|
|
| Undang-Undang No.2 th 2008 tentang Partai Politik |
| 23 Februari 2008 |
By kumoro | February 23, 2008
Courtesy of hukumham.info
uu-no2-th-2008-ttg-parpol.pdf
[selengkapnya] |
| |
| Instrumen Penilaian Mandiri untuk Pelayanan Publik di DIY |
| 23 Februari 2008 |
Studi ini merupakan kelanjutan dari studi BSPP (Baseline Survey untuk Pelayanan Publik) di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang didanai oleh Kemitraan untuk Pembaruan Tata-Pemerintahan (Partnerships for Governance Reform) pada akhir tahun 2007. Salah satu kelemahan dalam melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik adalah tidak adanya instrumen yang andal, mudah, dan dapat digunakan secara mandiri oleh para pejabat birokrasi publik. Karena itu instrumen yang dikembangkan dalam studi ini disusun sedemikian rupa sehingga memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Laporan yang disajikan di sini masih berupa draf dan sangat awal, karena itu masih akan banyak perubahan. Selain laporan kepada pihak Partnerships for Governance Reform, para peminat dapat memperoleh software dari instrumen penilaian yang dikembangkan dalam studi ini.
instrumen-untuk-pelayananan-publik-diy.pdf
[selengkapnya] |
| |
| “Pendataan Bencana Masih Lemah”, Jurnal Nasional, 15 Januari 2008 |
| 15 Januari 2008 |
By kumoro | January 21, 2008
Untuk merumuskan tindak-lanjut yang tepat terkait dengan proses pemulihan di wilayah bencana, sebuah lokakarya internasional diadakan di Jakarta. Judul dari acara itu adalah”International Workshop on Recovery: Experience from India, Sri Lanka and Indonesia”. Lokakarya ini diselenggarakan oleh UNDP Representative wilayah Asia Tenggara, melibatkan pembicara dari luar maupun dari dalam negeri dan para perumus kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Liputan media juga cukup lengkap. Salah satunya adalah yang dapat dilihat dari liputan wawancara berikut ini.
[selengkapnya] |
| |
| WK Homestay |
| 05 Januari 2008 |
|
[selengkapnya] |
| |
| “Anggaran untuk Bencana”, Kedaulatan Rakyat, 4 Januari 2008 |
| 04 Januari 2008 |
By kumoro | January 4, 2008
Tujuh kabupaten di Jawa Tengah dan 13 kabupaten di Jawa Timur mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Korban nyawa cukup banyak, dan tentu korban material tidak terhitung jumlahnya. Tetapi tampaknya pemerintah tidak sigap untuk mengatasi persoalan. Lebih menyedihkan lagi, pemerintah berdalih bahwa penanganan terbentur oleh kurangnya dana. Lalu ke mana alokasi dana siap-pakai yang selama ini dianggarkan dari APBN maupun dari APBD? Tulisan berikut mengulas betapa masalah penganggaran masih menjadi kendala utama dalam penanganan bencana di tanahair
[selengkapnya] |
| |
| Permendagri No.59 th. 2007 |
| 03 Januari 2008 |
By kumoro | January 6, 2008
Permendagri ini merupakan revisi beberapa ketentuan pokok dalam Permendagri No.16 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
permen-no59-2007.doc
[selengkapnya] |
| |
| Otomasi Pemda untuk Efisiensi Pelayanan Publik |
| 27 Desember 2007 |
By kumoro | December 27, 2007
Salah satu kendala dalam menciptakan pelayanan publik yang efisien, efektif dan responsif adalah rendahnya aplikasi teknologi informasi dalam sistem pelayanan. Disamping komitmen pejabat publik terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang rendah, begitu banyak kendala yang harus dihadapi oleh perumus kebijakan di dalam praktik. Secara umum, tahap pengembangan situs web Pemda dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: tahap informatif, interaktif, dan transaktif. Namun di dalam kenyataan sebagian besar situs web Pemda masih bersifat informatif, dan baru sedikit yang memulai tahapan interaktif. Belum ada yang sampai pada tahapan transaktif.
pertimbangan-otomasi-pemda.ppt
inovasi-kontrak-pelayanan-di-purworejo.pdf
[selengkapnya] |
| |
| Pembagian Kekuasaan dalam Negara |
| 18 Desember 2007 |
| Untuk mengelola kekuasaan secara demokratis dan adil di dalam entitas negara, sistem kawal dan imbang (checks and balances) mutlak diperlukan. Ada banyak konsep tentang sistem kawal dan imbang yang dikemukakan oleh para pemikir politik sejak abad ke-17, tapi salah satu yang terkenal adalah konsep “trias politica”, yaitu upaya memisahkan kekuasaan menjadi: eksekutif, legislatif, dan judikatif.
[selengkapnya] |
| |
| Manajemen Sistem Berbasis Komputer dalam Organisasi Publik |
| 15 Desember 2007 |
By kumoro | December 15, 2007
Organisasi publik di Indonesia kebanyakan masih ketinggalan dalam pengembangan sistem yang berbasis komputer. Ini terutama sangat terasa di tingkat daerah. Karena itu, para kader organisasi publik di daerah hendaknya memahami lebih baik manajemen sistem berbasis komputer yang semakin kompleks dan memerlukan spesialisasi pekerjaan yang rumit. Kuliah ini memberikan beberapa persoalan teknis yang dihadapi ketika manajer publik memutuskan untuk mengalihkan sistem yang sebelumnya bersifat manual dan mekanis ke dalam sistem berbasis Teknologi Informasi yang mengandalkan perangkat komputer.
manajemen-sistem.pdf
[selengkapnya] |
| |
| Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Systems) |
| 01 Desember 2007 |
By kumoro | December 1, 2007
Yang disebut Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Systems) adalah sistem pengolahan data yang dimaksudkan untuk menunjang proses perumusan kebijakan atau pembuatan keputusan bagi para manajer publik. Sistem ini terutama dimaksudkan untuk menyajikan data yang bersifat tidak terstruktur (unstructured). Tidak dapat dihindari bahwa para manajer publik, terutama di tingkat manajemen puncak seperti Gubernur atau Bupati/Walikota, harus bisa mengolah dan mencerna informasi yang terserak, terfragmentasi, dan tidak mungkin pengolahannya diserahkan kepada perangkat elektronik saja. Karena itu diperlukan identifikasi yang jelas mengenai jenis data yang diperlukan, kebutuhan analitisnya, serta keputusan-keputusan apa yang dapat ditunjang oleh informasi yang dihasilkan.
sistem-pendukung-keputusan.pdf
[selengkapnya] |
|
| |
.jpg)
