Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
Agustus 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
 

Arsip Artikel



Profesionalisme Pelayanan di Bidang Perijinan, Lokakarya Pengaduan Masyarakat, Dinas Perijinan Kabupaten Bantul
18 November 2014
Saya diundang lagi berbicara di sebuah lokakarya tentang upaya menyempurnakan pelayanan di bidang perijinan. Dinas Perijinan Kabupaten Bantul membuat inisiatif lokakarya ini sebagai bagian dari upaya untuk selalu menyegarkan pegawainya tentang gagasan-gagasan baru di bidang pelayanan perijinan. Selain UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik, ada serangkaian peraturan yang mengharuskan agar Pemda membentuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Gagasannya sebenarnya sederhanya, yaitu memadukan banyak sistem pelayanan perijinan dan memperpendek prosedur supaya semua bentuk ijin dapat diperoleh dengan efisien, murah, cepat, transparan dan akuntabel. Di banyak daerah, upaya itu sudah dilakukan dengan mencanangkan berbagai program efisiensi. Tetapi memang tidak semua daerah berhasil melakukannya. Hanya dengan komitmen pimpinan yang kuat dan para pegawai yang profesional, keinginan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan perijinan itu dapat dicapai. Landasan untuk profesionalisme pegawai sudah ada dengan disahkannya UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi, saat ini Pemda tinggal memastikan bahwa iklim profesionalisme dapat ditanamkan dalam tata-kerja dan manajemen di Dinas Perijinan. Inilah saatnya untuk bekerja mewujudkan itu. [selengkapnya]
 
Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
17 November 2014
Di penghujung masa jabatannya, ada warisan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disahkan oleh DPR yaitu Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No.23 tahun 2014 ini merupakan pengganti dari UU No.32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah. Melihat produk peraturan yang sangat panjang ini (terdiri dari 27 Bab dan 411 pasal), tidak dapat ditolak kesan bahwa undang-undang ini merupakan hasil kompilasi dari berbagai macam persoalan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lebih khusus lagi tentang pembagian urusan yang seolah-olah menjadi sangat rumit. Saya melihat bahwa undang-undang ini sebagian besar sekadar memasukkan PP No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan. Apakah peraturan ini akan menjadi rujukan yang baik bagi mekanisme kerja yang efektif, efisien dan responsif seperti dijanjikan oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Joko Widodo? Masih banyak yang harus dibuktikan karena kebijakan publik memang tidak hanya dapat ditemukan dalam bentuk peraturan formal tetapi juga bisa berbentuk berbagai instrumen lain. Yang pasti, dengan adanya peraturan baru tentunya ada harapan bahwa aspek-aspek tata-pemerintahan yang masih lemah selama ini dapat diatasi dan ditemukan solusinya. [selengkapnya]
 
"Indonesia's Cabinet Line-Up: Not All the President's Men", The Conversation
28 Oktober 2014
Untuk kedua kalinya, saya diminta oleh wartawan The Conversation untuk menulis tentang susunan Kabinet Kerja yang telah diumumkan oleh presiden Jokowi pada hari Minggu sore lalu. Seperti yang sudah ditulis oleh banyak analis di media, tampaknya publik menyambut pengumuman profil kabinet ini dengan dingin. Bisnis tampaknya tidak begitu baik menyambut kepastian tentang kabinet ini. Tetapi yang jelas tampak ialah bahwa Jokowi belum berhasil melepaskan diri dari belitan oligarkhi politik yang mengelilingi dirinya. Penunjukan menteri itu masih lebih banyak dipengaruhi oleh para pimpinan Parpol yang selama ini mendukung pencalonannya sebagai presiden. Beruntung bahwa Jokowi masih bisa berkelit dengan mengutamakan sosok yang punya integritas dan rekam-jejak yang bersih dengan melibatkan PPATK dan KPK dalam menyeleksi calon-calon menteri tersebut. Banyak analis yang mengatakan bahwa penunjukan para menteri itu masih banyak yang mengabaikan kompetensi, spesialisasi dan kecakapannya. Baiklah, kita beri saja kesempatan para menteri itu untuk menunjukkan kualitas dirinya dalam mengelola negara. Selanjutnya, kita berharap presiden dapat memberikan penilaian yang objektif dan mengevaluasi terus kinerja mereka. Jangan ragu-ragu untuk mengganti sosok yang kinerjanya buruk. Kiprah pemerintahan Jokowi sangat ditunggu oleh seluruh rakyat. [selengkapnya]
 
"Jokowi sworn in to tackle Indonesian divided government", The Conversation, 20 October 2014
20 Oktober 2014
Hari ini, bangsa Indonesia menyaksikan dilantiknya presiden ke-7 yang telah terpilih secara demokratis. Ada begitu banyak warga yang secara antusias ikut menyaksikan dan mengadakan berbagai pesta untuk presiden Jokowi. Tetapi, apakah betul bahwa harapan yang begitu besar dari rakyat itu akan bisa semuanya dipenuhi? Bangsa Indonesia harus tetap membawa sikap optimis beserta dengan presiden terpilih dengan apa yang telah tercapai sebagai bangsa yang demokratis. Tetapi tantangan yang akan dihadapi oleh presiden Jokowi benar-benar sangat berat. Hadangan sistem pemerintahan yang terbelah (divided government) adalah sesuatu yang akan menjadi keseharian Jokowi. Lalu, apa saja strategi yang telah disiapkan untuk membuat kebijakan publik yang efektif? Apakah kebijakan publik itu selanjutnya akan tetap berpihak kepada rakyat? Ini baru sebagian dari pertanyaan yang harus dijawab dalam masa pemerintahan lima tahun yang akan datang. www.theconversation.com/jokowi-sworn-in-to-tackle-a-divided-indonesian-government-33026 [selengkapnya]
 
Seruan Moral Ilmuwan Indonesia Mengenai Konstelasi Politik Nasional, Gedung Pasca-UI, Salemba
10 Oktober 2014
Sebuah inisiatif yang bagus dari Prof.Sulistyowati Irianto, Direktur Pasca Sarjana UI, untuk membuat petisi yang ditandatangani oleh lebih dari 350 ilmuwan, dosen dan peneliti dari seluruh Indonesia, mengenai keprihatinan terhadap perilaku politik diantara wakil rakyat di DPR. Saya sengaja datang dari Jogja untuk secara khusus menghadiri acara tunggal ini. Masalah pemerintahan yang terbelah (divided government) adalah salah satu yang saya angkat untuk diantisipasi oleh pemerintah yang akan datang di bawah presiden Jokowi. Eksekutif dan legislatif dikuasai oleh dua kubu yang tampaknya dipenuhi oleh dendam untuk saling menjatuhkan. Lalu, bagaimana nasib kebijakan publik yang benar-benar ditunggu sekian lama oleh rakyat? Dalam proses pembuatan keputusan mengenai Pilkada Langsung, sudah jelas tampak bahwa nafsu untuk saling menjegal dan meraih kekuasaan dengan mengorbankan kedaulatan rakyat itu yang lebih mengemuka dalam debat maupun pembuatan keputusan secara politis di DPR. Sekali lagi, rakyat kebagian apa? Inilah yang benar-benar memprihatinkan. [selengkapnya]
 
Tantangan Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan, Rakor Setwapres Bidang Pertanahan, Hotel Santika, Jogja
25 September 2014
Atas permintaan dari Setwapres, saya memenuhi undangan sebagai narasumber dalam sebuah forum Rapat Koordinasi yang diisi seminar tentang Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan. Administrasi pertanahan merupakan salah satu wilayah pelayanan publik yang sampai saat ini kurang banyak dibahas dalam forum-forum terbuka. Pada hal begitu banyak sebenarnya keluhan masyarakat yang diungkapkan terkait dengan persoalan pelayanan administrasi pertanahan. Saya mencoba melihat kaitan antara masalah pelayanan publik di bidang pertanahan ini dengan strategi nasional mengenai reforma agraria serta persoalan korupsi yang masih banyak menjangkiti berbagai bentuk pelayanan publik. Kurangnya pemanfaatan teknologi mutakhir tampaknya juga merupakan penyebab mengapa administrasi pertanahan masih relatif tertinggal jika dibandingkan aspek-aspek pelayanan publik lainnya. [selengkapnya]
 
"Postur Kabinet", Kedaulatan Rakyat, 18 September 2014
18 September 2014
Dalam berbagai kesempatan, presiden terpilih Jokowi mengisyaratkan bahwa diperlukan kabinet yang ramping dan profesional untuk memastikan bahwa geraknya lebih gesit dan efisien dalam bekerja untuk mengatasi beragam masalah bangsa. Namun pengumuman mengenai postur kabinet yang kita saksikan pada petang hari kemarin lusa ternyata masih memaksimalkan sebanyak 34 kementerian. Apakah ini terjadi karena memang kebutuhan profil kabinet yang sama seperti dua kali periode pemerintahan SBY? Atau ini merupakan isyarat bahwa koalisi pendukung Jokowi-Kalla sedang menawarkan ruang negosiasi politik dengan koalisi Merah-Putih? Sebelum nama-nama menteri diumumkan secara resmi oleh Jokowi, memang masih terlalu dini untuk membuat analisis yang cermat. Tetapi melihat besarnya ancaman oposisi di parlemen, tampaknya Jokowi sedang berusaha mengakomodasi kepentingan para petinggi Parpol. Bisa ditebak bahwa ini merupakan sinyal politik negosiasi setelah manuver anggota DPR yang mengusung inisiatif Pilkada tidak langsung melalui DPRD. Kendatipun postur kabinet nanti akan menyediakan 16 posisi untuk diisi oleh para petinggi Parpol, saya masih berharap bahwa Jokowi benar-benar akan memenuhi janjinya, yaitu mewujudkan syarat bahwa menteri itu harus melepaskan jabatannya sebagai pengurus Parpol. Rakyat tentu tidak menginginkan apa yang terjadi selama ini, bahwa menteri yang berasal dari Parpol lebih mengutamakan kepentingan partai daripada bekerja profesional untuk kepentingan bangsa. Mudah-mudahan saja Jokowi benar-benar berani tampil beda. [selengkapnya]
 
Pembentukan Kabinet Kerakyatan, Simposium Nasional II Jalan Kemandirian Bangsa, JKSG-UMY, Yogyakarta
02 September 2014
Proses transisi pemerintahan dari rejim Susilo Bambang Yudhoyono ke rejim Joko Widodo masih berlangsung. Perhatian publik kini beralih kepada berbagai rencana yang akan dilakukan oleh rejim baru supaya bisa benar-benar melakukan perubahan kebijakan sesuai kehendak rakyat. Dalam salah satu forum yang membahas tentang transisi pemerintahan ini, saya mengirimkan paper tentang profil kabinet yang dibutuhkan untuk lima tahun mendatang. Di tengah seruan berbagai pihak untuk melakukan perampingan profil kabinet dan menunjuk tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara masih memungkinkan terciptanya profil kabinet yang gemuk dengan 34 kementerian. Di luar itu, peluang untuk membentuk lembaga-lembaga pemerintahan yang sifatnya ad-hoc juga masih terbuka lebar. Sesuai dengan kriteria tentang efisiensi dan efektivitas, kabinet semestinya dibuat ramping supaya gesit untuk menghadapi tantangan perubahan kebijakan yang dinamis. Namun konstelasi politik memang tidak memberi ruang manuver yang luas bagi pemerintahan baru di bawah Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Beranikah mereka menentang arus utama yang tetap menginginkan status quo? Publik sekarang menunggu jawabannya. [selengkapnya]
 
"Jalan Mendaki Jokowi", Jawa Pos, 5 Agustus 2014
05 Agustus 2014
Kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 sangat mirip dengan kisah kemenangan Obama di AS tahun 2008. Kisah kemenangan keduanya didukung oleh para relawan yang bekerja melalui banyak forum terbuka maupun dunia maya. Posisi Jokowi yang akan dilantik tgl 20 Oktober nanti juga menunjukkan tantangan yang sama dengan yang dihadapi oleh Obama di Kongres AS selama ini. Apakah Jokowi-Kalla sudah siap dengan semua tantangan itu? Apakah pemerintahan baru nanti juga sudah mempersiapkan diri untuk mengambil langkah-langkah kebijakan kurang populer? Inilah yang saya coba tulis ketika banyak orang saat ini sedang mencoba menerka-nerka tentang sosok kabinet yang akan dibentuk dalam pemerintahan baru. Saya percaya, energi Jokowi masih sangat prima untuk menghadapi semua tantangan lima tahun yang akan datang. Tetapi sebagai pemimpin nasional, arena pertarungan memang tidak sesederhana sebagai gubernur atau apalagi sebagai walikota. Seperti dikemukakan oleh sebagian pengamat, "blusukan" saja mungkin tidak cukup untuk bisa membuat kebijakan yang baik di tingkat nasional. Tetapi kombinasi antara "blusukan" dengan visi kebijakan nasional yang tepat diharapkan akan menghasilkan terobosan-terobosan kebijakan yang sudah lama dirindukan di Indonesia. [selengkapnya]
 
Integrasi Perencanaan dan Penganggaran, Catatan Reposisi Bappenas, Hotel Royal Heritage, Surakarta
19 Juli 2014
Tim Analisis Kebijakan (TAK) Bappenas mengundang saya untuk membicarakan sebuah masalah besar yang dihadapi dalam sistem administrasi keuangan di Indonesia, yaitu kurang terintegrasinya sistem perencanaan dengan sistem penganggaran. Di bawah UU No.17/2003, proses perencanaan dan penganggaran memang menjadi terpisah dan terkadang mengakibatkan banyak persoalan sinkronisasi kebijakan. Format rencana yang dibuat oleh Bappenas melalui mekanisme Musrenbang dan menghasilkan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) setiap tahun seringkali tidak sinkron dengan format alokasi anggaran seperti tertuang di dalam RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga) yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Di tengah tahun fiskal, seringkali terjadi perubahan yang memaksa dibuatnya APBN-P sedangkan indikator-indikator awal rencana tidak lagi digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai efektivitas pendanaan bagi program-program pembangunan pemerintah. Dengan pemerintahan baru yang segera terbentuk setelah hasil rekapitulasi suara dalam Pilpres diumumkan oleh KPU tanggal 22 Juli 2014, pasti akan banyak hal yang berubah dalam struktur kabinet dan kelembagaannya. Pada saat yang sama, kekuasaan Banggar di DPR telah dikurangi dengan keluarnya keputusan MK No.35/PUU-IX/2013 sehingga mitra Kementerian Keuangan dalam pembahasan rinci anggaran saat ini belum jelas. Lalu, apakah Bappenas bisa mengambil kembali peranannya dalam penganggaran pembangunan seperti pada masa Orde Baru? Kalau tidak, apakah sebaiknya Bappenas dilebur menjadi setingkat Eselon I di bawah kantor kepresidenan? Isu-isu kelembagaan inilah yang antara lain dibahas dalam diskusi kelompok terarah di Solo ini. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.