Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Agustus 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
 

Arsip Artikel



Peran DPRD dalam Penyusunan APBD, hotel Saphir, Jogja
12 September 2009
Selama ini terdapat persepsi umum bahwa para anggota dewan di daerah lebih banyak memprioritaskan fungsi mereka dalam bidang penganggaran dan pengawasan ketimbang fungsi legislasi. Namun dalam hal fungsi penganggaran pun sebenarnya tidak semua anggota DPRD memahami esensinya. Karena itu, pelatihan teknis yang mendalam tetap diperlukan, terutama bagi para anggota DPRD yang baru saja terpilih dan pemahaman mengenai proses penganggaran publik masih lemah. Meskipun banyak rekan di kalangan akademis yang skeptis dengan pola tindak dan sikap para anggota DPRD selama ini, saya tetap menyambut baik pelatihan semacam ini, apalagi kalau proses penyelenggaraannya memang serius. Kali ini saya diminta untuk memberikan materi penganggaran publik di depan para anggota DPRD dari kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Semoga bermanfaat. [selengkapnya]
 
Model Pertumbuhan Harrod-Domar, Keynes
10 September 2009
Teori pertumbuhan ekonomi telah menjadi garis pemikiran yang klasik. Begitu banyak kritik yang diarahkan kepada paradigma pertumbuhan. Tetapi di dalam kenyataan, tidak dapat dimungkiri bahwa banyak tolok-ukur yang dipakai oleh perumus kebijakan yang masih menggunakan gagasan-gagasan dari teori pertumbuhan. Perhitungan PDB, gagasan tentang investasi dan tabungan untuk meningkatkan kesejahteraan, akumulasi modal, dan sebagainya, adalah sesuatu yang menjadi pilar pokok teori pertumbuhan yang masih sering dikutip ketika orang bicara tentang pembangunan. Terlebih lagi, banyak pihak yang mengkritik teori pertumbuhan tanpa mempelajari secara mendalam landasan argumentasinya. Oleh sebab itu, dalam mata-kuliah Teori Pembangunan para mahasiswa antara lain diharapkan dapat memahami argumentasi yang mendasari teori ini. [selengkapnya]
 
Silabus Teori Pembangunan
09 September 2009
Bersama Dr. Gabriel Lele dan Bu Emil Karmila, MA semester ini saya dijadwalkan untuk mengampu mata kuliah Teori Pembangunan di program Magister Studi Kebijakan, UGM. Bagi saya, terus-terang ini merupakan hal baru karena sebelumnya belum pernah mengajar mata kuliah ini baik di program S1 maupun program S2. Tetapi ini sekaligus merupakan tantangan bagi saya karena selama ini tidak mendalami teori secara serius. Karena itu, saya harus membolak-balik lagi literatur tentang teori pembangunan, mencarinya di perpustakaan maupun di jurnal on-line. Mudah-mudahan para mahasiswa dapat mengambil manfaat maksimal dari mata kuliah ini. [selengkapnya]
 
Susunan dan Kedudukan DPRD, Pembekalan Anggota DPRD Kab Kepulauan Selayar, MEP-UGM
05 September 2009
Proses pembahasan terhadap undang-undang Susduk Susunan dan Kedudukan) parlemen kita (DPR, DPD, DPRD) masih terus berlangsung walaupun para anggota dari wakil rakyat itu sebagian besar sudah ditetapkan. Tetapi kebutuhan tentang re-orientasi dan pembekalan terhadap para anggota Dewan di daerah harus segera dipenuhi. Kali ini saya mendapat tugas untuk menguraikan tentang ketentuan Susduk dalam sebuah pelatihan yang diselenggarakan oleh MEP-UGM kepada para anggota dewan dari Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. [selengkapnya]
 
UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
28 Agustus 2009
Setelah menunggu sekian lama, undang-undang yang mengatur pelayanan publik dan dipersiapkan oleh kantor Menpan ini akhirnya diratifikasi. Tetapi dari segi substansi, paradigma tentang pelayanan publik yang merupakan semangat dari undang-undang ini belum menunjukkan banyak kemajuan. Juga, banyak hal yang secara konseptual kurang pas. Sebagai contoh, konsep barang publik (public goods) diartikan secara sempit sebagai aset yang dibeli dengan dana pemerintah. Ini tentu tidak sejalan dengan definisi internasional bahwa barang publik meliputi semua jenis barang dan jasa yang memenuhi kepentingan orang banyak. Lalu, konsep citizen charter yang mestinya lebih pas diterjemahkan sebagai "kontrak pelayanan" direduksi maknanya karena diterjemahkan sebagai "maklumat pelayanan". Maka semangat untuk mewujudkan pelayanan yang partisipatif, yang lebih banyak melibatkan masyarakat dalam penentuan standar pelayanan, menjadi kabur. [selengkapnya]
 
Isu Fragmentasi dan Akuntabilitas dalam Kebijakan Publik setelah Desentralisasi, CPPM, Bangalore, India, 10-12 Agustus 2009
14 Agustus 2009
Masalah fragmentasi dan akuntaiblitas kebijakan publik di Indonesia setelah desentralisasi merupakan topik yang saya sajikan dalam "Fourth International Conference on Public Policy and Management" di Indian Institute of Management Bangalore (IIMB), India. Dunia internasional kebanyakan menyambut baik demokratisasi politik yang berjalan di Indonesia setelah sukses melaksanakan Pilpres dan Pilkada sejak tahun 2004. Indonesia juga kembali muncul dalam radar kekuatan ekonomi baru setelah relatif bisa bertahan dari krisis ekonomi global sejak pertengahan 2008 karena tidak lagi banyak tergantung kepada komoditas ekspor. Tetapi mengapa semua indikator makro ekonomi itu seolah-olah terlepas dari indikator mikro, dan kehidupan rakyat kecil tetap saja menyedihkan dan bahkan lebih terpuruk? Mengapa kemakmuran rakyat di daerah tetap tidak bisa meningkat?  Jawabannya terletak pada proses kebijakan publik dalam sistem demokratis yang kini lebih terfragmentasi dengan akuntabilitas kebijakan yang rendah sehingga tidak berhasil menjawab kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. [selengkapnya]
 
Peningkatan Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Pelayanan Publik, hotel Mutiara, Jogja
07 Agustus 2009
Setelah keluarnya PP 19/2008 tentang Kecamatan, banyak pihak yang merasa bahwa ketidakjelasan peran dan fungsi yang selama ini terjadi setelah desentralisasi dapat diatasi. Tetapi kalau melihat muatan PP ini serta apa yang terjadi di daerah, masih banyak yang sebenarnya harus ditindaklanjuti. Keinginan tokoh-tokoh daerah untuk memekarkan kecamatan masih demikian kuat, sedangkan PP ini menetapkan syarat-syarat yang lebih ketat bagi pemekaran. Sementara itu, banyak aparat di daerah yang belum mampu menerjemahkan secara baik fungsi kecamatan sebagai  perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. [selengkapnya]
 
Politik Penganggaran: Kendala Pokok Kurangnya Efektivitas Anggaran dan Paket Stimulus, Seminar IRSA, Bogor
23 Juli 2009
Setelah melihat tanda-tanda bahwa Indonesia akan terimbas oleh krisis ekonomi global, pemerintah bertindak dengan merencanakan alokasi dana stimulus sebesar Rp 73,3 triliun. Dana ini akan dialokasikan untuk sektor infrastruktur, UMKM, pendidikan, kesehatan dan sektor-sektor lain yang dipandang akan bisa menciptakan lapangan kerja baru. Ini bisa dimengerti karena krisis ekonomi global diperkirakan akan menghempaskan sekitar tiga juga orang pekerja yang akan menjadi penganggur. Masalahnya, apakah alokasi dana publik itu akan benar-benar efektif untuk menciptakan lapangan kerja baru? Jika mengingat proses penganggaran publik yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah, memang tidak mudah untuk menjawab persoalan ini. [selengkapnya]
 
TIK untuk Pelayanan Publik
30 Juni 2009
Banyak orang salah tafsir bahwa e-government dapat tercipta cukup dengan mengadakan TIK dan memahami teknologinya. Praktik yang sesungguhnya dalam organisasi pemerintahan ternyata menunjukkan bahwa masalahnya jauh lebih kompleks. Itulah sebabnya daerah-daerah yang berhasil menerapkan e-government untuk pelayanan publik di Indonesia tidak begitu banyak. Pemahaman mengenai sistem sosial, organisasi Pemda dan masyarakat sebagai pengguna akan sangat menentukan keberhasilan penerapan e-gov untuk pelayanan publik. [selengkapnya]
 
Kebijakan Fiskal: Perspektif Ekonomi
20 Juni 2009
Perspektif ilmu ekonomi terhadap kebijakan fiskal pada umumnya dilandasi dengan teori ekonomi makro. Sebagian orang mungkin meragukan keampuhan instrumen fiskal dalam mengendalikan dan menunjang pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Teori yang sangat erat kaitannya dengan John Maynard Keynes ini banyak diragukan oleh kaum kapitalis. Tetapi krisis global yang dipicu oleh ambruknya sistem finansial di Amerika Serikat pada tahun 2008 telah membalikkan keadaan karena kebijakan fiskal mungkin masih sangat ampuh untuk mengatasi situasi krisis. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.