Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
September 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Arsip Artikel



Politik Penganggaran: Kendala Pokok Kurangnya Efektivitas Anggaran dan Paket Stimulus, Seminar IRSA, Bogor
23 Juli 2009
Setelah melihat tanda-tanda bahwa Indonesia akan terimbas oleh krisis ekonomi global, pemerintah bertindak dengan merencanakan alokasi dana stimulus sebesar Rp 73,3 triliun. Dana ini akan dialokasikan untuk sektor infrastruktur, UMKM, pendidikan, kesehatan dan sektor-sektor lain yang dipandang akan bisa menciptakan lapangan kerja baru. Ini bisa dimengerti karena krisis ekonomi global diperkirakan akan menghempaskan sekitar tiga juga orang pekerja yang akan menjadi penganggur. Masalahnya, apakah alokasi dana publik itu akan benar-benar efektif untuk menciptakan lapangan kerja baru? Jika mengingat proses penganggaran publik yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah, memang tidak mudah untuk menjawab persoalan ini. [selengkapnya]
 
TIK untuk Pelayanan Publik
30 Juni 2009
Banyak orang salah tafsir bahwa e-government dapat tercipta cukup dengan mengadakan TIK dan memahami teknologinya. Praktik yang sesungguhnya dalam organisasi pemerintahan ternyata menunjukkan bahwa masalahnya jauh lebih kompleks. Itulah sebabnya daerah-daerah yang berhasil menerapkan e-government untuk pelayanan publik di Indonesia tidak begitu banyak. Pemahaman mengenai sistem sosial, organisasi Pemda dan masyarakat sebagai pengguna akan sangat menentukan keberhasilan penerapan e-gov untuk pelayanan publik. [selengkapnya]
 
Kebijakan Fiskal: Perspektif Ekonomi
20 Juni 2009
Perspektif ilmu ekonomi terhadap kebijakan fiskal pada umumnya dilandasi dengan teori ekonomi makro. Sebagian orang mungkin meragukan keampuhan instrumen fiskal dalam mengendalikan dan menunjang pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Teori yang sangat erat kaitannya dengan John Maynard Keynes ini banyak diragukan oleh kaum kapitalis. Tetapi krisis global yang dipicu oleh ambruknya sistem finansial di Amerika Serikat pada tahun 2008 telah membalikkan keadaan karena kebijakan fiskal mungkin masih sangat ampuh untuk mengatasi situasi krisis. [selengkapnya]
 
Indikator Moneter
20 Juni 2009
Dasar teori tentang moneter mutlak diperlukan bagi setiap perumus kebijakan di bidang keuangan publik. Unsur-unsur teori akan mencakup banyak hal, mulai dari soal jumlah uang beredar (money supply), pengendalian inflasi, mekanisme perbankan, fungsi bank sentral, hingga soal neraca pembayaran dan nilai tukar mata uang. Pesimisme dunia tentang regulasi di sektor finansial yang selalu terlambat mengatasi krisis sudah banyak diungkapkan. Dalam bukunya yang berjudul The New Paradigm for Financial Market, spekulan ulung George Soros yang konon sudah bertobat pernah berujar bahwa pasar finansial hanya akan beralih dari satu krisis ke krisis lain berikutnya. Tetapi, dalam sistem ekonomi yang sangat terbuka dengan tingkat monetisasi yang demikian tinggi, mustahil untuk mengesampingkan sektor finansial begitu saja. Yang diperlukan tentu adalah regulasi agar dampak buruknya bisa dikendalikan. [selengkapnya]
 
Pokok Pikiran untuk RPJMN 2010-2014 Bab Desentralisasi, Lokakarya GTZ, Novotel Bogor, 17 Juni 2009
17 Juni 2009
Selain disahkan pada waktu yang relatif terlambat, banyak kelemahan yang terdapat di dalam substansi RPJMN periode 2005-2009. Dapat dimaklumi karena inilah dokumen rencana jangka-menengah yang untuk pertama kalinya tidak dibuat oleh MPR seperti halnya sistem GBHN yang telah berlaku lebih dari tiga dasawarsa. Tetapi dengan semakin mapannya demokrasi dan tuntutan akan rencana pembangunan yang mampu mengakomodasi kepentingan publik, proses penyusunan RPJMN untuk periode 2010-2014 harus disiapkan dengan lebih matang. Bersama Dr.Antonius Tarigan, Kasubdit Kelembagaan Direktorat Otda Bappenas, saya menyajikan butir-butir pokok pikiran mengenai RPJMN khusus bab tentang desentralisasi dalam sebuah lokakarya GTZ yang kebanyakan melibatkan project officer dan konsultan untuk bidang desentralisasi dan governance. [selengkapnya]
 
"Survei Politik", Kedaulatan Rakyat, 10 Juni 2009
10 Juni 2009
Salah satu fenomena yang menambah gegap-gempitanya kampanye Capres di Indonesia adalah publikasi survei. Masing-masing lembaga survei mengklaim bahwa mereka adalah lembaga independen dan metode surveinya dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi kemunculan berbagai macam bentuk polling, jajak-pendapat, hitung-cepat, exit polls, dan sebagainya yang sering beriringan dengan masa-masa kampanye itu membuat khalayak curiga bahwa kesemuanya tidak lebih hanya merupakan alat untuk menarik simpati calon pemilih. Dengan kata lain, survei politik tidak ada bedanya dengan sarana kampanye. Betulkah asumsi yang apriori tersebut? [selengkapnya]
 
"Menilai Situs Jejaring Sosial Secara Adil", majalah e-Indonesia, Juni 2009
29 Mei 2009
Demam Facebook (FB) mengkhawatirkan banyak orang. Di banyak kantor, orang asyik mengakses situs jejaring sosial ini pada jam-jam kerja. Sementara itu, sudah muncul banyak kasus yang menunjukkan penyalahgunaan informasi yang diunggah di FB. Kecepatan akses dan fitur-fitur interaktifnya yang lengkap membuat peningkatan jumlah pengguna FB melesat, jauh melampaui banyak situs jejaring sosial lainnya. Tetapi apabila sekarang sebagian ulama mengharamkan akses ke FB, apakah sebenarnya yang dikhawatirkan? Betulkah situs jejaring sosial semata-mata membawa pengaruh negatif? Banyak hal yang sesungguhnya belum terungkap dari semua fitur dan kemungkinan yang didapat dari situs jejaring sosial. [selengkapnya]
 
Naskah Akademik RPJMN Bidang Desentralisasi 2010-2014
28 Mei 2009
Apa saja yang telah dicapai dari kebijakan desentralisasi selama lima tahun menjelang pergantian pemerintahan sekarang ini? Apa saja isu-isu mutakhir yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan kebijakan desentralisasi? Apa tantangan untuk lima tahun ke depan? Ini adalah sebagian dari pertanyaan mendasar yang harus dijawab untuk menyusun RPJMN bidang desentralisasi periode 2010-2014. Bersama tim konsultan GTZ-CIDA-Bappenas saya mencoba menuangkannya dalam sebuah naskah akademik untuk dipertimbangkan oleh para perumus kebijakan, pemangku kepentingan dan khalayak. Argumentasinya didasarkan pada data sekunder mutakhir serta serangkaian Diskusi Kelompok Terarah bersama para pemangku kepentingan. Masih banyak yang akan terus diperbaiki dalam naskah ini, tetapi sebagian besar gagasan dasar telah disajikan secara komprehensif. [selengkapnya]
 
Strategi Profesionalisme Sekwan, hotel Inna-Garuda, Jogja.
23 Mei 2009

Setelah reformasi politik mengubah secara signifikan pola hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif di daerah, peran Sekwan (Sekretariat Dewan) menjadi sangat penting. Di satu sisi, banyak orang yang menuding bahwa Sekwan menjadi semacam pintu masuk bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh para anggota dewan karena korupsi bisa terjadi karena dukungan administratif Sekwan. Tetapi di sisi lain, banyak pula orang yang prihatin bahwa Sekwan sering menjadi bulan-bulanan konflik kepentingan antara legislatif dan eksekutif di daerah. Oleh sebab itu,  pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme para pegawai di jajaran Sekwan menjadi sangat penting sekarang dan di masa-masa mendatang.

[selengkapnya]
 
Budaya Kinerja, Diskusi Terbatas LAN, hotel Sahira, Bogor.
15 Mei 2009
Meskipun sudah banyak upaya pembenahan pola-pikir (mindset) dalam manajemen pelayanan publik, persepsi khalayak tentang kualitas pelayanan publik di Indonesia masih buruk. Mengapa? Jika di negara-negara yang relatif lebih maju gonjang-ganjing politik tidak sampai berpengaruh kepada kinerja birokrasi publik dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, di Indonesia intervensi politik justru sangat mengganggu kinerja birokrasi publik. Apa yang harus dilakukan? Salah satu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini terletak pada budaya kinerja diantara para pejabat dan pegawai pemerintah di Indonesia. Oleh Deputi bidang Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, Lembaga Administrasi Negara (LAN), saya diundang sebagai narasumber dalam diskusi terbatas di Bogor. Mudah-mudahan kampanye tentang budaya kinerja yang dilakukan oleh LAN akan menunjukkan hasil
[selengkapnya]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.