Bulan suci Ramadhan tahun 1440 H ini tercemar dengan aksi kerusuhan pada tgl 22 Mei 2019. Semoga bangsa Indonesia semakin bertambah dewasa sehingga kesempatan rekonsiliasi dengan Syawalan betul-betul kita bisa manfaatkan untuk berpikir arif dan bijaksana.
Juni 2019
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
 

Arsip Artikel



Paradigma penganggaran publik
26 Februari 2019
Kuliah ke-3 di program S2 Manajemen dan Kebijakan Publik ini membahas tentang empat paradigma yang paling banyak diketahui dalam sistem penganggaran publik, yaitu: 1) Line-item budgeting; 2) PPBS (Planning, Programming and Budgeting Systems); 3) Zero-Based Budgeting; dan 4) Performance-Based Budgeting. Secara formal, pemerintah Indonesia menekankan bahwa kita sudah menganut paradigma paling maju dan modern, yaitu penganggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting). Namun dalam kenyataan praktiknya di Indonesia, tampaknya kita masih menggunakan sistem campuran di mana setiap ciri pokok dari keempat paradigma ini masih mewarnai cara para pejabat publik menyusun anggaran publik (APBN maupun APBD) di Indonesia. [selengkapnya]
 
Isu Kelembagaan dalam Pengelolaan Kawasan Borobudur, Ambarrukmo Plaza Hotel, 15 Februari 2019
21 Februari 2019
Sebuah seminar nasional bertajuk "Legenda Borobudur" diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan saya beruntung diundang sebagai salah satu pembicara. Berbeda dengan para pembicara lain yang mengungkapkan hal-hal yang bersifat arkeologis, kultural dan magis tentang Borobudur, saya justru mengungkapkan hal-hal yang mungkin membuat tidak nyaman bagi para hadirin yang terdiri dari pejabat, budayawan, praktisi bisnis pariwisata, dan para mahasiswa ini. Tetapi saya yakin bahwa hanya dengan mengungkapkan fakta-fakta tentang kekacauan manajemen karena kurang jelasnya kebijakan kelembagaan dan koordinasi ini kita bisa melestarikan Borobudur dengan lebih baik dan efektif. Tampaknya kita harus banyak belajar dari sistem manajemen warisan dunia di Angkor Vat, Kamboja, yang ternyata lebih baik dan lebih menjanjikan. [selengkapnya]
 
Silabus Politik Keuangan Daerah, Program S2-PLOD, Fisipol UGM
15 Februari 2019
Silabus [selengkapnya]
 
"Biaya Politik dan Mafia Anggaran", Majalah Tempo, 19 November 2018
25 November 2018
Selalu terulangnya kasus-kasus mafia anggaran yang terungkap melalui OTT oleh KPK semestinya membuat bangsa Indonesia prihatin. Begitu banyak para pejabat yang tertangkap basah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, menerima suap, dan terlibat dalam manipulasi uang negara. Tetapi sekian kali KPK melakukan penangkapan, sekian kali pula para koruptor itu terus melakukan tindakan yang tidak terpuji ini. Saya mencoba melihat kaitan antara fenomena memprihatinkan ini dengan besarnya biaya politik di Indonesia. Jika kita tidak berhasil melakukan perubahan terkait dengan sistem politik dan sistem representasi di lembaga-lembaga legislatif, eksekutif maupun judikatif kita, kita tidak akan bergerak ke mana-mana. Semoga kesimpulan saya ini salah. [selengkapnya]
 
Silabus Audit Internal Sektor Publik
24 September 2018
Pada semester gasal tahun 2018/2019 terdapat mata-kuliah baru di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik yang harus saya ampu secara tim. Saya sebenarnya tidak termasuk menguasai setiap detil dari proses audit internal di dalam organisasi-organisasi publik. Namun karena proses belajar memang tidak boleh berhenti dan ini merupakan tuntutan dari sistem akuntabilitas dalam organisasi publik modern, saya mencoba menyusun silabus mata-kuliah ini bersama seorang mahasiswa S3 MAP Fisipol UGM yang kebetulan seorang akuntan, bekerja sebagai auditor, dan menguasai mekanisme pemeriksaan internal dalam organisasi publik. [selengkapnya]
 
Korupsi dan Budaya "Wani Pira", Majalah Tempo, 6 Agustus 2018
05 September 2018
Ketika dalam perjalanan melaksanakan ibadah haji, saya mendapatkan kabar gembira bahwa artikel yang saya tulis untuk majalah Tempo diterbitkan oleh redaksinya. Topik korupsi dan budaya suap-menyuap sebenarnya bukan barang baru di Indonesia. Tetapi saya melihat bahwa persoalannya sudah sedemikian gawat, sehingga kalau tidak kita sadari persoalannya akan semakin menjerumuskan nasib bangsa Indonesia. Budaya "Wani Pira" adalah masalah besar yang bukan hanya menjangkiti para elit politik belakangan ini, tetapi juga masyarakat awam di tingkat akar-rumput. Apakah dengan begitu kita boleh menyerah begitu saja? Tentu saja saya ingin menawarkan alternatif dengan jawaban "Tidak". Namun kalau untuk masalah bangsa yang satu ini, tidak mungkin kita sekadar hanya membuat wacana saja. [selengkapnya]
 
"Politik Angkutan Daring"
03 Mei 2018
Artikel saya yang berjudul Politik Angkutan Daring ini sudah saya coba kirim ke beberapa media massa, tapi tidak ada yang menyambut untuk memuatnya. Tetapi mengingat begitu pentingnya isu kebijakan yang saya coba analisis, saya sekadar ingin berbagi kepada khalayak bagaimana seharusnya pemerintah menangani masalah ini. Isu bisnis daring (online) menunjukkan pentingnya perumus kebijakan publik untuk membuka perspektif yang lebih luas dengan tantangan penggunaan TIK yang lebih beragam di masa mendatang. Persinggungan antara kepentingan publik dan kepentingan privat juga semakin banyak. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam, komitmen untuk berubah dan kebijakan yang cepat dan terukur untuk memecahkan berbagai masalah yang timbul karenanya. [selengkapnya]
 
Garis Kebijakan Fiskal di Indonesia, th 2018
20 April 2018
Sebagai kuliah tambahan untuk Penganggaran Publik, saya meminta dosen S1 dan S2 untuk mengikuti seminar yang diselenggarakan Fisipol, menghadirkan Bhayu Purnomo dari Badan Analis Fiskal Kemenkeu. Anggaran adalah hasil dari kebijakan tahunan yang mencerminkan garis kebijakan fiskal nasional. Di tengah upaya untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan menggenjot belanja bagi infrastruktur, pemerintah harus membangun fundamental bagi sumber-sumber pendapatan negara yang berkelanjutan. Memang tidak mudah membenahi kebijakan fiskal di masa-masa ekonomi global yang kurang ramah. Tetapi itu harus dilakukan untuk menciptakan sistem penganggaran nasional yang kokoh dan berkelanjutan. File yang saya unggah di sini adalah paparan Bhayu Purnomo. [selengkapnya]
 
Anggaran Populis, Kedaulatan Rakyat, 4 Januari 2018
05 Januari 2018
Demokrasi akan bekerja dengan baik apabila rakyat dapat mengontrol kebijakan publik secara rasional. Kecuali itu hasil dari demokrasi juga hanya akan dapat diperoleh secara optimal jika rakyat sudah melek politik dan paham tentang apa yang benar-benar dibutuhkannya. Syarat-syarat mendasar inilah yang masih sulit terpenuhi di Indonesia. Secara normatif demokrasi memang sudah berjalan di Indonesia dengan terlembaganya Pemilu dan Pilkada secara baik dan pelaksanaannya sejauh ini relatif berjalan aman, jujur dan adil. Tetapi, rakyat tetap belum dapat mengontrol kebijakan publik secara efektif dan hasil dari kebijakan publik belum benar-benar memenuhi kebutuhan rakyat secara merata. Salah satu penyebabnya adalah bahwa rakyat belum dapat menilai kinerja politisi dan pejabat secara objektif dan rasional. Dalam tahun politik menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, penting sekali untuk mengingatkan bahwa rakyat jangan sampai silau dengan kebijakan publik maupun alokasi anggaran yang sifatnya populis. Lebih spesifik lagi, kecenderungan munculnya alokasi anggaran populis dalam dua tahun ini akan semakin banyak. Saya berharap sekarang rakyat lebih dewasa dan lebih cerdas dalam menilai alokasi anggaran dari pemerintah. Semoga. [selengkapnya]
 
Membumikan Reformasi Birokrasi, Jawa Pos, 14 Desember 2017
14 Desember 2017
Istilah reformasi birokrasi sudah begitu banyak dibahas dan diperdebatkan dalam wacana tentang upaya penciptaan tata-pemerintahan yang bersih, efisien dan sekaligus responsif dan bertanggungjawab. Namun begitu banyaknya wacana tersebut sejak lebih dari satu dasawarsa, dan berlalu begitu saja seolah-olah tanpa makna bagi kemajuan bangsa Indonesia. Melalui tulisan ini, saya mengajak kepada para perumus kebijakan dan pejabat pemerintah di semua jenjang untuk memberi makna yang lebih jelas dan lugas sehingga reformasi birokrasi dapat diukur pencapaiannya dan dievaluasi secara berkelanjutan. Bagaimana peran reformasi birokrasi terhadap upaya untuk menaikkan peringkat kemudahan berusaha? Inilah salah satu pertanyaan penting yang harus dijawab ketika orang melaksanakan reformasi, tidak perduli format strategi dan rencana umumnya seperti apa. Saya ingin menunjukkan bahwa dari pengalaman di banyak negara, reformasi birokrasi hanya bisa berjalan secara efektif jika disertai dengan ukuran kinerja, capaian, relevansi dan seluruh indikator lain yang lebih jelas dan mudah diukur. Mudah-mudahan ini disadari dan dilaksanakan oleh semua pejabat, pelaksana, dan para birokrat di seluruh tanah-air. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2019 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.