Covid-19 tampaknya akan merupakan bencana berskala besar dan sekaligus ujian berat bagi perumus kebijakan publik dan solidaritas rakyat Indonesia. Kita berharap akal-sehat, kepedulian dan solidaritas akan membimbing bangsa melewati badai ini.
Mei 2022
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011
 

Seminar



Pidato Pengukuhan Gurubesar, Memperkuat Akuntabilitas Anggaran Publik, 17 Oktober 2013
19 Oktober 2013
Alhamdulillah. Akhirnya agenda kegiatan yang sudah sekian lama tertunda dapat terlaksana pada hari Kamis, tgl 17 Oktober 2013. Di depan rapat Majelis Guru Besar yang juga dihadiri oleh kolega, pejabat pemerintah, kerabat, mahasiswa dan wartawan yang memenuhi Balai Senat UGM, saya dapat membacakan pidato pengukuhan gurubesar di bidang Administrasi Negara dengan lancar. Beragam gagasan mengenai anggaran publik dan akuntabilitasnya, sebuah wilayah penelitian yang saya geluti selama ini, saya tumpahkan dalam pidato 18 halaman yang saya bacakan dalam waktu 55 menit. Perhelatan untuk pengukuhan ini cukup melelahkan dan menguras energi, biaya dan waktu bagi keluarga saya sendiri. Tetapi melihat hadirin yang memenuhi Balai Senat dan para tamu undangan yang cukup antusias mengikuti acara syukuran di Selasar Fisipol UGM, pengorbanan itu rasanya sudah tuntas terbayar. Saya berharap bahwa amanah sebagai gurubesar dapat saya penuhi dengan rasa tanggungjawab. Insya Allah. Naskah pidato sudah dapat diperoleh pada saat dibacakan di Balai Senat UGM. Tetapi saya unggah lagi di sini supaya dapat diakses, dibaca, dan dikritisi oleh khalayak yang lebih luas. [selengkapnya...]
 
Tantangan Strategis Bagian Otonomi Daerah, Pemprov DIY, 27 September 2013
30 September 2013
Sebagai salah satu dari tugas sebagai staff ahli di Biro Tata Pemerintahan, saya memenuhi kebutuhan akan identifikasi masalah dan pembahasan isu-isu strategis yang khusus dihadapi oleh Bagian Otonomi Daerah. Konsep dari Gubernur yang mengalihkan visi pembangunan dari "among tani" ke "dagang layar" di provinsi DIY menarik dan perlu ditindaklanjuti dengan strategi operasional oleh para pejabat Pemda. Ditetapkannya UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta harus segera diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan operasional yang jelas dan terencana. Namun memang tidak mudah untuk menerjemahkan gagasan besar tersebut karena beberapa rencana kebijakan dari Pemerintah Pusat masih belum jelas, misalnya terkait dengan rencana revisi UU No.32/2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah dan rencana ratifikasi undang-undang tentang pemerintahan desa. Saya mencoba membantu untuk memperjelas isu-isu kebijakan mutakhir ini bersama staff Bagian Otonomi Daerah yang secara keseluruhan terdiri dari 11 orang. [selengkapnya...]
 
Kebijakan Publik Deliberatif, Kuliah Umum di Jurusan Administrasi Negara, Uned, Jember
13 September 2013
Kenangan menempuh pendidikan Pra-Jabatan menyeruak lagi ketika saya diundang oleh pengurus Jurusan Administrasi Negara, Universitas Negeri Jember, dalam kuliah umum untuk mengawali berlangsungnya kuliah di program S1. Pada tahun 1992 saya mengikuti Pra-Jabatan di Uned sambil memanfaatkan waktu libur ketika masih menempuh program MPP di Singapura. Sesuai dengan permintaan panitia, saya memaparkan apa yang saya ketahui tentang kebijakan publik deliberatif atau yang sebenarnya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "Kebijakan Publik dengan Musyawarah". Seorang mahasiswa mengkritik bahwa wacana tentang kebijakan publik deliberatif terlalu mengacu kepada teori-teori di Barat. Saya sepakat dengan itu. Bangsa Indonesia sebenarnya sudah mengenal mekanisme musyawarah untuk memastikan bahwa proses demokrasi memang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Kelemahan yang saya lihat sekarang ini adalah bahwa demokrasi elektoral belum bisa menjamin demokrasi substansial. Demokrasi belum bisa menjawab masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan pemerataan layanan publik yang tampak semakin jelas di Indonesia. Masalahnya adalah bahwa kendala untuk menciptakan kebijakan deliberatif itu bukan hanya berasal dari komitmen elit perumus kebijakan yang rendah dan banyaknya korupsi atau penyimpangan kewenangan, tetapi juga berasal dari persoalan "active citizenry" di mana publik membiarkan saja berbagai persoalan yang berlangsung di pemerintahan tanpa adanya kritik, keterlibatan aktif, atau mekanisme pemantauan publik yang berkesinambungan. Saya berharap para mahasiswa yang masih penuh semangat itu menangkap esensi persoalan ini. [selengkapnya...]
 
Plus-Minus Lelang Jabatan, Seminar ICW-Kemitraan-Ausaid, hotel Sari Pan Pacific, Jakarta
11 September 2013
Memenuhi undangan ICW yang bekerjasama dengan Kemitraan dan Ausaid, saya memaparkan beberapa gagasan tentang Lelang Jabatan yang belakangan ini menjadi wacana publik yang cukup hangat. Kehadiran banyak perumus kebijakan di Pusat maupun Daerah, kalangan swasta dan LSM menjadikan seminar kali ini cukup menarik. Dua Wamen datang (Eko Prasojo dari Kempan & RB, Denny Indrayana dari Kemenkuham) dan pidato Wagub DKI Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) yang berapi-api menjadikan seminar ini cukup gayeng. Saya melihat sebagian besar pemangku kepentingan yakin bahwa lelang jabatan (open recruitment) ini akan membawa perubahan kepada sistem rekrutmen pejabat pemerintah yang selama ini penuh dengan nepotisme dan transaksi uang. Tetapi apakah Lelang Jabatan merupakan solusi permanen untuk semua jenis jabatan? Saya sampaikan beberapa kehati-hatian (caveat) yang perlu dicermati oleh para perumus kebijakan melalui forum ini. [selengkapnya...]
 
Reformasi Birokrasi, E-Governance dan TIK dalam Pelayanan Publik, Lokakarya Gama-Techno - MAP, Jogja
02 Juli 2013
Kerjasama antara Pengelola MAP-UGM dengan Gama Techno terlaksana dalam bentuk "Sharing Session" antara para alumni MAP-UGM yang kini sudah banyak menjadi pejabat di daerah dengan para akademisi dan pelaku bisnis piranti-lunak. Sebagai sarana pemicu diskusi, saya memaparkan beberapa gagasan yang sebenarnya bukan merupakan hal baru lagi mengenai pentingnya e-governance bagi reformasi birokrasi publik. Namun hal-hal yang sebenarnya sederhana dan bukan merupakan konsep baru itu pun ternyata belum semua dipahami dan menjadi perhatian dari para perumus kebijakan di daerah. Banyak aspek pelayanan publik yang sebenarnya dapat dibuat lebih efisien dan lebih produktif dengan memanfaatkan TIK. Tetapi kembali lagi, persoalannya sering terpulang kepada komitmen kepala daerah dan para aparatnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya. [selengkapnya...]
 
Efektivitas Kelembagaan dalam Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat, Diskusi DPD, Wisma MM-UGM, Jogja
25 April 2013
Sebuah draf RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kini tengah dibahas oleh Pansus di DPR dan DPD. Sebagai sebuah draf yang ditargetkan untuk dapat diratifikasi menjadi undang-undang, saya melihat muatannya masih banyak yang mentah dan perlu reformulasi yang lebih cermat. Dengan difasilitasi oleh Pak Cholid Mochtar, anggota DPD dari DIY, dan para pemangku kepentingan di sekitar Jogja, saya membedah draf UU ini dari berbagai segi. Membuat peraturan tentang perumahan yang bisa antisisipatif terhadap permasalahan pendanaan, hak dan kewajiban kelompok Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) sebagai peserta, lembaga pengelola, serta penyediaan rumah yang terjangkau tampaknya memang tidak mudah. Tetapi saya melihat bahwa persoalan yang paling mendasar adalah keberpihakan dan komitmen pemerintah untuk menyediakan rumah murah bagi keluarga miskin serta itikad baik dari semua pihak untuk mendukung kebijakan ini. Saya sangat berharap bahwa pembahasan RUU ini bukan sekadar menjadi dagangan laris menjelang Pemilu, tetapi benar-benar menunjukkan semangat pembelaan kepada warga miskin. [selengkapnya...]
 
"Pelayanan Publik di Bidang Kominfo: FGD Mengenai PP No.82/2012 dan PP No.96/2012", Hotel Inna Garuda, Jogja
17 April 2013
Setelah disahkannya Undang-Undang No.11/2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang penuh dengan kontroversi, ada banyak kebutuhan untuk melakukan sinkronisasi dengan berbagai peraturan sektoral yang lain. Saya membuat sedikit paparan mengenai hal ini dalam forum FGD yang diselenggarakan oleh salah satu Biro Hukum di Kementerian Kominfo. Ketika peraturan teknis dari undang-undang ini diratifikasi, yaitu PP No.82/2012 tentang PSTE (Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik), aspek pelayanan umum dari peraturan ini harus disinkronkan dengan PP No.96/2012 tentang Pelaksanaan UU No.25/2009 mengenai Pelayanan Publik. Tidak mudah untuk merumuskan secara jelas aspek pelayanan di bidang Komunikasi dan Informasi karena orang harus memahami kebutuhan masyarakat akan TIK, penggunaannya yang semakin beragam, pemangku kepentingan yang posisinya berlain-lainan, sedangkan perkembangan TIK saat ini dan di masa mendatang begitu pesat. Namun saya juga melihat satu hal yang sangat menyulitkan dalam upaya sinkronisasi peraturan di Indonesia sekarang ini: bahwa semakin banyak perumus kebijakan yang berpikir sempit dan hanya sekadar mempertimbangkan sektor yang digelutinya. Diantara para pejabat di Kementerian tampaknya tidak banyak yang mempertimbangkan apa yang sedang dilakukan oleh sektor-sektor yang lain. Konsep-konsep maupun rumusan peraturan yang telah disahkan sering mengalami fragmentasi sehingga sulit digunakan untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. [selengkapnya...]
 
"Penguatan Akuntabilitas Anggaran: Tantangan Administrasi Keuangan Publik di Indonesia", Kuliah Umum Pasca-Sarjana Untag, Surabaya
14 April 2013
Akuntabilitas anggaran publik di Indonesia masih sangat rendah. Ada banyak indikator yang dapat ditunjukkan untuk membuktikan pernyataan ini. Begitu banyaknya kasus korupsi politik yang terkait alokasi APBN dan APBD, kecilnya belanja modal yang dialokasikan bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, kurang efektifnya prioritas anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah, masalah transparansi anggaran dan lemahnya sistem yang mendukung pertanggungjawaban aparat pemerintah dalam alokasi anggaran merupakan sebagian dari persoalan akuntabilitas tersebut. Saya sengaja mengambil tema ini dalam kuliah umum yang diminta oleh Program Pasca-Sarjana Universitas Tujuhbelas Agustus di Surabaya. Ada banyak pertanyaan dari para peserta yang hampir semuanya adalah para pegawai pemerintah maupun swasta yang telah memiliki karir di jenjang menengah. Saya berharap bahwa pertanyaan-pertanyaan itu akan dapat dijawab dengan tindakan nyata yang dapat menyelesaikan persoalan akuntabilitas anggaran dan dari sini saya berharap sebagian dari persoalan bangsa ini dapat dipecahkan. [selengkapnya...]
 
Agenda Kebijakan Pengembangan Aparatur, Diskusi Background Study RPJMN, Direktorat Aparatur Bappenas
22 Februari 2013
RPJMN bidang aparatur yang mengambil tema Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik untuk periode 2009-2014 hampir berakhir. Apakah semua indikator reformasi birokrasi dan pengembangan aparatur dalam tema ini telah tercapai? Bagaimana dengan periode tahun 2015-2019 yang direncanakan bertema Pengembangan Profesionalisme Aparatur? Apa saja agenda strategis yang diperlukan? Inilah sebagian pertanyaan awal yang dibahas dalam FGD untuk kajian latar-belakang (background study) RPJMN bidang aparatur bersama staff Direktorat Aparatur Bappenas di Jogja. Saya memaparkan bahwa reformasi birokrasi adalah semacam "pending agenda" yang selama ini hanya selalu diwacanakan tetapi langkah-langkah konkret yang ditempuh oleh pemerintah cenderung mandul dan tidak fokus. Saya berharap bahwa teman-teman di Bappenas benar-benar mempersiapkan naskah RPJMN mengenai aparatur untuk lima tahun ke depan nanti dengan serius dan dilandasi dengan dasar pemikiran yang kuat. [selengkapnya...]
 
Fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda, Restoran Pringsewu, Sleman
11 Desember 2012
Memenuhi undangan seorang kawan baik, Drs. Fatoni Budi Prabowo (Kabid Trantib Pol PP) dan Drs. Joko Supriyanto (Kepala Sat Pol PP Kabupaten Sleman) saya menghadiri sebuah lokakarya tentang Rancangan Perda Ketertiban Umum yang dibuat di Kabupaten Sleman. Masalah penegakan Perda tentang Ketertiban Umum menjadi isu cukup penting karena banyak kelompok pedagang kaki lima (PKL), anak jalanan, pengemis dan kelompok-kelompok kaum pinggiran lain yang sering menjadi sasaran dari operasi justisia Satpol PP. Isu tentang aparat Satpol PP yang bertindak melampaui batas pernah mencuat misalnya dalam kasus di kawasan Boulevard Surabaya ketika seorang balita tewas terguyur kuah panas dari gerobak bakso milik PKL. Apakah sebenarnya yang harus dilakukan oleh Pemda ketika menegakkan aturan dan mengupayakan ketertiban di tempat-tempat umum, terutama di banyak kawasan yang tengah mengalami transisi ke perkotaan? Bagaimana pola penertiban yang semestinya ketika semangat untuk memberantas Pekat (Penyakit Masyarakat) dan memberikan rasa nyaman bagi semua warga berhadapan dengan kepentingan usaha kaum menengah ke bawah? Melalui forum lokakarya ini saya berusaha membantu Pemda pada sebuah persoalan teknis yang ternyata tidak mudah merumuskan dan mengatasinya. [selengkapnya...]



 
   Copyright © 2020 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.