Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
September 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Arsip Artikel



UU No.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
16 Desember 2009
Inilah undang-undang Susduk (Susunan dan Kedudukan) para wakil rakyat di semua tingkatan parlemen. Saya unduh undang-undang ini dari situs Legalitas. Banyak kalangan yang menilai bahwa perubahan yang terdapat di dalam produk undang-undang ini sebenarnya tidak signifikan jika dibanding produk perundangan sebelumnya. Tetapi bagaimana pun produk undang-undang ini merupakan jalan tengah bagi transisi politik yang tampaknya masih akan berlangsung cukup panjang di Indonesia. Peran para elit politik di tingkat puncak memang masih sangat kuat dalam mengontrol perilaku para wakil rakyat di ruang-ruang sidang. Yang perlu terus didesakkan perubahannya ialah bahwa mereka semestinya lebih mewakili rakyat, bukan sekadar mewakili para pimpinan Parpol. [selengkapnya]
 
Penataan Kelembagaan dan Penanganan Aduan dalam Pelayanan Publik, hotel Saphir, Jogja
14 Desember 2009
Keluhan terhadap buruknya kualitas pelayanan publik sudah begitu sering kita dengar. Karena kualitas pelayanan publik sangat menentukan daya-saing ekonomi Indonesia di tengah arus global yang semakin kompetitif, pemerintah juga terus berusaha memperbaikinya. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tetapi memang soal pelayanan publik tidak bisa dipecahkan hanya dengan membuat undang-undang. Di tingkat daerah, begitu banyak agenda kebijakan tentang pelayanan publik yang harus ditindak-lanjuti. Saya memanfaatkan forum-forum lokakarya dan pelatihan untuk menggugah para pejabat di daerah mengenai pentingnya pola berpikir baru untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di daerah masing-masing. [selengkapnya]
 
"Kekuatan Opini Publik", Kedaulatan Rakyat
14 Desember 2009
Citra SBY sebagai presiden yang mampu mengambil kebijakan tegas dalam pemberantasan korupsi sedang dipertaruhkan. Setelah terbitnya Perppu tentang penonaktifan Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah, publik punya alasan cukup kuat bahwa tengah terjadi pelemahan terhadap KPK yang sejauh ini cukup efektif dalam memburu para koruptor. Tetapi resistensi publik terhadap kasus ini sungguh mengagumkan. Selain wacana di dunia maya, gerakan di jalanan yang memprotes kriminalisasi KPK ternyata mampu mengubah arah kebijakan presiden. Kini, masyarakat sedang menanti akhir dari penyidikan tentang korupsi terkait dana talangan untuk Bank Century yang besarnya tidak tanggung-tanggung, yaitu Rp 6,7 triliun. Akhir dari kisah tentang Century masih belum jelas. Tetapi satu hal yang jelas ialah bahwa opini publik sangat berperan kuat di dalam sistem politik yang semakin demokratis. [selengkapnya]
 
UU No.28 tahun 2009 ttg Pajak dan Retribusi Daerah
01 Desember 2009
Pertanyaan yang harus dapat dijawab menyangkut pajak dan retribusi setelah era otonomi daerah ialah: Apakah pungutan itu dapat mencapai tujuan dari pengenaan pajak? Apakah Perda menyangkut pajak dan retribusi tidak akan membebani rakyat? Di satu sisi, sudah cukup banyak terdengar analisis yang menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan sendiri (PAD) selalu terbatas. Penyebabnya memang bisa berasal dari desentralisasi fiskal yang tanggung serta kemampuan SDM daerah yang belum bisa diandalkan dalam mengelola perpajakan yang sistematis dan profesional. Namun di sisi lain banyak pula pihak yang mengemukakan bahwa semakin banyak daerah yang "terlalu kreatif" dalam membuat Perda pajak dan retribusi yang akhirnya hanya menambah beban rakyat setelah otonomi daerah. Lalu, apakah datangnya undang-undang baru ini bisa memecahkan peliknya persoalan keuangan daerah ini? Undang-undang ini memang relatif lebih rinci dan tegas dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Tetapi masih harus dilihat apakah ia dapat menunjang upaya ke arah sistem perpajakan daerah yang lebih baik. [selengkapnya]
 
Inovasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Komunitas Belajar Kota Pekalongan, MPKD-UGM
24 November 2009
Kemiskinan merupakan masalah publik di negara berkembang yang tidak ada habis-habisnya dibahas dan dicari solusinya. Banyak terobosan kebijakan yang sudah dilakukan tetapi banyak juga yang berakhir dengan kegagalan atau bahkan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Dalam forum yang diperuntukkan bagi Komunitas Belajar Perkotaan Pekalongan ini, saya diminta untuk membahas berbagai pendekatan baru dalam penanggulangan kemiskinan. Tidak mudah untuk melakukan terobosan kebijakan bagi aparat pemerintah daerah yang sudah sangat padat agendanya dengan kegiatan-kegiatan rutin. Tetapi kiranya perlu dipertimbangan di masa depan untuk lebih mengutamakan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai lembaga Ornop yang punya komitmen kuat dalam penanggulangan kemiskinan. [selengkapnya]
 
"Kerjasama Antar-Daerah: Kasus Sekber Kartamantul", International Workshop on Local Co-Creation, Ritsumeikan University, Kyoto
14 November 2009
Di tengah program pelatihan TOT Perencanaan Pembangunan yang diadakan oleh Bappenas bersama Ritsumeikan University, saya mendapat kehormatan untuk menyajikan materi tentang Local Co-Creation di Kyoto, Jepang. Saya mengangkat sesuatu yang saya ketahui yaitu tentang kasus Sekber Kartamantul yang sedikit-banyak telah berhasil mewujudkan sebuah kerjasama antar Pemda dalam penanganan sampah. Saya harus berterima kasih kepada Pak Ferry Anggoro, pelaksana harian di Sekber Kartamantul, dan Prof. Achmad Djunaedi, mantan Kepala Bappeda Provinsi DI Jogjakarta, yang memberikan sejumlah data dan informasi untuk paparan saya di Kyoto ini. Sebagian besar bentuk kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pelayanan publik di Jepang telah berjalan sangat baik seperti banyak terlihat di negara-negara maju. Namun dari paparan ini saya juga mendapatkan banyak masukan dari peserta seminar mengenai pentingnya tindakan nyata bagi penyempurnaan sistem pelayanan publik di Indonesia. [selengkapnya]
 
RPJMD dan Kinerja Pemda, hotel Saphir
09 November 2009

Sebuah kesempatan untuk ikut serta dalam pembinaan anggota DPRD masa jabatan 2009-2014 yang masih segar saya penuhi dalam lokakarya tentang RPJMD di hotel Saphir Jogja. Kali ini seluruh anggota DPRD kabupaten Bantul dapat mengikuti forum ini. Tampaknya pemahaman tentang RPJMD diantara para anggota dewan belum terlalu dalam, apalagi tentang soal-soal lebih teknis seperti RKPD Satuan Kerja dan RKA-SKPD yang merupakan perangkat perencanaan dan penganggaran penting di daerah. Belum banyak yang bertanya dan menyampaikan gagasan strategis untuk meningkatkan kinerja Pemda. Tetapi saya sungguh-sungguh berharap bahwa kinerja dewan di daerah tidak mengecewakan, tidak seperti di tingkat DPR yang saat ini saja sudah menunjukkan pertanda yang mengecewakan.

[selengkapnya]
 
Mempertanyakan Komitmen Presiden dalam Pemberantasan Korupsi: Pengalaman Internasional
28 Oktober 2009
Kisruh antara Polri dan KPK tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat ini. Di tengah tekanan publik untuk membuka secara transparan semua pejabat tinggi yang terlibat dalam korupsi, presiden SBY berbicara tentang komitmennya untuk mengganyang Mafia Peradilan. Apa yang dapat ditafsirkan oleh rakyat mengenai pernyataan presiden ini? Semuanya masih menunggu karena ketegasan pernyataan presiden bisa saja berubah di dalam pelaksanaannya. Namun yang penting bagi setiap warganegara Indonesia adalah mengambil pelajaran dari upaya pemberantasan korupsi ini. Pemberantasan korupsi memang memerlukan upaya yang benar-benar luar biasa. Terkadang sangat melelahkan dan membuat frustrasi. Tetapi inilah yang harus dilakukan. Dalam hal ini, pengalaman dari beberapa negara kiranya memberi pelajaran berharga bagi kita. [selengkapnya]
 
Apakah BLU sama dengan SARA?, Diskusi Terbatas LAN, Bandung
10 Oktober 2009
Dari segi rancangan organisasi, konsep tentang BLU (Badan Layanan Umum) sejalan dengan konsep yang secara internasional disebut SARA (Semi-Autonomous Revenue Agency). Bentukan organisasi semacam ini dimaksudkan untuk menjalankan kegiatan yang langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat tetapi dari segi pembiayaan tidak tergantung kepada anggaran pemerintah. Oleh sebab itu, SARA bersifat otonom dalam hal keuangan, dan bisa merencananakan perencanaan, pendanaan, dan pengembangan institusi yang berbeda dengan organisasi pemerintah pada umumnya. Namun apakah pembentukan BLU di Indonesia bisa mengakomodasi konsep tersebut? Banyak yang khawatir bahwa sifat otonom secara keuangan akan membuat layanan BLU menjadi lebih mahal dan tidak mengedepankan kepentingan umum. Sebaliknya, pihak yang optimis menyambut baik pembentukan BLU sebagai sebuah terobosan karena kebuntuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. [selengkapnya]
 
Debat tentang Modernitas dan Paradigma Post-Development
30 September 2009
Apakah rakyat di Amerika Serikat yang konon makmur dan serba berkecukupan itu lebih bahagia daripada rakyat di Kamboja yang konon masih miskin dan serba kekurangan? Jawaban dari pertanyaan ini ternyata tidak mudah. Ironisnya, banyak survai yang membuktikan bahwa rakyat di negara maju seringkali merasa kurang bahagia jika dibanding mereka yang hidup di negara-negara sedang berkembang. Perdebatan tentang modernitas dan apa yang sesungguhnya harus dicapai dalam pembangunan tampaknya masih akan terus berlanjut diantara para teoretisi maupun praktisi.
Dengan melihat begitu banyaknya kelemahan dari strategi pembangunan yang selama ini diambil di banyak negara, muncul teori-teori baru tentang Post-Modernisme atau Post-Development. Apakah teori ini memang benar-benar menawarkan strategi yang baru? Inilah yang masih harus dikaji dan tentunya harus diketahui oleh para mahasiswa dalam disiplin ilmu sosial dan terutama studi pembangunan. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.