Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Februari 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
 

Arsip Artikel



Peran Badan Kehormatan DPRD, hotel Saphir, Jogja
27 Januari 2010
Terkait dengan kinerja anggota dewan di tingkat pusat maupun daerah yang sering dianggap memble, salah satu alat kelengkapan yang diharapkan peranannya semakin besar adalah Badan Kehormatan. Inilah alat kelengkapan DPR dan DPRD yang dimaksudkan untuk menjaga aspek etis dari para wakil rakyat itu. Tetapi mengingat bahwa lembaga ini dibentuk dan dilaksanakan oleh para anggota dewan sendiri, apakah peran itu bisa diwujudkan secara efektif? Memang tidak mudah untuk menjawabnya. Tetapi setidaknya kita harus berpikir positif mengenai mekanisme internal yang bisa mengendalikan perilaku dan sekaligus kinerja para anggota DPRD sebagai salah satu pilar demokrasi di tingkat daerah. Kali ini saya memaparkan mengenai hal ini di hadapan para anggota DPRD dari Kabupaten Lampung Utara. [selengkapnya]
 
Pembangunan: Definisi dan Indikator
06 Januari 2010
Perdebatan mengenai apakah yang disebut dengan pembangunan dan apa indikator untuk mengukurnya telah berlangsung sekian lama, tetapi tampaknya belum akan berakhir. Rumusan dari Bank Dunia yang mengatakan bahwa pembangunan dapat diukur dari semua indikator pertumbuhan ekonomi mendapat tantangan yang sangat kuat dari rumusan UNDP tentang Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) sebagai indikator yang tepat untuk mengukur kinerja pembangunan. Lalu, di mana posisi para pakar pembangunan di negara-negara berkembang? Karena tidak banyak tulisan pakar yang benar-benar berasal dari dan menguasai persoalan di negara berkembang, memang teoritisi dari negara berkembang masih sangat sedikit. Di tengah semua itu, yang penting dipahami adalah bahwa karena konsep pembangunan itu sendiri bersifat normatif maka penafsiran tentang indikator kinerjanya juga akan terus menjadi bahan perdebatan dan terbuka untuk dikritisi. [selengkapnya]
 
"Melayani Kepentingan Parpol: Masalah Fragmentasi dan Akuntabilitas Kebijakan di Daerah", Analisis CSIS, Vol. 38/2, November 2009
31 Desember 2009
Kehadiran dan peran Parpol (Partai Politik) merupakan bagian penting dari demokratisasi. Betapapun, dalam kehidupan demokratisasi yang sehat Parpol adalah wahana yang harus diperkuat untuk mengontrol kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Tetapi tampaknya Parpol di Indonesia masih belum seperti yang diharapkan dalam sistem demokratis yang sesungguhnya. Sebagian besar Parpol tidak memiliki platform dan ideologi yang jelas. Sementara itu, kebanyakan Parpol telah gagal mewakili aspirasi publik karena lebih banyak dijadikan sebagai alat bagi ambisi politik para tokoh politik di dalamnya. Di daerah, interaksi antara perumus kebijakan dengan para elit Parpol juga menunjukkan kecenderungan ini. Akibatnya, banyak kebijakan publik yang tidak berpihak kepada kepentingan publik. [selengkapnya]
 
Masukan untuk RUU Etika Penyelenggara Negara, Diskusi terbatas Fisipol & FH-UGM dengan Menpan
23 Desember 2009
Sebuah produk rancangan perundangan yang telah mengalami perubahan sebanyak 11 kali kini tengah digulirkan lagi pembahasannya oleh kantor Menpan, yaitu RUU Etika Penyelenggara Negara. Pada mulanya, draf ini disebut RUU Etika Pemerintahan dan merupakan kelanjutan dari Ketetapan MPR sejak dimulainya reformasi. Saya masih melihat bahwa tujuan dari draf RUU ini tetap tidak jelas, paradigma yang digunakan tidak terarah sedangkan naskah akademiknya pun tidak ada. Memang agak sulit untuk menerjemahkan kaidah-kaidah etika dalam bahasa produk perundangan. Apalagi jika rumusannya masih hanya mengandalkan tentang soal-soal prinsip abstrak seperti kejujuran, tanggung-jawab atau kehati-hatian. Itulah sebabnya banyak teman-teman pengajar dari Fisipol maupun FH-UGM justru menyarankan agar RUU ini tidak diteruskan. Kalau pun diteruskan, ada begitu banyak hal yang harus diperjelas, mulai dari tujuannya hingga detil pasal-pasal dan penjelasannya. Banyak yang terus-terang mengatakan, jangan-jangan RUU ini hanya sekadar proyek yang diciptakan oleh Menpan? Mudah-mudahan kecurigaan ini salah. [selengkapnya]
 
"Tupoksi Bamus & Panggar", DPRD Kabupaten Pati, hotel Sahid, Jogja
16 Desember 2009

Di depan para anggota DPRD Kabupaten Pati yang baru saja terpilih, saya menyajikan materi tentang tugas-tugas Bamus (Badan Musyawarah) dan Panggar (Panitia Anggaran). Kendatipun banyak harapan baru terhadap pola tugas baru diantara anggota DPRD, ternyata belum banyak perubahan signifikan mengenai cara kerja para wakil rakyat di daerah itu. Bahkan UU No.27/2009 yang tadinya diharapkan dapat menyeimbangkan fungsi Fraksi dengan fungsi alat-alat kelengkapan Dewan yang lain, ternyata tidak banyak berubah. Dengan demikian fungsi Bamus dan Panggar pun mungkin akan tenggelam di dalam hiruk-pikuk pembahasan di Fraksi. Tetapi yang lebih mendasar sesungguhnya adalah komitmen para anggota DPRD itu. Jika komitmen mereka terhadap nasib rakyat kecil di daerah memang kuat, kelemahan-kelemahan yang bersifat prosedural sebenarnya akan dapat diatasi.

[selengkapnya]
 
UU No.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
16 Desember 2009
Inilah undang-undang Susduk (Susunan dan Kedudukan) para wakil rakyat di semua tingkatan parlemen. Saya unduh undang-undang ini dari situs Legalitas. Banyak kalangan yang menilai bahwa perubahan yang terdapat di dalam produk undang-undang ini sebenarnya tidak signifikan jika dibanding produk perundangan sebelumnya. Tetapi bagaimana pun produk undang-undang ini merupakan jalan tengah bagi transisi politik yang tampaknya masih akan berlangsung cukup panjang di Indonesia. Peran para elit politik di tingkat puncak memang masih sangat kuat dalam mengontrol perilaku para wakil rakyat di ruang-ruang sidang. Yang perlu terus didesakkan perubahannya ialah bahwa mereka semestinya lebih mewakili rakyat, bukan sekadar mewakili para pimpinan Parpol. [selengkapnya]
 
Penataan Kelembagaan dan Penanganan Aduan dalam Pelayanan Publik, hotel Saphir, Jogja
14 Desember 2009
Keluhan terhadap buruknya kualitas pelayanan publik sudah begitu sering kita dengar. Karena kualitas pelayanan publik sangat menentukan daya-saing ekonomi Indonesia di tengah arus global yang semakin kompetitif, pemerintah juga terus berusaha memperbaikinya. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tetapi memang soal pelayanan publik tidak bisa dipecahkan hanya dengan membuat undang-undang. Di tingkat daerah, begitu banyak agenda kebijakan tentang pelayanan publik yang harus ditindak-lanjuti. Saya memanfaatkan forum-forum lokakarya dan pelatihan untuk menggugah para pejabat di daerah mengenai pentingnya pola berpikir baru untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di daerah masing-masing. [selengkapnya]
 
"Kekuatan Opini Publik", Kedaulatan Rakyat
14 Desember 2009
Citra SBY sebagai presiden yang mampu mengambil kebijakan tegas dalam pemberantasan korupsi sedang dipertaruhkan. Setelah terbitnya Perppu tentang penonaktifan Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah, publik punya alasan cukup kuat bahwa tengah terjadi pelemahan terhadap KPK yang sejauh ini cukup efektif dalam memburu para koruptor. Tetapi resistensi publik terhadap kasus ini sungguh mengagumkan. Selain wacana di dunia maya, gerakan di jalanan yang memprotes kriminalisasi KPK ternyata mampu mengubah arah kebijakan presiden. Kini, masyarakat sedang menanti akhir dari penyidikan tentang korupsi terkait dana talangan untuk Bank Century yang besarnya tidak tanggung-tanggung, yaitu Rp 6,7 triliun. Akhir dari kisah tentang Century masih belum jelas. Tetapi satu hal yang jelas ialah bahwa opini publik sangat berperan kuat di dalam sistem politik yang semakin demokratis. [selengkapnya]
 
UU No.28 tahun 2009 ttg Pajak dan Retribusi Daerah
01 Desember 2009
Pertanyaan yang harus dapat dijawab menyangkut pajak dan retribusi setelah era otonomi daerah ialah: Apakah pungutan itu dapat mencapai tujuan dari pengenaan pajak? Apakah Perda menyangkut pajak dan retribusi tidak akan membebani rakyat? Di satu sisi, sudah cukup banyak terdengar analisis yang menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan sendiri (PAD) selalu terbatas. Penyebabnya memang bisa berasal dari desentralisasi fiskal yang tanggung serta kemampuan SDM daerah yang belum bisa diandalkan dalam mengelola perpajakan yang sistematis dan profesional. Namun di sisi lain banyak pula pihak yang mengemukakan bahwa semakin banyak daerah yang "terlalu kreatif" dalam membuat Perda pajak dan retribusi yang akhirnya hanya menambah beban rakyat setelah otonomi daerah. Lalu, apakah datangnya undang-undang baru ini bisa memecahkan peliknya persoalan keuangan daerah ini? Undang-undang ini memang relatif lebih rinci dan tegas dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Tetapi masih harus dilihat apakah ia dapat menunjang upaya ke arah sistem perpajakan daerah yang lebih baik. [selengkapnya]
 
Inovasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Komunitas Belajar Kota Pekalongan, MPKD-UGM
24 November 2009
Kemiskinan merupakan masalah publik di negara berkembang yang tidak ada habis-habisnya dibahas dan dicari solusinya. Banyak terobosan kebijakan yang sudah dilakukan tetapi banyak juga yang berakhir dengan kegagalan atau bahkan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Dalam forum yang diperuntukkan bagi Komunitas Belajar Perkotaan Pekalongan ini, saya diminta untuk membahas berbagai pendekatan baru dalam penanggulangan kemiskinan. Tidak mudah untuk melakukan terobosan kebijakan bagi aparat pemerintah daerah yang sudah sangat padat agendanya dengan kegiatan-kegiatan rutin. Tetapi kiranya perlu dipertimbangan di masa depan untuk lebih mengutamakan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai lembaga Ornop yang punya komitmen kuat dalam penanggulangan kemiskinan. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.