Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
September 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Arsip Artikel



Pengembangan E-gov: Studi ttg UPIK di Jogja dan E-Procurement di Surabaya, Konferensi Adm Negara, 28 Juni 2008
28 Juni 2008

By kumoro | June 28, 2008

 

Apakah benar bahwa pengembangan e-government menghadapi banyak kendala di daerah? Faktor apa saja yang sebenarnya dihadapi dalam upaya efisiensi pelayanan publik? Mengapa transparansi pelayanan publik tidak bisa ditingkatkan dengan strategi manajemen publik yang konvensional? Pertanyaan-pertanyaan ini hendak dijawab dengan makalah yang merangkum studi kasus pengembangan sistem UPIK di kota Jogja dan E-procurement di Surabaya yang disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara ini. Banyak hal yang sebenarnya dapat diperbaiki dengan teknologi informasi, tetapi pola-pikir dan budaya organisasi publik yang salah seringkali menjadi penghambat untuk melakukan terobosan dengan teknologi informasi.

pengembangan-e-government-dalam-peningkatan-transparansi-pelayanan-publik.pdf

[selengkapnya]
 
Hak dan Kewajiban dalam Sistem Ekonomi
23 Juni 2008
Apabila diasumsikan bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan kegiatan produksi dan memenuhi kebutuhan konsumsi, mengapa selalu saja terdapat konflik mengenai pemenuhan kebutuhan di dalam masyarakat? Inilah salah satu topik filsafat ekonomi yang perlu dibahas secara tuntas dalam kuliah Etika Bisnis. Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari sekeping uang [selengkapnya]
 
Bisnis dan Hubungan Industrial
23 Juni 2008
Masalah hubungan industrial selalu merupakan topik hangat dalam sistem ekonomi yang terbuka dan demokratis. Isu-isu yang berkembang dalam hal ini bermula dari upaya setiap negara untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru, keseimbangan hak dan kewajiban antara buruh dan perusahaan, pemberian upah yang manusiawi, hingga masalah-masalah lebih rumit seperti insider tradings, industrial moral [selengkapnya]
 
“Hubungan Fiskal Antar-Jenjang Pemerintahan”, Seminar Indonesia-Malaysia
26 Mei 2008
Sebagai dua negara serumpun yang bertetangga, Malaysia dan Indonesia sebenarnya bisa saling belajar. Kedua negara ini punya potensi yang terpendam dan tengah berubah sangat dinamis. Paper yang disajikan dalam seminar Indonesia-Malaysia Update ini menyajikan tema hubungan keuangan antar-jenjang pemerintahan, sebuah tema yang bagi kedua negara bisa saling belajar. Perumus kebijakan di Malaysia bisa belajar dari
hubungan-fiskal-antar-jenjang-pemerintahan-malaysia-dan-indonesia.pdf [selengkapnya]
 
Kendala Implementasi dalam Kebijakan Konversi Minyak Tanah
09 Mei 2008
Kenaikan harga minyak tanah yang menggila betul-betul membuat pening kepala para perumus kebijakan publik di Indonesia. Masalahnya adalah bahwa kenaikan harga minyak yang sudah mencapai lebih dari US$ 120 per barel itu akan mengharuskan pemerintah untuk membuat pilihan-pilihan yang sulit. Sementara itu kepanikan karena dana APBN yang tersedot untuk subsidi minyak di dalam negeri menghasilkan banyak kebijakan yang dilaksanakan tanpa persiapan yang memadai. Kebijakan konversi bahan-bakar rumah tangga dari minyak tanah ke gas elpiji adalah merupakan contoh yang jelas betapa sebuah kebijakan yang dirumuskan tanpa memperhitungkan kendala implementasi akan banyak menemui kegagalan.

[selengkapnya]
 
Silabus Kuliah Etika Administrasi Negara
02 Mei 2008

By kumoro | May 29, 2008

 

Silabus ini disusun sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk mengikuti kuliah. Dimungkinkan bahwa muatan kuliah ada yang berbeda dari yang telah terjabar di dalam silabus. Kasus-kasus yang diangkat mungkin juga terus berkembang sesuai dengan isu-isu aktual. Karena itu diharapkan mahasiswa tetap aktif untuk mencari sumber-sumber informasi lain yang relevan dengan kuliah ini.

silabus-etika-an.pdf

[selengkapnya]
 
Silabus Kebijakan Publik
02 Mei 2008

By kumoro | May 29, 2008

 

Silabus ini adalah pembaruan (up-date) dari yang pernah digunakan pada semester II tahun akademik 2006-2007. Kasus-kasus baru terus akan ditambahkan sebagai bahan pembelajaran bagi para mahasiswa. Karena itu partisipasi aktif mahasiswa dalam diskusi tentang kasus dan bahan-bahan baru yang relevan dengan kuliah Kebijakan Publik sangat diharapkan.
silabus-kebijakan-publik.pdf

[selengkapnya]
 
Pengaruh Buruk Korupsi di Negara-negara Berkembang
29 April 2008
Karena begitu banyaknya pola perilaku korup yang sudah dianggap biasa sedangkan pemberantasannya sangat sulit, sebagian masyarakat menyikapi korupsi secara permisif. Tetapi yang sering tidak disadari ialah bahwa akibat dari korupsi yang sudah mendarah-daging dalam sistem ekonomi akan sangat buruk. Bukan saja bagi citra birokrasi pemerintah, tetapi bagi bangsa yang bersangkutan. Tidak ada pilihan lagi. Korupsi [selengkapnya]
 
“Budaya Suap”, Kedaulatan Rakyat, 25 April 2008
25 April 2008

By kumoro | April 25, 2008

Artikel tentang Budaya Suap ini muatannya sebenarnya sudah saya sampaikan dalam berbagai kesempatan seminar, lokakarya, kuliah, dan sebagainya. Tetapi saya melihat dalam karut-marut tentang persoalan korupsi di Indonesia, menyadari kesalahan umum tentang budaya suap (atau lebih tepatnya budaya korupsi) tetap sangat penting. Betapapun, pemberantasan korupsi perlu tindakan kolektif. Dan tindakan kolektif itu bermula dari penyadaran kolektif pada semua unsur bahwa budaya suap adalah musuh kita bersama.
[selengkapnya]
 
Belajar dari Kegagalan Implementasi Kebijakan BLT
23 April 2008

By kumoro | April 23, 2008

 

Harga minyak di pasar internasional pada bulan April 2008 ini sudah mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah. Bagi pemerintah, tampaknya tidak ada pilihan lain kecuali menaikkan harga BBM di dalam negeri sekalipun risikonya adalah popularitas presiden sebagai taruhan. Lalu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk meredam dampak negatif dari kebijakan semacam itu terhadap ekonomi masyarakat? Apakah mesti diterapkan kebijakan BLT seperti pernah dilakukan pada tahun 2005 yang sangat banyak penyimpangan itu? Kasus untuk kuliah Kebijakan Publik berikut ini kiranya dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak mengenai kegagalan implementasi dari suatu kebijakan yang dirumuskan secara tergesa-gesa dengan persiapkan yang serampangan.
tugas-25-april-2008-implementasi-blt.pdf

[selengkapnya]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.