Panitia Angket DPR masih menyandera KPK dengan perpanjangan masa tugasnya. Apakah para wakil rakyat itu sudah mati-rasa dengan suasana batin rakyat di negeri ini ya?
Januari 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
 

Arsip Artikel



"Menunggu Langkah Jokowi"
17 Februari 2015
Lebih dari satu bulan presiden Jokowi membiarkan langkah yang menggantung ketika inisiatif untuk mengganti pejabat Kapolri lebih awal mengundang kontroversi politik dan hukum. Kelambanan Presiden dalam menentukan langkah keberpihakan juga mengakibatkan konflik kelembagaan terbuka antar institusi KPK dan Polri. Perkembangan yang paling mengkhawatirkan adalah ketika Hakim tunggal dalam perkara pra-peradilan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan ternyata dikabulkan oleh hakim. Dilema yang sangat besar bagi keberlanjutan upaya pemberantasan korupsi kini menghadang bangsa Indonesia. Presiden tersandera oleh kepentingan politik mayoritas anggota DPR dan bahkan terancam untuk kehilangan dukungan dari koalisi partai yang selama ini mendukungnya. Sementara itu rakyat yang kecewa terhadap keputusan Jokowi yang melemahkan KPK tentu tidak akan melupakan ini sebagai momentum pengkhianatan kepercayaan rakyat yang sangat mengharapkan tindakan yang tegas terhadap para koruptor. Artikel ini saya tulis untuk koran lokal sebelum diputuskannya vonis pra-peradilan yang memenangkan gugatan Komjen Budi Gunawan. Karena sudah kurang aktual lagi, saya bisa paham bahwa redaksi tidak memuatnya. Tetapi materi analisisnya saya kira masih relevan dengan masa depan kebijakan pemberantasan korupsi di bawah Presiden Jokowi. [selengkapnya]
 
Lagu Dolanan Bocah
22 Januari 2015
Saestunipun kathah lagu dolanan bocah ingkang ngemu piwucal sae tinimbang lagu-lagu modern jaman samangke ingkang kirang trep kangge lare. Ananging amargi ombyaking jaman modern, kita sedaya mboten kersa nularaken cakepan utawi syair lagu-lagu dolanan bocah menika. Lagu-lagu Jawi dolanan bocah ingkang enggal sampun wonten katrangan penganggit utawi pengarangipun. Kadosta, lagu "Tul Jaenak", "Jaran Kore" ingkang dipun populeraken dening Koes Plus, lagu "Gethuk" ingkang dipun tembangaken Nur Afni Octavia, utawi lagu remaja "Rama Ana Maling" ingkang populer saking album Eddy Silitonga. Nanging lagu-lagu dolanan bocah lami ingkang dipun tembangaken sak wanci lare-lare dolanan ing wekdal padhang rembulan racakipun mboten wonten katrangan penganggitipun. Ing mriki kawula inggah lagu dolanan bocah ingkang kalebet lami utawi tradhisional. [selengkapnya]
 
Politik Anggaran: Harga BBM dan Pengalihan Subsidi, Kuliah Umum Pasca-Sarjana, Fisip, Universitas Bengkulu
16 Januari 2015
Setelah sempat tertunda beberapa lama, saya akhirnya jadi ke Bengkulu memenuhi undangan Wakil Dekan Fisipol UNIB untuk bicara di depan para mahasiswa Magister Ilmu Administrasi (MIA). Topik yang dikehendaki kebetulan sangat aktual, yaitu bagaimana politik anggaran yang terkait dengan harga BBM dan pengalihan subsidi di Indonesia. Pemerintah Jokowi berencana untuk menurunkan harga BBM lagi setelah mengetahui bahwa harga minyak mentah di pasar internasional turun drastis dari angka 90 USD per barel menjadi 45 USD per barel. Tetapi apakah rencana presiden untuk menurunkan lagi harga BBM itu bijaksana? Saya cenderung mengajukan jawaban tidak. Disamping karena harga minyak secara internasional belum tentu pada tingkat yang rendah seperti ini untuk jangka waktu yang panjang, harga BBM yang terlalu murah hanya akan mengakibatkan pemborosan energi tak terbarukan ini terus berkelanjutan sedangkan upaya penghematan energi kurang mendapatkan insentif yang memadai. Di luar itu, yang penting bagi pemerintah adalah memikirkan secara serius pengalihan subsidi dan menindaklanjutinya dengan implementasi yang konsisten. Infrastruktur, transportasi publik, ketahanan pangan adalah sebagian dari aspek kebijakan yang perlu mendapatkan belanja pemerintah yang lebih besar supaya daya saing Indonesia terus meningkat. Saya harap kuliah umum di UNIB ini akan memicu pemikiran bagi generasi birokrat di pemerintah daerah yang lebih punya komitmen untuk memanfaatkan anggaran pemerintah buat kepentingan publik. [selengkapnya]
 
Pencegahan Korupsi dan Etika Administrasi Negara, Kuliah Umum FISIP Universitas Hang Tuah, Surabaya
14 Januari 2015
Di Universitas Hang Tuah (UHT), sebuah PTS di Surabaya yang didirikan oleh Yayasan milik Angkatan Laut, saya mendapat undangan untuk memberikan kuliah umum tentang pencegahan korupsi dan etika administrasi negara. Presiden Jokowi memiliki visi yang cocok dengan strategi kemaritiman dan kelautan. Karena itu, saya sangat antusias memberikan ceramah dan berdiskusi dengan para mahasiswa yang masih idealis tersebut. Di luar dugaan, ada begitu banyak pertanyaan kritis yang mereka ajukan seputar upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya berharap bahwa butir-butir pemikiran tentang apapun langkah yang harus dilakukan bagi penyadaran mengenai pentingnya penciptaan integritas pejabat publik supaya Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan bermartabat itu tidak terhenti dalam wacana. Betapapun, kalau menyangkut etika bagi para pejabat dan birokrat publik, yang penting bukanlah wacananya tetapi penghayatan dan pelaksanaannya secara konsisten. [selengkapnya]
 
"Mengatasi Pemborosan Birokrasi", Jawa Pos, 19 Desember 2014
20 Desember 2014
Sebagian dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam organisasi pemerintah kini tidak berani lagi menyelenggarakan kegiatan pelatihan, seminar, atau lokakarya di hotel. Menteri PAN dan RB sudah mengedarkan surat yang melarang kegiatan tersebut di semua organisasi pemerintah di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Namun tampaknya masih akan selalu ada kontroversi dan plus-minus dari larangan tersebut. Sebagian pendapat mengatakan bahwa larangan untuk mengadakan rapat-rapat dinas di hotel tidak akan mampu mengurangi pemborosan di dalam birokrasi publik secara signifikan karena kemungkinan celah-celah kebijakan yang tetap dapat bisa dimanfaatkan. Sebagian yang lain mengatakan bahwa kebijakan itu mengandung masalah karena akan mengurangi manfaat dari kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) yang merugikan sektor wisata. Tetapi ada satu persoalan mendasar yang tampaknya luput dari perhatian pemerintah dalam rangka mengatasi masalah pemborosan oleh birokrasi publik, yaitu kurangnya pendekatan komprehensif untuk mengendalikan kecenderungan "budget maximizing" dan memperkuat visi pelayanan publik diantara para aparat pemerintah. Ini memang bukan pekerjaan mudah bagi pemerintah. Namun persoalan mendasar inilah yang sebenarnya mengakibatkan mengapa kontribusi pemerintah terhadap peningkatan daya-saing nasional masih rendah. [selengkapnya]
 
Pengelolaan Keuangan DPRD dan Setwan, Bintek Optimalisasi Fungsi Setwan Kab Jepara, Solo
17 Desember 2014
Sejak reformasi politik dilakukan dalam lebih dari 15 tahun di Indonesia, biaya demokrasi menjadi salah satu yang dirasakan oleh publik karena begitu besarnya dana publik yang dihabiskan akibat menguatnya lembaga-lembaga politik. Meningkatnya dana publik yang dihabiskan untuk biaya penggajian para wakil rakyat di DPRD merupakan salah satu hal yang dirasakan oleh rakyat. Namun apakah besarnya biaya untuk menggaji anggota DPRD dan membiayai biaya operasional mereka ini bukan karena peraturan yang memang mendukungnya? Apakah itu juga bukan karena Setwan sebagai aparat eksekutif yang menunjang administrasi keuangan DPRD yang tidak memahami fungsinya sebagai pengelola keuangan DPRD? Ini adalah sebagian dari pertanyaan besar yang ingin saya bahas bersama seluruh aparat Setwan dari kabupaten Jepara dalam sebuah lokakarya di Solo. Saya sengaja tidak bicara hanya pada tingkat teknis mengenai ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundangan mengenai keuangan DPRD. Tetapi saya juga mengajak para pegawai di Setwan untuk mendorong keseimbangan antara hak dan kewajiban yang melekat pada setiap anggota DPRD. Jadi, bukan hanya soal hak-hak keuangan yang harus dipahami oleh para politisi daerah itu, melainkan juga soal kewajiban-kewajiban legislasi yang selama ini kurang banyak dibahas di dalam wacana tentang kinerja anggota DPRD. Sesuai dengan surat edaran Menpan dan RB tentang penghematan anggaran pemerintah, pelatihan ini tidak diadakan di hotel tetapi di aula STIE Santo Pignatelli, Solo. [selengkapnya]
 
"Mengatasi Fragmentasi Kepentingan: Politik Anggaran Subsidi", Seminar PSKK-UGM, Jogja
05 Desember 2014
Seminar nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, kali ini tampaknya terkait dengan isu kebijakan aktual mengenai pengurangan subsidi BBM yang ditetapkan oleh presiden Jokowi baru-baru ini. Saya diminta untuk menyampaikan pendapat dari sisi politik anggaran publik di Indonesia. Tanpa memerlukan analisis dan uraian empiris yang terlalu canggih, sebenarnya kita bisa melihat bahwa APBN dan APBD kita masih sangat tumpul dalam mengatasi masalah-masalah publik di Indonesia. Kegamangan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM yang sudah jelas kurang tepat sasaran serta buruknya sistem penerimaan maupun belanja pemerintah mengakibatkan semakin sempitnya ruang bagi kebijakan fiskal yang efektif sementara aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam tatanan yang demokratis semakin kuat. Setelah menaikkan harga BBM, ruang fiskal itu kini sedikit lebih longgar. Tetapi yang pasti akan dituntut oleh rakyat adalah apakah rencana pengalihan subsidi BBM itu benar-benar bisa tepat sasaran dan membuat peran anggaran publik di Indonesia lebih signifikan. Saya juga melihat bahwa lemahnya daya-dorong anggaran publik itu disebabkan karena fragmentasi kepentingan yang semakin rumit justru seiring dengan semakin demokratisnya Indonesia. Apakah pemerintah bisa mengatasi fragmentasi kepentingan itu sehingga bisa lebih memusatkan subsidi kepada program-program yang lebih mendesak dan lebih dibutuhkan oleh rakyat? Inilah pertaruhan politik dan administratif yang akan sangat menentukan kredibilitas presiden baru kita. [selengkapnya]
 
Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Penyusunan APBD, Bimtek DPRD Kabupaten Berau, Hotel Horison Semarang, 28 Nov 2014
01 Desember 2014
Tantangan bagi sebuah daerah yang kaya sumberdaya alam adalah memastikan bahwa dana pembangunan yang melimpah dari DBH tidak membuat terlena untuk mengembangkan manajemen keuangan daerah yang berkelanjutan. Kabupaten Berau di provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu daerah yang memiliki belanja APBD cukup besar, sekitar Rp 2,8 triliun. Namun dari aspek pendapatan, tampak bahwa upaya pemerintah masih belum optimal karena proporsi PAD hanya 5,6% dari seluruh pendapatan Pemda. Selain itu, kendatipun proporsi belanja pegawai hanya 18,9 persen, secara nominal sudah menyedot Rp 540,7 miliar dari dana APBD. Belanja modal yang proporsinya cukup besar, yaitu 44,6% atau sebesar Rp 1,27 triliun hendaknya terus dievaluasi bagaimana kemanfaatannya bagi rakyat di daerah. Apakah sumberdaya alam akan menjadi berkah bagi peningkatan kemakmuran rakyat atau sebaliknya justru menjadi "kutukan" karena degradasi lingkungan yang parah karena hasil tambang, itulah pertanyaan penting yang saya ajukan dan menjadi bahan perdebatan dalam Bimtek di Semarang ini. [selengkapnya]
 
Penghematan dan Peningkatan Efektivitas Perjalanan Dinas, Hotel Gowongan Inn, Jogja
26 November 2014
Presiden Jokowi dan beberapa menteri dalam berbagai kesempatan telah menekankan pentingnya melakukan penghematan biaya birokrasi publik. Namun memang tidak mudah untuk melakukan penghematan itu jika tidak disertai pola manajemen yang terbuka serta perubahan cara-pikir diantara para aparat pemerintah sendiri. Salah satu yang sederhana tetapi seringkali dilupakan adalah upaya untuk melakukan penghematan perjalanan dinas di satu sisi serta peningkatan efektivitas kerja di sisi lainnya. Bersama para pegawai dari daerah (Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, dan Aceh Barat Daya) saya mendiskusikan masalah ini dalam sebuah pelatihan teknis di Jogja. Saya masih merasakan betapa pola pikir mengenai pemanfaatan perjalanan dinas untuk kepentingan individu pegawai negeri masih sangat kuat. Pertanyaan dan perdebatan masih di seputar bagaimana cara mensiasati sistem pengawasan agar pemanfaatan untuk pribadi pegawai tetap dapat diperoleh sementara ukuran manfaat bagi masyarakat masih kurang mendapat perhatian. Tidak bisa dianggap sepele, reformasi birokrasi harus dimulai dari hal-hal yang tampaknya sepele seperti akuntabilitas perjalanan dinas oleh pegawai pemerintah di daerah. Dari sinilah diharapkan penyadaran yang lebih luas dapat dimulai. [selengkapnya]
 
Profesionalisme Pelayanan di Bidang Perijinan, Lokakarya Pengaduan Masyarakat, Dinas Perijinan Kabupaten Bantul
18 November 2014
Saya diundang lagi berbicara di sebuah lokakarya tentang upaya menyempurnakan pelayanan di bidang perijinan. Dinas Perijinan Kabupaten Bantul membuat inisiatif lokakarya ini sebagai bagian dari upaya untuk selalu menyegarkan pegawainya tentang gagasan-gagasan baru di bidang pelayanan perijinan. Selain UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik, ada serangkaian peraturan yang mengharuskan agar Pemda membentuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Gagasannya sebenarnya sederhanya, yaitu memadukan banyak sistem pelayanan perijinan dan memperpendek prosedur supaya semua bentuk ijin dapat diperoleh dengan efisien, murah, cepat, transparan dan akuntabel. Di banyak daerah, upaya itu sudah dilakukan dengan mencanangkan berbagai program efisiensi. Tetapi memang tidak semua daerah berhasil melakukannya. Hanya dengan komitmen pimpinan yang kuat dan para pegawai yang profesional, keinginan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan perijinan itu dapat dicapai. Landasan untuk profesionalisme pegawai sudah ada dengan disahkannya UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi, saat ini Pemda tinggal memastikan bahwa iklim profesionalisme dapat ditanamkan dalam tata-kerja dan manajemen di Dinas Perijinan. Inilah saatnya untuk bekerja mewujudkan itu. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.