Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Agustus 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
 

Arsip Artikel



“Anggaran untuk Bencana”, Kedaulatan Rakyat, 4 Januari 2008
04 Januari 2008

By kumoro | January 4, 2008

Tujuh kabupaten di Jawa Tengah dan 13 kabupaten di Jawa Timur mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Korban nyawa cukup banyak, dan tentu korban material tidak terhitung jumlahnya. Tetapi tampaknya pemerintah tidak sigap untuk mengatasi persoalan. Lebih menyedihkan lagi, pemerintah berdalih bahwa penanganan terbentur oleh kurangnya dana. Lalu ke mana alokasi dana siap-pakai yang selama ini dianggarkan dari APBN maupun dari APBD? Tulisan berikut mengulas betapa masalah penganggaran masih menjadi kendala utama dalam penanganan bencana di tanahair
[selengkapnya]
 
Permendagri No.59 th. 2007
03 Januari 2008

By kumoro | January 6, 2008

 

Permendagri ini merupakan revisi beberapa ketentuan pokok dalam Permendagri No.16 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

permen-no59-2007.doc

[selengkapnya]
 
Otomasi Pemda untuk Efisiensi Pelayanan Publik
27 Desember 2007

By kumoro | December 27, 2007

Salah satu kendala dalam menciptakan pelayanan publik yang efisien, efektif dan responsif adalah rendahnya aplikasi teknologi informasi dalam sistem pelayanan. Disamping komitmen pejabat publik terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang rendah, begitu banyak kendala yang harus dihadapi oleh perumus kebijakan di dalam praktik. Secara umum, tahap pengembangan situs web Pemda dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: tahap informatif, interaktif, dan transaktif. Namun di dalam kenyataan sebagian besar situs web Pemda masih bersifat informatif, dan baru sedikit yang memulai tahapan interaktif. Belum ada yang sampai pada tahapan transaktif.

pertimbangan-otomasi-pemda.ppt

inovasi-kontrak-pelayanan-di-purworejo.pdf

[selengkapnya]
 
Pembagian Kekuasaan dalam Negara
18 Desember 2007
Untuk mengelola kekuasaan secara demokratis dan adil di dalam entitas negara, sistem kawal dan imbang (checks and balances) mutlak diperlukan. Ada banyak konsep tentang sistem kawal dan imbang yang dikemukakan oleh para pemikir politik sejak abad ke-17, tapi salah satu yang terkenal adalah konsep “trias politica”, yaitu upaya memisahkan kekuasaan menjadi: eksekutif, legislatif, dan judikatif. [selengkapnya]
 
Manajemen Sistem Berbasis Komputer dalam Organisasi Publik
15 Desember 2007

By kumoro | December 15, 2007

 

Organisasi publik di Indonesia kebanyakan masih ketinggalan dalam pengembangan sistem yang berbasis komputer. Ini terutama sangat terasa di tingkat daerah. Karena itu, para kader organisasi publik di daerah hendaknya memahami lebih baik manajemen sistem berbasis komputer yang semakin kompleks dan memerlukan spesialisasi pekerjaan yang rumit. Kuliah ini memberikan beberapa persoalan teknis yang dihadapi ketika manajer publik memutuskan untuk mengalihkan sistem yang sebelumnya bersifat manual dan mekanis ke dalam sistem berbasis Teknologi Informasi yang mengandalkan perangkat komputer.

manajemen-sistem.pdf

[selengkapnya]
 
Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Systems)
01 Desember 2007

By kumoro | December 1, 2007

Yang disebut Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Systems) adalah sistem pengolahan data yang dimaksudkan untuk menunjang proses perumusan kebijakan atau pembuatan keputusan bagi para manajer publik. Sistem ini terutama dimaksudkan untuk menyajikan data yang bersifat tidak terstruktur (unstructured). Tidak dapat dihindari bahwa para manajer publik, terutama di tingkat manajemen puncak seperti Gubernur atau Bupati/Walikota, harus bisa mengolah dan mencerna informasi yang terserak, terfragmentasi, dan tidak mungkin pengolahannya diserahkan kepada perangkat elektronik saja. Karena itu diperlukan identifikasi yang jelas mengenai jenis data yang diperlukan, kebutuhan analitisnya, serta keputusan-keputusan apa yang dapat ditunjang oleh informasi yang dihasilkan.

sistem-pendukung-keputusan.pdf

[selengkapnya]
 
Partai Politik: Konsep, Fungsi, dan Perkembangannya di Indonesia
30 November 2007
Partai politik adalah institusi penting yang mutlak ada dalam sistem politik yang demokratis. Para mahasiswa ilmu politik hendaknya bisa memahami dengan baik apa yang disebut dengan Parpol, apa bedanya dengan gerakan, kelompok penekan, atau kelompok kepentingan, serta apa saja fungsinya dalam masyarakat. Sistem kepartaian juga perlu dipahami mengingat bahwa masyarakat Indonesia yang tengah belajar berdemokrasi [selengkapnya]
 
Demokrasi, Kebebasan dan Toleransi
29 November 2007
Persoalan filosofis yang senantiasa ada dalam sistem politik di negara-negara modern adalah menyangkut demokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem politik yang demokratis memiliki kekurangan-kekurangan. Terdapat juga hal-hal yang dilematis menyangkut sistem yang demokratis. Tetapi bagaimanapun juga demokrasi adalah sistem yang paling dapat diterima oleh kebanyakan negara di dunia sekarang ini, setidaknya untuk masa di milenium [selengkapnya]
 
Kegagalan Pasar: Argumentasi Etis bagi Peranan Organisasi Publik
29 November 2007
Pada paruh kedua tahun 1980-an, terdapat pergeseran wacana yang luar biasa menuju kepada pengurangan peran pemerintah atau organisasi publik pada umumnya. Gerakan pemikiran ini menuntut dikuranginya peran negara ke tingkat sangat minimal karena dianggap tidak akan kondusif bagi mekanisme pasar. Tetapi pada akhir tahun 1990-an, krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara membuktikan bahwa betapapun [selengkapnya]
 
Sistem Pemilihan Umum
24 November 2007
Kuliah ini membahas hal-hal mendasar terkait dengan sistem Pemilu (Pemilihan Umum) yang diselenggarakan sebagai salah satu sarana untuk menjamin keterwakilan politik. Secara umum, Pemilu legislatif maupun eksekutif menggunakan dua pola dasar, yaitu: 1) sistem proporsional (proportional representation) dan 2) sistem distrik (plurality system). Kedua sistem dasar dalam Pemilu ini di dalam praktik diterapkan secara berbeda-beda [selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.