Covid-19 tampaknya akan merupakan bencana berskala besar dan sekaligus ujian berat bagi perumus kebijakan publik dan solidaritas rakyat Indonesia. Kita berharap akal-sehat, kepedulian dan solidaritas akan membimbing bangsa melewati badai ini.
Mei 2022
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011
 

Seminar



Merit System dalam Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah, Seminar Mahasiswa Timor Leste
08 Agustus 2010
Para mahasiswa dari Timor Leste yang tengah belajar di Jogja menyelenggarakan sebuah seminar tentang pengembangan sumberdaya manusia aparatur pemerintah. Tema ini dibahas di ruang seminar MAP-UGM. Sebagian besar mahasiswa Timor Leste, baik yang sedang menempuh program S1 maupun S2 hadir dalam seminar ini. Saya kagum dengan semangat akademik mereka di tengah keterbatasan fasilitas dari negara termuda di kawasan ini. Sesuai permintaan, saya membahas soal "merit system" dalam pengembangan sumberdaya aparatur pemerintah. Karena keterbatasan informasi mengenai SDM aparatur di Timor Leste, terpaksa contoh-contoh saya ambil dari kasus beberapa daerah di Indonesia. Ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam sistem kepegawaian di Indonesia maupun di Timor Leste. Tetapi mengingat demikian pentingnya reformasi di sektor publik bagi pembangunan bangsa, perbaikan harus tetap dilakukan secara kontinu dan konsisten. [selengkapnya...]
 
Akuntabilitas Anggaran Publik, Konferensi Administrasi Negara III, Bandung, 6-8 Juli 2010
10 Juli 2010
Sebuah pertemuan akbar diantara para dosen dan peneliti bidang ilmu administrasi negara digelar di kota Bandung, tgl 6-8 Juli 2010. Ini adalah konferensi nasional yang ketiga kalinya setelah yang pertama di UGM-Jogja, dan yang kedua di Unair-Surabaya. Saya menulis paper tentang akuntabilitas anggaran publik. Saya tidak bisa memaparkannya dalam KAN-3 ini karena sakit, tetapi saya berharap ide dalam paper saya tetap bisa memberi kontribusi. Rendahnya akuntabilitas anggaran publik, terutama jika disoroti dari proses perumusan APBD dan realisasinya, terbukti dari tiga fenomena pokok. Pertama, perumusan APBD sejauh ini masih didikte oleh kepentingan politik para elit pejabat di daerah, baik di jajaran eksekutif maupun legislatif. Akibatnya, kepentingan untuk memakmurkan rakyat seringkali terpinggirkan. Kedua, prioritas belanja daerah ternyata masih sangat dipengaruhi alokasi untuk gaji dan belanja pegawai, bukan untuk membuat program-program yang responsif bagi rakyat di daerah. Kecenderungan seperti ini sesungguhnya sudah ada sejak masa pemerintahan Orde Baru, di mana SDO (Subsidi Daerah Otonom) selalu menyedot dana publik yang proporsinya begitu besar. Ketiga, kurangnya kemampuan perencanaan dan penganggaran diantara para pegawai Pemda dan semakin ketatnya ketentuan pengadaan barang dan jasa mengakibatkan semakin besarnya SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). Akibatnya, sekali lagi semakin banyak dana APBD yang kurang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kemakmuran rakyat karena tidak bisa dibelanjakan secara efektif. [selengkapnya...]
 
Revisi UU 32/2004 Bidang Keuangan Daerah, Konsultasi Publik, hotel Sahid Raya, Solo
09 Februari 2010
Putaran konsultasi publik mengenai rencana revisi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah berlangsung seru di beberapa kota. Kali ini LSM Pattiro yang dibiayai oleh program DRSP-Usaid menggelar konsultasi publik di Surakarta untuk menyoroti aspek keuangan daerah. Narasumber yang diundang adalah Ganjar Pranowo (anggota Komisi II DPR dari PDIP), Reydonnizar Moenek (Direktur Administrasi Pendapatan Daerah, Depdagri), dan Poppy Dharsono (anggota DPD dari Jawa Tengah). Peserta yang diundang memang tidak banyak, tidak lebih dari 30 orang. Konon karena hanya mengundang para pakar dan pihak-pihak yang relevan dengan tema pokoknya. Saya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menyampaikan analisis, kritik dan juga titipan kepada para perumus kebijakan itu agar memperbaiki sistem keuangan daerah di Indonesia yang ternyata belum bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. [selengkapnya...]
 
Masukan untuk RUU Etika Penyelenggara Negara, Diskusi terbatas Fisipol & FH-UGM dengan Menpan
23 Desember 2009
Sebuah produk rancangan perundangan yang telah mengalami perubahan sebanyak 11 kali kini tengah digulirkan lagi pembahasannya oleh kantor Menpan, yaitu RUU Etika Penyelenggara Negara. Pada mulanya, draf ini disebut RUU Etika Pemerintahan dan merupakan kelanjutan dari Ketetapan MPR sejak dimulainya reformasi. Saya masih melihat bahwa tujuan dari draf RUU ini tetap tidak jelas, paradigma yang digunakan tidak terarah sedangkan naskah akademiknya pun tidak ada. Memang agak sulit untuk menerjemahkan kaidah-kaidah etika dalam bahasa produk perundangan. Apalagi jika rumusannya masih hanya mengandalkan tentang soal-soal prinsip abstrak seperti kejujuran, tanggung-jawab atau kehati-hatian. Itulah sebabnya banyak teman-teman pengajar dari Fisipol maupun FH-UGM justru menyarankan agar RUU ini tidak diteruskan. Kalau pun diteruskan, ada begitu banyak hal yang harus diperjelas, mulai dari tujuannya hingga detil pasal-pasal dan penjelasannya. Banyak yang terus-terang mengatakan, jangan-jangan RUU ini hanya sekadar proyek yang diciptakan oleh Menpan? Mudah-mudahan kecurigaan ini salah. [selengkapnya...]
 
Inovasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Komunitas Belajar Kota Pekalongan, MPKD-UGM
24 November 2009
Kemiskinan merupakan masalah publik di negara berkembang yang tidak ada habis-habisnya dibahas dan dicari solusinya. Banyak terobosan kebijakan yang sudah dilakukan tetapi banyak juga yang berakhir dengan kegagalan atau bahkan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Dalam forum yang diperuntukkan bagi Komunitas Belajar Perkotaan Pekalongan ini, saya diminta untuk membahas berbagai pendekatan baru dalam penanggulangan kemiskinan. Tidak mudah untuk melakukan terobosan kebijakan bagi aparat pemerintah daerah yang sudah sangat padat agendanya dengan kegiatan-kegiatan rutin. Tetapi kiranya perlu dipertimbangan di masa depan untuk lebih mengutamakan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai lembaga Ornop yang punya komitmen kuat dalam penanggulangan kemiskinan. [selengkapnya...]
 
"Kerjasama Antar-Daerah: Kasus Sekber Kartamantul", International Workshop on Local Co-Creation, Ritsumeikan University, Kyoto
14 November 2009
Di tengah program pelatihan TOT Perencanaan Pembangunan yang diadakan oleh Bappenas bersama Ritsumeikan University, saya mendapat kehormatan untuk menyajikan materi tentang Local Co-Creation di Kyoto, Jepang. Saya mengangkat sesuatu yang saya ketahui yaitu tentang kasus Sekber Kartamantul yang sedikit-banyak telah berhasil mewujudkan sebuah kerjasama antar Pemda dalam penanganan sampah. Saya harus berterima kasih kepada Pak Ferry Anggoro, pelaksana harian di Sekber Kartamantul, dan Prof. Achmad Djunaedi, mantan Kepala Bappeda Provinsi DI Jogjakarta, yang memberikan sejumlah data dan informasi untuk paparan saya di Kyoto ini. Sebagian besar bentuk kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pelayanan publik di Jepang telah berjalan sangat baik seperti banyak terlihat di negara-negara maju. Namun dari paparan ini saya juga mendapatkan banyak masukan dari peserta seminar mengenai pentingnya tindakan nyata bagi penyempurnaan sistem pelayanan publik di Indonesia. [selengkapnya...]
 
Isu Fragmentasi dan Akuntabilitas dalam Kebijakan Publik setelah Desentralisasi, CPPM, Bangalore, India, 10-12 Agustus 2009
14 Agustus 2009
Masalah fragmentasi dan akuntaiblitas kebijakan publik di Indonesia setelah desentralisasi merupakan topik yang saya sajikan dalam "Fourth International Conference on Public Policy and Management" di Indian Institute of Management Bangalore (IIMB), India. Dunia internasional kebanyakan menyambut baik demokratisasi politik yang berjalan di Indonesia setelah sukses melaksanakan Pilpres dan Pilkada sejak tahun 2004. Indonesia juga kembali muncul dalam radar kekuatan ekonomi baru setelah relatif bisa bertahan dari krisis ekonomi global sejak pertengahan 2008 karena tidak lagi banyak tergantung kepada komoditas ekspor. Tetapi mengapa semua indikator makro ekonomi itu seolah-olah terlepas dari indikator mikro, dan kehidupan rakyat kecil tetap saja menyedihkan dan bahkan lebih terpuruk? Mengapa kemakmuran rakyat di daerah tetap tidak bisa meningkat?  Jawabannya terletak pada proses kebijakan publik dalam sistem demokratis yang kini lebih terfragmentasi dengan akuntabilitas kebijakan yang rendah sehingga tidak berhasil menjawab kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. [selengkapnya...]
 
Politik Penganggaran: Kendala Pokok Kurangnya Efektivitas Anggaran dan Paket Stimulus, Seminar IRSA, Bogor
23 Juli 2009
Setelah melihat tanda-tanda bahwa Indonesia akan terimbas oleh krisis ekonomi global, pemerintah bertindak dengan merencanakan alokasi dana stimulus sebesar Rp 73,3 triliun. Dana ini akan dialokasikan untuk sektor infrastruktur, UMKM, pendidikan, kesehatan dan sektor-sektor lain yang dipandang akan bisa menciptakan lapangan kerja baru. Ini bisa dimengerti karena krisis ekonomi global diperkirakan akan menghempaskan sekitar tiga juga orang pekerja yang akan menjadi penganggur. Masalahnya, apakah alokasi dana publik itu akan benar-benar efektif untuk menciptakan lapangan kerja baru? Jika mengingat proses penganggaran publik yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah, memang tidak mudah untuk menjawab persoalan ini. [selengkapnya...]
 
Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik setelah Pilkada Langsung
21 April 2009
Pilkada langsung menjadi bagian dari dinamika perumusan kebijakan publik di daerah saat ini. Di satu pihak, Pilkada langsung memang membuat suasana politik di daerah menjadi hidup dan ini jelas merupakan kemajuan demokrasi yang signifikan di Indonesia. Tetapi di lain pihak mekanisme Pilkada langsung yang cenderung disikapi hanya sebagai demokrasi prosedural menjadi tantangan yang sangat berat bagi perumusan kebijakan publik di daerah. Keluhan mengenai intervensi Parpol dan elit politik yang berlebihan kepada proses perumusan kebijakan sudah lama terdengar. Kini masalah pokok yang menghambat pencapaian tujuan demokrasi yang substansial adalah adanya politik uang yang dilakukan secara terselubung atau terang-terangan. Pada saat yang sama korupsi politik merupakan salah satu agenda masalah yang sulit dipecahkan di Indonesia. Tulisan ini mengangkat dua kasus di daerah yang diharapkan akan memperjelas bagaimana sesungguhnya dinamika kebijakan yang terjadi. Artikel saya kirimkan ke panitia Konferensi Administrasi Negara yang Kedua di Surabaya. [selengkapnya...]
 
Bedah buku Desentralisasi Fiskal, 7 Agustus 2008
02 Agustus 2008

By kumoro | August 11, 2008

Walaupun tidak dihadiri oleh semua mahasiswa MAP-UGM karena jadwal waktunya yang kurang menyenangkan, jam 14.00, bedah buku saya yang berjudul “Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004″, relatif berjalan dengan baik. Banyak peserta yang antusias mengajukan berbagai pertanyaan tentang implikasi kebijakan dari desentralisasi fikal yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kesimpulan pokok dari buku yang berasal dari disertasi ini tampaknya masih sahih, bahwa desentralisasi fiskal baru bisa memenuhi tujuan politik tetapi belum bisa memenuhi tujuan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat.

deskripsi-umum-sejarah-desentralisasi-fiskal.pdf

[selengkapnya...]



 
   Copyright © 2020 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.