Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Juni 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Arsip Artikel



"Kepentingan Publik Yang Dikorbankan", Seminar BEM Se Jawa Timur, Unsuri, Surabaya
27 Maret 2012
Panitia seminar BEM se Jawa Timur menyodorkan pada saya tema tentang proses perumusan kebijakan publik di Indonesia. Sebuah tema yang begitu luas. Namun saya mencoba memenuhi permintaan tersebut dengan mengambil satu tahapan dalam proses perumusan kebijakan publik yang sangat menentukan, yaitu kebijakan penganggaran. Dengan memahami berbagai persoalan dalam anggaran publik di Indonesia, baik dari sisi pendapatan (revenues) mau belanja (expenditures) kita bisa memahami betapa proses perumusan kebijakan publik tersebut masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan individu dan kelompok, bukan kepentingan publik sebagaimana seharusnya. Selain korupsi politik yang semakin menggerogoti efektivitas dan efisiensi anggaran, banyak alokasi anggaran publik yang tidak dikendalikan secara profesional. Akibatnya dapat dipahami bahwa kontribusi anggaran publik terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Indonesia hanya sebesar 8,9 persen saja. Saya berharap bahwa para mahasiswa sebagai generasi intelektual pemilik masa depan Indonesia akan mampu memahami dan mencari solusi atas persoalan ini di masa mendatang. [selengkapnya]
 
Kendala dalam Pengembangan E-Gov di Pemerintah Daerah
16 Maret 2012
Mengapa sektor publik cenderung ketinggalan dalam pemanfaatan teknologi informasi? Apa yang menjadi penyebab pokok kegagalan pengembangan E-Government di tingkat daerah? Dari pengalaman di banyak daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, ada 2 (dua) kendala pokok yang harus menjadi perhatian. Pertama, dari segi sumberdaya manusia, kebanyakan organisasi di jajaran pemerintah daerah masih tertinggal. Tanpa adanya perhatian serius untuk memperbaiki pola rekrutmen dan mengembangan SDM yang dapat diandalkan dalam pemanfaatan TIK, apapun konsep E-Government yang akan diterapkan akan sulit berhasil. Kedua, sistem kelembagaan di dalam organisasi Pemda yang cenderung statis sangat menyulitkan terjadinya inovasi yang merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan E-Government. Dari kedua aspek pokok ini, tentu saja faktor kepemimpinan (leadership) akan sangat menentukan bergeraknya inovasi pelayanan yang mengandalkan E-Government. Saya menggunakan materi yang bersumber dari Help-Desk Menkominfo-JICA untuk membahas mengenai masalah ini bersama para mahasiswa. [selengkapnya]
 
Integrasi Pelayanan Publik: Contoh Kasus Administrasi Kendaraan Bermotor
16 Maret 2012
Salah satu kendala untuk melakukan terobosan dalam upaya efisiensi pelayanan publik adalah kurang terintegrasinya database elektronik di banyak organisasi pemerintah. Contoh sukses mengenai upaya integrasi database yang menjadikan proses pelayanan publik menjadi mudah dan efisien bagi warga pengguna sebenarnya cukup banyak. Tetapi karena kemandegan inovasi dan kurangnya kepemimpinan, tidak banyak dari cerita sukses itu yang dapat diterapkan di organisasi pemerintah tingkat daerah. Misalnya, SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yang didorong dengan ide komputerasisasi pada tahun 1988 merupakan keberhasilan mengintegrasikan database di tiga lembaga (Kepolisian Daerah, Dispenda, dan Jasa Raharja) yang perlu diteruskan di banyak aspek pelayanan publik lainnya. Namun setelah itu tidak banyak lagi terobosan yang dilakukan. Saya memberi contoh kepada kelas E-Gov mengenai pentingnya integrasi data itu ke dalam sistem perbankan yang tentunya bisa memudahkan banyak pihak, terutama warga pengguna jasa yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor mereka. [selengkapnya]
 
Inefisiensi Anggaran dan Masalah Integritas Pejabat Publik di Indonesia, Pidato Semesteran, Jurusan MKP
15 Maret 2012
Melestarikan tradisi di Jurusan MKP, Fisipol UGM, bahwa setiap awal semester disampaikan pidato dengan topik tertentu dari salah seorang dosen. Di semester II tahun 2011/2012 ini, kebetulan giliran saya yang harus menyampaikan pidato atau kuliah umum. Saya sengaja mengambil topik "Inefisiensi Anggaran dan Masalah Integritas Pejabat Publik di Indonesia" dengan harapan bahwa ini menjawab salah satu persoalan penting yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Penggunaan dana dari anggaran publik memang sedang memprihatinkan sehingga peran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat masih sangat rendah. Tapi isu tentang anggaran publik ternyata bukan hanya menyangkut hal-hal teknis mengenai mekanisme anggaran, tetapi juga sangat relevan dengan masalah komitmen politik, perumusan kebijakan publik hingga rendahnya integritas pejabat publik di Indonesia. Saya harap para mahasiswa yang akan menduduki jabatan-jabatan politis dan posisi penting dalam birokrasi akan bisa belajar banyak dari kesalahan yang selama ini telah dibuat. [selengkapnya]
 
Analisis Biaya-Manfaat Pengelolaan Stadion Sultan Agung, Bantul
01 Maret 2012
Sebuah fasilitas olah-raga seluas meliputi 24 hektare dengan bangunan utama stadion sepakbola di dusun Pacar telah diresmikan oleh Gubernur DIY dan Bupati Bantul pada tahun 2005. Sejalan dengan keinginan bupati waktu itu, Idham Samawi, untuk mengembangkan olahraga sepakbola, stadion berkapasitas lebih dari 18.000 penonton itu diresmikan dan disambut gembira oleh warga Bantul. Tetapi, apakah stadion yang telah dibangun dengan biaya Rp 53 miliar itu memang benar-benar membawa manfaat bagi warga Bantul dan tujuan pembangunannya benar-benar telah tercapai? Bersama Pansus prasarana kabupaten dari Komisi C dan para pejabat Pemkab, saya menjadi pemantik diskusi di gedung DPRD Bantul. Forum ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengkritisi draf Ranperda tentang pengelolaan stadion yang sudah bisa disusun. Saya bisa menangkap kekhawatiran para pemangku kepentingan bahwa pembangunan stadion ini tidak akan memberi manfaat yang optimal. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh pejabat Pemda, pengurus Persiba, dan semua pemangku kepentingan itu? [selengkapnya]
 
Monev dan Efektivitas Penyerapan Anggaran di Daerah, Seminar Bappeda Prov. DI. Yogyakarta
22 Februari 2012
Sejak tahun 2008, Bappeda Provinsi DI Yogyakarta telah membuat langkah maju dengan membuka website Monitoring dan Evaluasi bagi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Meskipun tidak semua masyarakat tahu tentang alamat website ini, tetapi ini merupakan upaya penting untuk menunjang transparansi dalam pelaksanaan kegiatan oleh jajaran Pemerintah Provinsi. Masalahnya adalah bahwa, seperti terjadi di banyak provinsi dan kabupaten/kota yang lain, serapan anggaran dari kebanyakan SKPD masih juga rendah sebagaimana tampak dalam website Monev tersebut. Jika sampai akhir Desember tahun 2011 saja masih ada Rp 261,2 miliar dana yang belum terserap, masalahnya memang sudah betul-betul mengkhawatirkan. Di tingkat pusat, kita juga melihat bahwa dana APBN ternyata sebesar Rp 270 triliun terserap hanya di bulan Desember. Saya membahas mengenai masalah Monev dan efektivas penyerapan anggaran ini bersama satuan-satuan di Pemprov yang membidangi Monev dan sekaligus mencari jalan keluar dari berbagai persoalan yang muncul. Memang tidak mudah mengatasi kompleksitas masalah yang ada. Tetapi kalau jajaran pemerintah di pusat maupun di daerah tidak melakukan kebijakan terobosan, persoalan akan semakin parah. [selengkapnya]
 
Rencana Kuliah Sistem Penganggaran Pembangunan
20 Februari 2012
[selengkapnya]
 
Penyerapan dan Efektivitas Anggaran Daerah, hotel Garden Palace, Surabaya
17 Februari 2012
Banyak pihak telah mengeluhkan bahwa peran anggaran publik di Indonesia terhadap peningkatan kemakmuran rakyat belakangan ini sangat kecil. Sebuah sumber menyebut bahwa kontribusi anggaran publik itu hanya sekitar 9,5% (Radhy, 2011). Masalahnya adalah bahwa penyerapan APBN maupun APBD itu begitu rendah sedangkan prioritas anggaran tidak benar-benar digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Tetapi mengapa pemerintah seolah-olah kehilangan akal untuk mengatasi hal ini? Apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kebuntuan anggaran publik itu? Apakah strategi "debottlenecking" yang berulangkali disebutkan oleh Presiden itu? Bersama para anggota DPRD, saya membahas mengenai persoalan ini di Surabaya. Saya berharap para wakil rakyat itu tidak hanya menjadi penonton, apalagi hanya sekadar berkeluh-kesah namun tidak berusaha mendorong perumusan strategi kebijakan yang lebih baik. Di hadapan para anggota DPRD kabupaten Kutai Kartanegara, saya juga menunjukkan betapa besarnya anggaran untuk belanja pegawai kabupaten ini yang mencapai lebih dari Rp 1 triliun sedangkan banyak program yang belum menyentuh masalah kesejahteraan rakyat. Kebijakan radikal tampaknya harus dilakukan untuk mengubah paradigma anggaran publik selama ini. [selengkapnya]
 
Reorganisasi dan Peningkatan Tata-kelola BUMD, Teminabuan, Pemkab Sorong Selatan
08 Februari 2012
Perjalanan cukup panjang dengan medan off-road membawa tim CIMDEV, Fisipol UGM ke Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel), Papua Barat. Saya bersama Dr.Ambar Widaningrum dan Yuli Isnadi, MPA memenuhi permintaan Pemkab Sorsel untuk melakukan riset dan kegiatan konsultatif mengenai Reorganisasi dan Tata-kelola BUMD. Kabupaten ini memiliki 9 unit usaha yang masih belum memberikan keuntungan optimal dan memenuhi kebutuhan hidup warganya. Kami berusaha membantu mencari alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. [selengkapnya]
 
Kesaksian Ahli, Judicial Review UU No.33/2004, Mahkamah Konstitusi, 1 Feb 2012
02 Februari 2012
Dalam forum Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, saya memenuhi undangan dari kuasa hukum pemohon. Serangkaian sidang MK ini akan memutuskan apakah pasal-pasal dalam UU No.33/2004 tentang DBH sudah konsisten dengan semangat UUD 1945. Saya memang diundang oleh pihak pemohon yaitu Forum Rakyat Kalimantan Timur Bersatu. Tetapi sebagai saksi ahli saya berusaha tetap menempatkan masalahnya sesuai dengan proporsi untuk memaparkan fakta dan tidak sekadar membela mati-matian kepentingan pemohon tanpa dasar yang jelas. Kalau melihat proses ratifikasinya, memang harus diakui bahwa ketentuan proporsi pusat-daerah dengan angka 85:15 bagi daerah penghasil migas yang berbeda dari daerah-daerah Otsus yang mendapatkan proporsi 30:70 tidak mengandung dasar argumentasi objektif yang kuat. Satu-satunya yang bisa menjelaskannya adalah proses negosiasi politik, terutama dengan dua daerah yang ingin memisahkan diri, yaitu Aceh dan Papua. Tetapi dengan proporsi 85:15, apakah DBH sudah dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pemimpin di daerah? Inilah masalah yang harus dianalisis sesuai dengan fakta di lapangan. Saya berharap bahwa apapun hasilnya nanti, revisi atau perubahan UU 33/2004 akan menghasilkan sesuatu yang bermakna dan sesuai dengan tujuan desentralisasi, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.