantasan Korupsi di Pengadaan, hotel Phoenix, Jogja
13 Agustus 2012
Kalau diketahui bahwa sebagian besar tindak pidana korupsi di Indonesia bermula dari pengadaan barang dan jasa, apakah memang manajemen pengadaan kita masih lemah? Banyak hal yang bisa diperdebatkan dari pertanyaan ini. Yang jelas, begitu banyak kasus besar korupsi di Indonesia belakangan ini seperti kasus Wisma Atlet di Palembang, fasilitas olah-raga di Hambalang, instalasi panel surya untuk listrik pedesaan, hingga pengadaan kitab suci Al Quran, terjadi sejak saat perumusan kebijakan untuk melakukan pengadaan. Dengan kata lain, pencegahan korupsi di bidang pengadaan bukan hanya soal administrasi pengadaan atau soal pelanggaran prosedur. Ada begitu banyak mekanisme pengadaan yang prosedurnya sangat rapi, tetapi di dalamnya penuh pat-gulipat dan rekayasa. Itulah sebabnya mengapa implementasi e-procurement perlu terus dikembangkan dalam sistem pengadaan. Pengembangan sistem juga menuntut agar sistem peraturan pengadaan tetap mengacu kepada praktik internasional yang baik sehingga Indonesia bisa terus memperbaiki reputasi mengenai integritas di bidang pengadaan. Di atas semua itu, penyempurnaan sistem pengadaan dan upaya pencegahan korupsi di bidang pengadaan harus melibatkan berbagai pihak, bukan saja unsur pemerintah, tetapi juga pihak swasta, serta unsur-unsur civil society yang lebih luas. [selengkapnya...]
 
"Peningkatan Efektivitas Belanja Daerah: Agenda Kebijakan Desentralisasi Fiskal", Seminar Pasca Satu Dasawarsa Desentralisasi, Unpad, Bandung, 17 Juli 2012
19 Juli 2012
Setelah lebih dari satu dasawarsa pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal, mungkin banyak aparat di daerah yang merasa diuntungkan dan memperoleh manfaat dari desentralisasi. Tetapi kalau pertanyaan yang sama ditujukan kepada rakyat di daerah secara langsung, jawabannya masih beragam. Sebagian besar masih melihat bahwa manfaat demokrasi dan desentralisasi bagi peningkatan kesejahteraan mereka belum terasa. Mengapa? Saya menyodorkan jawaban yang mungkin juga sudah dikemukakan oleh banyak pakar desentralisasi di Indonesia, yaitu bahwa ternyata peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran publik bagi peningkatan kesejahteraan masih begitu rendah. Dalam sebuah seminar yang juga dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas, Prof. Armida Alisjahbana, saya menyampaikan pendapat ini di depan peserta seminar yang terdiri dari para mahasiswa MIE (Magister Ilmu Ekonomi) Unpad dan para pejabat pemerintah daerah. [selengkapnya...]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.