|
|
| Kendala Implementasi dalam Kebijakan Konversi Minyak Tanah |
| 09 Mei 2008 |
Kenaikan harga minyak tanah yang menggila betul-betul membuat pening kepala para perumus kebijakan publik di Indonesia. Masalahnya adalah bahwa kenaikan harga minyak yang sudah mencapai lebih dari US$ 120 per barel itu akan mengharuskan pemerintah untuk membuat pilihan-pilihan yang sulit. Sementara itu kepanikan karena dana APBN yang tersedot untuk subsidi minyak di dalam negeri menghasilkan banyak kebijakan yang dilaksanakan tanpa persiapan yang memadai. Kebijakan konversi bahan-bakar rumah tangga dari minyak tanah ke gas elpiji adalah merupakan contoh yang jelas betapa sebuah kebijakan yang dirumuskan tanpa memperhitungkan kendala implementasi akan banyak menemui kegagalan.
[selengkapnya] |
| |
| Silabus Kuliah Etika Administrasi Negara |
| 02 Mei 2008 |
By kumoro | May 29, 2008
Silabus ini disusun sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk mengikuti kuliah. Dimungkinkan bahwa muatan kuliah ada yang berbeda dari yang telah terjabar di dalam silabus. Kasus-kasus yang diangkat mungkin juga terus berkembang sesuai dengan isu-isu aktual. Karena itu diharapkan mahasiswa tetap aktif untuk mencari sumber-sumber informasi lain yang relevan dengan kuliah ini.
silabus-etika-an.pdf
[selengkapnya] |
| |
| Silabus Kebijakan Publik |
| 02 Mei 2008 |
By kumoro | May 29, 2008
Silabus ini adalah pembaruan (up-date) dari yang pernah digunakan pada semester II tahun akademik 2006-2007. Kasus-kasus baru terus akan ditambahkan sebagai bahan pembelajaran bagi para mahasiswa. Karena itu partisipasi aktif mahasiswa dalam diskusi tentang kasus dan bahan-bahan baru yang relevan dengan kuliah Kebijakan Publik sangat diharapkan.
silabus-kebijakan-publik.pdf
[selengkapnya] |
| |
| Pengaruh Buruk Korupsi di Negara-negara Berkembang |
| 29 April 2008 |
| Karena begitu banyaknya pola perilaku korup yang sudah dianggap biasa sedangkan pemberantasannya sangat sulit, sebagian masyarakat menyikapi korupsi secara permisif. Tetapi yang sering tidak disadari ialah bahwa akibat dari korupsi yang sudah mendarah-daging dalam sistem ekonomi akan sangat buruk. Bukan saja bagi citra birokrasi pemerintah, tetapi bagi bangsa yang bersangkutan. Tidak ada pilihan lagi. Korupsi
[selengkapnya] |
| |
| “Budaya Suap”, Kedaulatan Rakyat, 25 April 2008 |
| 25 April 2008 |
By kumoro | April 25, 2008
Artikel tentang Budaya Suap ini muatannya sebenarnya sudah saya sampaikan dalam berbagai kesempatan seminar, lokakarya, kuliah, dan sebagainya. Tetapi saya melihat dalam karut-marut tentang persoalan korupsi di Indonesia, menyadari kesalahan umum tentang budaya suap (atau lebih tepatnya budaya korupsi) tetap sangat penting. Betapapun, pemberantasan korupsi perlu tindakan kolektif. Dan tindakan kolektif itu bermula dari penyadaran kolektif pada semua unsur bahwa budaya suap adalah musuh kita bersama.
[selengkapnya] |
| |
| Belajar dari Kegagalan Implementasi Kebijakan BLT |
| 23 April 2008 |
By kumoro | April 23, 2008
Harga minyak di pasar internasional pada bulan April 2008 ini sudah mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah. Bagi pemerintah, tampaknya tidak ada pilihan lain kecuali menaikkan harga BBM di dalam negeri sekalipun risikonya adalah popularitas presiden sebagai taruhan. Lalu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk meredam dampak negatif dari kebijakan semacam itu terhadap ekonomi masyarakat? Apakah mesti diterapkan kebijakan BLT seperti pernah dilakukan pada tahun 2005 yang sangat banyak penyimpangan itu? Kasus untuk kuliah Kebijakan Publik berikut ini kiranya dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak mengenai kegagalan implementasi dari suatu kebijakan yang dirumuskan secara tergesa-gesa dengan persiapkan yang serampangan.
tugas-25-april-2008-implementasi-blt.pdf
[selengkapnya] |
| |
| Peraturan Pemerintah No.19 th 2008 tentang Kecamatan |
| 21 April 2008 |
By kumoro | April 21, 2008
Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah dan tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pelayanan umum di tingkat kecamatan. Penegasan ini dapat diperoleh dari PP yang baru mengenai kecamatan ini. Selain itu, PP ini juga memuat penjelasan lebih rinci tentang tata-cara pemekaran kecamatan apabila dipandang perlu oleh para pejabat di daerah.
pp-no19-th-2008-tentang-kecamatan.pdf
[selengkapnya] |
| |
| PP No.6 th 2008 tentang Pedoman Evaluasi Pemda |
| 03 April 2008 |
By kumoro | April 30, 2008
Kebijakan otonomi daerah mengakibatkan terciptanya begitu banyak kabupaten/kota baru karena pemekaran. Sayangnya, upaya pemekaran itu tidak disertai dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. PP ini antara lain keluar dengan semangat agar evaluasi terhadap daerah otonom dapat dilakukan secara sistematis berdasarkan kriteria yang objektif. Namun sekali lagi, penggunaan tata-cara evaluasi dan hasil evaluasinya sendiri akan sangat tergantung kepada komitmen para perumus kebijakan. Materi ini diperoleh dari www.legislasi.org.
pp-no6-th-2008-ttg-evaluasi-pemda.pdf
[selengkapnya] |
| |
| Permendagri No.1 th 2008 ttg Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan |
| 02 April 2008 |
| Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan fasilitas layanan umum dan proses urbanisasi yang berlangsung terus di semua daerah, strategi perencanaan untuk mengembangkan perkotaan menjadi salah satu tugas penting Pemda. Ibarat pekerjaan menggambar di kertas yang putih, merencanakan dari sesuatu yang belum ada akan sangat mudah. Tetapi merencanakan kawasan yang di dalamnya sudah berkembang berbagai fasilitas
[selengkapnya] |
| |
| Peraturan Pemerintah No.60/2008 ttg Sistem Pengendalian Intern Pemerintah |
| 02 April 2008 |
| Saturday, October 25th, 2008
Peraturan Pemerintah ini merupakan produk peraturan perundangan paling baru tentang mekanisme pengendalian dan pemeriksaan di dalam lembaga-lembaga pemerintah. Seandainya diterapkan dengan konsisten, ada banyak hal yang harus dibenahi di dalam lembaga-lembaga pengawas dan pemeriksa seperti BPK, BPKP, Inspektorat Daerah dan lembaga-lembaga lainnya.
[selengkapnya] |
|
| |
.jpg)
