Monitoring (pemantauan) adalah salah satu tahap penting yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Telaah yang menyangkut monitoring terhadap suatu kebijakan biasanya disebut juga studi implementasi. Belum banyak literatur yang ditulis oleh para pakar mengenai implementasi kebijakan, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun dari literatur yang sedikit itu pun diharapkan para mahasiswa bisa belajar banyak karena begitu pentingnya merancang kegiatan monitoring terhadap suatu kebijakan.
[selengkapnya]
Komponen Analisis Biaya-Manfaat
15 Desember 2010
Disamping harus mengetahui teknik-teknik untuk menghitung besaran manfaat dan biaya, analisis terhadap sebuah alternatif kebijakan publik hendaknya dilakukan dengan mengetahui berbagai tahapan sesuai dengan perspektif rasionalitas ekonomis yang benar. Oleh sebab itu, para analis kebijakan publik kecuali harus terampil menggunakan metode perhitungan Nilai Bersih Sekarang (Net Present Value, NPV), Tingkat Balikan Internal (Internal Rate of Return, IRR), serta kalkulasi lainnya, juga harus memahami tahapan analisis manfaat-biaya secara utuh. Dalam hal ini, teknik memperoleh proksi dengan harga bayangan (shadow pricing), kesediaan membayar (willingness to pay), analisis kepekaan (sensitivity analysis) dan analisis a fortiori, merupakan titik yang krusial untuk membuat perhitungan biaya-manfaat dari suatu kebijakan secara akurat atau setidaknya mendekati kenyataan.
[selengkapnya]
Peran Negara dalam Ekonomi Nasional, Analisis IS-LM
04 Desember 2010
Membahas berbagai macam teori ekonomi makro dari perspektif neo-klasik mungkin tidak menarik lagi bagi para mahasiswa tingkat lanjut di bidang ekonomi. Tetapi untuk melengkapi pemahaman tentang bagaimana pengaruh kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap keseimbangan ekonomi makro, saya masih merasa perlu untuk mendiskusikan model-model analisis Investment-Saving (IS) dan Liquidity Money (LM) yang pertama kali dikembangkan oleh Robert Hicks ini di kelas Magister Studi Kebijakan. Sebagian mahasiswa yang berlatar-belakang S1 ilmu ekonomi dan studi pembangunan memang sudah pernah mendapatkan materi ini. Tetapi sebagian besar peserta kuliah masih belum memahami logikanya dengan baik. Sebagai sebuah model, analisis IS-LM mungkin terlalu menyederhanakan rumitnya persoalan kebijakan fiskal dan moneter yang dihadapi oleh pemerintah. Tetapi setidaknya kerangka analisis ini dapat digunakan sebagai awal untuk memahami persoalan yang sesungguhnya di lapangan.
[selengkapnya]
Bisnis dan Konservasi Lingkungan
30 November 2010
Sebagai paket terakhir dari 12 kali kuliah Etika Bisnis di program Magister Manajemen UGM, saya membicarakan soal etika lingkungan di dalam bisnis. Perhatian para pelaku bisnis di Indonesia tampaknya masih sangat rendah dalam persoalan lingkungan. Demikian pula, pemerintah juga masih cenderung melihat masalah lingkungan sebagai hal sekunder jika dibandingkan dengan kebutuhan menarik investasi dari perusahaan-perusahaan multi-nasional. Pada hal sebagai negara bahari Indonesia adalah salah satu negara yang akan sangat menderita akibat naiknya paras air laut yang disebabkan oleh pemanasan global. Banyak contoh kasus yang dapat ditunjukkan di sini. Penderitaan suku Amugme dan Comoro di Papua yang diakibatkan oleh limbah penambangan oleh Freeport, atau penyakit sejenis Minamata yang dialami oleh masyarakat sekitar teluk Buyat akibat penambangan emas oleh Newmont, adalah sebagian dari kasus besar yang dapat disebut. Bersama mahasiswa MM saya membahas persoalan ini dengan harapan bahwa perhatian para pelaku bisnis mengenai dasar falsafah konservasi lingkungan dan ide-ide seperti internalisasi external costs bagi dampak lingkungan akan dapat dipahami dan dilaksanakan secara lebih konsisten di masa mendatang.
[selengkapnya]
Silabus Kebijakan Fiskal dan Moneter
27 November 2010
Lingkup pembahasan dalam kuliah Public Finance (Keuangan Negara, Pembiayaan Publik) demikian luas. Sebagian dosen mengajarkan kuliah ini dengan fokus pada model ekonomi makro untuk pembuatan kebijakan nasional. Sebagian memusatkan perhatian pada dua aspek pokok dari kebijakan keuangan negara, yaitu aspek fiskal dan moneter. Ada yang menekankan pada sistem penganggaran publik. Dan ada pula yang lebih menekankan pada PFM (Public Financial Management) dengan fokus pada administrasi perpajakan atau subsidi dan pertanggungjawaban keuangan yang baik di tingkat nasional maupun daerah. Bagi saya yang lebih penting adalah memastikan bahwa lingkup pembahasan itu sesuai dengan kebutuhan para mahasiswa, terutama untuk jenjang Strata-2. Saya menyajikan silabus di bawah judul Kebijakan Fiskal dan Moneter setidaknya agar para mahasiswa sejak awal sudah membaca buku-buku yang relevan dengan mata-kuliah ini.
[selengkapnya]
Kebijakan Pencegahan Korupsi, Kuliah Umum di Unesa Surabaya, 19 Nov 2010
23 November 2010
Memenuhi undangan seorang teman sejawat, saya mendapat kesempatan memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) untuk para mahasiswa Jurusan Administrasi Negara. Melihat antusiasme mahasiswa dan wacana yang berkembang tentang disiplin ilmu Administrasi Negara, saya melihat bahwa prospek perkembangan ilmu ini demikian bagus. Namun saya sekaligus melihat begitu banyaknya variasi minat, fokus perhatian, serta persepsi tentang lingkup ilmu administrasi negara. Rekan-rekan dosen di Unesa memberi saya topik klasik yang saya tulis dalam buku saya puluhan tahun yang lalu, yaitu tentang upaya pencegahan korupsi sebagai pokok bahasan dalam mata-kuliah Etika Administrasi Negara. Saya gembira dengan minat mahasiswa untuk mengikuti kuliah umum ini. Tetapi saya juga sekaligus khawatir bahwa mereka mungkin belum berhasil menangkap esensi dari persoalan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, sebuah persoalan yang sangat mendasar dan akan menentukan maju-mundurnya bangsa ini. Dengan pola pergaulan anak-anak muda jaman sekarang yang lebih kosmopolitan, arus informasi yang begitu pesat, dan latar-belakang sistem politik yang lebih demokratis, saya berharap bahwa para mahasiswa ini nantinya akan berhasil mengikis penyakit korupsi dari bumi Indonesia dan sekaligus menampilkan sosok perumus kebijakan dan manajer publik yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi.
[selengkapnya]
Etika Produksi dan Pemasaran
15 November 2010
Bagaimana caranya menjamin bahwa barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dapat memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat? Yang harus dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh produsen atau pelaku bisnis adalah Etika Produksi dan Pemasaran. Prinsip yang hendaknya diingat ialah bahwa semua orang pada dasarnya merupakan konsumen dan sekaligus produsen. Dengan demikian tanggungjawab di dalam menghasilkan suatu produk barang atau jasa yang berkualitas adalah tanggungjawab bersama. Oleh sebab itu, berbagai ekses negatif akibat pemakaian produk yang kualitasnya rendah atau bahkan berbahaya bagi masyarakat mestinya dapat dihindari jika setiap pelaku usaha memahami soal Etika Produksi dan Pemasaran serta melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. Saya membahas tema ini bersama para mahasiswa Magister Manajemen UGM, bukan hanya sekadar dengan memaparkan prinsip-prinsip dasar teorinya, tetapi juga dengan serangkaian contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia maupun di negara-negara lain.
[selengkapnya]
Mengembangkan Budaya Anti-Suap dalam Bisnis
02 November 2010
Dari berbagai fakta di lapangan maupun dari argumentasi teoretis, sudah jelas bahwa korupsi yang berbentuk suap (bribery, fraud, racketeering, embezzlement) dapat terjadi bukan hanya karena mental pejabat pemerintah yang korup tetapi juga karena pelaku usaha bisnis yang terbiasa menggunakan praktik-praktik tidak jujur. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa korupsi yang marak di Indonesia sebenarnya juga terjadi karena buruknya integritas para pelaku usaha atau bisnis. Susahnya, kebanyakan masyarakat di Indonesia juga menganggap bahwa ketika terjadi transaksi suap, kalangan bisnis adalah korban, bukan pelakunya. Terlebih lagi, banyak perusahaan di Indonesia yang menganggap bahwa menyuap untuk kepentingan memperoleh kontrak bisnis adalah hal yang biasa dan bahkan sebagian besar perusahaan memasukkan dana suap itu ke dalam overhead cost perusahaan. Untuk mencegah hal ini, pendekatan etis harus benar-benar mengubah paradigma secara radikal. Para pengusaha hendaknya sadar bahwa suap-menyuap bukanlah bagian dari "budaya" Indonesia. Akankah rakyat Indonesia berhasil menciptakan kesadaran ini? Inilah tantangan terbesar bagi para pelaku usaha sekarang ini.
[selengkapnya]
Suap dan Korupsi dalam Bisnis, Penjelasan Etis, Ekonomi dan Legal
01 November 2010
Definisi mengenai korupsi diantara orang awam di Indonesia cenderung mengesankan bahwa korupsi selalu dilakukan karena inisiatif para pejabat pemerintah, politisi atau siapa saja yang ada dalam posisi sebagai pejabat publik. Namun semestinya konsep korupsi (dari kata "com" dan "rumpere") menyangkut semua tindak kejahatan yang membelokkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam kenyataan kita lihat bahwa banyaknya pejabat yang melakukan manipulasi sebenarnya juga didorong oleh iming-iming dari para pelaku usaha. Motifnya jelas, yaitu supaya pejabat yang bersangkutan membelokkan kebijakan publik sehingga menguntungkan kegiatan bisnis mereka. Oleh sebab itu, diantara para mahasiswa yang sekaligus menjadi pelaku bisnis hendaknya terdapat pemahaman yang jelas mengenai akibat buruk dari aksi penyuapan yang banyak dilakukan. Betapapun, sebuah bangsa menjadi korup tidak hanya karena mental para pejabat pemerintahnya, tetapi juga karena kebiasaan buruk yang dilakukan oleh para pelaku usahanya.
[selengkapnya]
Indikator untuk Perencanaan Kebijakan Sosial
14 Oktober 2010
Untuk membuat rumusan kebijakan sosial yang baik para perumus kebijakan seringkali melupakan hal yang paling mendasar, yaitu mengenali dan menggunakan indikator masalah-masalah sosial. Indikator ini ada yang bersifat kuantitatif dan sudah tersedia di banyak lembaga statistik, dan ada yang bersifat kualitatif yang harus diperoleh dari banyak publikasi penelitian. Pengenalan terhadap indikator kemiskinan, misalnya, seringkali masih menjadi titik lemah dari pemahaman para perumus kebijakan. Akibatnya, bahkan untuk menghitung Indeks Gini, PQLI (Physical Quality Life Index), head-count measure, angka kemiskinan relatif, dsb, masih banyak yang belum paham. Saya berharap para mahasiswa S-2 Kebijakan Sosial Fisipol UGM tidak mengulangi kesalahan dalam perumusan kebijakan hanya karena kurangnya pemahaman terhadap indikator-indikator semacam ini.
[selengkapnya]
.jpg)
