Majalah e-Indonesia, 6 Sep 2006, “Mengapa Sosialisasi TI di Kalangan PNS Berjalan Lamban?”
05 April 2007
Thursday, April 5th, 2007
Sudah begitu banyak keluhan disampaikan oleh masyarakat tentang buruknya pelayanan publik di Indonesia. Salah satu penyebab dari pelayanan publik yang kurang responsif ialah terlambatnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) diantara para PNS, sumberdaya manusia yang menjadi penggerak utama pelayanan publik. Tetapi mengapa sosialisasi TI di kalangan PNS begitu lamban? Sebagian pendapat mengatakan lemahnya kultur birokrasi publik […]
Manajemen Informasi diberikan sebagai salah satu mata kuliah pokok pada program studi S2 Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada. Kuliah pengantar ini membahas secara detil perbedaan pokok antara data dan informasi. Tugas penting dalam manajemen organisasi yang modern adalah mengolah informasi sehingga bisa menjadi penunjang yang baik bagi pembuatan keputusan. Kuliah juga membahas tentang arti pentingnya informasi sebagai aset dan sekaligus alat produksi yang vital bagi organisasi.
Akhir-akhir ini, begitu banyak forum yang membahas tentang good-governance di Indonesia. Tetapi sebagian besar forum tersebut tampaknya masih terhenti pada tataran konsep, apa yang dimaksud dengan tata-pemerintahan yang baik, apa yang semestinya dilakukan. Dalam kesempatan seminar Persadi di Pekanbaru ini, saya sengaja mengangkat topik empiris tentang hasil penelitian Governance Assessment 2006 serta pengalaman nyata memfasilitasi pembuatan “citizen charter” di daerah. Istilah citizen charter sering diterjemahkan sebagai “Kontrak Pelayanan”, “Maklumat Pelayanan”, atau “Janji Pelayanan”. Tetapi apapun istilah yang digunakan, penerapan citizen charter adalah salah satu terobosan yang bisa dilakukan untuk mempraktikkan good governance di Indonesia. Seminar yang diawali dengan pelantikan pengurus daerah Persadi provinsi Riau ini dihadiri oleh Ketua DPP Persadi Prof.Dr.Ir. Ginandjar Kartasasmita, Gubernur Riau, Walikota Pekanbaru, dan Prof. Dr. Eko Prasojo dari UI. citizen-charter-kemitraan-strategis-good-governance-dlm-pelayanan-publik.pdf
Program pemberantasan di bawah pemerintahan SBY-JK mengambil format baru dengan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Di Wonosobo, Jawa Tengah, peluncuran program ini dihadiri oleh tidak kurang dari 950 peserta yang meliputi para birokrat, anggota dewan, perangkat kecamatan, lurah desa dan anggota BPD serta semua jajaran birokrasi Pemda di kabupaten ini. Peluncuran PNPM juga ditandai dengan nota kesepahaman dengan Telkomsel untuk kerjasama sistem dialog interaktif antara pejabat Pemda dengan masyarakat luas. Hadir dalam kesempatan ini Bupati Wonosobo Drs HA Kholiq Arif, MSi beserta jajaran Pemda, Ketua DPRD Joko Wiyono BSc, dan seluruh aparat pemerintah daerah, para akademisi dari UGM dan UNS, beserta tamu undangan yang memadati aula kabupaten. Kesempatan seperti ini sangat baik untuk mengkomunikasikan sebuah program baru yang diharapkan akan merupakan terobosan dalam upaya pemberantasan kemiskinan di seluruh Indonesia. pembangunan-partisipatif-dalam-penanggulangan-kemiskinan.pdf
[selengkapnya]
Peluncuran Program PNPM, Wonosobo, 3 April 2007
02 April 2007
Program pemberantasan di bawah pemerintahan SBY-JK mengambil format baru dengan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Di Wonosobo, Jawa Tengah, peluncuran program ini dihadiri oleh tidak kurang dari 950 peserta yang meliputi para birokrat, anggota dewan, perangkat kecamatan, lurah desa dan anggota BPD serta semua jajaran birokrasi Pemda di kabupaten ini. Peluncuran PNPM juga ditandai dengan nota kesepahaman dengan Telkomsel untuk kerjasama sistem dialog interaktif antara pejabat Pemda dengan masyarakat luas. Hadir dalam kesempatan ini Bupati Wonosobo Drs HA Kholiq Arif, MSi beserta jajaran Pemda, Ketua DPRD Joko Wiyono BSc, dan seluruh aparat pemerintah daerah, para akademisi dari UGM dan UNS, beserta tamu undangan yang memadati aula kabupaten. Kesempatan seperti ini sangat baik untuk mengkomunikasikan sebuah program baru yang diharapkan akan merupakan terobosan dalam upaya pemberantasan kemiskinan di seluruh Indonesia. pembangunan-partisipatif-dalam-penanggulangan-kemiskinan.pdf
[selengkapnya]
8 Mei 2007; Konsekuensi dari Kabinet Semi-Parlementer
02 April 2007
Konsekuensi dari Kabinet Semi-Parlementer. Setelah menjadi bahan spekulasi selama berbulan-bulan, pada hari Senin, 7 Mei 2007, akhirnya presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan reshuffle kabinet yang kedua. Seperti dapat diduga, reshuffle ternyata tidak menyentuh tim ekonomi atau jajaran menteri yang terus mendapat sorotan kritik dari masyarakat. Sejak awal pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), tampak jelas bahwa sebenarnya presiden tersandera oleh sebuah sistem pembentukan kabinet yang bersifat semi-parlementer. Secara formal kabinet bersifat presidensial dan semestinya menjadi hak prerogatif presiden, tetapi dalam praktik penunjukan tokoh kabinet lebih dipengaruhi oleh kekuatan politik atau komposisi parlemen. Inilah sosok kabinet terbaik yang bisa diperoleh dari sistem gado-gado: presidensial bukan, parlementer juga bukan. Pertanyaan selanjutnya mengenai kinerja kabinet tentu tergantung kepada kepemimpinan presiden sendiri untuk masa 2,5 tahun yang akan datang.
[selengkapnya]
Model Perencanaan Sosial
02 April 2007
Kuliah di pertengahan semester ini membahas berbagai model perencanaan, terutama dari dua perspektif pokok, yaitu: model atas-ke-bawah (top-down) dan model bawah-ke-atas (bottom-up). Kondisi situasional terkadang memaksa perencana untuk menggabungkan kedua model ini di dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Lalu, mengapa model bottom-up atau model partisipatif dianggap lebih cocok bagi pencapaian tujuan kebijakan sosial? Apa argumentasi pokok yang mendasari sistem perencanaan yang demokratis atau partisipatif dan apa saja kendala untuk mewujudkannya? Kuliah akan dilengkapi dengan pembahasan contoh kasus kebijakan pendidikan di Indonesia, terutama implementasi kebijakan BOS. model-perencanaan-sosial.pdf
[selengkapnya]
Peraturan Perundangan di bidang Perencanaan Wilayah
01 April 2007
Di sini dapat diunduh bahan yang menguraikan tentang beberapa macam peraturan dalam perencanaan pembangunan yang berlaku di Indonesia. Untuk beberapa wilayah, peraturan daerah yang berlaku mungkin sangat spesifik.
[selengkapnya]
Hubungan Antar Aktor dalam Perencanaan
01 April 2007
Perlu dipahami bahwa bentuk akhir dari suatu rencana pembangunan tergantung dari proses politik yang terjadi. Oleh sebab itu sangat penting untuk memahami aktor-aktor yang secara politis berperan dalam aktivitas perencanaan pembangunan.
[selengkapnya]
Dasar-dasar Perencanaan Spasial
01 April 2007
Kuliah ini membahas teknik-teknik dasar yang harus dipahami untuk melakukan perencanaan spasial. Teknik yang lebih rumit membutuhkan perangkat sistem informasi seperti GIS yang dikembangkan dalam disiplin ilmu geografi. Tetapi perencana sosial harus tetap memahami gagasan-gagasan dasarnya.
[selengkapnya]
.jpg)
