Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
September 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Arsip Artikel



Peluncuran Program PNPM, Wonosobo, 3 April 2007
02 April 2007
Program pemberantasan di bawah pemerintahan SBY-JK mengambil format baru dengan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Di Wonosobo, Jawa Tengah, peluncuran program ini dihadiri oleh tidak kurang dari 950 peserta yang meliputi para birokrat, anggota dewan, perangkat kecamatan, lurah desa dan anggota BPD serta semua jajaran birokrasi Pemda di kabupaten ini. Peluncuran PNPM juga ditandai dengan nota kesepahaman dengan Telkomsel untuk kerjasama sistem dialog interaktif antara pejabat Pemda dengan masyarakat luas. Hadir dalam kesempatan ini Bupati Wonosobo Drs HA Kholiq Arif, MSi beserta jajaran Pemda, Ketua DPRD Joko Wiyono BSc, dan seluruh aparat pemerintah daerah, para akademisi dari UGM dan UNS, beserta tamu undangan yang memadati aula kabupaten. Kesempatan seperti ini sangat baik untuk mengkomunikasikan sebuah program baru yang diharapkan akan merupakan terobosan dalam upaya pemberantasan kemiskinan di seluruh Indonesia. pembangunan-partisipatif-dalam-penanggulangan-kemiskinan.pdf [selengkapnya]
 
Peluncuran Program PNPM, Wonosobo, 3 April 2007
02 April 2007
Program pemberantasan di bawah pemerintahan SBY-JK mengambil format baru dengan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Di Wonosobo, Jawa Tengah, peluncuran program ini dihadiri oleh tidak kurang dari 950 peserta yang meliputi para birokrat, anggota dewan, perangkat kecamatan, lurah desa dan anggota BPD serta semua jajaran birokrasi Pemda di kabupaten ini. Peluncuran PNPM juga ditandai dengan nota kesepahaman dengan Telkomsel untuk kerjasama sistem dialog interaktif antara pejabat Pemda dengan masyarakat luas. Hadir dalam kesempatan ini Bupati Wonosobo Drs HA Kholiq Arif, MSi beserta jajaran Pemda, Ketua DPRD Joko Wiyono BSc, dan seluruh aparat pemerintah daerah, para akademisi dari UGM dan UNS, beserta tamu undangan yang memadati aula kabupaten. Kesempatan seperti ini sangat baik untuk mengkomunikasikan sebuah program baru yang diharapkan akan merupakan terobosan dalam upaya pemberantasan kemiskinan di seluruh Indonesia. pembangunan-partisipatif-dalam-penanggulangan-kemiskinan.pdf [selengkapnya]
 
8 Mei 2007; Konsekuensi dari Kabinet Semi-Parlementer
02 April 2007
Konsekuensi dari Kabinet Semi-Parlementer. Setelah menjadi bahan spekulasi selama berbulan-bulan, pada hari Senin, 7 Mei 2007, akhirnya presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan reshuffle kabinet yang kedua. Seperti dapat diduga, reshuffle ternyata tidak menyentuh tim ekonomi atau jajaran menteri yang terus mendapat sorotan kritik dari masyarakat. Sejak awal pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), tampak jelas bahwa sebenarnya presiden tersandera oleh sebuah sistem pembentukan kabinet yang bersifat semi-parlementer. Secara formal kabinet bersifat presidensial dan semestinya menjadi hak prerogatif presiden, tetapi dalam praktik penunjukan tokoh kabinet lebih dipengaruhi oleh kekuatan politik atau komposisi parlemen. Inilah sosok kabinet terbaik yang bisa diperoleh dari sistem gado-gado: presidensial bukan, parlementer juga bukan. Pertanyaan selanjutnya mengenai kinerja kabinet tentu tergantung kepada kepemimpinan presiden sendiri untuk masa 2,5 tahun yang akan datang. [selengkapnya]
 
Model Perencanaan Sosial
02 April 2007
Kuliah di pertengahan semester ini membahas berbagai model perencanaan, terutama dari dua perspektif pokok, yaitu: model atas-ke-bawah (top-down) dan model bawah-ke-atas (bottom-up). Kondisi situasional terkadang memaksa perencana untuk menggabungkan kedua model ini di dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Lalu, mengapa model bottom-up atau model partisipatif dianggap lebih cocok bagi pencapaian tujuan kebijakan sosial? Apa argumentasi pokok yang mendasari sistem perencanaan yang demokratis atau partisipatif dan apa saja kendala untuk mewujudkannya? Kuliah akan dilengkapi dengan pembahasan contoh kasus kebijakan pendidikan di Indonesia, terutama implementasi kebijakan BOS.
model-perencanaan-sosial.pdf [selengkapnya]
 
Peraturan Perundangan di bidang Perencanaan Wilayah
01 April 2007
Di sini dapat diunduh bahan yang menguraikan tentang beberapa macam peraturan dalam perencanaan pembangunan yang berlaku di Indonesia. Untuk beberapa wilayah, peraturan daerah yang berlaku mungkin sangat spesifik. [selengkapnya]
 
Hubungan Antar Aktor dalam Perencanaan
01 April 2007
Perlu dipahami bahwa bentuk akhir dari suatu rencana pembangunan tergantung dari proses politik yang terjadi. Oleh sebab itu sangat penting untuk memahami aktor-aktor yang secara politis berperan dalam aktivitas perencanaan pembangunan. [selengkapnya]
 
Dasar-dasar Perencanaan Spasial
01 April 2007
Kuliah ini membahas teknik-teknik dasar yang harus dipahami untuk melakukan perencanaan spasial. Teknik yang lebih rumit membutuhkan perangkat sistem informasi seperti GIS yang dikembangkan dalam disiplin ilmu geografi. Tetapi perencana sosial harus tetap memahami gagasan-gagasan dasarnya. [selengkapnya]
 
Ethics for Public Officials
25 Maret 2007
Apa pentingnya Etika? Selain membahas silabus, kuliah pengantar ini membahas tentang pengertian dan konsep-konsep dasar tentang etika, moralitas, dan kaidah-kaidah normatif dalam kegiatan administrasi publik.
Etika dan Hukum Administrasi Negara. Bahan tambahan mengenai keterkaitan antara konsep etika dan hukum administrasi negara.
HAM, Kekuasaan, dan Demokrasi. Membahas tentang konsep dasar Hak Azasi Manusia (HAM), legitimasi kekuasaan, dan keterkaitannya [selengkapnya]
 
Inpres No.3 th 2003 ttg Kebijakan Nasional Pengembangan E-gov
02 April 2005
Ketika banyak organisasi swasta sudah sangat akrab dengan e-commerce, e-banking, dan sebagainya, organisasi publik relatif terlambat untuk memanfaatkan TIK dalam kegiatan administrasi-pemerintahan dan pelayanan publik. Keluarnya Inpres No.3/2003 ini untuk menjawab tantangan masyarakat dalam pelayanan publik dan mengefisienkan interaksi antara masyarakat dan pemerintah melalui e-government atau pemel (pemerintahan elektronik). Tentu saja pengembangan lebih lanjut [selengkapnya]
 
“Inovasi Daerah dalam Pencegahan Korupsi”, Seminar KMAN-UGM, Jogja, 28 Feb 2009
00 0

By kumoro | February 28, 2009

 

Bahan-bahan berikut ini disajikan dalam Simposium Nasional 2009 Tanpa Korupsi, Keluarga Mahasiswa Administrasi Negara, Fisipol UGM di aula Fak Teknologi Pertanian, UGM.

inovasi-daerah-dalam-mengurangi-korupsi.pdf

inovasi-daerah-mencegah-korupsi-compatibility-mode.pdf

inovasi-daerah-dalam-pemberantasan-korupsi-kompas.pdf

[selengkapnya]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.