Membumikan Reformasi Birokrasi, Jawa Pos, 14 Desember 2017
14 Desember 2017
Istilah reformasi birokrasi sudah begitu banyak dibahas dan diperdebatkan dalam wacana tentang upaya penciptaan tata-pemerintahan yang bersih, efisien dan sekaligus responsif dan bertanggungjawab. Namun begitu banyaknya wacana tersebut sejak lebih dari satu dasawarsa, dan berlalu begitu saja seolah-olah tanpa makna bagi kemajuan bangsa Indonesia. Melalui tulisan ini, saya mengajak kepada para perumus kebijakan dan pejabat pemerintah di semua jenjang untuk memberi makna yang lebih jelas dan lugas sehingga reformasi birokrasi dapat diukur pencapaiannya dan dievaluasi secara berkelanjutan. Bagaimana peran reformasi birokrasi terhadap upaya untuk menaikkan peringkat kemudahan berusaha? Inilah salah satu pertanyaan penting yang harus dijawab ketika orang melaksanakan reformasi, tidak perduli format strategi dan rencana umumnya seperti apa. Saya ingin menunjukkan bahwa dari pengalaman di banyak negara, reformasi birokrasi hanya bisa berjalan secara efektif jika disertai dengan ukuran kinerja, capaian, relevansi dan seluruh indikator lain yang lebih jelas dan mudah diukur. Mudah-mudahan ini disadari dan dilaksanakan oleh semua pejabat, pelaksana, dan para birokrat di seluruh tanah-air.
[selengkapnya]
Kelembagaan Perangkat Daerah, Catatan Kritis Penataan SOTK Berdasarkan PP 18/2016 di Kabupaten Kulonprogo
18 Oktober 2017
Sejak reformasi sistem politik yang mengarah kepada demokrasi dan desentralisasi, telah sekian kali pemerintah pusat merumuskan pedoman mengenai SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) bagi Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Apakah pedoman-pedoman yang diratifikasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah itu benar-benar membantu daerah dalam menata kelembagaan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik? Pertanyaan ini masih seringkali dilontarkan dengan skeptis diantara para perumus kebijakan di daerah. Undangan dari Bagian Organisasi dan Tata-laksana Pemkab Kulonprogo untuk lokakarya mengenai kelembagaan perangkat daerah berdasarkan PP No.18/2016 barangkali belum bisa menjawab pertanyaan mendasar ini. Tetapi saya melihat tetap perlunya mengevaluasi secara kritis berbagai pedoman penataan kelembagaan dari pemerintah pusat yang biasanya digunakan oleh Kemdagri untuk menilai manajemen pemerintahan di daerah. Hasil skoring dari perangkat daerah di Kulonprogo menunjukkan bahwa penataan kelembagaan itu justru mengakibatkan bertambahnya jabatan-jabatan struktural dan penggemukan organisasi. Pada saat yang sama, tidak semua jabatan bisa diisi dengan oirang yang memiliki kualifikasi memadai karena beberapa tahun terakhir ini Pemkab mengalami moratorium rekrutmen pegawai. Jadi, bagaimana Pemkab harus memadukan kebutuhan rightsizing dengan pedoman penataan lembaga ini?
[selengkapnya]
Pendidikan Tinggi dalam Persaingan Global, Kuliah Manajemen dan Kepemimpinan PT
27 September 2017
Dalam kuliah ke-4 bagi Teori Manajemen dan Kepemimpinan bagi para mahasiswa MMPT (Magister Manajemen Pendidikan Tinggi) ini saya menguraikan konstelasi persaingan global yang harus dihadapi oleh banyak perguruan tinggi di Indonesia. Tuntutan kompetensi bagi para dosen sangat tinggi, menyangkut pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau Tri-Dharma perguruan tinggi. Tetapi karena masih rendahnya kompetensi para dosen dan terbatasnya sistem insentif yang tersedia untuk bisa mengajar, meneliti dan sekaligus melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kinerja produk penelitian dan publikasi dari kebanyakan dosen masih begitu rendah. Bisa dibandingkan, misalnya, bahwa jumlah publikasi internasional para dosen di Indonesia saat ini masih sekitar 6.000 judul sedangkan di Malaysia yang jumlah perguruan tingginya lebih kecil sudah mencapai lebih dari 25.000 judul. Kita ketahui sepenuhnya bahwa reputasi perguruan tinggi dengan penerbitan internasional adalah sebuah keharusan. Tetapi tantangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penerbitan internasional memang sangat kompleks.
[selengkapnya]
Konsep dan Studi Kebijakan Publik, Pelatihan Analisis Kebijakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
27 September 2017
Atas undangan dari Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I), saya memberikan materi tentang konsep dan lingkup studi kebijakan publik dalam pelatihan dan sekaligus lokakarya tentang Analisis Kebijakan Publik di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Materi ini terdengar sebagai sesuatu yang sangat elementer dan mungkin terlalu teoretis bagi para peserta di kementerian ini yang dalam keseharian banyak menghadapi tugas-tugas teknis. Tetapi ternyata dengan membahas relevansi teori dengan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia para peserta yang kebanyakan berasal dari Biro Perencanaan ini sangat antusias mengikuti diskusi tentang kebijakan publik di Indonesia. Upaya untuk mendekatkan tiga sub-bidang kajian (proses perumusan kebijakan, advokasi kebijakan, dan analisis kebijakan), misalnya, merupakan tantangan tersendiri bagi para pejabat dan kalangan profesional yang tugas pokoknya terkait dengan kebijakan publik.
[selengkapnya]
Inflasi dan Kebijakan Moneter
18 September 2017
Pengendalian inflasi adalah salah satu tugas penting bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ekonomi. Masalahnya adalah bahwa sebagai indikator ekonomi, angka inflasi adalah indikator yang "tricky"; dengan angka pada kisaran yang rendah dan terkendali, inflasi menunjukkan berkembangnya investasi dan peningkatan produktivitas, tetapi jika terlalu tinggi dan apalagi mencapai hyper inflation, angka inflasi bisa sangat berbahaya dan mengakibatkan masalah besar bagi ekonomi secara keseluruhan. Untuk itu, mahasiswa yang belajar tentang ekonomi sektor publik harus paham betul tentang kebijakan pengendalian inflasi, termasuk penyebab utamanya yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu: inflasi karena naiknya permintaan (demand-pull inflation) dan inflasi karena naiknya ongkos produksi (cost-push inflation). Yang lebih penting lagi bagi para mahasiswa adalah memahami bagaimana kebijakan pengendalian inflasi dilakukan oleh pemerintah, bagaimana koordinasi antara Bank Indonesia dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), dan juga pemantauan yang efektif dari indikator inflasi.
[selengkapnya]
"Penelitian, Publikasi dan Pembuatan Monografi", Lokakarya Publikasi LPPM Universitas Jenderal Soedirman, 15 Sept 2017
16 September 2017
Indonesia memiliki lebih dari 2.800 perguruan tinggi. Tetapi dari segi publikasi ilmiah, Indonesia masih jauh ketinggalan jika dibandingkan negara-negara berkembang lain termasuk di ASEAN. Oleh sebab itu, dengan didorong oleh kebijakan baru dari Menristekdikti untuk menggalakkan riset dan publikasi oleh dosen, banyak perguruan tinggi yang sekarang giat melakukan gerakan publikasi. Saya diundang oleh LPPM-Unsoed Purwokerto tampaknya oleh karena semangat ini. Di bawah tema pembuatan monografi, saya mencoba menguraikan berbagai persoalan sistemik, kultural maupun manajerial dari persoalan riset dan publikasi bagi para dosen. Kinerja para dosen memang tidak hanya dapat diukur dari banyaknya jurnal atau tulisan, tetapi juga dari pengajaran maupun pengabdian kepada masyarakat. Tetapi kalau dosen saja hanya terjebak kegiatan rutin dan tidak pernah melakukan penelitian dan menulis, lalu siapa lagi?
[selengkapnya]
Manajemen: Pengertian Dasar, Teori dan Perkembangannya
31 Agustus 2017
Setelah kuliah di Magister Manajemen Perguruan Tinggi (MMPT) minggu lalu menguraikan tentang silabus dan struktur kuliah, pada pertemuan kedua ini dibahas tentang pengertian umum manajemen dan relevansinya bagi pelayanan di perguruan tinggi.
[selengkapnya]
Etika Islam dan Akuntabilitas Pelayanan Publik, Kuliah Yudisium Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
06 Agustus 2017
Mendapat undangan untuk memberikan kuliah umum dalam kesempatan Yudisium para mahasiswa S2 di UMY, sebelumnya saya kurang yakin mau bicara apa. Tetapi saya ingin membahas sebuah tema yang merupakan persoalan sangat mendasar bagi bangsa Indonesia, yaitu penerapan etika di dalam praktik pelayanan publik. Sebagai landasan etika Islam, sebenarnya sudah begitu banyak ayat di dalam Al Quran yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga amanah, kejujuran, integritas, dan imparsialitas dalam pelayanan umum. Tetapi bagaimana mengaktualisasikan dan mewujudkan nilai-nilai etika Islam tersebut di dalam praktik pelayanan umum adalah tantangan besar bagi para eksekutif muda Islam saat ini. Dengan memberikan banyak contoh-contoh dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, saya mengupas aspek-aspek teknis yang langsung terkait dengan filosofi etika Islam. Di luar dugaan, cukup banyak para calon wisudawan S2 itu yang tertarik dan mengajukan banyak pertanyaan penting. Mudah-mudahan semua yang dibahas ini bukan sekadar wacana, tetapi memang benar-benar dilaksanakan ketika mereka kembali ke dunia kerja.
[selengkapnya]
Kebijakan Publik: Lingkup dan Tantangan di Indonesia, Sespimti Polri, 15 Juni 2021
19 Juni 2017
Atas undangan dari Irjenpol Rokhmad Susanto, Kasespim Lemdiklat Polri, saya mendapatkan kesempatan langka untuk mengisi Sespimti (Sekolah Pimpinan Tinggi) Polri, forum yang menggodog perwira menengah untuk menduduki jabatan perwira tinggi. Sejak masa reformasi politik, lembaga Kepolisian menempati posisi yang lebih terfokus untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Pembaruan yang sangat penting ini menuntut profesionalitas dan komitmen yang lebih tinggi kepada masalah-masalah inheren dalam kebijakan pemerintah dengan antisipasi persoalan yang lebih kompleks di masa mendatang. Oleh sebab itu sesuai dengan permintaan Lemdiklat, saya bicara tentang konteks kebijakan publik di Indonesia, dari hal yang paling mendasar tentang konsepnya sampai dengan kasus-kasus riil yang dihadapi oleh lembaga Polri supaya menjadi pengawal dari sistem kebijakan publik yang responsif di Indonesia.
[selengkapnya]
.jpg)
