Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Juni 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Arsip Artikel



Lingkungan Birokrasi Yang Mempengaruhi Bisnis
01 Februari 2011
Kinerja bisnis dan ekonomi secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh lingkungan birokrasi pemerintah. Kebijakan dan birokrasi pemerintah bisa sangat menunjang jika dapat mencegah praktik bisnis yang tidak sehat seperti monopoli, oligopoli, serta pelanggaran etika bisnis. Namun sebaliknya birokrasi pemerintah justru bisa menjadi penghambat jika hanya merecoki proses produktif di dalam usaha bisnis atau menambah beban biaya bagi dunia bisnis. Lingkungan birokrasi pemerintah Indonesia yang belum kondusif inilah yang antara lain mengakibatkan mengapa daya-saing sektor swasta masih kalah jauh jika dibandingkan negara lain, bahkan jika dibanding negara-negara industri pendatang baru di kawasan Asia. Namun apakah buruknya birokrasi pemerintah itu semata-mata hanya karena konteks politik dan reformasi birokrasi yang belum dijalankan secara konsisten oleh pemerintah? Ternyata betapapun para pelaku bisnis sendiri seringkali punya andil untuk menciptakan birokrasi publik yang buruk itu. Topik penting ini saya bahas di dalam seminar Government Business Environment di program MM-UGM. [selengkapnya]
 
Isu Kebijakan dan Kemungkinan Solusi bagi Pendanaan melalui DAK
31 Desember 2010
Setelah sekian lama DAK (Dana Alokasi Khusus) menjadi unsur pokok dalam kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, belakangan ini tampak sekali bahwa muncul begitu banyak permasalahan. Meskipun besaran DAK tidak setinggi DAU, namun peranannya sebagai dana yang dimaksudkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional sebenarnya tetap sangat penting. Persoalan pokok yang sekarang dihadapi dengan alokasi DAK di daerah adalah terlalu banyaknya beban target yang disematkan dalam kerangka kebijakan DAK. Sifat tujuan kebijakannya yang bergeser ke arah multi-objective menjadikan kinerja pendanaan melalui DAK kurang efektif. Terlalu banyak kepentingan politik yang menentukan alokasinya. Sementara itu monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme pembangunan dari DAK sejauh ini sangat tidak jelas. Saya mengusulkan agar ada solusi riil yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait dengan alokasi DAK ini. Mudah-mudahan masih ada komitmen politik yang kuat untuk melaksanakannya. [selengkapnya]
 
Peran DPRD dalam Penyusunan RPJMD, Bintek RPJMD 2011-2015 Kab Mojokerto, hotel Inna Garuda
31 Desember 2010
Forum lokakarya membahas penyusunan RPJMD 2011-2015 untuk DPRD Kabupaten Mojokerto digelar di hotel Inna Garuda, Jogja. Ini semestinya merupakan forum penting bagi para anggota dewan tersebut. Tetapi dari draf dan rencana yang ada, tampaknya peran dewan tidak terlalu signifikan di Mojokerto. Sudah ada kesepakatan dengan Pemda bahwa produk RPJMD itu akan diratifikasi dalam bentuk Peraturan Bupati, bukan Perda. Ini tampaknya mengikuti logika lex specialis perencanaan daerah berdasarkan UU No.25/2004 dan bukan mengikuti logika sistem pemerintahan daerah berdasarkan UU No.32/2004. Draf yang ada, terutama yang menyangkut visi, misi, dan rencana pembangunan 5 tahun ke depan tampaknya juga masih terlalu abstrak, kurang memiliki ciri perencanaan yang SMART, dan belum tampak keseriusan untuk mengatasi persoalan pembangunan di kabupaten yang di jaman Majapahit merupakan pusat pemerintahan seperti terbukti dari situs Trowulan ini. Seperti sering terjadi, saya juga melihat kurang seriusnya para anggota dewan dalam mengikuti lokakarya atau membahas materi. Lokakarya dimulai terlambat hampir 1 jam dari jadwal, sepanjang diskusi juga banyak celetukan-celetukan dan banyolan yang tidak perlu. Bagaimana kita bisa maju kalau kinerja para wakil rakyat di daerah selalu seperti ini? Mohon maaf Bapak/Ibu dari Mojokerto. Ini bukan hanya kali pertama saya punya pengalaman tidak enak dalam pelatihan bersama para anggota dewan. Tetapi saya benar-benar berharap bahwa akan datang adanya perubahan pola sikap, perilaku dan keseriusan para anggota DPRD untuk memikirkan para konstituen dan rakyat yang mereka wakili. [selengkapnya]
 
Seminar Optimalisasi Penerimaan Negara, hotel Dana, Surakarta
15 Desember 2010
Sebuah seminar yang diadakan oleh BPPK (Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan) wilayah Yogyakarta mengambil tema tentang optimalisasi penerimaan negara, khususnya menyoroti persoalan pajak dan cukai. Di tengah para peserta yang kebanyakan adalah para pelaksana perpajakan di KPP, DPKAD, dosen dan para mahasiswa program Diploma perpajakan, saya memaparkan persoalan kelembagaan dan politik perpajakan di Indonesia. Tema ini sebenarnya begitu luas mengingat sudah beragamnya jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah sekarang ini. Namun persoalan pokok perpajakan di Indonesia yang menyangkut tax ratio yang masih sebesar 12% dari PDB (makalah Pak Edy Suandi Hamid menyebutnya 14%), rendahnya tax effort di berbagai daerah, serta kendala dalam upaya mendesentralisasikan pemungutan PBB dan BPHTB adalah sebagian dari masalah mendesak yang harus dipikirkan oleh semua pihak untuk menemukan cara pemecahannya. [selengkapnya]
 
Evaluasi Kebijakan Publik
15 Desember 2010
Saat yang tepat untuk mengevaluasi suatu kebijakan publik adalah setelah sekitar 5 tahun berjalan. Mekanisme evaluasi dimaksudkan untuk mengkaji kembali apakah setiap elemen dari kebijakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan. Tulisan yang banyak dirujuk mengenai evaluasi kebijakan adalah karya Langbein (1988). Namun sesungguhnya cukup banyak literatur yang dapat dibaca mengenai evaluasi kebijakan publik. Yang diperlukan adalah bagaimana menyesuaikan rancangan evaluasi dengan konteks kebijakan yang terkait dengannya. [selengkapnya]
 
Monitoring dan Studi Implementasi Kebijakan
15 Desember 2010
Monitoring (pemantauan) adalah salah satu tahap penting yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Telaah yang menyangkut monitoring terhadap suatu kebijakan biasanya disebut juga studi implementasi. Belum banyak literatur yang ditulis oleh para pakar mengenai implementasi kebijakan, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun dari literatur yang sedikit itu pun diharapkan para mahasiswa bisa belajar banyak karena begitu pentingnya merancang kegiatan monitoring terhadap suatu kebijakan. [selengkapnya]
 
Komponen Analisis Biaya-Manfaat
15 Desember 2010
Disamping harus mengetahui teknik-teknik untuk menghitung besaran manfaat dan biaya, analisis terhadap sebuah alternatif kebijakan publik hendaknya dilakukan dengan mengetahui berbagai tahapan sesuai dengan perspektif rasionalitas ekonomis yang benar. Oleh sebab itu, para analis kebijakan publik kecuali harus terampil menggunakan metode perhitungan Nilai Bersih Sekarang (Net Present Value, NPV), Tingkat Balikan Internal (Internal Rate of Return, IRR), serta kalkulasi lainnya, juga harus memahami tahapan analisis manfaat-biaya secara utuh. Dalam hal ini, teknik memperoleh proksi dengan harga bayangan (shadow pricing), kesediaan membayar (willingness to pay), analisis kepekaan (sensitivity analysis) dan analisis a fortiori, merupakan titik yang krusial untuk membuat perhitungan biaya-manfaat dari suatu kebijakan secara akurat atau setidaknya mendekati kenyataan. [selengkapnya]
 
Peran Negara dalam Ekonomi Nasional, Analisis IS-LM
04 Desember 2010
Membahas berbagai macam teori ekonomi makro dari perspektif neo-klasik mungkin tidak menarik lagi bagi para mahasiswa tingkat lanjut di bidang ekonomi. Tetapi untuk melengkapi pemahaman tentang bagaimana pengaruh kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap keseimbangan ekonomi makro, saya masih merasa perlu untuk mendiskusikan model-model analisis Investment-Saving (IS) dan Liquidity Money (LM) yang pertama kali dikembangkan oleh Robert Hicks ini di kelas Magister Studi Kebijakan. Sebagian mahasiswa yang berlatar-belakang S1 ilmu ekonomi dan studi pembangunan memang sudah pernah mendapatkan materi ini. Tetapi sebagian besar peserta kuliah masih belum memahami logikanya dengan baik. Sebagai sebuah model, analisis IS-LM mungkin terlalu menyederhanakan rumitnya persoalan kebijakan fiskal dan moneter yang dihadapi oleh pemerintah. Tetapi setidaknya kerangka analisis ini dapat digunakan sebagai awal untuk memahami persoalan yang sesungguhnya di lapangan. [selengkapnya]
 
Bisnis dan Konservasi Lingkungan
30 November 2010
Sebagai paket terakhir dari 12 kali kuliah Etika Bisnis di program Magister Manajemen UGM, saya membicarakan soal etika lingkungan di dalam bisnis. Perhatian para pelaku bisnis di Indonesia tampaknya masih sangat rendah dalam persoalan lingkungan. Demikian pula, pemerintah juga masih cenderung melihat masalah lingkungan sebagai hal sekunder jika dibandingkan dengan kebutuhan menarik investasi dari perusahaan-perusahaan multi-nasional. Pada hal sebagai negara bahari Indonesia adalah salah satu negara yang akan sangat menderita akibat naiknya paras air laut yang disebabkan oleh pemanasan global. Banyak contoh kasus yang dapat ditunjukkan di sini. Penderitaan suku Amugme dan Comoro di Papua yang diakibatkan oleh limbah penambangan oleh Freeport, atau penyakit sejenis Minamata yang dialami oleh masyarakat sekitar teluk Buyat akibat penambangan emas oleh Newmont, adalah sebagian dari kasus besar yang dapat disebut. Bersama mahasiswa MM saya membahas persoalan ini dengan harapan bahwa perhatian para pelaku bisnis mengenai dasar falsafah konservasi lingkungan dan ide-ide seperti internalisasi external costs bagi dampak lingkungan akan dapat dipahami dan dilaksanakan secara lebih konsisten di masa mendatang. [selengkapnya]
 
Silabus Kebijakan Fiskal dan Moneter
27 November 2010
Lingkup pembahasan dalam kuliah Public Finance (Keuangan Negara, Pembiayaan Publik) demikian luas. Sebagian dosen mengajarkan kuliah ini dengan fokus pada model ekonomi makro untuk pembuatan kebijakan nasional. Sebagian memusatkan perhatian pada dua aspek pokok dari kebijakan keuangan negara, yaitu aspek fiskal dan moneter. Ada yang menekankan pada sistem penganggaran publik. Dan ada pula yang lebih menekankan pada PFM (Public Financial Management) dengan fokus pada administrasi perpajakan atau subsidi dan pertanggungjawaban keuangan yang baik di tingkat nasional maupun daerah. Bagi saya yang lebih penting adalah memastikan bahwa lingkup pembahasan itu sesuai dengan kebutuhan para mahasiswa, terutama untuk jenjang Strata-2. Saya menyajikan silabus di bawah judul Kebijakan Fiskal dan Moneter setidaknya agar para mahasiswa sejak awal sudah membaca buku-buku yang relevan dengan mata-kuliah ini. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.