Pilpres tgl 9 Juli 2014 telah berjalan secara tertib dan aman. Dengan berpedoman pada hasil hitung-cepat dari lembaga yang berbeda, pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-Kalla saling mengklaim telah memenangi Pilpres. Semoga proses penghitungan tetap berjalan dengan tenang dan semua pihak bisa menahan diri sampai KPU mengumumkan hasil resminya.
Juli 2014
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
 

Arsip Artikel



"Penyimpangan Bansos", Analisis, Kedaulatan Rakyat
26 Februari 2013
Begitu banyak lubang penyimpangan yang bisa dijadikan alat politik oleh para pejabat, dan begitu sedikit upaya yang telah dilakukan untuk menutup lubang-lubang tersebut. Hampir semua opini mengenai persiapan untuk Pemilu 2014 dan Pilkada di seluruh daerah memperingatkan tentang kemungkinan maraknya politik uang. Tetapi peraturan tentang pendanaan Parpol masih kurang tegas, ketentuan tentang masa kampanye bagi Caleg atau Kepala Daerah petahana tidak cukup jelas, dan belakangan ini muncul banyak berita bahwa Bansos diselewengkan untuk kepentingan politik, sesuatu yang sudah menjadi isu lama. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan dalam Analisis di harian KR kali ini. Pertama, bahwa kita perlu meluruskan kembali konsep tentang kebijakan sosial yang semestinya tidak menggunakan sistem pendanaan ad hoc seperti selama ini terjadi. Dan yang kedua bahwa kita memerlukan peraturan yang tegas tentang otoritas Kepala Daerah untuk mengalokasikan dana Bansos, terutama jika yang bersangkutan telah menyatakan untuk bertarung dalam pencalonan bagi masa jabatan yang kedua. [selengkapnya]
 
Agenda Kebijakan Pengembangan Aparatur, Diskusi Background Study RPJMN, Direktorat Aparatur Bappenas
22 Februari 2013
RPJMN bidang aparatur yang mengambil tema Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik untuk periode 2009-2014 hampir berakhir. Apakah semua indikator reformasi birokrasi dan pengembangan aparatur dalam tema ini telah tercapai? Bagaimana dengan periode tahun 2015-2019 yang direncanakan bertema Pengembangan Profesionalisme Aparatur? Apa saja agenda strategis yang diperlukan? Inilah sebagian pertanyaan awal yang dibahas dalam FGD untuk kajian latar-belakang (background study) RPJMN bidang aparatur bersama staff Direktorat Aparatur Bappenas di Jogja. Saya memaparkan bahwa reformasi birokrasi adalah semacam "pending agenda" yang selama ini hanya selalu diwacanakan tetapi langkah-langkah konkret yang ditempuh oleh pemerintah cenderung mandul dan tidak fokus. Saya berharap bahwa teman-teman di Bappenas benar-benar mempersiapkan naskah RPJMN mengenai aparatur untuk lima tahun ke depan nanti dengan serius dan dilandasi dengan dasar pemikiran yang kuat. [selengkapnya]
 
Penulisan Policy Paper dan Policy Brief yang efektif, Pappiptek LIPI, Jakarta
12 Februari 2013
Selama ini kalau saya datang ke gedung bundar LIPI adalah untuk mencari data, bahan publikasi atau melakukan wawancara dengan para peneliti. Tetapi kali ini saya diundang untuk berbicara di depan para peneliti Pappiptek (Pusat Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) LIPI mengenai penyusunan Makalah Kebijakan (Policy Paper). Dari lokakarya penulisan ini, saya melihat bahwa potensi para peneliti muda di Pappiptek ini sesungguhnya sangat besar dalam mengarahkan kebijakan pembangunan nasional. Tetapi dua kelemahan sistem yang mendasar membuat potensi itu tidak tergali. Pertama, kebanyakan penelitian Pappiptek, atau mungkin di sebagian besar divisi LIPI, tergantung kepada pendanaan yang berasal dari DIPA. Ketergantungan kepada sumber dari APBN dan kebiasaan diantara peneliti untuk hanya mengandalkan dana rutin ini membuat mereka tidak tertantang untuk melakukan penelitian yang mengarah kepada inovasi kebijakan atau teknologi baru. Kedua, para peneliti kurang terbiasa berinteraksi secara langsung dengan pemangku kepentingan yang lebih luas, terutama dengan para perumus kebijakan di pemerintahan maupun peneliti asing yang merangsang perdebatan ilmiah yang kompetitif dan sehat. Akibatnya, banyak ide-ide dari hasil penelitian yang sebenarnya inovatif tidak diketahui oleh perumus kebijakan sehingga tidak ada sumbangannya terhadap perubahan kebijakan pemerintah. Saya berharap bahwa diskusi saya bersama teman-teman dari Pappiptek ini akan sedikit bisa mengatasi dua kelemahan ini. [selengkapnya]
 
Prolegda dan Peningkatan Kualitas Legislasi Daerah, hotel Sunan, Solo
22 Januari 2013
Untuk kesekian kalinya, saya membahas tentang produktivitas dan relevansi dari pembuatan peraturan perundangan di daerah. Tetapi kali ini nuansanya sedikit berbeda karena saya berhadapan dengan peserta Bintek (Bimbingan Teknis) yang bukan hanya dari kalangan legislatif namun juga dari eksekutif. Ada sekitar 40 anggota DPRD dan 25 orang pejabat Pemda kabupaten Karanganyar yang menjadi peserta Bintek di Solo ini. Ketentuan dalam UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan menegaskan bahwa proses legislasi harus dilakukan secara terjadwal di dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah) untuk masa satu tahun. Kecuali itu, juga disyaratkan bahwa Ranperda harus diajukan dengan menyertakan Naskah Akademik dan wajib menyertakan aspirasi dari rakyat di daerah. Melihat sekilas produk-produk Perda Kabupaten Karanganyar, tampaknya sudah ada perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun apakah semua produk Perda itu telah sesuai dengan kebutuhan pembangunan masyarakat di daerah dan benar-benar bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik di Karanganyar? Inilah sebagian dari hal-hal yang saya bicarakan dengan para pejabat di kabupaten ini. [selengkapnya]
 
Silabus Kebijakan dan Manajemen Keuangan Publik
15 Januari 2013
Kuliah Semester Genap 2012/2013 telah dimulai, terutama untuk program Magister Administrasi Publik (MAP) di UGM. Kebijakan dan Manajemen Keuangan Publik merupakan salah satu mata kuliah wajib untuk kelas Eksekutif Bappenas yang semua pesertanya adalah para pegawai Pemda dari berbagai daerah yang terpilih untuk mendapatkan beasiswa dari Bappenas. Disamping membahas teori-teori keuangan publik yang terus berkembang, materi kuliah di kelas ini perlu terus diperbarui sehingga sesuai dengan problematika kebijakan keuangan publik yang sedang dihadapi oleh para pejabat dan pegawai di Indonesia. [selengkapnya]
 
Fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda, Restoran Pringsewu, Sleman
11 Desember 2012
Memenuhi undangan seorang kawan baik, Drs. Fatoni Budi Prabowo (Kabid Trantib Pol PP) dan Drs. Joko Supriyanto (Kepala Sat Pol PP Kabupaten Sleman) saya menghadiri sebuah lokakarya tentang Rancangan Perda Ketertiban Umum yang dibuat di Kabupaten Sleman. Masalah penegakan Perda tentang Ketertiban Umum menjadi isu cukup penting karena banyak kelompok pedagang kaki lima (PKL), anak jalanan, pengemis dan kelompok-kelompok kaum pinggiran lain yang sering menjadi sasaran dari operasi justisia Satpol PP. Isu tentang aparat Satpol PP yang bertindak melampaui batas pernah mencuat misalnya dalam kasus di kawasan Boulevard Surabaya ketika seorang balita tewas terguyur kuah panas dari gerobak bakso milik PKL. Apakah sebenarnya yang harus dilakukan oleh Pemda ketika menegakkan aturan dan mengupayakan ketertiban di tempat-tempat umum, terutama di banyak kawasan yang tengah mengalami transisi ke perkotaan? Bagaimana pola penertiban yang semestinya ketika semangat untuk memberantas Pekat (Penyakit Masyarakat) dan memberikan rasa nyaman bagi semua warga berhadapan dengan kepentingan usaha kaum menengah ke bawah? Melalui forum lokakarya ini saya berusaha membantu Pemda pada sebuah persoalan teknis yang ternyata tidak mudah merumuskan dan mengatasinya. [selengkapnya]
 
Penganggaran untuk Sektor Kesehatan di Daerah, Lokakarya Dinkes Prov Jateng, hotel Artos, Magelang
19 Oktober 2012
Kali ini saya harus berbicara mengenai sektor yang selama ini kurang saya pahami dengan baik, yaitu sektor kesehatan. Tetapi undangan dari Pemprov Jawa Tengah tetap saya penuhi mengingat bahwa yang dibahas adalah sesuatu yang sudah cukup lama saya geluti, yaitu tentang perencanaan program dan penyusunan anggaran di daerah. Ada sekitar 40 peserta yang mengikuti lokakarya perencanaan pembangunan di sektor kesehatan ini dan saya melihat antusiasme yang begitu besar seperti tampak dari berbagai pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Provinsi Jawa Tengah termasuk yang memiliki komitmen yang cukup besar pada kesehatan masyarakat seperti terlihat dari alokasi dalam APBD yang mencapai hingga sekitar 15 persen. Yang jauh lebih penting sebenarnya adalah memastikan agar program-program yang disusun oleh Pemda tersebut betul-betul menyentuh kebutuhan dasar masyarakat terkait pelayanan kesehatan dasar. Ini bukan persoalan sepele karena ternyata di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang membanggakan, ternyata masih banyak warga masyarakat yang belum tersentuh oleh fasilitas imunisasi bagi anak usia dini, menyandang gizi buruk, atau kurang mendapat fasilitas pengobatan murah dari program-program pemerintah. [selengkapnya]
 
"Ideologi Anti-Korupsi", Kedaulatan Rakyat
18 Oktober 2012
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pidato singkat tanggal 8 Oktober 2012 telah mengambil sikap yang tegas terhadap konflik terbuka antara KPK dan Polri. Tetapi melihat perkembangan yang terjadi kemudian, banyak yang tetap khawatir bahwa sikap tegas presiden tersebut tidak akan bisa terlaksana secara konsisten. Pengalaman menunjukkan bahwa pembangkangan, atau setidaknya pemelintiran, terhadap perintah presiden cukup sering terjadi. Publik harus terus waspada terhadap apa yang dilakukan oleh para penegak hukum terhadap para koruptor di negeri ini. Namun di tengah upaya untuk terus mewaspadai tindak-lanjut dari perintah presiden, sesungguhnya ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh masyarakat kita sendiri. Benarkah kita sendiri sudah konsisten dalam upaya untuk mencegah korupsi, atau lebih tepatnya tindakan korup? Untuk itulah saya kembali menulis tentang pentingnya ideologi anti-korupsi untuk terus ditumbuhkan di negeri ini. Dengan melihat contoh dari banyak negara, kita dapat melihat betapa pentingnya sikap tanpa kompromi diantara masyarakat sendiri ketika berhadapan dengan berbagai kemungkinan perilaku yang masuk kategori korupsi, seperti suap, uang-rokok, upeti, dan sebagainya. Kita memang harus mulai dari setiap individu atau setidaknya setiap unit kecil dari bangsa ini, yaitu keluarga. Saya agak kesulitan untuk mencari versi cetak dari artikel saya ini di harian Kedaulatan Rakyat, tetapi di sini saya unggah artikel asli yang saya kirim ke redaksi. [selengkapnya]
 
Bedah RUU ASN, Komisi II DPR, hotel Sahid Jaya, Jakarta
03 Oktober 2012
Sebuah forum diskusi yang cukup panas berlangsung dalam acara Bedah RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan oleh Komisi II DPR. Dari segi konseptual, pembuatan Naskah Akademik maupun RUU yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir ini sebenarnya banyak yang bersifat progresif untuk mengatasi berbagai persoalan yang membelit birokrasi publik di Indonesia. Sebagian besar anggota DPR di Komisi II tampaknya sudah setuju dengan gagasan mengenai penyederhanaan jabatan struktural di kalangan PNS, pembentukan JES (Jabatan Eksekutif Senior), pemberian remunerasi berdasarkan kinerja, pembentukan KASN (Komite Aparatur Sipil Negara, pengenalan sistem rekrutmen pegawai berdasarkan kontrak, dan banyak lagi aspek positif perubahan yang hendak diatur di dalam undang-undang. Tetapi tampaknya resistensi justru berasal dari jajaran pemerintah sendiri karena kesalahpahaman dalam konsep, kekhawatiran akan hilangnya jabatan, berkurangnya tunjangan struktural, keharusan untuk memenuhi standar kinerja, dan sebagainya. Sebagai salah satu narasumber, saya menangkap begitu kuatnya saling curiga antara lembaga eksekutif dan legislatif di republik ini. Di tengah perdebatan yang panas ini, barangkali akan lebih baik jika diskusi dan konsultasi publik ini selanjutnya bisa digelar dengan lebih banyak melibatkan kalangan civil-society seperti LSM, akademisi, wartawan, dan masyarakat pada umumnya sehingga pertentangan pendapat tidak sekadar terjadi secara diametral seperti yang saya rasakan dalam forum ini. [selengkapnya]
 
Menyoal Kewenangan Banggar
27 September 2012
Begitu banyak pihak yang prihatin dengan maraknya korupsi yang dilakukan oleh para wakil rakyat di DPR, terutama mereka yang duduk di Banggar (Badan Anggaran). Korupsi politik yang terjadi itu tampaknya berlangsung secara sistemik, meluas dan berulang-ulang sehingga seolah-olah tidak ada yang bisa mencegahnya. Bahkan aparat penindak hukum seperti KPK sudah mulai kewalahan karena begitu banyaknya kasus korupsi yang terungkap. Oleh sebab itu, bisa dipahami jika banyak orang yang menyarankan agar keberadaan Banggar dievaluasi, atau bahkan kalau perlu dibubarkan. Suara-suara yang menuntut pembubaran Banggar ini sudah banyak muncul di media sosial. Tetapi apakah begitu mudah membubarkan Banggar dan kewenangan bujeter DPR yang sudah dijamin oleh konstitusi itu? Apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Saya mencoba memetakan persoalan ini dari segi ketata-negaraan maupun dari segi teknis penganggaran. Tulisan ini saya kirimkan ke harian Kompas, tapi tampaknya redaksi belum mau memuatnya karena artikel dengan tema seperti ini memang dengan mudah tertelah oleh hiruk-pikuk Pilkada DKI Jakarta tempo hari. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2014 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.