• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
• 16
• 17
• 18
• 19
• 20
• 21
• 22
• 23
• 24
• 25
• 26
• 27
• 28
• 29
• 30
• 31
• 32
• 33
• 34
• 35
• 36
• 37
• 38
• 39
• 40
• 41
• 42
• 43
• 44

By kumoro | July 14, 2008

Ketentuan mengenai manajemen aset publik sudah diatur dengan sangat rinci di dalam PP No.6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Di dalamnya sudah terdapat 10 fungsi manajemen aset publik, yaitu: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Bentuk-bentuk pemanfaatan aset publik juga sudah mengakomodasi berbagai kemungkinan seperti pembelian, sewa, pinjam-pakai, kerjasama pemanfaatan, hingga bangun-guna-serah (Built-Operate-Transfer, BOT) dan bangun-serah-guna (Built-Transfer-Operate).

Akan tetapi, ketentuan-ketentuan di dalam PP No.6 tahun 2006 tersebut tampaknya dirasa terlalu prosedural terutama terkait dengan kebutuhan untuk menarik investasi dari luar negeri. Banyak negara tetangga yang ternyata lebih liberal dalam investasi karena memberikan kemungkinan jangka waktu investasi yang relatif lama, yang tentu terkait dengan pengelolaan aset publik oleh para investor asing. Oleh sebab itu, peraturan tersebut kemudian direvisi dengan terbitnya PP No.38 tahun 2008.

pp-no6-th-2006.pdf

pp-no38-th-2008.pdf

By kumoro | July 14, 2008

Peraturan ini merupakan upaya untuk merinci hal-hal teknis menyangkut tata-ruang nasional sesuai dengan amanat UU No.26 th 2007 tentang Reencana Tata-Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Tuntutan kebijakan baru mengenai tata-ruang juga mengharuskan penggantian terhadap produk peraturan yang lama, yaitu PP No.47/1997 yang telah berlaku selama 10 tahun belakangan ini. Diharapkan bahwa produk peraturan baru ini benar-benar dapat dilaksanakan sebagai pedoman pengembangan rencana spasial di Indonesia.

pp-no26-th-2008-ttg-tata-ruang-nasional.pdf

By kumoro | July 10, 2008

Setelah dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah, mekanisme perencanaan pembangunan kini lebih banyak mengandalkan sumberdaya manusia dari daerah. Masalahnya, banyak dari rencana pembangunan itu yang tidak diawasi, dikendalikan, dan dievaluasi sebagaimana mestinya untuk masukan bagi program pembangunan berikutnya. PP ini tampaknya dimaksudkan untuk mengatasi kekosongan produk peraturan mengenai hal ini. Bagaimana pelaksanaan dari PP ini dalam praktik, tentu masih merupakan soal lain.

pp-no-8-2008-tentang-tahapan-dan-evaluasi-renbang-daerah.pdf

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dasawarsa terakhir berkembang begitu cepat. Ketika pada tahun 1994 saya menerbitkan buku Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi Publik, rasanya sudah banyak yang bisa dilakukan dengan teknologi informasi. Namun ketika itu pun penggunaan TI dalam organisasi publik masih berjalan dengan sangat lambat. Sekarang ini, keterlambatan penggunaan TI dalam organisasi publik itu semakin mencolok jika dibandingkan dengan organisasi swasta. Inilah yang seharusnya sudah lama disadari oleh para manajer publik di Indonesia. Beberapa terobosan memang telah dilakukan oleh para pejabat dan pembuat keputusan dalam organisasi pemerintah, tetapi masih banyak hal lagi yang harus dilakukan.

perkembangan-sistem-informasi-modern.pdf

By kumoro | June 28, 2008

Apakah benar bahwa pengembangan e-government menghadapi banyak kendala di daerah? Faktor apa saja yang sebenarnya dihadapi dalam upaya efisiensi pelayanan publik? Mengapa transparansi pelayanan publik tidak bisa ditingkatkan dengan strategi manajemen publik yang konvensional? Pertanyaan-pertanyaan ini hendak dijawab dengan makalah yang merangkum studi kasus pengembangan sistem UPIK di kota Jogja dan E-procurement di Surabaya yang disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara ini. Banyak hal yang sebenarnya dapat diperbaiki dengan teknologi informasi, tetapi pola-pikir dan budaya organisasi publik yang salah seringkali menjadi penghambat untuk melakukan terobosan dengan teknologi informasi.

pengembangan-e-government-dalam-peningkatan-transparansi-pelayanan-publik.pdf

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
• 16
• 17
• 18
• 19
• 20
• 21
• 22
• 23
• 24
• 25
• 26
• 27
• 28
• 29
• 30
• 31
• 32
• 33
• 34
• 35
• 36
• 37
• 38
• 39
• 40
• 41
• 42
• 43
• 44