Pengendalian inflasi adalah salah satu tugas penting bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ekonomi. Masalahnya adalah bahwa sebagai indikator ekonomi, angka inflasi adalah indikator yang "tricky"; dengan angka pada kisaran yang rendah dan terkendali, inflasi menunjukkan berkembangnya investasi dan peningkatan produktivitas, tetapi jika terlalu tinggi dan apalagi mencapai hyper inflation, angka inflasi bisa sangat berbahaya dan mengakibatkan masalah besar bagi ekonomi secara keseluruhan. Untuk itu, mahasiswa yang belajar tentang ekonomi sektor publik harus paham betul tentang kebijakan pengendalian inflasi, termasuk penyebab utamanya yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu: inflasi karena naiknya permintaan (demand-pull inflation) dan inflasi karena naiknya ongkos produksi (cost-push inflation). Yang lebih penting lagi bagi para mahasiswa adalah memahami bagaimana kebijakan pengendalian inflasi dilakukan oleh pemerintah, bagaimana koordinasi antara Bank Indonesia dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), dan juga pemantauan yang efektif dari indikator inflasi.
[selengkapnya]
"Penelitian, Publikasi dan Pembuatan Monografi", Lokakarya Publikasi LPPM Universitas Jenderal Soedirman, 15 Sept 2017
16 September 2017
Indonesia memiliki lebih dari 2.800 perguruan tinggi. Tetapi dari segi publikasi ilmiah, Indonesia masih jauh ketinggalan jika dibandingkan negara-negara berkembang lain termasuk di ASEAN. Oleh sebab itu, dengan didorong oleh kebijakan baru dari Menristekdikti untuk menggalakkan riset dan publikasi oleh dosen, banyak perguruan tinggi yang sekarang giat melakukan gerakan publikasi. Saya diundang oleh LPPM-Unsoed Purwokerto tampaknya oleh karena semangat ini. Di bawah tema pembuatan monografi, saya mencoba menguraikan berbagai persoalan sistemik, kultural maupun manajerial dari persoalan riset dan publikasi bagi para dosen. Kinerja para dosen memang tidak hanya dapat diukur dari banyaknya jurnal atau tulisan, tetapi juga dari pengajaran maupun pengabdian kepada masyarakat. Tetapi kalau dosen saja hanya terjebak kegiatan rutin dan tidak pernah melakukan penelitian dan menulis, lalu siapa lagi?
[selengkapnya]
Manajemen: Pengertian Dasar, Teori dan Perkembangannya
31 Agustus 2017
Setelah kuliah di Magister Manajemen Perguruan Tinggi (MMPT) minggu lalu menguraikan tentang silabus dan struktur kuliah, pada pertemuan kedua ini dibahas tentang pengertian umum manajemen dan relevansinya bagi pelayanan di perguruan tinggi.
[selengkapnya]
Etika Islam dan Akuntabilitas Pelayanan Publik, Kuliah Yudisium Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
06 Agustus 2017
Mendapat undangan untuk memberikan kuliah umum dalam kesempatan Yudisium para mahasiswa S2 di UMY, sebelumnya saya kurang yakin mau bicara apa. Tetapi saya ingin membahas sebuah tema yang merupakan persoalan sangat mendasar bagi bangsa Indonesia, yaitu penerapan etika di dalam praktik pelayanan publik. Sebagai landasan etika Islam, sebenarnya sudah begitu banyak ayat di dalam Al Quran yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga amanah, kejujuran, integritas, dan imparsialitas dalam pelayanan umum. Tetapi bagaimana mengaktualisasikan dan mewujudkan nilai-nilai etika Islam tersebut di dalam praktik pelayanan umum adalah tantangan besar bagi para eksekutif muda Islam saat ini. Dengan memberikan banyak contoh-contoh dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, saya mengupas aspek-aspek teknis yang langsung terkait dengan filosofi etika Islam. Di luar dugaan, cukup banyak para calon wisudawan S2 itu yang tertarik dan mengajukan banyak pertanyaan penting. Mudah-mudahan semua yang dibahas ini bukan sekadar wacana, tetapi memang benar-benar dilaksanakan ketika mereka kembali ke dunia kerja.
[selengkapnya]
Kebijakan Publik: Lingkup dan Tantangan di Indonesia, Sespimti Polri, 15 Juni 2021
19 Juni 2017
Atas undangan dari Irjenpol Rokhmad Susanto, Kasespim Lemdiklat Polri, saya mendapatkan kesempatan langka untuk mengisi Sespimti (Sekolah Pimpinan Tinggi) Polri, forum yang menggodog perwira menengah untuk menduduki jabatan perwira tinggi. Sejak masa reformasi politik, lembaga Kepolisian menempati posisi yang lebih terfokus untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Pembaruan yang sangat penting ini menuntut profesionalitas dan komitmen yang lebih tinggi kepada masalah-masalah inheren dalam kebijakan pemerintah dengan antisipasi persoalan yang lebih kompleks di masa mendatang. Oleh sebab itu sesuai dengan permintaan Lemdiklat, saya bicara tentang konteks kebijakan publik di Indonesia, dari hal yang paling mendasar tentang konsepnya sampai dengan kasus-kasus riil yang dihadapi oleh lembaga Polri supaya menjadi pengawal dari sistem kebijakan publik yang responsif di Indonesia.
[selengkapnya]
Kebijakan Publik: Lingkup dan Tantangan di Indonesia, Sespimti Polri, 15 Juni 2021
19 Juni 2017
Atas undangan dari Irjenpol Rokhmad Susanto, Kasespim Lemdiklat Polri, saya mendapatkan kesempatan langka untuk mengisi Sespimti (Sekolah Pimpinan Tinggi) Polri, forum yang menggodog perwira menengah untuk menduduki jabatan perwira tinggi. Sejak masa reformasi politik, lembaga Kepolisian menempati posisi yang lebih terfokus untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Pembaruan yang sangat penting ini menuntut profesionalitas dan komitmen yang lebih tinggi kepada masalah-masalah inheren dalam kebijakan pemerintah dengan antisipasi persoalan yang lebih kompleks di masa mendatang. Oleh sebab itu sesuai dengan permintaan Lemdiklat, saya bicara tentang konteks kebijakan publik di Indonesia, dari hal yang paling mendasar tentang konsepnya sampai dengan kasus-kasus riil yang dihadapi oleh lembaga Polri supaya menjadi pengawal dari sistem kebijakan publik yang responsif di Indonesia.
[selengkapnya]
Refleksi Kebijakan AKIP dan Percepatan Reformasi Birokrasi, Reformist Leader Academy (RLA) Training, LAN Samarinda, 8 Juni 2017
09 Juni 2017
LAN Samarinda mengundang saya untuk ceramah tentang AKIP dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. RLA adalah pelatihan dengan perubahan skema yang penting karena melibatkan para pejabat pemerintah tingkat menengah yang diharapkan dapat menjadi motor Reformasi Birokrasi. Saya melihat bahwa AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) telah gagal menjadi sistem evaluasi yang bisa mencegah penyimpangan, pemborosan dan korupsi di Indonesia. Diperlukan komitmen yang kuat untuk mengubah sistem dan substansi pelaporan akuntabilitas kinerja serta menguatkan relevansinya bagi reformasi birokrasi. Sementara itu, pola implementasi reformasi birokrasi hendaknya diubah dari yang sifatnya formalistik selama ini menjadi sistem yang lebih realistis, terukur dan berkelanjutan, dengan memperkuat relevansinya terhadap masalah riil bangsa, yaitu: peningkatan daya saing bangsa. Banyak peserta yang tidak sependapat dengan yang saya jelaskan. Saya paham bahwa memang banyak resistensi untuk berubah dalam rangka reformasi. Tetapi perubahan pola pikir itulah yang diperlukan kalau benar-benar menginginkan agar reformasi birokrasi bisa berhasil di Indonesia.
[selengkapnya]
"Auditor Hitam", Kedaulatan Rakyat, 2 Juni 2017
06 Juni 2017
Pasti banyak orang yang geregetan dan gusar dengan terungkapnya kasus suap yang melibatkan seorang auditor dan sekaligus pejabat Eselon I di BPK dengan pejabat di Kemendesa pada pekan lalu. Karena ini adalah kasus tangkap-tangan oleh KPK, mestinya tidak ada kemungkinan lagi bagi pelaku untuk berkelit. Namun dalam analisis yang saya buat untuk harian KR kali ini, saya sengaja tidak membahas masalah penyalahgunaan kewenangan sekadar dari sisi moral atau etika. Untuk kasus suap yang diterima oleh seorang auditor ini, saya melihat masalahnya justru dari segi visi dan misi seorang auditor, penilaian kinerja yang berlaku bagi mereka serta sistem manajemen dan akuntabilitas yang merupakan masalah akut di tanahair. Dugaan banyak orang bahwa opini atau status LHP di banyak lembaga pemerintah ternyata hasil transaksi korupsi ternyata telah terbukti. Sekarang adalah saatnya untuk bergerak nyata melakukan reformasi bagi sistem kinerja auditor. Kapan lagi?
[selengkapnya]
BLUD Puskesmas, Bintek Kabupaten Grobogan, Hotel Inna Garuda Jogja
21 Februari 2017
Dalam wacana internasional, kelembagaan BLUD (Badan Umum Layanan Daerah) mengikuti konsep SARA (Semi Autonomous Revenue Agencies), sebuah entitas organisasi publik yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan layanan publik tetapi diperbolehkan secara otonom membebankan biaya layanan kepada pengguna jasa. Konsep ini masih terus berkembang dan mencari format yang tepat dalam pelaksanaan di Indonesia. Apakah BLUD bisa menjadi terobosan bagi efektivitas dan efisiensi layanan publik dalam sektor yang sangat penting seperti kesehatan dan pendidikan? Inilah yang perlu dijawab dengan jelas dan sekaligus merupakan topik utama dalam pelatihan yang melibatkan para direktur Puskesmas dari Kabupaten Grobogan. Di tengah upaya untuk memahami secara mendalam ketentuan teknis di bidang keuangan yang menyangkut Puskesmas sebagai BLUD, saya sengaja mengambil tema manajemen layanan secara profesional karena justru inilah yang masih merupakan titik lemah dalam layanan kesehatan di kebanyakan Puskesmas.
[selengkapnya]
.jpg)
