BLUD Puskesmas, Bintek Kabupaten Grobogan, Hotel Inna Garuda Jogja
21 Februari 2017
Dalam wacana internasional, kelembagaan BLUD (Badan Umum Layanan Daerah) mengikuti konsep SARA (Semi Autonomous Revenue Agencies), sebuah entitas organisasi publik yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan layanan publik tetapi diperbolehkan secara otonom membebankan biaya layanan kepada pengguna jasa. Konsep ini masih terus berkembang dan mencari format yang tepat dalam pelaksanaan di Indonesia. Apakah BLUD bisa menjadi terobosan bagi efektivitas dan efisiensi layanan publik dalam sektor yang sangat penting seperti kesehatan dan pendidikan? Inilah yang perlu dijawab dengan jelas dan sekaligus merupakan topik utama dalam pelatihan yang melibatkan para direktur Puskesmas dari Kabupaten Grobogan. Di tengah upaya untuk memahami secara mendalam ketentuan teknis di bidang keuangan yang menyangkut Puskesmas sebagai BLUD, saya sengaja mengambil tema manajemen layanan secara profesional karena justru inilah yang masih merupakan titik lemah dalam layanan kesehatan di kebanyakan Puskesmas.
[selengkapnya]
Manajemen Aset Pemerintah Daerah: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Pusat Analisis Kebijakan (PAK), Bappenas
14 Februari 2017
Mengapa begitu banyak proyek pemerintah yang mangkrak (idle)? Apa kerugian yang diakibatkan oleh mangkraknya proyek tersebut? Apa saja skema kerjasama pemerintah-swasta yang dapat digunakan supaya kemanfaatan aset publik dapat dioptimalkan bagi warga? Ini adalah sebagian dari pertanyaan yang hendak dijawab dalam seminar Quick Response Analysis, kerjasama antara KSI (Knowledge Sector Initiative) dan PAK-Bappenas di Jakarta, melibatkan para pejabat di Bappenas, widyaiswara, staff ahli dan para pelaksana di daerah. Meskipun materi yang diminta dari saya adalah konsep-konsep tentang manajemen aset dan skema kemitraan yang sudah banyak dilaksanakan di negara-negara maju, saya berusaha tetap berbicara mengenai kasus-kasus di berbagai daerah dan pengalaman empiris kemitraan pemerintah-swasta dalam memanfaatkan aset pemerintah. Belum banyak Kepala Daerah yang secara kreatif dan serius menginisiasi skema kemitraan pemerintah-swasta. Tetapi kalau provinsi, kabupaten dan kota ingin mandiri dan tidak tergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat, skema-skema kemitraan itulah yang harus dilakukan dengan lebih berani, cerdas, dan sekaligus profesional.
[selengkapnya]
Kethoprak Humor: Joko Umbaran Winisudha, Acara Puncak Dies-61 Fisipol UGM, 16 Desember 2016
23 Desember 2016
Temu Alumni dalam acara puncak Dies-61 Fisipol UGM pada hari Jumat malam, tgl 16 Desember 2016 menjadi acara yang sangat menarik dan berkesan karena pergelaran Kethoprak Humor yang saya rancang bersama teman-teman dosen dan karyawan di Fisipol UGM. Kethoprak humor dengan lakon Joko Umbaran Winisudha yang digelar di Selasar Barat Fisipol ini menandai upaya eksperimen untuk membuat acara budaya berbasis lokal yang gayeng, penuh tawa dan sangat berkesan, bukan saja bagi pemain tetapi juga bagi para penonton yang memadati Selasar Barat sejak pukul 19.30 sampai 23.00 malam. Setidaknya, dari berbagai komentar yang masuk di beberapa grup dosen dan karyawan, acara itu sungguh berkesan bagi mereka karena untuk pertama kalinya bisa melibatkan kalangan dosen, karyawan, alumni dan mahasiswa. Saya sendiri juga sangat menikmati proyek non-akademis ini karena bisa menjadi selingan diantara banyak kegiatan akademik di kantor. Rekaman Kethoprak Humor ini dapat dilihat di: https://www.youtube.com/watch?v=UBZo1YQjrhQ
[selengkapnya]
"Pungli, Beban Setengah Abad"
08 November 2016
Artikel tentang Pungli (Pungutan Liar) ini saya kirim ke media di ibukota. Tetapi karena mungkin kurang tajam dan tidak mengungkap hal baru, oleh redaksinya ditolak. Tidak masalah bagi saya karena redaksi harian mana pun tentu punya pertimbangan sendiri untuk memuat artikel opini. Namun karena isunya yang saya pikir tetap relevan, saya ingin membaginya di laman web pribadi ini. Pemerintah Jokowi yang sedang getol melakukan pemberantasan pungli perlu benar-benar menyadari bahwa ini adalah persoalan birokrasi pemerintah yang sudah berjalan sekian lama. Hampir setengah abad bangsa Indonesia memerangi penyakit birokrasi bernama pungli, tetapi sejauh ini hasilnya belum tampak secara signifikan. Oleh sebab itu, pendekatan yang benar-benar radikal perlu diambil untuk memberantas pungli secara tuntas. Ini memerlukan kerjasama pemerintah dan swasta. Dan yang paling mendasar adalah penyadaran kolektif tentang daya-saing Indonesia yang tidak beranjak meningkat karena adanya penyakit pungli dalam setiap satuan birokrasi publik.
[selengkapnya]
Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Hotel Panorama, Lembang, 21 September 2016
23 September 2016
Di Lembang, saya diminta oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk membahas topik manajemen publik yang sangat menantang, yaitu tentang peralihan kebijakan dari Sistem Akuntansi Berbasis Kas ke Sistem Akuntansi Berbasis Akrual. Bersama dua orang kolega akuntan dari Jurusan Akuntansi FEB UGM dan dari BPKP saya mencoba menjelaskan bahwa muara dari peralihan sistem akuntansi pemerintahan itu sebenarnya adalah integritas dalam pencatatan transaksi keuangan pemerintah agar akuntabilitasnya kepada publik tetap dapat terjamin. Garis kebijakan yang menetapkan peralihan ke sistem berbasis akrual sudah cukup lama dibuat, yaitu PP No.71 tahun 2010. Tetapi pelaksanaannya di jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tampaknya belum berjalan dengan memuaskan. Sistem akuntansi berbasis akrual memang membutuhkan kecermatan, profesionalisme dan integritas otoritas keuangan yang sangat tinggi. Sangat ironis bahwa ketika banyak laporan keuangan pemerintah di sebuah daerah dinyatakan bersih tetapi ternyata kemudian Gubernur, Bupati atau Walikota di daerah tersebut ditangkap oleh KPK karena penyalahgunaan keuangan. Inilah saatnya mendekatkan antara hal-hal yang prosedural dengan substansi integritas aparat pemerintah.
[selengkapnya]
Krisis Belanja Modal, Kedaulatan Rakyat, 8 Agustus 2016
08 Agustus 2016
Sejak tahun 2008, pendapatan pemerintah dari pajak selalu meleset dari target yang ditetapkan oleh APBN. Sementara itu, tantangan pembiayaan pembangunan Indonesia semakin berat karena kondisi global yang sangat tidak menguntungkan. Inilah kenyataan pahit yang antara lain mendorong Sri Mulyani, Menkeu yang baru saja bergabung dalam kabinet Jokowi-JK, untuk menggariskan kebijakan fiskal yang konservatif: pemotongan belanja dan penghematan menyeluruh. Tetapi, dalam analisis pendek ini saya ingin menyampaikan kekhawatiran bahwa langkah penghematan ini kalau tidak disertai dengan implementasi yang konsisten dan didukung oleh seluruh jajaran birokrasi pemerintah justru akan mengakibatkan krisis belanja modal. Yang saya maksud adalah bahwa kebijakan ini bukan mengurangi belanja rutin birokrasi dan belanja transaksional politik yang tidak perlu, tetapi justru menggerus belanja modal yang sejalan dengan prioritas pemerintah sesuai janji di dalam Nawa Cita. Betapapun, di dalam praktik logika eksekutif puncak tidak senantiasa sejalan dengan logika alokasi anggaran yang sesungguhnya di dalam birokrasi pemerintah. Saya tentu tidak menginginkan kekhawatiran ini terjadi. Namun pemerintah sebaiknya mengantisipasi berbagai kemungkinan ini secara taktis.
[selengkapnya]
Formasi Ketiga Kabinet Kerja Jokowi
28 Juli 2016
Seperti biasanya ketika terjadi perombakan kabinet, ada banyak analisis yang ditulis oleh para pakar ilmu sosial. Demikian pula, saya mencoba menulis sedikit tentang terbentuknya formasi kabinet dari reshuffle kabinet yang dilakukan kedua kalinya oleh pemerintah Jokowi-JK. Setelah saya kirim ke redaksi surat-kabar, ternyata sudah keduluan artikel serupa yang ditulis seorang kolega. Tetapi bagaimanapun saya ingin membagi gagasan tersebut dalam website pribadi ini. Seperti sudah dapat diduga sebelumnya, reshuffle memang lebih banyak didorong oleh kepentingan diantara elit politik ketimbang kebutuhan riil untuk meningkatkan kinerja kabinet. Sembilan nama baru yang masuk kabinet dan pos-pos kementerian yang diisi atau pergeseran tokoh di dalam kabinet tetap menimbulkan tanda-tanya dari berbagai pihak. Namun sebagian besar analis tampaknya sepakat pada dua hal. Pertama, bahwa reshuffle cenderung hanya merupakan pergeseran konfigurasi tokoh diantara para elit politik. Kedua, bahwa Jokowi saat ini memiliki posisi yang lebih kuat jika dibanding pada saat membentuk Kabinet Kerja atau melakukan reshuffle yang pertama. Kita berharap bahwa dalam waktu 3 tahun ini para menteri bukan hanya mengedepankan kepentingan politik mereka, tetapi juga mengutamakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
[selengkapnya]
Kegagalan Pasar dan Peran Sektor Publik
21 Juli 2016
Kegagalan pasar (market failures) merupakan alasan pokok dari keberadaan dan peran pemerintah atau sektor publik dalam meningkatkan kualitas hidup sebuah bangsa. Sebaliknya, juga dapat terjadi kegagalan pemerintah (government failures) yang solusinya adalah keberpihakan atau peningkatan peran sektor swasta. Penjelasan ini perlu dipahami secara utuh oleh setiap mahasiswa yang menekuni disiplin ilmu administrasi publik. Oleh sebab itu, topik tentang kegagalan pasar ini perlu saya kupas dan diskusikan dengan lebih mendalam dengan para mahasiswa S2 MKP, khususnya mereka yang tidak memiliki latar-belakang S1 administrasi publik dalam salah satu mata-kuliah matrikulasi ini.
[selengkapnya]
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan: Konsep dan Praktik, Pelatihan Perencanaan Daerah, MAP-UGM
30 Mei 2016
Sejak berlakunya UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, salah satu titik-lemah dalam manajemen pembangunan di Indonesia adalah kurang terintegrasinya antara sistem perencanaan, alokasi anggaran, dan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan. Sebagian terjadi karena masalah sederhana, yaitu berkurangnya peran Bappenas dalam sistem monitoring dan evaluasi karena cukup banyak kewenangan yang selanjutnya diambil oleh Kementerian Keuangan. Tetapi cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa masalah yang mendasar adalah kurangnya pemahaman yang utuh tentang pentingnya monitoring dan evaluasi pembangunan. Banyak peraturan yang sudah dibuat terkait dengan mekanisme monitoring dan evaluasi hasil pembangunan. Tetapi penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi itu sendiri masih sangat diperlukan. Dengan mengaitkan konsep-konsep yang sifatnya teoretis dengan praktik pelaksanaan di lapangan, saya membicarakan bersama peserta pelatihan JFP Madya di MAP-UGM.
[selengkapnya]
Standard Operating Procedures (SOP), Diklat Substantif MAP-UGM, Jogja
27 April 2016
Penyebab pokok dari masih rendahnya posisi Indonesia dalam peringkat daya saing maupun peluang investasi adalah karena sistem manajemen pelayanan yang masih buruk. Ketika presiden gusar dengan masalah waktu tunggu (dwelling time) di pelabuhan-pelabubah Indonesia, masalahnya sudah jelas yaitu: buruknya SOP yang berlaku dalam pelayanan di titik penting dari daya saing tersebut. Oleh sebab itu, saya menyambut baik inisiatif beberapa lembaga di jajaran pemerintah pusat dan daerah yang mengirim staffnya ke MAP-UGM untuk pelatihan tentang SOP yang di dalam wacana internasional diletakkan dalam konsep Machinery of the Government (MoG). Sedemikian banyak prosedur birokrasi yang seringkali tidak diperlukan dan karena itu perlu pemikiran yang rasional untuk terus memperbaikinya.
[selengkapnya]
.jpg)
