Meskipun banyak yang kecewa dengan profil kabinet, Presiden Jokowi dan kabinetnya sudah ngebut dengan banyak kebijakan yang diharapkan jadi terobosan. Tapi justru lembaga legislatif yang masih ruwet dengan konflik. Kapan KMP dan KIH sama-sama memikirkan rakyat?
November 2014
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
 

Arsip Artikel



Asmaradana
09 Juni 2013
Sekar Asmaradana kalebet gendhing ingkang asring kapireng wonten pagelaran Kethoprak, Wayang Purwa, Wayang Wong, utawi wonten ing pahargyan temanten. Wonten ing babaring carita ingkang ngemu swasana kinasihan utawi romantis, sekar menika mila cocog sanget. Mawarni-warni gerongan sekar Asmaradana ingkang saged dipun tembangaken rikala adegan "gandrung". Ing mriki namung kaaturaken conto sekar Asmaradana kangge gerongan wonten babaran gender gendhing Gambir Sawit. [selengkapnya]
 
Manajemen Kinerja: Reformasi Birokrasi dan Aplikasi Balanced Score-Card di Indonesia, Diklatpim II, Semarang
06 Juni 2013
Memenuhi undangan panitia Diklatpim-2 Badan Diklat Provinsi Jateng, saya menguraikan tentang kemungkinan aplikasi Balanced Score-Card (BSC) yang merupakan "merek-dagang" pemikiran Kaplan & Norton (2008). Aplikasi BSC sangat populer diantara perusahaan swasta dan untuk mengetahui lebih detil tentang BSC bahkan Setwapres pernah mengundang Kaplan ke Jakarta untuk berbicara di sebuah seminar. Tetapi, apakah teknik manajemen kinerja ini cocok untuk organisasi pemerintah? Inilah pertanyaan yang tetap menggelitik untuk dijawab. Saya menguraikan tentang metode BSC dari konsep-konsep elementernya, terutama semangat untuk menyeimbangkan antara kepentingan Stake-holders dan Customers dengan Internal Business-Process dan Organizational Learning and Growth. Tapi diskusi di kelas tampaknya lebih mengarah kepada bagaimana pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagian peserta berargumentasi bahwa banyak kasus korupsi yang diadili di Indonesia sebenarnya adalah kesalahan prosedur, bukan tindak pidana korupsi. Untuk sebagian, saya setuju dengan argumentasi ini mengingat bahwa dalam praktik terdapat ketidakjelasan antara wilayah Hukum Administrasi dengan Hukum Pidana dalam banyak kasus korupsi. Lalu, dari mana kita harus membenahi manajemen kinerja dalam organisasi pemerintah melihat begitu banyaknya persoalan yang membelitnya? [selengkapnya]
 
Efektivitas Kelembagaan dalam Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat, Diskusi DPD, Wisma MM-UGM, Jogja
25 April 2013
Sebuah draf RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kini tengah dibahas oleh Pansus di DPR dan DPD. Sebagai sebuah draf yang ditargetkan untuk dapat diratifikasi menjadi undang-undang, saya melihat muatannya masih banyak yang mentah dan perlu reformulasi yang lebih cermat. Dengan difasilitasi oleh Pak Cholid Mochtar, anggota DPD dari DIY, dan para pemangku kepentingan di sekitar Jogja, saya membedah draf UU ini dari berbagai segi. Membuat peraturan tentang perumahan yang bisa antisisipatif terhadap permasalahan pendanaan, hak dan kewajiban kelompok Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) sebagai peserta, lembaga pengelola, serta penyediaan rumah yang terjangkau tampaknya memang tidak mudah. Tetapi saya melihat bahwa persoalan yang paling mendasar adalah keberpihakan dan komitmen pemerintah untuk menyediakan rumah murah bagi keluarga miskin serta itikad baik dari semua pihak untuk mendukung kebijakan ini. Saya sangat berharap bahwa pembahasan RUU ini bukan sekadar menjadi dagangan laris menjelang Pemilu, tetapi benar-benar menunjukkan semangat pembelaan kepada warga miskin. [selengkapnya]
 
"Pelayanan Publik di Bidang Kominfo: FGD Mengenai PP No.82/2012 dan PP No.96/2012", Hotel Inna Garuda, Jogja
17 April 2013
Setelah disahkannya Undang-Undang No.11/2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang penuh dengan kontroversi, ada banyak kebutuhan untuk melakukan sinkronisasi dengan berbagai peraturan sektoral yang lain. Saya membuat sedikit paparan mengenai hal ini dalam forum FGD yang diselenggarakan oleh salah satu Biro Hukum di Kementerian Kominfo. Ketika peraturan teknis dari undang-undang ini diratifikasi, yaitu PP No.82/2012 tentang PSTE (Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik), aspek pelayanan umum dari peraturan ini harus disinkronkan dengan PP No.96/2012 tentang Pelaksanaan UU No.25/2009 mengenai Pelayanan Publik. Tidak mudah untuk merumuskan secara jelas aspek pelayanan di bidang Komunikasi dan Informasi karena orang harus memahami kebutuhan masyarakat akan TIK, penggunaannya yang semakin beragam, pemangku kepentingan yang posisinya berlain-lainan, sedangkan perkembangan TIK saat ini dan di masa mendatang begitu pesat. Namun saya juga melihat satu hal yang sangat menyulitkan dalam upaya sinkronisasi peraturan di Indonesia sekarang ini: bahwa semakin banyak perumus kebijakan yang berpikir sempit dan hanya sekadar mempertimbangkan sektor yang digelutinya. Diantara para pejabat di Kementerian tampaknya tidak banyak yang mempertimbangkan apa yang sedang dilakukan oleh sektor-sektor yang lain. Konsep-konsep maupun rumusan peraturan yang telah disahkan sering mengalami fragmentasi sehingga sulit digunakan untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. [selengkapnya]
 
"Penguatan Akuntabilitas Anggaran: Tantangan Administrasi Keuangan Publik di Indonesia", Kuliah Umum Pasca-Sarjana Untag, Surabaya
14 April 2013
Akuntabilitas anggaran publik di Indonesia masih sangat rendah. Ada banyak indikator yang dapat ditunjukkan untuk membuktikan pernyataan ini. Begitu banyaknya kasus korupsi politik yang terkait alokasi APBN dan APBD, kecilnya belanja modal yang dialokasikan bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, kurang efektifnya prioritas anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah, masalah transparansi anggaran dan lemahnya sistem yang mendukung pertanggungjawaban aparat pemerintah dalam alokasi anggaran merupakan sebagian dari persoalan akuntabilitas tersebut. Saya sengaja mengambil tema ini dalam kuliah umum yang diminta oleh Program Pasca-Sarjana Universitas Tujuhbelas Agustus di Surabaya. Ada banyak pertanyaan dari para peserta yang hampir semuanya adalah para pegawai pemerintah maupun swasta yang telah memiliki karir di jenjang menengah. Saya berharap bahwa pertanyaan-pertanyaan itu akan dapat dijawab dengan tindakan nyata yang dapat menyelesaikan persoalan akuntabilitas anggaran dan dari sini saya berharap sebagian dari persoalan bangsa ini dapat dipecahkan. [selengkapnya]
 
Kebijakan Umum Disiplin PNS, Catatan Tentang PP No.53/2010, PSEKP-UGM, Jogja
10 April 2013
Dalam pelatihan teknis-fungsional yang diselenggarakan oleh PSEKP-UGM ini saya membahas kebijakan tentang birokrasi publik yang sudah menjadi isu selama lebih dari 4 dasawarsa terakhir, yaitu tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Rezim pemerintahan sudah berganti sekian kali, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki peraturan tentang disiplin PNS, termasuk PP No.53/2010 yang diamanatkan oleh UU No.43/1999 tentang Kepegawaian Negara. Tetapi mengapa kita tidak kunjung melihat perbaikan yang signifikan dalam disiplin PNS? Mengapa citra tentang PNS selalu buruk? Saya melihat ini semua bersumber dari faktor budaya dalam organisasi publik di Indonesia yang masih belum kondusif bagi peningkatan disiplin. Masalah ini bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi bahkan juga terdapat di negara-negara maju. Kalau kebijakan yang ada hanya bersifat parsial dan tidak mampu mendobrak kebuntuan strategi budaya dalam organisasi publik, memang tidak ada yang dapat dilakukan dengan peraturan, apapun bentuknya. Kesan bahwa para PNS sering hanya mengutamakan hak-hak mereka, seperti gaji yang lebih tinggi, suasana kerja yang lebih nyaman, dan pensiun yang lebih pasti, masih tampak dari diskusi yang berlangsung dalam pelatihan ini. Tidak banyak pendapat yang menunjuk keharusan untuk memenuhi kewajiban. Seandainya semua PNS menghayati begitu mulianya tugas mereka yang mengabdi kepada rakyat, kepentingan umum, dan masa depan bangsa, mereka pasti akan mengutamakan kewajiban daripada hak-hak yang selama ini mereka tuntut. Apakah catatan ini hanya sekadar mengukir di atas pasir? Apakah para PNS sudah kehilangan ruh pengabdian mereka? Wallahu alam. [selengkapnya]
 
Tugas Analisis Belanja Kementerian
01 April 2013
[selengkapnya]
 
Anggaran, Penatausahaan Perjalanan Dinas dan Efisiensi Belanja Daerah, Gowongan Inn, Jogja, 22 Maret 2013
21 Maret 2013
Pembicaraan yang sangat teknis harus dilakukan untuk memastikan bahwa para Bendaharawan Pengeluaran di BKD dan SKPD memahami strategi untuk melakukan efisiensi anggaran dan belanja daerah, terutama terkait dengan biaya perjalanan dinas. Di dalam struktur alokasi belanja APBD di kebanyakan daerah, persoalan tingginya Belanja Tak Langsung seringkali masih ditambah dengan inefisiensi di dalam Belanja Langsung akibat banyaknya penyimpangan dalam perjalanan dinas. Meskipun jumlahnya tidak terhitung fenomenal, laporan BPK atas penyimpangan perjalanan masih cukup memprihatinkan. Pada akhir semester I tahun 2012, misalnya, terhitung bahwa di seluruh jajaran pemerintah di tingkat pusat maupun daerah terdapat 259 kasus penyimpangan dengan total kerugian negara mencapai Rp 77 miliar. Jumlah ini tentu saja hanya meliputi yang bisa terendus oleh pemeriksa dengan bukti-bukti cukup kuat. Harus diakui bahwa modus operandi penyimpangan perjalanan dinas itu semakin canggih dan perlu ketajaman dari pemeriksa untuk bisa mengungkapkan penyimpangan yang terjadi. Lantas, apakah yang bisa dilakukan oleh ototitas kepegawaian dan keuangan untuk mengatasi hal ini? [selengkapnya]
 
Defisit Anggaran dan Batas Maksimal Pinjaman dalam APBD, Hotel Ibis, Jogja
14 Maret 2013
Berbagai cara ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi rendahnya peran anggaran publik bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah dengan instrumen kebijakan untuk menambah belanja modal dan mengurangi besarnya SiLPA dalam APBD. Peraturan Menkeu No.137/2012 adalah instrumen teknis untuk mengatur tentang defisit dan pemanfaatan dana publik di dalam APBD untuk tahun anggaran 2013. Namun jangankan soal misi APBD untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, soal peraturan teknisnya saja seringkali perumus kebijakan di daerah kurang gesit untuk memahami maksudnya. Kabupaten Deli Serdang provinsi Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang beruntung karena memiliki besaran anggaran yang cukup besar jika dibanding kebanyakan kabupaten/kota di Indonesia. Dengan volume APBD tahun 2013 sudah lebih dari Rp 2,3 triliun, sebenarnya perumus kebijakan daerah relatif leluasa untuk mentargetkan agar belanja daerah dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Saya membahas mengenai persoalan defisit anggaran, SiLPA, belanja modal dan hal-hal teknis terkait dengan APBD tersebut. Tetapi, lagi-lagi para anggota Komisi Anggaran DPRD itu cenderung menyalahkan kendala-kendala dari luar, mulai dari masalah ketulusan pemerintah pusat untuk melaksanakan desentralisasi fiskal, komitmen kepala daerah yang lemah, hingga sumberdaya aparat yang kurang transparan dalam pengelolaan keuangan. Saya mengajak para politisi daerah ini untuk memecahkan masalah dengan pola pikir sederhana: memulai dari diri-sendiri, bukan dengan menyalahkan pihak lain. [selengkapnya]
 
Menemukan dan merumuskan "Research Questions", Forum Penelitian Bulanan, MKP, Fisipol UGM
28 Februari 2013
Tidak mudah untuk membuat Pertanyaan Penelitian yang tepat di dalam proposal untuk skripsi, tesis atau disertasi. Bahkan para birokrat atau dosen yang punya pengalaman praktis dan pengalaman mengajar cukup lama pun seringkali gagal untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat dan dapat digunakan untuk membuat karya ilmiah yang baik. Dalam Forum Penelitian Bulanan yang diselenggarakan oleh Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik ini saya coba membagi beberapa kiat untuk membuat pertanyaan penelitian yang tepat, sebagian besar berdasarkan pengalaman pribadi maupun membandingkan cara-cara peneliti yang sudah berpengalaman dalam menyusun tema dan rumusan pertanyaan penelitian yang tepat, lugas, menantang pemikiran akademis dan sekaligus dapat benar-benar digunakan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian. Materi saya bagi melalui website ini supaya dapat digunakan oleh para mahasiswa yang sedang menyusun proposal penelitian. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2014 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.