Panitia Angket DPR masih menyandera KPK dengan perpanjangan masa tugasnya. Apakah para wakil rakyat itu sudah mati-rasa dengan suasana batin rakyat di negeri ini ya?
November 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
 

Seminar



Masukan untuk RUU Etika Penyelenggara Negara, Diskusi terbatas Fisipol & FH-UGM dengan Menpan
23 Desember 2009
Sebuah produk rancangan perundangan yang telah mengalami perubahan sebanyak 11 kali kini tengah digulirkan lagi pembahasannya oleh kantor Menpan, yaitu RUU Etika Penyelenggara Negara. Pada mulanya, draf ini disebut RUU Etika Pemerintahan dan merupakan kelanjutan dari Ketetapan MPR sejak dimulainya reformasi. Saya masih melihat bahwa tujuan dari draf RUU ini tetap tidak jelas, paradigma yang digunakan tidak terarah sedangkan naskah akademiknya pun tidak ada. Memang agak sulit untuk menerjemahkan kaidah-kaidah etika dalam bahasa produk perundangan. Apalagi jika rumusannya masih hanya mengandalkan tentang soal-soal prinsip abstrak seperti kejujuran, tanggung-jawab atau kehati-hatian. Itulah sebabnya banyak teman-teman pengajar dari Fisipol maupun FH-UGM justru menyarankan agar RUU ini tidak diteruskan. Kalau pun diteruskan, ada begitu banyak hal yang harus diperjelas, mulai dari tujuannya hingga detil pasal-pasal dan penjelasannya. Banyak yang terus-terang mengatakan, jangan-jangan RUU ini hanya sekadar proyek yang diciptakan oleh Menpan? Mudah-mudahan kecurigaan ini salah. [selengkapnya...]
 
Inovasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Komunitas Belajar Kota Pekalongan, MPKD-UGM
24 November 2009
Kemiskinan merupakan masalah publik di negara berkembang yang tidak ada habis-habisnya dibahas dan dicari solusinya. Banyak terobosan kebijakan yang sudah dilakukan tetapi banyak juga yang berakhir dengan kegagalan atau bahkan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Dalam forum yang diperuntukkan bagi Komunitas Belajar Perkotaan Pekalongan ini, saya diminta untuk membahas berbagai pendekatan baru dalam penanggulangan kemiskinan. Tidak mudah untuk melakukan terobosan kebijakan bagi aparat pemerintah daerah yang sudah sangat padat agendanya dengan kegiatan-kegiatan rutin. Tetapi kiranya perlu dipertimbangan di masa depan untuk lebih mengutamakan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai lembaga Ornop yang punya komitmen kuat dalam penanggulangan kemiskinan. [selengkapnya...]
 
"Kerjasama Antar-Daerah: Kasus Sekber Kartamantul", International Workshop on Local Co-Creation, Ritsumeikan University, Kyoto
14 November 2009
Di tengah program pelatihan TOT Perencanaan Pembangunan yang diadakan oleh Bappenas bersama Ritsumeikan University, saya mendapat kehormatan untuk menyajikan materi tentang Local Co-Creation di Kyoto, Jepang. Saya mengangkat sesuatu yang saya ketahui yaitu tentang kasus Sekber Kartamantul yang sedikit-banyak telah berhasil mewujudkan sebuah kerjasama antar Pemda dalam penanganan sampah. Saya harus berterima kasih kepada Pak Ferry Anggoro, pelaksana harian di Sekber Kartamantul, dan Prof. Achmad Djunaedi, mantan Kepala Bappeda Provinsi DI Jogjakarta, yang memberikan sejumlah data dan informasi untuk paparan saya di Kyoto ini. Sebagian besar bentuk kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pelayanan publik di Jepang telah berjalan sangat baik seperti banyak terlihat di negara-negara maju. Namun dari paparan ini saya juga mendapatkan banyak masukan dari peserta seminar mengenai pentingnya tindakan nyata bagi penyempurnaan sistem pelayanan publik di Indonesia. [selengkapnya...]
 
Isu Fragmentasi dan Akuntabilitas dalam Kebijakan Publik setelah Desentralisasi, CPPM, Bangalore, India, 10-12 Agustus 2009
14 Agustus 2009
Masalah fragmentasi dan akuntaiblitas kebijakan publik di Indonesia setelah desentralisasi merupakan topik yang saya sajikan dalam "Fourth International Conference on Public Policy and Management" di Indian Institute of Management Bangalore (IIMB), India. Dunia internasional kebanyakan menyambut baik demokratisasi politik yang berjalan di Indonesia setelah sukses melaksanakan Pilpres dan Pilkada sejak tahun 2004. Indonesia juga kembali muncul dalam radar kekuatan ekonomi baru setelah relatif bisa bertahan dari krisis ekonomi global sejak pertengahan 2008 karena tidak lagi banyak tergantung kepada komoditas ekspor. Tetapi mengapa semua indikator makro ekonomi itu seolah-olah terlepas dari indikator mikro, dan kehidupan rakyat kecil tetap saja menyedihkan dan bahkan lebih terpuruk? Mengapa kemakmuran rakyat di daerah tetap tidak bisa meningkat?  Jawabannya terletak pada proses kebijakan publik dalam sistem demokratis yang kini lebih terfragmentasi dengan akuntabilitas kebijakan yang rendah sehingga tidak berhasil menjawab kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. [selengkapnya...]
 
Politik Penganggaran: Kendala Pokok Kurangnya Efektivitas Anggaran dan Paket Stimulus, Seminar IRSA, Bogor
23 Juli 2009
Setelah melihat tanda-tanda bahwa Indonesia akan terimbas oleh krisis ekonomi global, pemerintah bertindak dengan merencanakan alokasi dana stimulus sebesar Rp 73,3 triliun. Dana ini akan dialokasikan untuk sektor infrastruktur, UMKM, pendidikan, kesehatan dan sektor-sektor lain yang dipandang akan bisa menciptakan lapangan kerja baru. Ini bisa dimengerti karena krisis ekonomi global diperkirakan akan menghempaskan sekitar tiga juga orang pekerja yang akan menjadi penganggur. Masalahnya, apakah alokasi dana publik itu akan benar-benar efektif untuk menciptakan lapangan kerja baru? Jika mengingat proses penganggaran publik yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah, memang tidak mudah untuk menjawab persoalan ini. [selengkapnya...]
 
Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik setelah Pilkada Langsung
21 April 2009
Pilkada langsung menjadi bagian dari dinamika perumusan kebijakan publik di daerah saat ini. Di satu pihak, Pilkada langsung memang membuat suasana politik di daerah menjadi hidup dan ini jelas merupakan kemajuan demokrasi yang signifikan di Indonesia. Tetapi di lain pihak mekanisme Pilkada langsung yang cenderung disikapi hanya sebagai demokrasi prosedural menjadi tantangan yang sangat berat bagi perumusan kebijakan publik di daerah. Keluhan mengenai intervensi Parpol dan elit politik yang berlebihan kepada proses perumusan kebijakan sudah lama terdengar. Kini masalah pokok yang menghambat pencapaian tujuan demokrasi yang substansial adalah adanya politik uang yang dilakukan secara terselubung atau terang-terangan. Pada saat yang sama korupsi politik merupakan salah satu agenda masalah yang sulit dipecahkan di Indonesia. Tulisan ini mengangkat dua kasus di daerah yang diharapkan akan memperjelas bagaimana sesungguhnya dinamika kebijakan yang terjadi. Artikel saya kirimkan ke panitia Konferensi Administrasi Negara yang Kedua di Surabaya. [selengkapnya...]
 
Bedah buku Desentralisasi Fiskal, 7 Agustus 2008
02 Agustus 2008

By kumoro | August 11, 2008

Walaupun tidak dihadiri oleh semua mahasiswa MAP-UGM karena jadwal waktunya yang kurang menyenangkan, jam 14.00, bedah buku saya yang berjudul “Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004″, relatif berjalan dengan baik. Banyak peserta yang antusias mengajukan berbagai pertanyaan tentang implikasi kebijakan dari desentralisasi fikal yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kesimpulan pokok dari buku yang berasal dari disertasi ini tampaknya masih sahih, bahwa desentralisasi fiskal baru bisa memenuhi tujuan politik tetapi belum bisa memenuhi tujuan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat.

deskripsi-umum-sejarah-desentralisasi-fiskal.pdf

[selengkapnya...]
 
Pengembangan E-gov: Studi ttg UPIK di Jogja dan E-Procurement di Surabaya, Konferensi Adm Negara, 28 Juni 2008
28 Juni 2008

By kumoro | June 28, 2008

 

Apakah benar bahwa pengembangan e-government menghadapi banyak kendala di daerah? Faktor apa saja yang sebenarnya dihadapi dalam upaya efisiensi pelayanan publik? Mengapa transparansi pelayanan publik tidak bisa ditingkatkan dengan strategi manajemen publik yang konvensional? Pertanyaan-pertanyaan ini hendak dijawab dengan makalah yang merangkum studi kasus pengembangan sistem UPIK di kota Jogja dan E-procurement di Surabaya yang disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara ini. Banyak hal yang sebenarnya dapat diperbaiki dengan teknologi informasi, tetapi pola-pikir dan budaya organisasi publik yang salah seringkali menjadi penghambat untuk melakukan terobosan dengan teknologi informasi.

pengembangan-e-government-dalam-peningkatan-transparansi-pelayanan-publik.pdf

[selengkapnya...]
 
“Hubungan Fiskal Antar-Jenjang Pemerintahan”, Seminar Indonesia-Malaysia
26 Mei 2008
Sebagai dua negara serumpun yang bertetangga, Malaysia dan Indonesia sebenarnya bisa saling belajar. Kedua negara ini punya potensi yang terpendam dan tengah berubah sangat dinamis. Paper yang disajikan dalam seminar Indonesia-Malaysia Update ini menyajikan tema hubungan keuangan antar-jenjang pemerintahan, sebuah tema yang bagi kedua negara bisa saling belajar. Perumus kebijakan di Malaysia bisa belajar dari
hubungan-fiskal-antar-jenjang-pemerintahan-malaysia-dan-indonesia.pdf [selengkapnya...]
 
Skema Penganggaran untuk Penanggulangan Bencana, ERA-UNDP, Jogja, 23 Juli 2007
23 Juli 2007

By kumoro | July 24, 2007

 

Sebagai salah satu dari anggota forum bersama untuk pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, saya didaulat oleh kawan-kawan dari UNDP untuk membicarakan mekanisme penanggulangan bencana dalam sistem penganggaran publik yang berlaku sekarang. Agak sulit untuk mendapatkan jawaban dari topik ini karena memang kesemuanya masih dalam masa transisi menunju penyempurnaan. Karena itu saya memulai pembicaraan tentang skema penganggaran untuk penanggulangan bencana itu dengan kata kunci “building the ship while sailing”, bahwa dalam hal ini semua pihak harus menyadari masih belum mapannya sistem tetapi pada saat yang sama harus siap untuk segera menjalankannya. UU No.24 tahun 2007 telah mengamanatkan bahwa semua daerah harus membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sementara belum ada satu pun PP atau peraturan penjelas lain yang sudah terwujud. UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sudah disertai dengan berbagai peraturan penjelas tentang penganggaran berbasis kinerja, tetapi semua peraturan tersebut tampaknya masih belum sinkron dan pelaksanaannya masih compang-camping. Inilah tantangan yang harus dihadapi dalam menyusun skema penganggaran untuk penanggulangan bencana. 

notulensi23juli2007.doc

skema-penganggaran-untuk-penanggulangan-bencana.pdf

[selengkapnya...]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.