|
|
| "Peran Negara dalam Perlindungan Data Pribadi", Tempo, 16 Oktober 2022 |
| 13 November 2022 |
| Setelah bertahun-tahun diterpa banyak keluhan dan protes mengenai kebocoran data pribadi di berbagai institusi, pemerintah bersama DPR akhirnya meratifikasi UU No.27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Harapan besar terletak pada pelaksanaan undang-undang ini agar bisa menunjukkan peran negara yang jelas dan efektif dalam mencegah penyalahgunaan data digital atau peretasan terhadap lembaga-lembaga penting yang menyimpan data dan informasi pribadi. Namun masih ada dua agenda penting yang harus dituntaskan untuk melaksanakan undang-undang ini: 1) Kepastian bahwa lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi benar-benar independen dan efektif dalam melaksanakan tugasnya, 2) Peningkatan literasi digital, yaitu kesadaran masyarakat tentang potensi penyalahgunaan jika orang memasok dan menyimpan data secara serampangan.
[selengkapnya] |
| |
| "Konflik Kepentingan", Kedaulatan Rakyat, 7 Mei 2022 |
| 19 Mei 2022 |
| Di belakang berbagai sengkarut yang mengakibatkan melambungnya harga minyak goreng (migor) di Indonesia, ternyata ada begitu banyak persoalan yang harus diatasi oleh para perumus kebijakan. Namun persoalan yang paling mendasar dan mendesak untuk diatasi justru berasal dari kalangan perumus kebijakan sendiri. Indonesia yang merupakan salah satu produsen CPO terbesar di dunia harus menghadapi kenyataan bahwa sejak akhir tahun 2021 warganya sangat sulit mendapatkan migor dan harganya terus mengalami fluktuasi. Melihat seluk-beluk masalah peredaran migor, Presiden tampaknya harus turun-tangan untuk mengatasi kepentingan para pengusaha besar yang berkelindan dengan kepentingan politisi di tingkat nasional. Saat ini masyarakat benar-benar menunggu pemecahan masalah yang tuntas, tegas dan tidak bersifat parsial.
[selengkapnya] |
| |
| Administrasi Publik di Era Digital, Pidato Dies Natalis MAP Fisipol UGM Ke-28 |
| 29 September 2021 |
| Mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidato ilmiah dalam acara Dies Natalis Magister Administrasi Publik (MAP) Fisipol UGM yang ke-28, saya mencoba menyampaikan hal-hal yang harus dipahami oleh para mahasiswa, birokrat dan pakar di bidang administrasi publik di Indonesia. Tidak mudah untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat di era disruptif yang menuntut profesionalisme, penguasaan dan pemanfaatan TIK serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap tuntutan publik yang jauh lebih kompleks. Tantangan sistem administrasi publik digital sudah di depan mata. Karena itu pendekatan baru dan re-orientasi ilmu harus juga bergerak ke arah sistem yang memungkinkan semua sumberdaya manusia di sektor publik dapat memanfaatkan pengetahuan dan teknologi terkini.
[selengkapnya] |
| |
| Kebijakan Publik: Lingkup dan Tantangan di Indonesia, Sespimti Polri |
| 15 Juni 2021 |
| Atas undangan Irjenpol Rokhmad Sunanto, Lemdiklat Polri, saya mendapat kesempatan langka untuk memberi ceramah di Sespimti, program yang dimaksudkan untuk menggodog perwira menengah untuk menjadi perwira tinggi di jajaran Polri. Sejak reformasi, terdapat penegasan bahwa Polri harus terfokus tugasnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, terpisah dari ABRI. Oleh sebab itu, penguasaan mengenai masalah-masalah kebijakan publik beserta implikasi dan tantangan di masa mendatang sangat penting untuk dipahami diantara para calon perwira tinggi itu. Maka saya mencoba untuk membahas kebijakan publik dari banyak perspektif, mulai dari definisi dan lingkupnya hingga berbagai kasus yang membutuhkan perhatian khusus dari para penegak hukum di Polri.
[selengkapnya] |
| |
| How Governments Are Adapting to the New Era of Uncertainties, Seminar Internasional, IAPA-DMKP |
| 10 Maret 2021 |
| Sebuah webinar internasional tentang bagaimana cara pemerintah beradaptasi dengan masa pandemi Covid-19 yang berkepanjangan digelar oleh IAPA (Indonesian Association for Public Administration) bekerjasama dengan Departemen MKP, Fisipol UGM. Saya mencoba untuk mengingatkan salah satu hal yang menjadi titik lemah dari penanganan pandemi di Indonesia selama hampir setahun ini, yaitu bahwa banyak kebijakan yang kurang didasarkan pada bukti faktual (evidence). Kelemahan ini mengakibatkan banyak perumus kebijakan pemerintah seperti kehilangan orientasi dan kurang antisipatif di dalam menangani pandemi, baik dari segi pengendalian penularan maupun dari segi upaya pemulihan ekonomi pada umumnya.
[selengkapnya] |
| |
| "Menjual Kewenangan", Kedaulatan Rakyat, 11 Desember 2020 |
| 13 Desember 2020 |
| Sangat menyedihkan melihat bahwa di tengah pandemi yang makin meluas dan perjuangan rakyat untuk bertahan hidup di tengah kekhawatiran, ternyata pejabat pemerintah tetap melakukan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi terus terungkap secara beruntun. Sudah dua orang menteri kabinet Jokowi-Amin yang menjadi tersangka dari OTT oleh KPK. Lalu, apakah rakyat Indonesia sudah tidak punya harapan lagi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi? Sebagian besar dari kita mungkin mengalamatkan pertanyaan semacam ini kepada KPK atau jajaran penegak hukum kita. Tetapi saya berpendapat bahwa masalahnya lebih serius daripada itu.
[selengkapnya] |
| |
| Kebijakan Fiskal: Konteks Penganggaran Publik di Indonesia |
| 09 April 2020 |
| Pada paruh ke-dua semester genap pada tahun akademik 2019/2020 ini seperti biasanya saya mengajar di program S2 MAP-UGM. Kebetulan perkuliahan di semester ini agak susah karena wabah Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal bulan Maret 2020. Semua kuliah harus dilakukan secara daring (dalam jaringan), mengikuti kebijakan social-distancing dari pemerintah pusat dan ketentuan mengenai Work from Home dari universitas. Walaupun penjelasan dalam kuliah tanpa tatap-muka ini agak menyulitkan bagi proses pembelajaran, saya mencoba untuk menggunakan semua metode dan seluruh kelengkapan materi agar mahasiswa tetap bisa memahami substansi kuliah dengan baik. Ada materi rekaman video yang dapat diunduh dari Youtube, ada berkas paparan yang dapat diunduh melalui laman web pribadi, dan juga ada kuliah audio-video menggunakan aplikasi Webex yang tetap dapat diikuti secara rutin. Jadi, mudah-mudahan tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk tetap belajar dan produktif menggunakan waktu mereka.
[selengkapnya] |
| |
| Silabus Perencanaan dan Penganggaran Publik, S2 MKP 2020 |
| 11 Februari 2020 |
| Silabus Perencanaan dan Penganggaran Publik S2-MKP
[selengkapnya] |
| |
| Puisi Buat Mas Jokowi |
| 19 Januari 2020 |
Jokowi dan Wahyudi Kumorotomo | Puisi Buat Mas Jokowi
[selengkapnya] |
| |
| "Kabinet Indonesia Maju" |
| 24 Oktober 2019 |
| Pada masa jabatan periode ke dua (2019-2014) presiden Joko Widodo memiliki kesempatan untuk benar-benar membuat warisan kebijakan (legacy) yang baik karena mestinya tidak punya beban lagi. Sistem presidensial dapat dimurnikan dengan penggunaan hak prerogatif presiden yang kuat. Namun sosok Kabinet Indonesia Maju yang diumumkan pada hari Rabu 23 Oktober 2019 tampaknya masih mengakomodasi tokoh-tokoh dari Parpol. Berbagai macam kejutan muncul dalam fungsi-fungsi kabinet di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Rakyat tentunya berharap bahwa wajah-wajah baru dalam kabinet ini akan mampu membuat terobosan bagi peningkatan kemakmuran rakyat secara lebih merata. Tulisan ini saya kirim ke sebuah harian lokal, tetapi karena sudah banyak komentar mengenai kabinet baru, tampaknya redaksi sulit memuatnya.
[selengkapnya] |
|
| |
.jpg)
