Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Juni 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Arsip Artikel



Kompas, 17 Nov 2005; Belanja Publik dalam APBD
18 April 2007

By kumoro | April 18, 2007

Salah satu hal yang mengecewakan rakyat dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah ialah bahwa APBD belum benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara nasional, sangat memprihatinkan bahwa sebagian besar belanja APBD (rata-rata 69%) tersedot untuk menggaji pegawai negeri atau untuk belanja perjalanan dinas. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa APBD adalah anggaran publik sedangkan sebagian besar alokasinya tidak benar-benar untuk publik?
[selengkapnya]
 
Kedaulatan Rakyat, 30 Sep 2006; Buku Habibie
18 April 2007

By kumoro | April 18, 2007

Buku yang ditulis oleh mantan presiden Habibie dengan tajuk “Detik-detik Yang Menentukan” adalah sebuah kesaksian sejarah mengenai kemelut politik yang terjadi menyusul tumbahnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Terbitnya buku ini mendapat protes keras dari Prabowo Subianto, mantan Pangkostrad, yang merasa disudutkan oleh isi buku Habibie ini. Tetapi yang lebih penting bagi khalayak untuk menyikapi buku ini adalah memahaminya dari sudut pandang kritis. Inilah buah dari semangat demokrasi. Semua orang bebas berpendapat dan pada akhirnya masyarakatlah yang akan menilai mana pendapat yang mengandung argumentasi paling kuat.
[selengkapnya]
 
Kompas, 17 Nov 2005; Belanja Publik dalam APBD
18 April 2007

By kumoro | April 18, 2007

 

Salah satu hal yang mengecewakan rakyat dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah ialah bahwa APBD belum benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara nasional, sangat memprihatinkan bahwa sebagian besar belanja APBD (rata-rata 69%) tersedot untuk menggaji pegawai negeri atau untuk belanja perjalanan dinas. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa APBD adalah anggaran publik sedangkan sebagian besar alokasinya tidak benar-benar untuk publik?

[selengkapnya]
 
Majalah e-Indonesia, 6 Sep 2006, “Mengapa Sosialisasi TI di Kalangan PNS Berjalan Lamban?”
18 April 2007

By kumoro | April 18, 2007

Sudah begitu banyak keluhan disampaikan oleh masyarakat tentang buruknya pelayanan publik di Indonesia. Salah satu penyebab dari pelayanan publik yang kurang responsif ialah terlambatnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) diantara para PNS, sumberdaya manusia yang menjadi penggerak utama pelayanan publik. Tetapi mengapa sosialisasi TI di kalangan PNS begitu lamban? Sebagian pendapat mengatakan lemahnya kultur birokrasi publik sehingga mereka sulit untuk diubah dari status sebagai “pangreh praja” menjadi “pamong praja”. Simak wawancara saya dengan salah satu majalah yang mengupas e-Government di Indonesia.
[selengkapnya]
 
Kedaulatan Rakyat, 9 Juni 2006; Altruisme Komersial
12 April 2007

By admin | April 12, 2007

 Beberapa minggu setelah gempa yang meluluh-lantakkan kawasan Bantul dan sekitarnya pada tanggal 27 Mei 2006, begitu banyak pihak yang tampaknya bersemangat untuk membantu warga yang terkena musibah. Sangat mengharukan melihat ketulusan dari para relawan yang membantu warga secara langsung di lokasi musibah. Tetapi salah satu fenomena yang perlu dicermati ialah banyak diantara lembaga komersial yang menggunakan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan secara komersial, kendatipun dilakukan dengan embel-embel altruisme untuk membantu korban gempa. Inilah fenomena penanganan musibah di tengah gelombang konsumerisme dan kapitalisme yang merasuk ke dalam semua segi kehidupan masyarakat.
[selengkapnya]
 
Majalah e-Indonesia, 6 Sep 2006, “Mengapa Sosialisasi TI di Kalangan PNS Berjalan Lamban?”
05 April 2007
Thursday, April 5th, 2007

Sudah begitu banyak keluhan disampaikan oleh masyarakat tentang buruknya pelayanan publik di Indonesia. Salah satu penyebab dari pelayanan publik yang kurang responsif ialah terlambatnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) diantara para PNS, sumberdaya manusia yang menjadi penggerak utama pelayanan publik. Tetapi mengapa sosialisasi TI di kalangan PNS begitu lamban?  Sebagian pendapat mengatakan lemahnya kultur birokrasi publik […]

[selengkapnya]
 
Data dan Informasi
02 April 2007

By kumoro | September 20, 2007

Manajemen Informasi diberikan sebagai salah satu mata kuliah pokok pada program studi S2 Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada. Kuliah pengantar ini membahas secara detil perbedaan pokok antara data dan informasi. Tugas penting dalam manajemen organisasi yang modern adalah mengolah informasi sehingga bisa menjadi penunjang yang baik bagi pembuatan keputusan. Kuliah juga membahas tentang arti pentingnya informasi sebagai aset dan sekaligus alat produksi yang vital bagi organisasi.

data-dan-informasi.pdf

[selengkapnya]
 
Seminar Persadi, Pekanbaru, 16 Juni 2007
02 April 2007

By kumoro | June 18, 2007

 

Akhir-akhir ini, begitu banyak forum yang membahas tentang good-governance di Indonesia. Tetapi sebagian besar forum tersebut tampaknya masih terhenti pada tataran konsep, apa yang dimaksud dengan tata-pemerintahan yang baik, apa yang semestinya dilakukan. Dalam kesempatan seminar Persadi di Pekanbaru ini, saya sengaja mengangkat topik empiris tentang hasil penelitian Governance Assessment 2006 serta pengalaman nyata memfasilitasi pembuatan “citizen charter” di daerah. Istilah citizen charter sering diterjemahkan sebagai “Kontrak Pelayanan”, “Maklumat Pelayanan”,  atau “Janji Pelayanan”. Tetapi apapun istilah yang digunakan, penerapan citizen charter adalah salah satu terobosan yang bisa dilakukan untuk mempraktikkan good governance di Indonesia. Seminar yang diawali dengan pelantikan pengurus daerah Persadi provinsi Riau ini dihadiri oleh Ketua DPP Persadi Prof.Dr.Ir. Ginandjar Kartasasmita, Gubernur Riau, Walikota Pekanbaru, dan Prof. Dr. Eko Prasojo dari UI. citizen-charter-kemitraan-strategis-good-governance-dlm-pelayanan-publik.pdf

[selengkapnya]
 
Peluncuran Program PNPM, Wonosobo, 3 April 2007
02 April 2007
Program pemberantasan di bawah pemerintahan SBY-JK mengambil format baru dengan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Di Wonosobo, Jawa Tengah, peluncuran program ini dihadiri oleh tidak kurang dari 950 peserta yang meliputi para birokrat, anggota dewan, perangkat kecamatan, lurah desa dan anggota BPD serta semua jajaran birokrasi Pemda di kabupaten ini. Peluncuran PNPM juga ditandai dengan nota kesepahaman dengan Telkomsel untuk kerjasama sistem dialog interaktif antara pejabat Pemda dengan masyarakat luas. Hadir dalam kesempatan ini Bupati Wonosobo Drs HA Kholiq Arif, MSi beserta jajaran Pemda, Ketua DPRD Joko Wiyono BSc, dan seluruh aparat pemerintah daerah, para akademisi dari UGM dan UNS, beserta tamu undangan yang memadati aula kabupaten. Kesempatan seperti ini sangat baik untuk mengkomunikasikan sebuah program baru yang diharapkan akan merupakan terobosan dalam upaya pemberantasan kemiskinan di seluruh Indonesia. pembangunan-partisipatif-dalam-penanggulangan-kemiskinan.pdf [selengkapnya]
 
Peluncuran Program PNPM, Wonosobo, 3 April 2007
02 April 2007
Program pemberantasan di bawah pemerintahan SBY-JK mengambil format baru dengan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Di Wonosobo, Jawa Tengah, peluncuran program ini dihadiri oleh tidak kurang dari 950 peserta yang meliputi para birokrat, anggota dewan, perangkat kecamatan, lurah desa dan anggota BPD serta semua jajaran birokrasi Pemda di kabupaten ini. Peluncuran PNPM juga ditandai dengan nota kesepahaman dengan Telkomsel untuk kerjasama sistem dialog interaktif antara pejabat Pemda dengan masyarakat luas. Hadir dalam kesempatan ini Bupati Wonosobo Drs HA Kholiq Arif, MSi beserta jajaran Pemda, Ketua DPRD Joko Wiyono BSc, dan seluruh aparat pemerintah daerah, para akademisi dari UGM dan UNS, beserta tamu undangan yang memadati aula kabupaten. Kesempatan seperti ini sangat baik untuk mengkomunikasikan sebuah program baru yang diharapkan akan merupakan terobosan dalam upaya pemberantasan kemiskinan di seluruh Indonesia. pembangunan-partisipatif-dalam-penanggulangan-kemiskinan.pdf [selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.