Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Juni 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Arsip Artikel



Local Good Governance dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pidato Pembuka Konreg AP, USU, Medan, 13 Nov 2015
18 November 2015
Absurd! Inilah nuansa yang saya rasakan ketika bicara tentang Good Governance di depan para mahasiswa dan dosen Administrasi Publik di USU, Medan, ketika pada saat yang sama semua mata dan telinga tertuju ke berita tentang korupsi diantara para pejabat pemerintah di provinsi Sumatera Utara. Tetapi ketika mendapat undangan mengenai tema Konferensi Regional tentang Administrasi Publik di Medan ini, saya justru ingin mengetuk nurani dan logika para mahasiswa untuk memulai bicara etika dan sistem akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pada umumnya yang masih sangat buruk. "Marilah kita mengubah Indonesia dengan mulai dari Medan!". Inilah pesan yang ingin saya katakan kepada para mahasiswa sebagai pemilik masa depan Indonesia. Saya harap para mahasiswa dan perumus kebijakan daerah itu benar-benar bisa mempertimbangkan dan memikirkan pesan ini. Semoga. [selengkapnya]
 
Implementasi Reformasi Birokrasi di Daerah, Seminar RB di Setda Kab Bantul
19 Oktober 2015
Reformasi Birokrasi menjadi kata kunci yang begitu sering disampaikan oleh para pejabat di Indonesia. Di berbagai daerah, Reformasi Birokrasi (RB) juga menjadi topik yang selalu muncul dalam berbagai kesempatan. Tetapi mengapa setelah sekian tahun wacana ini terdengar kualitas pelayanan oleh birokrasi publik tidak juga dapat ditingkatkan? Seperti sudah sering disampaikan oleh para akademisi dan peneliti yang serius di bidang ini, implementasi RB di Indonesia ternyata tidak sesuai dengan gelegar konsepnya. Di banyak daerah, antusiasme terhadap wacana RB juga tidak diimbangi oleh upaya untuk memahami tujuan pokoknya, yaitu menciptakan sistem pelayanan publik yang responsif, efektif, efisien dan sekaligus akuntabel. Bahkan setelah dilaksanakannya UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, belum banyak yang berubah dalam jajaran birokrasi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Dalam sebuah seminar di kabupaten Bantul ini, saya juga menyampaikan hasil mitigasi dari pengalaman sejak implementasi dari Undang-undang ini bahwa ada beberapa dampak negatif yang harus diantisipasi dengan baik. [selengkapnya]
 
"Pengendapan Anggaran", Kompas, 21 September 2015
21 September 2015
Harian Kompas menurunkan artikel saya di head-line halaman opini dengan judul "Pengendapan Anggaran". Saya berharap artikel ini dapat menggugah kesadaran para perumus kebijakan dalam organisasi publik untuk memahami masalah yang sesungguhnya dihadapi ketika berbicara tentang reformasi birokrasi. Ketika seluruh bangsa Indonesia sedang dihimpit kekhawatiran bahwa pelambatan ekonomi akan bisa mengarah kepada krisis, sebagian berpaling kepada pemerintah dan para pejabat untuk bertindak dan bergerak cepat membuat keputusan yang tepat untuk menanggulanginya. Namun justru agenda lama tentang reformasi birokrasi yang lagi-lagi menjadi kendala serius. Untuk hal yang menyangkut pemanfaatan anggaran publik, aparat birokrasi kita masih lamban karena berbagai persoalan sistemik menyangkut hukum administrasi dan hukum pidana, siklus anggaran, hingga persoalan mendasar menyangkut kelembaman aparat birokrasi. Lalu, dari mana harus membongkar pusaran masalah dalam birokrasi yang akut tersebut? Saya berharap gagasan dari tulisan ini ditindaklanjuti dengan komitmen yang serius dari para perumus kebijakan di tanahair. Semoga. [selengkapnya]
 
Lecture #4, Theory of Production
20 September 2015
On the theory of production and its implication to public policy. [selengkapnya]
 
Elasticity, Supply & Demand, and Government Policies
07 September 2015
The impact of government policies on economy can be understood by explaining two aspects: price control and taxation. The basic principle of microeconomics relevant to explain this is elasticity, how supply and demand curves respond to different levels of price and income. Students of public policy should understand these concepts not only by exercising calculations, drawing graphs, and interpreting economic statistics. But, most importantly, they should understand the fundamental logic behind each concepts, practical examples, and policy consequences. [selengkapnya]
 
Sinergi DPD-RI dan Pemda dalam Penyusunan Anggaran Pro-Rakyat, Jogja
30 Juli 2015
Setelah sekian lama para wakil rakyat dari daerah yang menjadi unsur pembentuk DPD mengeluhkan tentang kecilnya peran mereka dalam proses perumusan kebijakan publik di Indonesia, ada titik perubahan baru yang memungkinkan para anggota DPD berkontribusi dalam penyusunan APBN dan APBD. Namun untuk menuju kepada sistem bikameral yang menempatkan anggota "Senat" daerah ini ke dalam proses yang sesungguhnya di Indonesia, tampaknya masih perlu waktu yang panjang. Saya termasuk yang secara objektif ingin melihat bagaimana sesungguhnya kemampuan para Senator itu dalam memahami anggaran publik. Pengalaman pribadi saya menunjukkan bahwa dari segi substansi belum banyak para anggota DPD yang benar-benar menguasai peta permasalahan kebijakan publik, apalagi mampu dan berani mengusulkan terobosan kebijakan yang diperlukan. Meskipun forum yang digagas oleh DPD kali ini bermaksud mendengarkan usulan dari publik mengenai peran DPD terkait dengan proses penyusunan APBN dan APBD, saya justru ingin menantang kepiawaian mereka dalam hal memahami substansi masalah penganggaran publik di Indonesia sekarang ini. [selengkapnya]
 
Reformasi Birokrasi Indonesia, Tantangan Implementasi dalam Krisis Paradigma, STIA-LAN, Bandung
30 Juni 2015
Memenuhi undangan dari Ketua STIA-LAN Bandung, saya membahas berbagai persoalan teoretis maupun praksis dalam disiplin ilmu administrasi negara di Indonesia. Dari segi teoretis, tantangan yang harus dihadapi bagi para ilmuwan administrasi negara adalah ketiadaan paradigma yang benar-benar dapat diikuti dengan mantab. Teori tentang birokrasi yang model dasarnya berasal dari Max Weber sekarang ini sudah didapati memiliki banyak kelemahan dan perlu pemikiran baru yang lebih sesuai dengan tantangan zaman. Sementara itu, teori baru tentang organisasi publik yang dikembangkan oleh paradigma New Public Management (NPM) sejak tahun 1990-an ternyata berumur sangat pendek dan belakangan terbukti sulit diterapkan atau bahkan mengakibatkan krisis ekonomi di beberapa negara pada awal abad ke-21 ini. Oleh sebab itu, para ilmuwan administrasi negara tengah dihadapkan pada krisis paradigma yang serius. Dari segi praksis, peran para ilmuwan dalam memecahkan persoalan birokrasi publik di Indonesia masih belum kelihatan. Menghadapi inefisiensi dan inefektivitas organisasi pemerintah sekarang ini, belum banyak kontribusi yang dapat ditunjukkan oleh para ilmuwan, peneliti, dosen ataupun akademisi di bidang administrasi negara. Lalu, apa yang harus segera dilakukan? Saya membahasnya bersama para dosen di STIA-LAN, Bandung. Tetapi ternyata forum ini juga melibatkan dosen dan peneliti dari Unpad, Unpar, IPDN, serta para birokrat di tingkat pusat dan daerah. [selengkapnya]
 
"Anggaran Publik untuk BPJS Kesehatan", Seminar Bulanan, Program S2 MKP, Fisipol UGM
27 Mei 2015
Hasil penelitian tentang kebijakan untuk menciptakan sistem Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage, UHC) yang saya tulis dari kegiatan fellowship di University of Geneva saya paparkan dalam Seminar Riset Bulanan di ruang seminar MAP-UGM. Semua unsur kebijakan yang mengarah kepada UHC sudah dimiliki di Indonesia dengan beroperasinya BPJS Kesehatan sejak tahun 2014. Unsur-unsur itu antara lain sistem pembayaran layanan kesehatan yang bersifat prospektif, skema asuransi wajib, pengumpulan dana premi secara nasional, cakupan layanan untuk keluarga miskin, serta sistem kapitasi Case-Base Mix. Tetapi untuk dapat mencapai target ambisius berupa penjaminan biaya kesehatan bagi semua warga-negara Indonesia pada tahun 2019, banyak kendala implementasi yang harus dilewati. Dengan komitmen anggaran publik Indonesia yang hanya 3% dari PDB serta masalah koordinasi kebijakan yang masih sangat sulit, memang tidak mudah mencapai tujuan kebijakan tersebut. Pemahaman tentang pembiayaan jaminan kesehatan ini harus dilihat dari perspektif multi-disiplin, mulai dari ilmu ekonomi makro, politik, keuangan negara, farmasi dan kedokteran, kesehatan masyarakat, hingga sosiologi dan anthropologi kesehatan. [selengkapnya]
 
"Peruntukan Rusunawa Tidak Sesuai Tujuan Awal", Tribun Jogja, News Analysis
04 Mei 2015
Seorang rekan wartawan menghubungi saya untuk memberikan komentar atau analisis tentang pemanfaatan Rusunawa (Rumah Susun Sewa) di kabupaten Sleman. Mengenai hal-hal teknis terkait strategi pengadaan hunian dan perumahan di Indonesia, sebenarnya saya tidak memiliki kepakaran yang memadai. Tetapi karena topik yang diminta adalah mengenai keberpihakan Pemerintah Daerah kepada keluarga miskin, saya menyanggupi untuk memberikan komentar lisan sedangkan teman wartawan menuliskan sesuai dengan topik yang dikehendaki. Komitmen pemerintah di tingkat daerah dalam memenuhi kebutuhan papan atau hunian dalam tingkat rumusan kebijakan sebenarnya sudah baik dan perlu terus ditindaklanjuti. Masalahnya adalah bahwa program yang dilaksanakan tanpa pengawasan yang ketat akan cenderung mudah dimanipulasi atau disalahgunakan. Pemanfaatan Rusunawa di Kabupaten Sleman adalah salah satu contoh kebijakan publik yang harus terus dimonitor supaya tujuan awal Pemda untuk memberikan hunian murah bagi keluarga miskin benar-benar tercapai dengan proyek Rusunawa ini. [selengkapnya]
 
E-Budgeting dan Transparansi APBD
06 April 2015
Di tengah waktu mengikuti program fellowship di GIIDS, University of Geneva, saya coba menulis sesuatu tentang kisruh politik antara Gubernur Ahok dan DPRD DKI Jakarta. Untuk pengembangan sistem anggaran di daerah yang lebih akuntabel dan responsif bagi kepentingan rakyat, bukan hanya soal konflik diantara kedua belah pihak yang perlu dicermati, tetapi bagaimana implikasinya bagi daerah-daerah di Indonesia. Pelajaran penting yang bisa ditarik dari banyak negara yang mampu membendung korupsi anggaran adalah dengan menerapkan e-budgeting tanpa keraguan. Ini telah terbukti ampuh melawan korupsi di Korea Selatan. Di beberapa negara skandinavia dan Amerika Serikat, publik juga dapat mengakses rancangan anggaran, mencermatinya, dan mengusulkan tindakan koreksi jika diperlukan. Tapi mengapa justru di Indonesia para politisi alergi dengan e-budgeting? Ada kepentingan apa sebenarnya sehingga sesuatu yang jelas-jelas mendorong transparansi dan akuntabilitas publik justru ditentang? Pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka oleh para politisi di daerah. Saya mencoba mengirimkan artikel ini ke media, tapi ditolak karena isunya mungkin sudah terlewat. Tapi saya tetap ingin agar ada orang yang membacanya, setidaknya di website ini. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.