Rakyat Indonesia sudah siap berdemokrasi, tetapi justru elit politiknya yang belum siap berdemokrasi. Lihatlah bagaimana pemilihan pimpinan Parpol yang semakin banyak menggunakan aklamasi dan pemaksaan kehendak seperti terjadi di PDIP, Demokrat, dan PAN. Atau rebutan pimpinan yang tak berkesudahan seperti di Golkar dan PPP. Sadarlah wahai para politisi...
Mei 2015
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
 

Arsip Artikel



Kebijakan Publik Deliberatif, Kuliah Umum di Jurusan Administrasi Negara, Uned, Jember
13 September 2013
Kenangan menempuh pendidikan Pra-Jabatan menyeruak lagi ketika saya diundang oleh pengurus Jurusan Administrasi Negara, Universitas Negeri Jember, dalam kuliah umum untuk mengawali berlangsungnya kuliah di program S1. Pada tahun 1992 saya mengikuti Pra-Jabatan di Uned sambil memanfaatkan waktu libur ketika masih menempuh program MPP di Singapura. Sesuai dengan permintaan panitia, saya memaparkan apa yang saya ketahui tentang kebijakan publik deliberatif atau yang sebenarnya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "Kebijakan Publik dengan Musyawarah". Seorang mahasiswa mengkritik bahwa wacana tentang kebijakan publik deliberatif terlalu mengacu kepada teori-teori di Barat. Saya sepakat dengan itu. Bangsa Indonesia sebenarnya sudah mengenal mekanisme musyawarah untuk memastikan bahwa proses demokrasi memang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Kelemahan yang saya lihat sekarang ini adalah bahwa demokrasi elektoral belum bisa menjamin demokrasi substansial. Demokrasi belum bisa menjawab masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan pemerataan layanan publik yang tampak semakin jelas di Indonesia. Masalahnya adalah bahwa kendala untuk menciptakan kebijakan deliberatif itu bukan hanya berasal dari komitmen elit perumus kebijakan yang rendah dan banyaknya korupsi atau penyimpangan kewenangan, tetapi juga berasal dari persoalan "active citizenry" di mana publik membiarkan saja berbagai persoalan yang berlangsung di pemerintahan tanpa adanya kritik, keterlibatan aktif, atau mekanisme pemantauan publik yang berkesinambungan. Saya berharap para mahasiswa yang masih penuh semangat itu menangkap esensi persoalan ini. [selengkapnya]
 
Plus-Minus Lelang Jabatan, Seminar ICW-Kemitraan-Ausaid, hotel Sari Pan Pacific, Jakarta
11 September 2013
Memenuhi undangan ICW yang bekerjasama dengan Kemitraan dan Ausaid, saya memaparkan beberapa gagasan tentang Lelang Jabatan yang belakangan ini menjadi wacana publik yang cukup hangat. Kehadiran banyak perumus kebijakan di Pusat maupun Daerah, kalangan swasta dan LSM menjadikan seminar kali ini cukup menarik. Dua Wamen datang (Eko Prasojo dari Kempan & RB, Denny Indrayana dari Kemenkuham) dan pidato Wagub DKI Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) yang berapi-api menjadikan seminar ini cukup gayeng. Saya melihat sebagian besar pemangku kepentingan yakin bahwa lelang jabatan (open recruitment) ini akan membawa perubahan kepada sistem rekrutmen pejabat pemerintah yang selama ini penuh dengan nepotisme dan transaksi uang. Tetapi apakah Lelang Jabatan merupakan solusi permanen untuk semua jenis jabatan? Saya sampaikan beberapa kehati-hatian (caveat) yang perlu dicermati oleh para perumus kebijakan melalui forum ini. [selengkapnya]
 
"Lelang Jabatan", Analisis, Kedaulatan Rakyat
02 September 2013
Banyak pihak yang cukup antusias dengan gagasan beberapa Kepala Daerah untuk melakukan lelang jabatan. Dimulai dari Jokowi di DKI Jakarta, Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, dan mungkin akan lebih banyak lagi gubernur atau bupati/walikota yang menggunakan sistem terbuka untuk memilih para pejabat pemerintah. Apakah terobosan ini akan efektif untuk menggerakkan reformasi birokrasi di daerah? Apakah ini tidak hanya akan terhenti menjadi kebijakan populer yang tanpa hasil yang bermakna? Saya tidak ingin mengambil posisi terlalu optimis, tetapi juga tidak ingin menjadi pesimis dengan langkah baru para gubernur ini. Sejalan dengan prinsip manajemen sumberdaya di sektor publik, sebenarnya persoalan menentukan orang dan menempatkannya dalam jabatan tertentu tidak hanya sekadar masalah terbuka atau tertutup sistemnya. Yang paling pokok adalah apakah rekrutmen pegawai atau pejabat itu sudah bisa mengukur kemampuan yang dibutuhkan secara objektif dan prosesnya dapat benar-benar sesuai dengan merit-system. Lelang jabatan mungkin akan bisa mengikis kecenderungan nepotisme dalam rekrutmen pejabat, tetapi tetap tidak ada jaminan bahwa sistem rekrutmen terbuka itu akan bisa menjamin kualitas pejabat jika indikator penilaiannya kurang tepat. [selengkapnya]
 
Permenpan No.17/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
21 Agustus 2013
Sebuah Peraturan Menteri yang cukup kontroversial terbit pada bulan Maret 2013 lalu. Tetapi karena belum banyak kalangan yang tahu isinya, mungkin belum banyak komentar terhadap materi dari peraturan ini. Gagasan awal Permenpan ini mungkin baik karena bermaksud membuat supaya pekerjaan dosen dalam kegiatan pengajaran dan penelitian lebih rapi dan tertata. Tetapi kalau melihat sekian banyak prosedur yang diatur bagi dosen, tampaknya banyak ketentuan yang justru akan mengekang dan membuat inovasi dosen dalam penelitian menjadi tumpul. Cara kerja penelitian tidak mungkin diatur secara kaku seperti cara kerja para birokrat di jajaran pemerintahan. Yang lebih parah lagi, Permenpan ini mengacaukan jabatan fungsional dengan jabatan struktural (lihat misalnya pasal 6 ayat 3). Saya kira kalangan perguruan tinggi perlu menyikapi terbitnya Permen ini secara kritis. [selengkapnya]
 
Syawalan dan Trah R.Sastrohardjo, Pakem, 10 Agustus 2013
11 Agustus 2013
Pertemuan Syawalan dan trah adalah sebuah acara rutin bagi sebagian besar masyarakat di Jawa. Tapi saya tetap melihat bahwa acara rutin ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan bermakna. Pertemuan Trah adalah sebuah wahana untuk melihat kembali asal-usul keluarga, menyambung kembali silaturahmi, dan merenungkan kembali apa yang telah kita lakukan selama satu tahun sampai datangnya bulan puasa. Sudah banyak budayawan yang pernah menulis analisis tentang kedalaman acara Trah dalam kosmologi Jawa. Bagi kami sekeluarga, trah R.Sastrohardjo di Pakem tahun 2013 ini juga sangat istimewa karena kerabat alm Bp/Ibu Rajiyo Dirjosusanto kebetulan memperoleh giliran untuk menjadi penyelenggara kegiatan trah di rumah Eyang Sastrohardjo di dusun Pakem Tegal. Sengaja kami menyusun acara Trah dengan nuansa Jawa. Jadi? Ada hidangan ketupat, oseng-oseng daun kates, teri, rujak degan, dan ... gendhing-gendhing Jawa sebagai pengiring acara trah. Kami khusus mengundang Pak Trustha dari jurusan Karawitan ISI yang membawa temen-temen alumni ISI dan 2 orang mahasiswa asing yang menabuh gamelan untuk acara ini. Sumangga! "Mugi-mugi adicara trah menika saged dados lantaran supeketing pasedherekan kita sedaya". [selengkapnya]
 
Manajemen Kepegawaian Berbasis Kompetensi, hotel Arjuna, Jogja
25 Juli 2013
Dalam dua kali pertemuan berturut-turut di hotel Arjuna, saya diminta untuk membantu memikirkan persoalan kepegawaian di sebuah kabupaten terpencil di Papua, yaitu kabupaten Pegunungan Bintang. Permasalahan kepegawaian dan birokrasi publik di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini ini demikian kompleks sebagaimana dihadapi oleh banyak kabupaten yang masih terbelakang di Indonesia. Permasalahan itu terkait dengan kondisi geografis yang sulit, infrastruktur transportasi yang sangat minim, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, hingga masalah komitmen kebanyakan sumberdaya manusia yang memprihatinkan. Tetapi bersama-sama para pejabat Pemda dari Biro Organisasi, saya mencoba untuk membangun optimisme dengan pemahaman yang realistis tentang apa yang harus dihadapi dan dipecahkan dengan prioritas jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan APBD yang sudah mencapai Rp 1,02 triliun dan proporsi belanja langsung yang mencapai lebih dari 70 persen, semestinya banyak hal yang bisa dilakukan untuk memakmurkan rakyat di daerah. Tetapi dengan kekuatan pegawai yang hanya sekitar 2.200 orang dan tingkat kompetensi dan komitmen masih rendah, pejabat Pemda di kabupaten ini memang harus bekerja ekstra keras untuk menggerakkan birokrasi publik dan melayani warga dengan sebaik-baiknya. [selengkapnya]
 
Reformasi Birokrasi, E-Governance dan TIK dalam Pelayanan Publik, Lokakarya Gama-Techno - MAP, Jogja
02 Juli 2013
Kerjasama antara Pengelola MAP-UGM dengan Gama Techno terlaksana dalam bentuk "Sharing Session" antara para alumni MAP-UGM yang kini sudah banyak menjadi pejabat di daerah dengan para akademisi dan pelaku bisnis piranti-lunak. Sebagai sarana pemicu diskusi, saya memaparkan beberapa gagasan yang sebenarnya bukan merupakan hal baru lagi mengenai pentingnya e-governance bagi reformasi birokrasi publik. Namun hal-hal yang sebenarnya sederhana dan bukan merupakan konsep baru itu pun ternyata belum semua dipahami dan menjadi perhatian dari para perumus kebijakan di daerah. Banyak aspek pelayanan publik yang sebenarnya dapat dibuat lebih efisien dan lebih produktif dengan memanfaatkan TIK. Tetapi kembali lagi, persoalannya sering terpulang kepada komitmen kepala daerah dan para aparatnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya. [selengkapnya]
 
Ketawang Ibu Pertiwi, anggitanipun Ki Narto Sabdo
22 Juni 2013
Ketawang Ibu Pertiwi anggitanipun Ki Narto Sabdo punika mujudaken gendhing ingkang paling populer wonten ing pahargyan Temanten. Menawi gendhing-gendhing Jawi ingkang dipun ungelaken rikala para tamu nembe dhahar, sampun saged dipun pesthekaken menawi pranatacara ngabani niyaga supados mbabar Ketawang Ibu Pertiwi punika. Cakepan gender lan slenthem ugi kalebet gampil dipun apalaken. Ing riki kawula inggah balungan slenthem kanthi laras Pelog Pathet 5. Sumangga dipun cobi. [selengkapnya]
 
Ladrang Pangkur Laras Pelog Pathet 5
21 Juni 2013
Ladrang Pangkur ugi saged dipun garap mawi Genderan lan balungan Slenthem kanthi laras Pelog pathet 5, utawi ingkang kaliyan sawetara winasis dipun sebat Pelong Bem. Swasana laras Pelog benten kaliyan swasana laras Slendro. Garapan Slenthem ugi sakalangkung nengsemaken bilih para sutresna mirengaken ladrang Pangkur ingkang dipun garap mawi Pelog Barang lan Pelog Bem utawi Pelog Pathet 5. Namung para pandhemen ingkang lantip ing babagan budaya luhur ingkang saged mbentenakan kekalih laras ladrang Pangkur menika kanthi pratitis. [selengkapnya]
 
Ladrang Pangkur Laras Pelog Pathet Barang
20 Juni 2013
Saestu bilih ladrang Pangkur mila kalebet gendhing cekak ingkang luwes, amargi saged dipun garap mawi laras Slendro, Pelog Barang lan ugi Pelog Bem. Wonten ing riki kawula unggah balungan Slenthem ladrang Pangkur mawi laras Pelog pathet Barang. Garapan gender meh sami kaliyan Slendro Pathet Manyura, ananging ungeling gendhing mahanani swasana Pelog ingkang langkung populer lan dhinamis. Sumangga. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2015 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.