Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Februari 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
 

Arsip Artikel



Permendagri No.79 th 2007 ttg Penyusunan Rencana Pencapaian SPM
03 Maret 2008

By kumoro | March 28, 2008

 

Kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia menyisakan banyak pertanyaan tentang mengapa kinerja Pemda tidak bisa meningkat setelah diberi keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Salah satu jawabannya ialah karena SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang dipakai untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan itu belum banyak dibuat, apalagi dipakai sebagai landasan untuk meningkatkan kinerja. Peraturan ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengevaluasi apakah SPM sudah dapat dicapai. Tetapi yang lebih penting bagi semua daerah ialah usaha keras untuk terus-menerus meningkatkan kinerja pemerintahan dan peningkatan kemakmuran rakyat di daerah.

permendagri-no79-th-2007-ttg-rencana-pencapaian-spm.pdf

[selengkapnya]
 
Kembali ke Etika Publik
29 Februari 2008
Meluasnya korupsi dan masih terpuruknya pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di negeri ini. Artikel ini mengajak semua orang untuk kembali ke Etika Publik. Apakah ini berarti bahwa semua harus kembali ke agama dan pengayaan spiritual? Ya, dengan sejumlah persyaratan. Agama memang sejauh ini dipandang hanya dari sisi ritualnya, tetapi bukan [selengkapnya]
 
PP No.8 th 2006 ttg Pelaporan Keuangan & Kinerja Pemda
27 Februari 2008

By kumoro | February 27, 2008

 

pp-no8-th-2006-ttg-pelaporan-keuangan-dan-kinerja-pemda.pdf

[selengkapnya]
 
PP No.40 th 2006 ttg Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
27 Februari 2008

By kumoro | February 27, 2008

 

pp-no40-th-2006.pdf

[selengkapnya]
 
Undang-Undang No.2 th 2008 tentang Partai Politik
23 Februari 2008

By kumoro | February 23, 2008

 

Courtesy of hukumham.info

uu-no2-th-2008-ttg-parpol.pdf

[selengkapnya]
 
Instrumen Penilaian Mandiri untuk Pelayanan Publik di DIY
23 Februari 2008
Studi ini merupakan kelanjutan dari studi BSPP (Baseline Survey untuk Pelayanan Publik) di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang didanai oleh Kemitraan untuk Pembaruan Tata-Pemerintahan (Partnerships for Governance Reform) pada akhir tahun 2007. Salah satu kelemahan dalam melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik adalah tidak adanya instrumen yang andal, mudah, dan dapat digunakan secara mandiri oleh para pejabat birokrasi publik. Karena itu instrumen yang dikembangkan dalam studi ini disusun sedemikian rupa sehingga memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Laporan yang disajikan di sini masih berupa draf dan sangat awal, karena itu masih akan banyak perubahan. Selain laporan kepada pihak Partnerships for Governance Reform, para peminat dapat memperoleh software dari instrumen penilaian yang dikembangkan dalam studi ini.
instrumen-untuk-pelayananan-publik-diy.pdf [selengkapnya]
 
“Pendataan Bencana Masih Lemah”, Jurnal Nasional, 15 Januari 2008
15 Januari 2008

By kumoro | January 21, 2008

 

Untuk merumuskan tindak-lanjut yang tepat terkait dengan proses pemulihan di wilayah bencana, sebuah lokakarya internasional diadakan di Jakarta. Judul dari acara itu adalah”International Workshop on Recovery: Experience from India, Sri Lanka and Indonesia”. Lokakarya ini diselenggarakan oleh UNDP Representative wilayah Asia Tenggara, melibatkan pembicara dari luar maupun dari dalam negeri dan para perumus kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Liputan media juga cukup lengkap. Salah satunya adalah yang dapat dilihat dari liputan wawancara berikut ini.

[selengkapnya]
 
WK Homestay
05 Januari 2008
[selengkapnya]
 
“Anggaran untuk Bencana”, Kedaulatan Rakyat, 4 Januari 2008
04 Januari 2008

By kumoro | January 4, 2008

Tujuh kabupaten di Jawa Tengah dan 13 kabupaten di Jawa Timur mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Korban nyawa cukup banyak, dan tentu korban material tidak terhitung jumlahnya. Tetapi tampaknya pemerintah tidak sigap untuk mengatasi persoalan. Lebih menyedihkan lagi, pemerintah berdalih bahwa penanganan terbentur oleh kurangnya dana. Lalu ke mana alokasi dana siap-pakai yang selama ini dianggarkan dari APBN maupun dari APBD? Tulisan berikut mengulas betapa masalah penganggaran masih menjadi kendala utama dalam penanganan bencana di tanahair
[selengkapnya]
 
Permendagri No.59 th. 2007
03 Januari 2008

By kumoro | January 6, 2008

 

Permendagri ini merupakan revisi beberapa ketentuan pokok dalam Permendagri No.16 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

permen-no59-2007.doc

[selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.