Pemilu 2019 sudah di depan mata dan suhu politik makin panas. Salah satu indikator kedewasaan politik bangsa Indonesia adalah apakah dalam perhelatan politik seperti ini setiap orang bisa menafsirkan semua data dan informasi yang berseliweran secara lebih cerdas.
Februari 2019
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
 

Arsip Artikel



Apresiasi Analisis Jabatan di Pemda Gunungkidul, Wonosari, 7 Juli 2007
02 Juli 2007

By kumoro | July 9, 2007

 

Berlakunya PP No.8 tahun 2003 mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah mengandung kontroversi sejak awal. PP yang bertujuan untuk menetapkan standarisasi organisasi dan mencegah proliferasi satuan-satuan perangkat Pemda ini ternyata menimbulkan banyak persoalan karena kondisi daerah di seluruh tanahair yang sangat beragam. Selain itu, ketentuan mengenai Analisis Jabatan (Anjab) di banyak daerah juga terhenti kepada formalisasi jenis-jenis jabatan dan uraian jabatan. Oleh sebab itu bisa dipahami bahwa di banyak daerah sering terjadi keterlambatan dalam pengisian jabatan, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya, isu KKN dalam masalah kepegawaian serta sejumlah persoalan lainnya. Pelatihan Apresiasi Anjab di Gunungkidul ini diharapkan dapat mengawali langkah untuk memecahkan persoalan-persoalan semacam itu.

struktur-organisasi-pemda.pdf

manajemen-kepegawaian-daerah.pdf

analisis-jabatan-di-pemda-gunungkidul.pdf

[selengkapnya]
 
Penyusunan Anggaran Kinerja di Daerah
02 Juli 2007

By kumoro | July 16, 2007

 

Pelaksanaan anggaran kinerja di daerah masih terus mengalami perubahan dan penyesuaian karena berbagai alasan. Yang pertama harus diakui bahwa dokumen anggaran pemerintah daerah (APBD) belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perencanaan nasional maupun anggaran pemerintah pusat (APBN). Kecuali itu, agenda perincian anggaran selama ini memang masih terlalu fokus pada aspek penerimaan dan bukan aspek belanjanya. Persoalan lain yang juga masih menjadi kendala ialah belum adanya tolok-ukur kinerja satuan organisasi yang jelas yang bisa menjadi landasan agar belanja pemerintah betul-betul bermanfaat bagi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

[selengkapnya]
 
Teori Pertumbuhan
05 Juni 2007
Berbagai macam teori tentang pembangunan ekonomi diharapkan dipahami dengan baik oleh para mahasiswa. Kuliah mengenai teori-teori pertumbuhan dengan demikian merupakan salah satu pengantar yang harus dikuasai. Di sini dijelaskan berbagai macam teori klasik tentang pertumbuhan berimbang (balanced growth) maupun teori pertumbuhan tak berimbang (unbalanced growth) seperti dikemukakan oleh para pakar. Selain itu, yang lebih penting [selengkapnya]
 
Manajemen Strategis untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
02 Juni 2007

By kumoro | June 18, 2007

 

Bahan ini disampaikan dalam pelatihan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) tingkat pertama di Magister Administrasi Publik, UGM. Perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan visi dan misi pembangunan daerah yang jelas, tetapi pemahaman perumus kebijakan tentang manajemen strategis terkadang masih belum memadai. Untuk itu, hal-hal yang mendasar tentang visi dan misi yang strategis dan cocok dengan kondisi lokal, teknik-teknik analisis SWOT, tes Litmus, serta komponen-komponen dari manajemen strategis diberikan dalam materi ini. manajemen-strategis-untuk-perencanaan-daerah.pdf

[selengkapnya]
 
Manajemen Strategis untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
02 Juni 2007

By kumoro | June 18, 2007

 

Bahan ini disampaikan dalam pelatihan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) tingkat pertama di Magister Administrasi Publik, UGM. Perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan visi dan misi pembangunan daerah yang jelas, tetapi pemahaman perumus kebijakan tentang manajemen strategis terkadang masih belum memadai. Untuk itu, hal-hal yang mendasar tentang visi dan misi yang strategis dan cocok dengan kondisi lokal, teknik-teknik analisis SWOT, tes Litmus, serta komponen-komponen dari manajemen strategis diberikan dalam materi ini. manajemen-strategis-untuk-perencanaan-daerah.pdf

[selengkapnya]
 
“Birokrasi dan Sektor Riil”, Kedaulatan Rakyat, 16 Juni 2007
02 Juni 2007

By kumoro | June 18, 2007

Kondisi sosial-politik dan perkembangan indikator ekonomi makro di Indonesia pada masa pemerintahan SBY-JK sebenarnya menunjukkan tanda-tanda menggembirakan meskipun ancaman lain bencana alam masih terus menghantui rakyat. Konflik etnis sudah mereda, anasir terorisme sudah mulai teridentifikasi dan dapat dikendalikan, rupiah relatif stabil, IHSG meningkat dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir, dan cadangan devisa sudah lebih tinggi jika dibanding sebelum krisis. Tetapi mengapa tanda-tanda positif tersebut belum bisa meningkatkan kemakmuran rakyat banyak? Persoalan inilah yang tampaknya mendorong lahirnya Inpres No.6/2007 tentang Kebijakan Pengembangan Sektor Riil dan dan UMKM. Namun dengan mencermati muatan kebijakan ini serta kondisi yang dihadapi di lapangan, masih banyak yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah pada tingkat implementasinya.birokrasi-dan-sektor-riil-kr.pdf
[selengkapnya]
 
“Teknologi Informasi dan Reformasi Birokrasi”, Majalah e-Indonesia, Juni 2007
02 Juni 2007

By kumoro | June 21, 2007

 

Arus modernisasi dan sekaligus demokratisasi ternyata belum bisa mengubah birokrasi publik di Indonesia yang masih menggunakan struktur dan tata-kerja tradisional. Hampir semua Pemda sudah melakukan komputerisasi dan mencanangkan e-government, tetapi ternyata kinerja pelayanan publik tetap kurang efisien dan tidak tanggap terhadap keinginan masyarakat. Lalu bagaimana cara mengubah kinerja birokrasi semestinya? Terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi, mana yang harus didahulukan, investasi TI-nya atau reformasi birokrasinya? Ikuti perdebatan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam birokrasi publik di majalah e-Indonesia. ti-dan-reformasi-birokrasi.pdf

[selengkapnya]
 
Lembaga Penentu Kebijakan Fiskal
02 Juni 2007

By kumoro | June 5, 2007

 

Secara tradisional, otoritas pemerintah yang menentukan kebijakan fiskal adalah Departemen Keuangan. Tetapi semakin lengkap sistem ketatanegaraan dan semakin demokratis sistem politik yang berlaku, otoritas keuangan yang menentukan kebijakan fiskal pun bergeser ke lembaga-lembaga yang lain. Masalah di Indonesia relatif lebih kompleks karena otoritas yang menentukan kebijakan fiskal bukan saja menjadi sumber konflik diantara lembaga pemerintah di tingkat pusat tetapi juga bergeser ke pemerintah daerah. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa otoritas fiskal saat ini seringkali juga menjadi sumber konflik antara jajaran Departemen Keuangan, Departemen Teknis dalam jajaran pemerintah pusat, serta pemerintah daerah yang setelah dilaksanakannya kebijakan desentralisasi fiskal memperoleh otoritas yang relatif lebih besar.

[selengkapnya]
 
Demokrasi vs. Meritokrasi, Seminar Manajemen Kepegawaian Daerah, Gedung Bappeda Provinsi Jogjakarta, 17 Mei 2006
24 Mei 2007

By admin | May 24, 2007

 

Keputusan Menpan bernomor B/1110/M.PAN/6/2005 tertanggal 9 Juni 2005 adalah blunder bagi kebijakan kepegawaian di Indonesia. Dampak dari keputusan yang kurang bijaksana ini adalah kekacauan rekrutmen pegawai di sejumlah daerah. Akibatnya, rekrutmen PNS yang berpedoman pada Keputusan Menpan tersebut didemo oleh para pendaftar pegawai, tenaga honorer, dan memicu sejumlah kekecewaan bagi para perumus kebijakan di daerah. Tampak bahwa kebijakan rekrutmen pegawai ini diwarnai dengan pertentangan paradigme antara demokrasi versus meritokrasi. Lalu, apa yang masih dapat dilakukan oleh para pejabat di daerah?

[selengkapnya]
 
Seminar PPI-USM, Penang, 3 Mei 2007; Agenda Perlindungan TKI di Malaysia
02 Mei 2007

By kumoro | May 4, 2007

 

Sudah banyak forum diskusi, seminar, diskusi panel, lokakarya dan forum dialog lainnya yang membahas masalah buruh migran atau TKI, tidak terkecuali masalah yang dihadapi TKI di Malaysia. Tetapi meskipun usulan dan rekomendasi kebijakan sudah banyak disampaikan kepada pemerintah dan konon pemerintah juga sudah berupaya melakukan berbagai terobosan, berbagai persoalan menyangkut TKI masih selalu ada, dan bahkan semakin kompleks. UU No.39/2004, Inpres No.6/2006, MOU antara Indonesia-Malaysia adalah berbagai macam rumusan kebijakan yang dimaksudkan untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran HAM, pelecehan, dan penyiksaan para TKI yang bekerja di Malaysia. Tetapi mengapa kasus-kasus penyiksaan dan pelanggaran masih terus terjadi? Sudah saatnya pemerintah untuk memperbaiki komitmen, bukan hanya dengan MOU tetapi dengan melaksanakan berbagai kebijakan di lapangan secara konsisten. Inilah agenda pokok dalam memberikan perlindungan kepada TKI.
agenda-perlindungan-tki-di-malaysia.pdf

[selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.