Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Februari 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
 

Arsip Artikel



PP No.26 th 2008 tentang Tata-Ruang Wilayah Nasional
14 Juli 2008

By kumoro | July 14, 2008

 

Peraturan ini merupakan upaya untuk merinci hal-hal teknis menyangkut tata-ruang nasional sesuai dengan amanat UU No.26 th 2007 tentang Reencana Tata-Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Tuntutan kebijakan baru mengenai tata-ruang juga mengharuskan penggantian terhadap produk peraturan yang lama, yaitu PP No.47/1997 yang telah berlaku selama 10 tahun belakangan ini. Diharapkan bahwa produk peraturan baru ini benar-benar dapat dilaksanakan sebagai pedoman pengembangan rencana spasial di Indonesia.

pp-no26-th-2008-ttg-tata-ruang-nasional.pdf

[selengkapnya]
 
Permenkeu No.64 th 2008 ttg Standar Biaya Umum Anggaran tahun 2009
14 Juli 2008
Salah satu penyebab mengapa sistem penganggaran kinerja tidak dapat diterapkan dengan baik ialah tidak adanya Analisis Biaya yang dapat dipertanggungjawabkan. Analisis Biaya juga tidak jelas karena Standar Biaya Umum tidak ada dan tidak disesuaikan dengan kondisi lokal. Masalah inilah yang antara lain dicoba dipecahkan dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum ini. Diharapkan bahwa untuk selanjutnya pemerintah melalui Departemen Keuangan akan selalu meng-update data tentang standar biaya yang berlaku bagi semua daerah untuk penyusunan anggaran tahun yang akan datang. [selengkapnya]
 
PP No.8 th 2008 ttg Tahapan & Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10 Juli 2008

By kumoro | July 10, 2008

 

Setelah dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah, mekanisme perencanaan pembangunan kini lebih banyak mengandalkan sumberdaya manusia dari daerah. Masalahnya, banyak dari rencana pembangunan itu yang tidak diawasi, dikendalikan, dan dievaluasi sebagaimana mestinya untuk masukan bagi program pembangunan berikutnya. PP ini tampaknya dimaksudkan untuk mengatasi kekosongan produk peraturan mengenai hal ini. Bagaimana pelaksanaan dari PP ini dalam praktik, tentu masih merupakan soal lain.

pp-no-8-2008-tentang-tahapan-dan-evaluasi-renbang-daerah.pdf

[selengkapnya]
 
Perkembangan Sistem Informasi Modern
10 Juli 2008

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dasawarsa terakhir berkembang begitu cepat. Ketika pada tahun 1994 saya menerbitkan buku Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi Publik, rasanya sudah banyak yang bisa dilakukan dengan teknologi informasi. Namun ketika itu pun penggunaan TI dalam organisasi publik masih berjalan dengan sangat lambat. Sekarang ini, keterlambatan penggunaan TI dalam organisasi publik itu semakin mencolok jika dibandingkan dengan organisasi swasta. Inilah yang seharusnya sudah lama disadari oleh para manajer publik di Indonesia. Beberapa terobosan memang telah dilakukan oleh para pejabat dan pembuat keputusan dalam organisasi pemerintah, tetapi masih banyak hal lagi yang harus dilakukan.

perkembangan-sistem-informasi-modern.pdf

[selengkapnya]
 
Data vs. Informasi, 3 Juli 2008
02 Juli 2008
Apa bedanya antara data dan informasi? Bagaimana implikasinya terhadap penciptaan Sistem Informasi Manajemen yang modern?
data-dan-informasi.pdf [selengkapnya]
 
Pengembangan E-gov: Studi ttg UPIK di Jogja dan E-Procurement di Surabaya, Konferensi Adm Negara, 28 Juni 2008
28 Juni 2008

By kumoro | June 28, 2008

 

Apakah benar bahwa pengembangan e-government menghadapi banyak kendala di daerah? Faktor apa saja yang sebenarnya dihadapi dalam upaya efisiensi pelayanan publik? Mengapa transparansi pelayanan publik tidak bisa ditingkatkan dengan strategi manajemen publik yang konvensional? Pertanyaan-pertanyaan ini hendak dijawab dengan makalah yang merangkum studi kasus pengembangan sistem UPIK di kota Jogja dan E-procurement di Surabaya yang disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara ini. Banyak hal yang sebenarnya dapat diperbaiki dengan teknologi informasi, tetapi pola-pikir dan budaya organisasi publik yang salah seringkali menjadi penghambat untuk melakukan terobosan dengan teknologi informasi.

pengembangan-e-government-dalam-peningkatan-transparansi-pelayanan-publik.pdf

[selengkapnya]
 
Hak dan Kewajiban dalam Sistem Ekonomi
23 Juni 2008
Apabila diasumsikan bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan kegiatan produksi dan memenuhi kebutuhan konsumsi, mengapa selalu saja terdapat konflik mengenai pemenuhan kebutuhan di dalam masyarakat? Inilah salah satu topik filsafat ekonomi yang perlu dibahas secara tuntas dalam kuliah Etika Bisnis. Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari sekeping uang [selengkapnya]
 
Bisnis dan Hubungan Industrial
23 Juni 2008
Masalah hubungan industrial selalu merupakan topik hangat dalam sistem ekonomi yang terbuka dan demokratis. Isu-isu yang berkembang dalam hal ini bermula dari upaya setiap negara untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru, keseimbangan hak dan kewajiban antara buruh dan perusahaan, pemberian upah yang manusiawi, hingga masalah-masalah lebih rumit seperti insider tradings, industrial moral [selengkapnya]
 
“Hubungan Fiskal Antar-Jenjang Pemerintahan”, Seminar Indonesia-Malaysia
26 Mei 2008
Sebagai dua negara serumpun yang bertetangga, Malaysia dan Indonesia sebenarnya bisa saling belajar. Kedua negara ini punya potensi yang terpendam dan tengah berubah sangat dinamis. Paper yang disajikan dalam seminar Indonesia-Malaysia Update ini menyajikan tema hubungan keuangan antar-jenjang pemerintahan, sebuah tema yang bagi kedua negara bisa saling belajar. Perumus kebijakan di Malaysia bisa belajar dari
hubungan-fiskal-antar-jenjang-pemerintahan-malaysia-dan-indonesia.pdf [selengkapnya]
 
Kendala Implementasi dalam Kebijakan Konversi Minyak Tanah
09 Mei 2008
Kenaikan harga minyak tanah yang menggila betul-betul membuat pening kepala para perumus kebijakan publik di Indonesia. Masalahnya adalah bahwa kenaikan harga minyak yang sudah mencapai lebih dari US$ 120 per barel itu akan mengharuskan pemerintah untuk membuat pilihan-pilihan yang sulit. Sementara itu kepanikan karena dana APBN yang tersedot untuk subsidi minyak di dalam negeri menghasilkan banyak kebijakan yang dilaksanakan tanpa persiapan yang memadai. Kebijakan konversi bahan-bakar rumah tangga dari minyak tanah ke gas elpiji adalah merupakan contoh yang jelas betapa sebuah kebijakan yang dirumuskan tanpa memperhitungkan kendala implementasi akan banyak menemui kegagalan.

[selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.