Pemilu 2019 sudah di depan mata dan suhu politik makin panas. Salah satu indikator kedewasaan politik bangsa Indonesia adalah apakah dalam perhelatan politik seperti ini setiap orang bisa menafsirkan semua data dan informasi yang berseliweran secara lebih cerdas.
Desember 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
 

Arsip Artikel



Kekuasaan, Otoritas dan Legitimasi
20 September 2007
Untuk melengkapi pemahaman tentang politik di dalam praktik maupun politik sebagai ilmu, kuliah ini dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang kekuasaan (power), otoritas atau kewenangan (authority) dan legitimasi atau keabsahan (legitimacy). Ada banyak pendapat dari para pakar tentang bagaimana semestinya kekuasaan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang membawa maslahat bagi masyarakat. Namun perbedaan pendapat tentang penggunaan kekuasaan itu [selengkapnya]
 
Pentingnya Etika Bisnis
20 September 2007
Jawaban atas pertanyaan mengenai pentingnya Etika Bisnis sama dengan pertanyaan tentang relevansi etika secara umum. Norma-norma yang terdapat dalam etika akan selalu relevan karena sifatnya yang universal dan menentukan peradaban dan kemajuan suatu bangsa. Kuliah pengantar ini membahas relevansi etika dalam kehidupan sosial-ekonomi dan bagaimana etika bisnis diterapkan dalam interaksi ekonomi. [selengkapnya]
 
Silabus Etika Bisnis
17 September 2007
Mata kuliah Etika Bisnis diberikan pada program Magister Studi Kebijakan, UGM. Ada dua pendekatan pokok yang akan dibahas dalam kuliah ini, yaitu: etika normatif dan etika deskriptif. Etika normatif terkait dengan kaidah moral dan norma etika yang dapat dipakai sebagai pedoman bertindak bagi para pelaku ekonomi dan pengusaha. [selengkapnya]
 
Kaitan antara Politik, Pemerintahan dan Negara
10 September 2007
Sebagai bagian penting dari pemahaman mengenai ilmu politik, mahasiswa perlu mempelajari penjelasan teoretis yang berasal dari para pakar mengenai politik. Sebagai sebuah ilmu, politik sebenarnya sudah diperdebatkan sejak pemikiran Aristoteles, sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Dalam perkembangannya, ada tiga macam jalur pemahaman mengenai politik: 1) sebagai seni memerintah, 2) sebagai pelaksanaan urusan kemasyarakatan, dan 3) [selengkapnya]
 
Apa itu politik?
06 September 2007
Pada kuliah pengantar ini, mahasiswa mendapat materi dasar tentang apa itu politik dan bagaimana pendekatan ilmiah tentang politik. Definisi yang berkembang di dalam pemahaman masyarakat maupun di dalam literatur ilmu politik penting untuk dipahami dengan baik oleh mahasiswa sebelum pembahasan tentang ilmu politik berkembang lebih jauh. Mahasiswa juga diharapkan mempelajari silabus Pengantar Ilmu Politik serta [selengkapnya]
 
Implikasi PP No.38/2007 dan PP No.41/2007 bagi Organisasi Pemda
02 September 2007

By kumoro | September 8, 2007

 

Dua kali saya mendapat kehormatan untuk berbicara di depan para pejabat eselon III di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di akhir bulan Agustus 2007. Yang pertama adalah forum yang diselenggarakan oleh Biro Tapem DIY di gedung Bappeda untuk membahas indikator otonomi daerah serta pembagian urusan antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot setelah terbitnya PP No.38 tahun 2007. Yang kedua adalah forum inisiasi untuk kemungkinan reorganisasi Pemda di Gandok Kiwo, Kepatihan, Jogjakarta. Forum ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti terbitnya PP No.41 tahun 2007. Tampaknya cukup banyak pejabat Pemda yang gamang dengan terbitnya peraturan baru yang kemungkinan membawa konsekuensi bagi beberapa jabatan struktural. Persoalan memaknai otonomi daerah dengan mengutamakan peningkatan kualitas tata-pemerintahan dan pelayanan publik masih merupakan wacana dan belum disadari benar oleh kebanyakan pejabat Pemda.

indikator-kinerja-otonomi-daerah.pdf

kajian-kebijakan-pemerintahan-dalam-pelaksanaan-otda.pdf

[selengkapnya]
 
Undang-Undang No.24 th 2007 ttg Penanggulangan Bencana
23 Agustus 2007

By kumoro | August 6, 2007

 

Setelah didera dengan begitu banyak peristiwa bencana mulai dari tsunami di Aceh yang menelan 166.000 korban nyawa dan gempa di DIY-Jateng yang menelan 5.200 korban nyawa, pemerintah mulai serius menangani persoalan bencana di tanahair. Keseriusan ini salah satunya tampak dari proses ratifikasi UU No.24 tahun 2007 yang berlangsung begitu cepat. Gagasan yang tertuang di dalam undang-undang ini memang menunjukkan sebuah lompatan paradigma yang cukup besar. Kalau sebelumnya kegiatan penanganan bencana terbatas pada tanggap-darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi, UU ini memuat keharusan untuk memasukkan rencana penanggulangan di dalam dokumen rencana pemerintah di tingkat pusat maupun di daerah sejak awal. Tetapi dengan agenda untuk menyusun peraturan penjelas yang sangat mendesak (sekitar enam PP dan 2 Perpres diagendakan untuk disahkan pada bulan Oktober 2007),  masih banyak yang ragu apakah gagasan besar di dalam undang-undang ini akan dapat diterjemahkan dengan baik di dalam peraturan pelaksananya.

uu-no24-th-2007-ttg-penanggulangan-bencana.pdf

[selengkapnya]
 
“Restrukturisasi Pemda”, Kedaulatan Rakyat, 12 Agustus 2007
13 Agustus 2007

By kumoro | August 13, 2007

Hampir bersamaan waktunya dengan polemik tentang kemungkinan perubahan UU No.32/2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah setelah adanya Keputusan MK mengenai calon independen, pemerintah mengeluarkan dua produk peraturan mengenai manajemen pemerintahan daerah: PP No.38/2007 tentang Pembagian Urusan dan PP No.41/2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah. Ada beberapa perubahan penting yang termuat di dalam dua peraturan baru ini. Tetapi dengan menelaah butir-butir peraturan secara cermat, tampaknya masih terdapat potensi permasalahan di lapangan. Efektivitas kegiatan pemerintah daerah dalam pembangunan maupun pelaksanaan pelayanan publik tentu akan tergantung kepada bagaimana aparat Pemda menyikapi restrukturisasi lembaga berdasarkan peraturan baru tersebut.
[selengkapnya]
 
Birokrat sebagai Perumus Kebijakan: Masalah Sumberdaya Politik
06 Agustus 2007
Kuliah ini membahas secara rinci bagaimana peran para birokrat dalam proses perumusan kebijakan publik. Dalam hal ini tampak jelas betapa pentingnya pemilikan sumberdaya politik bagi para birokrat agar mampu meyakinkan para pemangku kepentingan dalam setiap tahapan perumusan kebijakan. Birokrat terkadang tidak mungkin menempatkan dirinya hanya dalam kedudukan sebagai kaum profesional. Banyak proses kebijakan yang membutuhkan [selengkapnya]
 
Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
03 Agustus 2007

By kumoro | August 6, 2007

 

Di dalam carut-marut pembagian kewenangan dan tarik-menarik kepentingan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2000 tentang pembagian urusan tampaknya belum berhasil menyelesaikan masalah. Tidak adanya penjelasan yang eksplisit mengenai wilayah kekuasaan yang masuk kategori “urusan lintas kabupaten/kota” adalah salah satu kelemahan di dalam PP ini. Maka terbitnya PP No.38 tahun 2007 disambut dengan antusias untuk memecahkan persoalan yang sudah menyita banyak energi dalam sistem pemerintahan daerah. Bisakah PP ini memberikan pedoman dan garis pedoman yang jelas? Tampaknya semua pihak harus memulai dengan mencermati isi peraturannya sendiri. Termasuk lampirannya yang cukup panjang.

pp-38-2007_1.doc

[selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.