Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Juni 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Arsip Artikel



Peraturan tentang RPJMD dan Rencana Pembangunan Daerah, hotel Mutiara, Jogja
09 Juni 2010
Bagi daerah pemekaran yang masih sibuk membenahi sistem pemerintahan, penyusunan rencana pembangunan merupakan tantangan tersendiri. Terlebih lagi, dengan keterbatasan sumberdaya aparat yang tersedia, begitu banyak yang harus dilakukan kalau Pemerintah Daerah ingin benar-benar membuktikan bahwa pemekaran bukan sekadar peluang untuk menggunakan DAU oleh para pejabat daerah. Fenomena ini terasa betul ketika saya membahas penyusunan RPJMD periode 2010-2015 bagi Kabupaten Teluk Wondama, sebuah kabupaten pemekaran di provinsi Papua Barat. Kabupaten yang hanya memiliki penduduk sekitar 23.000 orang ini memiliki 1.609 pegawai negeri yang tidak semuanya benar-benar tahu apa yang harus dilakukan ketika membuat rencana pembangunan. Untuk sekadar mengenali potensi daerah yang bisa dikembangkan saja, banyak hal yang harus diverifikasi dan sebagian besar aparat perencana belum memahami cara-cara teknokratis yang baik dalam membuat rencana pembangunan. Namun setelah semua dokumen rencana itu terwujud, yang jauh lebih penting tentu saja pelaksanaannya. Tantangan pelaksanaan program adalah salah satu unsur penting bagi pembangunan di Papua Barat agar dana Otsus yang begitu besar mengalir ke provinsi ini tidak hanya mubazir untuk kepentingan-kepentingan politik yang sempit. [selengkapnya]
 
Kode Etik bagi Anggota DRPD, Forum BK Kabupaten Jepara, hotel Saphir Jogja, 28 Mei 2010
30 Mei 2010
Untuk kesekian kalinya, saya berbicara di depan forum para anggota DPRD. Forum lokakarya semacam ini rasanya menjadi sesuatu yang rutin. Jangan-jangan saya menjadi bagian dari pelatihan, lokakarya, atau kunjungan kerja yang hanya sekadar menghabiskan APBD dan belum tentu manfaat langsungnya bagi rakyat itu? Entahlah, tapi pertanyaan ini benar-benar mengusik saya ketika bicara tentang kode etik Dewan yang harus dirumuskan oleh para anggota Badan Kehormatan (BK) di Kabupaten Jepara kali ini. BK adalah alat kelengkapan DPRD yang semestinya mengawal perilaku dan kinerja para anggota DPRD yang selama ini selalu menjadi sorotan masyarakat. Apa saja yang semestinya dimasukkan dalam muatan Kode Etik para anggota DPRD? Bagaimana cara mengendalikan perilaku wakil rakyat di daerah agar tetap berada dalam koridor etis yang diterima oleh rakyat? Inilah sebagian pertanyaan yang saya tawarkan jawabannya dalam diskusi dengan para anggota BK dari DPRD Jepara. Semoga gagasan-gagasan yang serba ideal itu bisa menjadi kenyataan. [selengkapnya]
 
"Berkibarnya Para Petahana (Incumbent)", Harian Kompas, Jogja
27 Mei 2010
Hasil pengamatan secara umum terhadap hasil Pemilukada di tiga kabupaten di provinsi DIY, yaitu kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul, ternyata menghasilkan pola seperti Pemilukada di daerah-daerah lain, bahkan juga secara nasional. Ternyata peluang bagi para kontestan petahana (incumbent) untuk memenangi Pemilukada sangat besar. Tetapi apakah kecenderungan umum ini memang wajar dan dapat dibanggakan sebagai bagian dari demokratisasi di Indonesia? Saya terus-terang berpendapat lain karena ternyata ada beberapa kemungkinan hal-hal negatif yang bisa mencederai arah demokratisasi kita. Penjelasan yang saya ajukan adalah soal pemanfaatan dana publik dari APBD dan tidak adanya pemisahan yang tegas antara calon sebagai kontestan dan kedudukannya sebagai Bupati atau penyelenggara pemerintahan di daerah. Mungkin masih banyak yang tidak sependapat dengan analisis saya ini, tetapi saya berpikir bahwa bukti-bukti yang ada memang cukup objektif dan meyakinkan. [selengkapnya]
 
RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara, Menpan
10 Mei 2010
Melihat draf RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara yang kini sedang dipersiapkan oleh kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saya semakin paham betapa rendahnya kualitas legal drafting di negara kita saat ini. RUU ini disiapkan tanpa konsep yang jelas dan aspek-aspek yang hendak diatur di dalamnya pun kurang bisa dipahami. Semestinya, sebuah undang-undang dibuat apabila ada kekosongan hukum (legal vacuum) yang hendak diisi. Tetapi RUU ini tampaknya tidak bisa menunjukkan kekosongan hukum tersebut dan apa maksud dibuatnya sistem akuntabilitas kinerja yang ingin diberlakukan. Mengenai akuntabilitas internal dalam organisasi pemerintah, sebenarnya sudah begitu banyak produk UU, PP, atau peraturan yang lebih teknis, yang bahkan satu dengan lainnya saling tumpang-tindih. Jika yang dituju adalah akuntabilitas eksternal, RUU ini juga gagal merumuskannya dengan baik. Termasuk juga bagaimana RUU ini tidak sekadar mengulang hal-hal yang diatur dalam UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP No.3/2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah. Jadi, apakah RUU ini memang layak diteruskan? Silakan Anda bisa melihat sendiri naskahnya yang sekarang mulai beredar walaupun masih untuk kalangan terbatas. [selengkapnya]
 
Sumberdaya Perumus Kebijakan: Kasus Kebijakan Publik No.9 ttg Kebijakan UMK di Jawa Timur
07 Mei 2010
Dilema yang harus dihadapi untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat tampak pada kasus kebijakan penetapan UMR (Upah Minimum Regional) atau UMK (Upah Minimum Kebupaten/Kota). Dengan mengambil contoh kasus di Jawa Timur, kendatipun peta kepentingan para pemangku kepentingan relatif mudah ditunjukkan, tetapi untuk mengambil kebijakan yang tepat ternyata begitu banyak pertimbangan yang harus diperhatikan. Pada dasarnya, hanya dua kelompok kepentingan yang harus diakomodasi, yaitu kepentingan buruh atau kepentingan pengusaha. Namun pertanyaan yang mendasar adalah, di mana seharusnya letak peran pemerintah daerah? Dengan mengambil beberapa penjelasan kasus yang sudah pernah dijelaskan di dalam kuliah Kebijakan Publik, saya berharap para mahasiswa dapat belajar untuk menganalisis kasus seperti ini secara tajam sehingga dapat memahami posisinya jika mereka ada dalam posisi sebagai perumus kebijakan yang sesungguhnya. [selengkapnya]
 
Pemborosan Anggaran Publik, Kasus Kebijakan Publik
30 April 2010
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai macam isyarat dengan tolok-ukur ekonomi makro sudah menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia telah mulai bangkit. Kurs rupiah relatif stabil, pertumbuhan PDB sekitar 5-6 persen, dan IHSG bahkan melonjak hingga hampir menyentuh 3.000. Tetapi mengapa rakyat tidak merasakan semua ini? Mengapa pemasukan ke anggaran pemerintah tetap tidak bisa dimanfaatkan untuk mengangkat kesejahteraan rakyat kecil? Salah satu jawabannya ialah karena anggaran pemerintah yang semestinya dipakai untuk merangsang peningkatan kesejahteraan rakyat itu ternyata dipakai secara serampangan. Pemborosan dalam belanja APBN maupun APBD sudah sampai tingkat di mana anggaran publik mungkin tidak relevan lagi dengan peningkatan produktivitas ekonomi rakyat. Saya menyajikan cuplikan berita mengenai hal ini untuk dapat dianalisis secara kritis oleh para mahasiswa. [selengkapnya]
 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan e-KTP, hotel Grage Jogja
14 April 2010
Kisruh soal DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada penyelenggaraan Pemilu 2009 tampaknya sudah mulai dilupakan orang, sedangkan akar masalahnya sampai kini belum ditangani dengan baik. Masalah tersebut sebenarnya bersumber dari inefisiensi di dalam sistem administrasi kependudukan. Soal KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang kelihatannya mudah ternyata sampai sekarang belum ada upaya sistemik untuk menertibkannya. Upaya untuk menciptakan SIN (Single Identity Number) bagi KTP belum juga terealisasi. Bahkan meskipun UU No.23/2006 telah mengamanatkan agar pemerintah menyelesaikan sistem e-KTP (electronic KTP) yang berbasis SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan tenggat waktu tahun 2011, tampaknya ujicoba di beberapa daerah pun masih tersendat-sendat. Dalam kesempatan pelatihan dengan beberapa pejabat Capil di Pemda kota Tarakan, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Nias Selatan, saya kembali mengingatkan pentingnya agenda kebijakan ini agar setidaknya Pemilu tahun 2014 nanti dapat dilaksanakan dengan lebih baik. [selengkapnya]
 
PP No.19/2010 tentang Wewenang Gubernur
09 April 2010
Seandainya peraturan ini disahkan pada awal tahun 2000-an ketika tuntutan akan otonomi daerah begitu kuat, tentu banyak tokoh di kabupaten/kota yang menganggap PP ini sebagai upaya re-sentralisasi. Namun situasi kini sudah berubah, dan diharapkan para tokoh politik itu lebih realistis dan lebih rasional dalam melihat hasil-hasil dari kebijakan otonomi daerah yang selama ini telah dijalankan. Begitu kuatnya sentimen untuk menuntut otonomi penuh bagi semua urusan agar dapat diserahkan ke tingkat kabupaten/kota. Tetapi banyak bukti yang menunjukkan bahwa tidak semua daerah benar-benar dapat menjalankan tugasnya menyelenggarakan pelayanan publik sesuai harapan rakyat. Kecuali itu, otonomi yang kebablasan justru menyulitkan sistem koordinasi pembangunan antar daerah, sesuatu yang sangat penting bagi upaya pengembangan kawasan secara komprehensif. Namun apakah PP No.19/2010 ini sudah pas menempatkan fungsi para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah? Inilah yang masih perlu dicermati dalam implementasinya. [selengkapnya]
 
Ringkasan Teori tentang Perumusan Kebijakan Publik
09 April 2010
Penjelasan teoretis tentang jalannya proses perumusan kebijakan publik dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Ada yang sepenuhnya mengandalkan teori-teori dari disiplin ilmu politik, tetapi ada pula yang mengandalkan teori-teori pilihan rasional yang bersumber dari disiplin ilmu ekonomi. Perkembangan terakhir teori tentang kebijakan publik yang mengandaikan tatanan politik yang demokratis menghubungkan antara pentingnya mempertimbangkan legitimasi kebijakan agar prosesnya dapat benar-benar responsif terhadap kepentingan rakyat. Bagaimana memetakan semua teori itu? Inilah pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Tetapi pengelompokan paradigma barangkali akan bisa menjelaskan kategorisasi teori secara lebih sistematis. Dalam hal ini terdapat kelompok teori tentang kebijakan publik sebagai proses politik, kelompok teori pilihan rasional (rational choice), teori koalisi atau jejaring (networking), dan teori kelembagaan (institution). Para mahasiswa diharapkan mencari rujukan bukunya untuk memperoleh pendalaman teoretis lebih lengkap. [selengkapnya]
 
Model Perumusan Kebijakan Publik
07 April 2010
Untuk memahami proses perumusan kebijakan publik yang seringkali begitu rumit, salah satu cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan model-model yang dibuat oleh para pakar. Sebagai sebuah model, tentu saja gambaran logisnya tidak selalu sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Tetapi setidaknya model-model yang telah dibuat melalui serangkaian riset yang panjang itu dapat digunakan untuk membantu pemahaman. Maka model perumusan kebijakan yang dibuat oleh Graham T. Allison, John Anderson, Merilee Grindle dan John Thomas, atau beberapa pakar dari Indonesia itu tetap perlu dibahas. Materi kuliah ini saya unggah untuk membantu mahasiswa S1 Jurusan Administrasi Negara yang sebentar lagi harus menempuh ujian sisipan. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.