Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Agustus 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
 

Arsip Artikel



Kaitan antara Politik, Pemerintahan dan Negara
10 September 2007
Sebagai bagian penting dari pemahaman mengenai ilmu politik, mahasiswa perlu mempelajari penjelasan teoretis yang berasal dari para pakar mengenai politik. Sebagai sebuah ilmu, politik sebenarnya sudah diperdebatkan sejak pemikiran Aristoteles, sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Dalam perkembangannya, ada tiga macam jalur pemahaman mengenai politik: 1) sebagai seni memerintah, 2) sebagai pelaksanaan urusan kemasyarakatan, dan 3) [selengkapnya]
 
Apa itu politik?
06 September 2007
Pada kuliah pengantar ini, mahasiswa mendapat materi dasar tentang apa itu politik dan bagaimana pendekatan ilmiah tentang politik. Definisi yang berkembang di dalam pemahaman masyarakat maupun di dalam literatur ilmu politik penting untuk dipahami dengan baik oleh mahasiswa sebelum pembahasan tentang ilmu politik berkembang lebih jauh. Mahasiswa juga diharapkan mempelajari silabus Pengantar Ilmu Politik serta [selengkapnya]
 
Implikasi PP No.38/2007 dan PP No.41/2007 bagi Organisasi Pemda
02 September 2007

By kumoro | September 8, 2007

 

Dua kali saya mendapat kehormatan untuk berbicara di depan para pejabat eselon III di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di akhir bulan Agustus 2007. Yang pertama adalah forum yang diselenggarakan oleh Biro Tapem DIY di gedung Bappeda untuk membahas indikator otonomi daerah serta pembagian urusan antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot setelah terbitnya PP No.38 tahun 2007. Yang kedua adalah forum inisiasi untuk kemungkinan reorganisasi Pemda di Gandok Kiwo, Kepatihan, Jogjakarta. Forum ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti terbitnya PP No.41 tahun 2007. Tampaknya cukup banyak pejabat Pemda yang gamang dengan terbitnya peraturan baru yang kemungkinan membawa konsekuensi bagi beberapa jabatan struktural. Persoalan memaknai otonomi daerah dengan mengutamakan peningkatan kualitas tata-pemerintahan dan pelayanan publik masih merupakan wacana dan belum disadari benar oleh kebanyakan pejabat Pemda.

indikator-kinerja-otonomi-daerah.pdf

kajian-kebijakan-pemerintahan-dalam-pelaksanaan-otda.pdf

[selengkapnya]
 
Undang-Undang No.24 th 2007 ttg Penanggulangan Bencana
23 Agustus 2007

By kumoro | August 6, 2007

 

Setelah didera dengan begitu banyak peristiwa bencana mulai dari tsunami di Aceh yang menelan 166.000 korban nyawa dan gempa di DIY-Jateng yang menelan 5.200 korban nyawa, pemerintah mulai serius menangani persoalan bencana di tanahair. Keseriusan ini salah satunya tampak dari proses ratifikasi UU No.24 tahun 2007 yang berlangsung begitu cepat. Gagasan yang tertuang di dalam undang-undang ini memang menunjukkan sebuah lompatan paradigma yang cukup besar. Kalau sebelumnya kegiatan penanganan bencana terbatas pada tanggap-darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi, UU ini memuat keharusan untuk memasukkan rencana penanggulangan di dalam dokumen rencana pemerintah di tingkat pusat maupun di daerah sejak awal. Tetapi dengan agenda untuk menyusun peraturan penjelas yang sangat mendesak (sekitar enam PP dan 2 Perpres diagendakan untuk disahkan pada bulan Oktober 2007),  masih banyak yang ragu apakah gagasan besar di dalam undang-undang ini akan dapat diterjemahkan dengan baik di dalam peraturan pelaksananya.

uu-no24-th-2007-ttg-penanggulangan-bencana.pdf

[selengkapnya]
 
“Restrukturisasi Pemda”, Kedaulatan Rakyat, 12 Agustus 2007
13 Agustus 2007

By kumoro | August 13, 2007

Hampir bersamaan waktunya dengan polemik tentang kemungkinan perubahan UU No.32/2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah setelah adanya Keputusan MK mengenai calon independen, pemerintah mengeluarkan dua produk peraturan mengenai manajemen pemerintahan daerah: PP No.38/2007 tentang Pembagian Urusan dan PP No.41/2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah. Ada beberapa perubahan penting yang termuat di dalam dua peraturan baru ini. Tetapi dengan menelaah butir-butir peraturan secara cermat, tampaknya masih terdapat potensi permasalahan di lapangan. Efektivitas kegiatan pemerintah daerah dalam pembangunan maupun pelaksanaan pelayanan publik tentu akan tergantung kepada bagaimana aparat Pemda menyikapi restrukturisasi lembaga berdasarkan peraturan baru tersebut.
[selengkapnya]
 
Birokrat sebagai Perumus Kebijakan: Masalah Sumberdaya Politik
06 Agustus 2007
Kuliah ini membahas secara rinci bagaimana peran para birokrat dalam proses perumusan kebijakan publik. Dalam hal ini tampak jelas betapa pentingnya pemilikan sumberdaya politik bagi para birokrat agar mampu meyakinkan para pemangku kepentingan dalam setiap tahapan perumusan kebijakan. Birokrat terkadang tidak mungkin menempatkan dirinya hanya dalam kedudukan sebagai kaum profesional. Banyak proses kebijakan yang membutuhkan [selengkapnya]
 
Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
03 Agustus 2007

By kumoro | August 6, 2007

 

Di dalam carut-marut pembagian kewenangan dan tarik-menarik kepentingan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2000 tentang pembagian urusan tampaknya belum berhasil menyelesaikan masalah. Tidak adanya penjelasan yang eksplisit mengenai wilayah kekuasaan yang masuk kategori “urusan lintas kabupaten/kota” adalah salah satu kelemahan di dalam PP ini. Maka terbitnya PP No.38 tahun 2007 disambut dengan antusias untuk memecahkan persoalan yang sudah menyita banyak energi dalam sistem pemerintahan daerah. Bisakah PP ini memberikan pedoman dan garis pedoman yang jelas? Tampaknya semua pihak harus memulai dengan mencermati isi peraturannya sendiri. Termasuk lampirannya yang cukup panjang.

pp-38-2007_1.doc

[selengkapnya]
 
Sosialisasi UU Penanggulangan Bencana dan RAN-PRB, Klaten, 2 Agustus 2007
02 Agustus 2007

By kumoro | August 3, 2007

 

Bersama tim dari UNDP dan GTZ, saya bersama Dr. Erwan Agus Purwanto ikut serta dalam sosialisasi UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Gedung B-2, Pemda Klaten. Acara yang dibuka oleh Wakil Bupati Klaten ini diikuti oleh hampir seluruh unsur Pemda, perwakilan DPRD serta beberapa peserta dari LSM. Melalui sosialisasi ini, diharapkan pemahaman mengenai paradigma baru dalam sistem penanggulangan bencana akan lebih luas dan proses pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan berlangsung lebih sistematis dan cepat. Selain materi yang dapat diunduh di sini, liputan lengkap mengenai acaranya dapat dilihat di www.bencana.net.

implikasi-uu-no24-2007-bagi-penanggulangan-bencana-di-daerahversi-upload.ppt

[selengkapnya]
 
Perumusan Kebijakan Publik Nasional, JFP Madya, 31 Juli 2007, MPKD-UGM
02 Agustus 2007

By kumoro | August 3, 2007

 

Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Tingkat Madya yang diselenggarakan oleh program MPKD (Magister Perencanaan Kota dan Daerah) UGM ini diikuti oleh peserta dengan latar belakang yang sangat bervariasi meskipun seluruhnya melibatkan unsur lembaga pemerintah. Peserta dari jajaran pemerintah pusat diwakili oleh staff perencana dari beberapa direktorat di Bappenas, BPPT, BBRVBD-Depsos, Departemen Pertanian, Depnakertrans, dan Departemen Pertahanan. Peserta dari jajaran pemerintah daerah diwakili oleh staff Bappeda dari Aceh Utara, Tapanuli Tengah, Jambi, Lampung Utara, Jogjakarta, Kalimantan Selatan dan Minahasa Utara. Agak sulit untuk menyajikan materi yang fokus dari judul Perumusan Kebijakan Publik Nasional ini. Oleh sebab itu, sesuai dengan teorinya, saya sekadar menyajikan logika proses kebijakan publik sejak inisiasi, agregasi, agenda, formulasi, implementasi hingga evaluasinya.

perumusan-kebijakan-publik-nasional.pdf

[selengkapnya]
 
Skema Penganggaran untuk Penanggulangan Bencana, ERA-UNDP, Jogja, 23 Juli 2007
23 Juli 2007

By kumoro | July 24, 2007

 

Sebagai salah satu dari anggota forum bersama untuk pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, saya didaulat oleh kawan-kawan dari UNDP untuk membicarakan mekanisme penanggulangan bencana dalam sistem penganggaran publik yang berlaku sekarang. Agak sulit untuk mendapatkan jawaban dari topik ini karena memang kesemuanya masih dalam masa transisi menunju penyempurnaan. Karena itu saya memulai pembicaraan tentang skema penganggaran untuk penanggulangan bencana itu dengan kata kunci “building the ship while sailing”, bahwa dalam hal ini semua pihak harus menyadari masih belum mapannya sistem tetapi pada saat yang sama harus siap untuk segera menjalankannya. UU No.24 tahun 2007 telah mengamanatkan bahwa semua daerah harus membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sementara belum ada satu pun PP atau peraturan penjelas lain yang sudah terwujud. UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sudah disertai dengan berbagai peraturan penjelas tentang penganggaran berbasis kinerja, tetapi semua peraturan tersebut tampaknya masih belum sinkron dan pelaksanaannya masih compang-camping. Inilah tantangan yang harus dihadapi dalam menyusun skema penganggaran untuk penanggulangan bencana. 

notulensi23juli2007.doc

skema-penganggaran-untuk-penanggulangan-bencana.pdf

[selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.