Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Februari 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
 

Arsip Artikel



Otomasi Pemda untuk Efisiensi Pelayanan Publik
27 Desember 2007

By kumoro | December 27, 2007

Salah satu kendala dalam menciptakan pelayanan publik yang efisien, efektif dan responsif adalah rendahnya aplikasi teknologi informasi dalam sistem pelayanan. Disamping komitmen pejabat publik terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang rendah, begitu banyak kendala yang harus dihadapi oleh perumus kebijakan di dalam praktik. Secara umum, tahap pengembangan situs web Pemda dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: tahap informatif, interaktif, dan transaktif. Namun di dalam kenyataan sebagian besar situs web Pemda masih bersifat informatif, dan baru sedikit yang memulai tahapan interaktif. Belum ada yang sampai pada tahapan transaktif.

pertimbangan-otomasi-pemda.ppt

inovasi-kontrak-pelayanan-di-purworejo.pdf

[selengkapnya]
 
Pembagian Kekuasaan dalam Negara
18 Desember 2007
Untuk mengelola kekuasaan secara demokratis dan adil di dalam entitas negara, sistem kawal dan imbang (checks and balances) mutlak diperlukan. Ada banyak konsep tentang sistem kawal dan imbang yang dikemukakan oleh para pemikir politik sejak abad ke-17, tapi salah satu yang terkenal adalah konsep “trias politica”, yaitu upaya memisahkan kekuasaan menjadi: eksekutif, legislatif, dan judikatif. [selengkapnya]
 
Manajemen Sistem Berbasis Komputer dalam Organisasi Publik
15 Desember 2007

By kumoro | December 15, 2007

 

Organisasi publik di Indonesia kebanyakan masih ketinggalan dalam pengembangan sistem yang berbasis komputer. Ini terutama sangat terasa di tingkat daerah. Karena itu, para kader organisasi publik di daerah hendaknya memahami lebih baik manajemen sistem berbasis komputer yang semakin kompleks dan memerlukan spesialisasi pekerjaan yang rumit. Kuliah ini memberikan beberapa persoalan teknis yang dihadapi ketika manajer publik memutuskan untuk mengalihkan sistem yang sebelumnya bersifat manual dan mekanis ke dalam sistem berbasis Teknologi Informasi yang mengandalkan perangkat komputer.

manajemen-sistem.pdf

[selengkapnya]
 
Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Systems)
01 Desember 2007

By kumoro | December 1, 2007

Yang disebut Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Systems) adalah sistem pengolahan data yang dimaksudkan untuk menunjang proses perumusan kebijakan atau pembuatan keputusan bagi para manajer publik. Sistem ini terutama dimaksudkan untuk menyajikan data yang bersifat tidak terstruktur (unstructured). Tidak dapat dihindari bahwa para manajer publik, terutama di tingkat manajemen puncak seperti Gubernur atau Bupati/Walikota, harus bisa mengolah dan mencerna informasi yang terserak, terfragmentasi, dan tidak mungkin pengolahannya diserahkan kepada perangkat elektronik saja. Karena itu diperlukan identifikasi yang jelas mengenai jenis data yang diperlukan, kebutuhan analitisnya, serta keputusan-keputusan apa yang dapat ditunjang oleh informasi yang dihasilkan.

sistem-pendukung-keputusan.pdf

[selengkapnya]
 
Partai Politik: Konsep, Fungsi, dan Perkembangannya di Indonesia
30 November 2007
Partai politik adalah institusi penting yang mutlak ada dalam sistem politik yang demokratis. Para mahasiswa ilmu politik hendaknya bisa memahami dengan baik apa yang disebut dengan Parpol, apa bedanya dengan gerakan, kelompok penekan, atau kelompok kepentingan, serta apa saja fungsinya dalam masyarakat. Sistem kepartaian juga perlu dipahami mengingat bahwa masyarakat Indonesia yang tengah belajar berdemokrasi [selengkapnya]
 
Demokrasi, Kebebasan dan Toleransi
29 November 2007
Persoalan filosofis yang senantiasa ada dalam sistem politik di negara-negara modern adalah menyangkut demokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem politik yang demokratis memiliki kekurangan-kekurangan. Terdapat juga hal-hal yang dilematis menyangkut sistem yang demokratis. Tetapi bagaimanapun juga demokrasi adalah sistem yang paling dapat diterima oleh kebanyakan negara di dunia sekarang ini, setidaknya untuk masa di milenium [selengkapnya]
 
Kegagalan Pasar: Argumentasi Etis bagi Peranan Organisasi Publik
29 November 2007
Pada paruh kedua tahun 1980-an, terdapat pergeseran wacana yang luar biasa menuju kepada pengurangan peran pemerintah atau organisasi publik pada umumnya. Gerakan pemikiran ini menuntut dikuranginya peran negara ke tingkat sangat minimal karena dianggap tidak akan kondusif bagi mekanisme pasar. Tetapi pada akhir tahun 1990-an, krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara membuktikan bahwa betapapun [selengkapnya]
 
Sistem Pemilihan Umum
24 November 2007
Kuliah ini membahas hal-hal mendasar terkait dengan sistem Pemilu (Pemilihan Umum) yang diselenggarakan sebagai salah satu sarana untuk menjamin keterwakilan politik. Secara umum, Pemilu legislatif maupun eksekutif menggunakan dua pola dasar, yaitu: 1) sistem proporsional (proportional representation) dan 2) sistem distrik (plurality system). Kedua sistem dasar dalam Pemilu ini di dalam praktik diterapkan secara berbeda-beda [selengkapnya]
 
Silabus Sistem Informasi Manajemen
02 November 2007

By kumoro | September 17, 2007

 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah salah satu mata kuliah pokok pada program S2 Ilmu Administrasi Negara, UGM. Selain membekali mahasiswa dengan berbagai konsep dasar manajemen informasi, kuliah juga membahas teknik-teknik perencanaan sistem informasi, penguasaan perangkat lunak database, serta studi kasus dalam aplikasi teknologi informasi dalam organisasi publik.

silabus.pdf

[selengkapnya]
 
Diagram alir Sistem Monev di Bappeda
21 Oktober 2007
Diagram alir yang disusun oleh tim peneliti MAP-UGM ini merupakan gambaran sementara setelah dilakukan studi awal di lapangan dan didiskusikan oleh para anggota tim peneliti. Banyak hal yang tampaknya harus dibenahi dalam upaya penyempurnaan sistem Monev oleh pemerintah provinsi. Hasil studi banding di Surabaya, Jakarta dan Jogjakarta menunjukkan bahwa sistem Monev yang dilakukan oleh Bappeda berdasarkan PP No.39 tahun 2006 masih menemui banyak hambatan struktural maupun hambatan teknis. Diagram alir ini diharapkan dapat menjadi peta jalan awal untuk studi selanjutnya yang lebih intensif.
diagram-alir-sistem-monev.doc [selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.