Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Februari 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
 

Arsip Artikel



"Berkibarnya Para Petahana (Incumbent)", Harian Kompas, Jogja
27 Mei 2010
Hasil pengamatan secara umum terhadap hasil Pemilukada di tiga kabupaten di provinsi DIY, yaitu kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul, ternyata menghasilkan pola seperti Pemilukada di daerah-daerah lain, bahkan juga secara nasional. Ternyata peluang bagi para kontestan petahana (incumbent) untuk memenangi Pemilukada sangat besar. Tetapi apakah kecenderungan umum ini memang wajar dan dapat dibanggakan sebagai bagian dari demokratisasi di Indonesia? Saya terus-terang berpendapat lain karena ternyata ada beberapa kemungkinan hal-hal negatif yang bisa mencederai arah demokratisasi kita. Penjelasan yang saya ajukan adalah soal pemanfaatan dana publik dari APBD dan tidak adanya pemisahan yang tegas antara calon sebagai kontestan dan kedudukannya sebagai Bupati atau penyelenggara pemerintahan di daerah. Mungkin masih banyak yang tidak sependapat dengan analisis saya ini, tetapi saya berpikir bahwa bukti-bukti yang ada memang cukup objektif dan meyakinkan. [selengkapnya]
 
RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara, Menpan
10 Mei 2010
Melihat draf RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara yang kini sedang dipersiapkan oleh kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saya semakin paham betapa rendahnya kualitas legal drafting di negara kita saat ini. RUU ini disiapkan tanpa konsep yang jelas dan aspek-aspek yang hendak diatur di dalamnya pun kurang bisa dipahami. Semestinya, sebuah undang-undang dibuat apabila ada kekosongan hukum (legal vacuum) yang hendak diisi. Tetapi RUU ini tampaknya tidak bisa menunjukkan kekosongan hukum tersebut dan apa maksud dibuatnya sistem akuntabilitas kinerja yang ingin diberlakukan. Mengenai akuntabilitas internal dalam organisasi pemerintah, sebenarnya sudah begitu banyak produk UU, PP, atau peraturan yang lebih teknis, yang bahkan satu dengan lainnya saling tumpang-tindih. Jika yang dituju adalah akuntabilitas eksternal, RUU ini juga gagal merumuskannya dengan baik. Termasuk juga bagaimana RUU ini tidak sekadar mengulang hal-hal yang diatur dalam UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP No.3/2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah. Jadi, apakah RUU ini memang layak diteruskan? Silakan Anda bisa melihat sendiri naskahnya yang sekarang mulai beredar walaupun masih untuk kalangan terbatas. [selengkapnya]
 
Sumberdaya Perumus Kebijakan: Kasus Kebijakan Publik No.9 ttg Kebijakan UMK di Jawa Timur
07 Mei 2010
Dilema yang harus dihadapi untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat tampak pada kasus kebijakan penetapan UMR (Upah Minimum Regional) atau UMK (Upah Minimum Kebupaten/Kota). Dengan mengambil contoh kasus di Jawa Timur, kendatipun peta kepentingan para pemangku kepentingan relatif mudah ditunjukkan, tetapi untuk mengambil kebijakan yang tepat ternyata begitu banyak pertimbangan yang harus diperhatikan. Pada dasarnya, hanya dua kelompok kepentingan yang harus diakomodasi, yaitu kepentingan buruh atau kepentingan pengusaha. Namun pertanyaan yang mendasar adalah, di mana seharusnya letak peran pemerintah daerah? Dengan mengambil beberapa penjelasan kasus yang sudah pernah dijelaskan di dalam kuliah Kebijakan Publik, saya berharap para mahasiswa dapat belajar untuk menganalisis kasus seperti ini secara tajam sehingga dapat memahami posisinya jika mereka ada dalam posisi sebagai perumus kebijakan yang sesungguhnya. [selengkapnya]
 
Pemborosan Anggaran Publik, Kasus Kebijakan Publik
30 April 2010
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai macam isyarat dengan tolok-ukur ekonomi makro sudah menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia telah mulai bangkit. Kurs rupiah relatif stabil, pertumbuhan PDB sekitar 5-6 persen, dan IHSG bahkan melonjak hingga hampir menyentuh 3.000. Tetapi mengapa rakyat tidak merasakan semua ini? Mengapa pemasukan ke anggaran pemerintah tetap tidak bisa dimanfaatkan untuk mengangkat kesejahteraan rakyat kecil? Salah satu jawabannya ialah karena anggaran pemerintah yang semestinya dipakai untuk merangsang peningkatan kesejahteraan rakyat itu ternyata dipakai secara serampangan. Pemborosan dalam belanja APBN maupun APBD sudah sampai tingkat di mana anggaran publik mungkin tidak relevan lagi dengan peningkatan produktivitas ekonomi rakyat. Saya menyajikan cuplikan berita mengenai hal ini untuk dapat dianalisis secara kritis oleh para mahasiswa. [selengkapnya]
 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan e-KTP, hotel Grage Jogja
14 April 2010
Kisruh soal DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada penyelenggaraan Pemilu 2009 tampaknya sudah mulai dilupakan orang, sedangkan akar masalahnya sampai kini belum ditangani dengan baik. Masalah tersebut sebenarnya bersumber dari inefisiensi di dalam sistem administrasi kependudukan. Soal KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang kelihatannya mudah ternyata sampai sekarang belum ada upaya sistemik untuk menertibkannya. Upaya untuk menciptakan SIN (Single Identity Number) bagi KTP belum juga terealisasi. Bahkan meskipun UU No.23/2006 telah mengamanatkan agar pemerintah menyelesaikan sistem e-KTP (electronic KTP) yang berbasis SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan tenggat waktu tahun 2011, tampaknya ujicoba di beberapa daerah pun masih tersendat-sendat. Dalam kesempatan pelatihan dengan beberapa pejabat Capil di Pemda kota Tarakan, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Nias Selatan, saya kembali mengingatkan pentingnya agenda kebijakan ini agar setidaknya Pemilu tahun 2014 nanti dapat dilaksanakan dengan lebih baik. [selengkapnya]
 
PP No.19/2010 tentang Wewenang Gubernur
09 April 2010
Seandainya peraturan ini disahkan pada awal tahun 2000-an ketika tuntutan akan otonomi daerah begitu kuat, tentu banyak tokoh di kabupaten/kota yang menganggap PP ini sebagai upaya re-sentralisasi. Namun situasi kini sudah berubah, dan diharapkan para tokoh politik itu lebih realistis dan lebih rasional dalam melihat hasil-hasil dari kebijakan otonomi daerah yang selama ini telah dijalankan. Begitu kuatnya sentimen untuk menuntut otonomi penuh bagi semua urusan agar dapat diserahkan ke tingkat kabupaten/kota. Tetapi banyak bukti yang menunjukkan bahwa tidak semua daerah benar-benar dapat menjalankan tugasnya menyelenggarakan pelayanan publik sesuai harapan rakyat. Kecuali itu, otonomi yang kebablasan justru menyulitkan sistem koordinasi pembangunan antar daerah, sesuatu yang sangat penting bagi upaya pengembangan kawasan secara komprehensif. Namun apakah PP No.19/2010 ini sudah pas menempatkan fungsi para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah? Inilah yang masih perlu dicermati dalam implementasinya. [selengkapnya]
 
Ringkasan Teori tentang Perumusan Kebijakan Publik
09 April 2010
Penjelasan teoretis tentang jalannya proses perumusan kebijakan publik dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Ada yang sepenuhnya mengandalkan teori-teori dari disiplin ilmu politik, tetapi ada pula yang mengandalkan teori-teori pilihan rasional yang bersumber dari disiplin ilmu ekonomi. Perkembangan terakhir teori tentang kebijakan publik yang mengandaikan tatanan politik yang demokratis menghubungkan antara pentingnya mempertimbangkan legitimasi kebijakan agar prosesnya dapat benar-benar responsif terhadap kepentingan rakyat. Bagaimana memetakan semua teori itu? Inilah pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Tetapi pengelompokan paradigma barangkali akan bisa menjelaskan kategorisasi teori secara lebih sistematis. Dalam hal ini terdapat kelompok teori tentang kebijakan publik sebagai proses politik, kelompok teori pilihan rasional (rational choice), teori koalisi atau jejaring (networking), dan teori kelembagaan (institution). Para mahasiswa diharapkan mencari rujukan bukunya untuk memperoleh pendalaman teoretis lebih lengkap. [selengkapnya]
 
Model Perumusan Kebijakan Publik
07 April 2010
Untuk memahami proses perumusan kebijakan publik yang seringkali begitu rumit, salah satu cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan model-model yang dibuat oleh para pakar. Sebagai sebuah model, tentu saja gambaran logisnya tidak selalu sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Tetapi setidaknya model-model yang telah dibuat melalui serangkaian riset yang panjang itu dapat digunakan untuk membantu pemahaman. Maka model perumusan kebijakan yang dibuat oleh Graham T. Allison, John Anderson, Merilee Grindle dan John Thomas, atau beberapa pakar dari Indonesia itu tetap perlu dibahas. Materi kuliah ini saya unggah untuk membantu mahasiswa S1 Jurusan Administrasi Negara yang sebentar lagi harus menempuh ujian sisipan. [selengkapnya]
 
"Makelar Pajak", Kedaulatan Rakyat, 4 April 2010
04 April 2010
Membaca berita tentang makelar pajak seperti Gayus Tambunan yang bisa kaya raya dengan mengkhianati kepercayaan rakyat, sangat wajar kalau masyarakat semakin dongkol, marah, dan skeptis terhadap integritas aparat pemerintah. Reformasi birokrasi di Departemen Keuangan yang hanya difokuskan pada perbaikan remunerasi ternyata telah gagal. Yang paling menyedihkan adalah bahwa lagi-lagi kasus korupsi itu justru melibatkan polisi, jaksa, dan hakim yang semestinya menjadi pilar untuk menegakkan aturan hukum. Kini, hampir semua orang mendukung pembongkaran kasus ini secara terpadu. Semua yang terlibat harus ditangkap, dikorek informasinya, dan jika terbukti bersalah harus dihukum setimpal. Tetapi, di tengah situasi masih kuatnya mafia peradilan, apakah itu dapat dilakukan? Hal lain yang mengkhawatirkan adalah bahwa dengan terungkapnya kasus makelar pajak ini akan tergerus pula kepatuhan masyarakat pembayar pajak. Anggaran publik kita sangat tergantung kepada penerimaan pajak. Maka, jika dengan berita tentang makelar pajak ini terjadi pembangkangan umum diantara pembayar pajak, posisi keuangan negara jelas akan berada dalam situasi bahaya. [selengkapnya]
 
Anggaran Kinerja untuk Jajaran Pemerintah Pusat (K/L)
24 Maret 2010
Anggaran publik yang harus dialokasikan untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) dikhawatirkan terus membengkak karena proliferasi lembaga-lembaga tambahan (ad hoc) yang dilakukan oleh pemerintah. Kekhawatiran sebagian pakar ini tampaknya cukup beralasan karena disamping jajaran pemerintah pusat yang terdiri dari 35 kementerian itu terdapat setidaknya 84 lembaga lain. Disamping LPND (Lembaga Pemerintah Non-Departemen) yang sudah sejak lama ada, terdapat puluhan lembaga baru yang terus dibentuk oleh pemerintah. Tidak pelak lagi, duplikasi fungsi dan pemborosan anggaran tentu merupakan konsekuensi logisnya. Tetapi persoalan efektivitas anggaran dari jajaran K/L yang ada pun sebenarnya masih selalu ada. Sebermula, konsep anggaran kinerja (performance-based budgeting) diharapkan akan membantu peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik. Namun ternyata selain justru membuat mekanisme anggaran menjadi lebih rumit dan siklus anggaran semakin tidak efisien, kinerja jajaran K/L tidak semuanya berhasil ditingkatkan. Dalam salah satu kuliah Penganggaran Publik, isu-isu yang menyangkut anggaran kinerja diantara jajaran Pemerintah Pusat merupakan tema sentral. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.